Dilema Tarif Impor 0% Bahan Baku Plastik

Kebijakan impor 0% bahan baku plastik mulai Mei 2026 menimbulkan dilema. Industri hilir butuh pasokan murah, namun produsen lokal khawatir daya saing tertekan.

(Bisnis.Com) 06/05/26 14:15 213061

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik.

Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader.

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.

“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.

Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

“Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya.

Hilir Butuh Pasokan

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta.

Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Henky mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan force majeure. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

“Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah,” katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

“Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri,” tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya,” harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik.

Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna,” pungkasnya.

#tarif-impor-0 #bahan-baku-plastik #industri-plastik #kebijakan-impor #industri-hilir #industri-hulu #produsen-plastik #harga-dumping #pasokan-bahan-baku #industri-kemasan #impor-plastik-china #bea-ma

https://ekonomi.bisnis.com/read/20260506/257/1971782/dilema-tarif-impor-0-bahan-baku-plastik