Bappenas: Riset Tak Boleh Elitis, Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
Banyak negara, termasuk Indonesia selama ini menghadapi tantangan dalam menjembatani dunia riset dan kebijakan.
(Katadata) 28/04/26 15:37 205285
Penguatan riset di Indonesia dinilai perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi diskursus akademik atau berhenti di ruang seminar.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan riset dan pengetahuan tidak boleh hanya berputar di kalangan terbatas seperti pelaku usaha atau wilayah perkotaan, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di berbagai daerah.
“Apa yang dibangun melalui KONEKSI bukan sekadar kerja sama, tapi pembentukan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media,” ujarnya dalam Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit yang diselenggarakan melalui program KONEKSI, Selasa (28/4).
Ia menekankan, riset tidak boleh berhenti di ruang seminar atau publikasi ilmiah semata. Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengetahuan tidak boleh eksklusif. Tidak boleh hanya berputar di usaha atau kota. Pengetahuan harus hadir di daerah, relevan dengan konteks lokal, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” kata di.
KONEKSI merupakan program kemitraan pengetahuan antara Indonesia dan Australia yang didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program ini bertujuan memperkuat hubungan kedua negara melalui kolaborasi riset dan inovasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam KIE Jakarta Summit, ditampilkan 12 hasil riset yang terbagi dalam enam sektor prioritas, yakni pangan, energi, air, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Forum ini dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat sipil.
Febrian menyoroti banyaknya negara yang selama ini menghadapi tantangan dalam menjembatani dunia riset dan kebijakan. Melalui KONEKSI, pemerintah berupaya mengubah hasil penelitian menjadi keputusan yang implementatif.
“Selama ini kelemahannya adalah bagaimana menghubungkan dunia riset dengan dunia kebijakan. Kita ingin mengubah hasil penelitian dari sekadar publikasi menjadi keputusan, dari wacana menjadi program,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi global di tengah ketidakpastian dunia. Kemitraan Indonesia–Australia dalam KONEKSI dinilai menjadi contoh bahwa solusi atas tantangan global tidak bisa dihasilkan oleh satu negara saja, melainkan melalui kerja sama dan kepercayaan.
Ke depan, pemerintah menargetkan tiga langkah utama dalam memperkuat ekosistem riset. Pertama, mempererat koneksi antara peneliti dan perencana pembangunan agar tidak ada kesenjangan antara ilmu dan kebijakan.
Kedua, memperkuat mekanisme transformasi hasil riset menjadi kebijakan yang operasional. Ketiga, memastikan keberlanjutan kemitraan sebagai fondasi ekosistem pengetahuan jangka panjang.