Simalakama Penempatan Prajurit TNI di Lebanon
Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon, memicu desakan politik untuk evaluasi penempatan pasukan. Pemerintah diminta prioritaskan keselamatan dan pertimbangkan penarikan.
(Bisnis.Com) 01/04/26 12:15 178575
Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dalam rentang waktu berdekatan memicu tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya risiko keamanan yang mulai dipertanyakan bagi keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia.
Insiden yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 itu menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam dua kejadian berbeda, satu prajurit tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos pasukan yakni Praka Farizal Rhomadhon.
Disusul dua prajurit lain yang gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Keduanya yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.
Tekanan politik untuk menarik pasukan pun langsung menguat. Salah satunya dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan seluruh pasukan TNI dari Lebanon jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai.
"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).
Pemerintah Didesak Evaluasi
Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan penempatan pasukan di daerah konflik.
Menurutnya, selama dewan keamanan PBB belum memutuskan untuk mengakhiri misi perdamaian di Lebanon, Indonesia pun sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukan di daerah konflik. Terlebih, keputusan itu dilakukan apabila situasi di lapangan semakin memburuk.
"Dilihat situasi di lapangan jika terus memburuk bisa dilakukan penarikan," ujar Beni saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/4/2026).
Beni menambahkan, jika nantinya Indonesia lebih memilih untuk mengambil bagian dalam operasi perdamaian, maka pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk dalam peningkatan eskalasi konflik, khususnya di Asia Barat.
Senada, Pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar menyatakan bahwa pemerintah harus mulai mengevaluasi penempatan prajurit TNI di daerah konflik.
Namun demikian, secara historis Indonesia sudah mengemban tugas untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh sebab itu, jika memang perlu adanya penarikan pasukan, maka tidak harus ditarik seluruhnya.
"Indonesia punya legasi besar dalam peran perdamaian dunia sesuai spirit konstitusi kita yang mendorong pentingnya dunia yang damai," tutur Sidratahta kepada Bisnis.
Dia pun berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pembicaraan serius untuk membahas peran perdamaian di wilayah konflik. Selaras dengan itu, Indonesia juga harus membahas soal persiapan menghadapi potensi perang dunia ke-III.
"Presiden kita sebenarnya sangat mengerti kondisi geopolitik yang makin dinamis, maka saatnya Indonesia membicarakan serius dengan harapan lahir blueprint baru peran perdamaian yang lebih baik. Termasuk memasukan unsur sipil dan potensi pertahanan lain kita," pungkasnya.
Bukan Hanya Angka
Selain dari pengamat, sejumlah legislator juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal gugurnya tiga prajurit TNI. Misalnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Dia mengatakan insiden tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.
"Kepergian Farizal [Dkk] bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional. Ini adalah pengingat bahwa kontribusi pada perdamaian global datang dengan harga yang nyata dan karena itu, perlindungan serta keadilan bagi para prajurit menjadi hal yang tidak bisa ditawar," ujar Nurul saat dihubungi.
Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.
Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tambahnya.
Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini meminta agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa memprioritaskan keselamatan prajurit. Tentunya, langkah yang dilakukan nantinya tidak harus sampai mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Dia menuturkan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," tutur Anggraini.
Sikap Kemhan
Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI bakal berkoordinasi dengan markas besar Unifil terkait peningkatan eskalasi bersenjata di Lebanon.
Dia menegaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.
"Kemhan menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).
Dia pun mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.
Di samping itu, Rico juga menegaskan, sejauh ini Indonesia tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
"Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," pungkasnya.
#tni-lebanon #misi-perdamaian #prajurit-tni-gugur #unifil-lebanon #risiko-keamanan #penarikan-pasukan #politik-indonesia #evaluasi-pemerintah #konflik-lebanon #perdamaian-dunia #hukum-internasional #ke
https://kabar24.bisnis.com/read/20260401/15/1963591/simalakama-penempatan-prajurit-tni-di-lebanon