Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap temuan awal penyelidikan atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tewas dalam dua insiden terpisah pada 29 dan 30 Maret 2026.

Melansir Viory, Rabu (8/4/2026), Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa satu dari dua insiden yang menewaskan prajurit Indonesia pada 29 Maret 2026 disebabkan oleh proyektil tank.

Proyektil tersebut merupakan amunisi utama kaliber 122 milimeter yang ditembakkan dari tank Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel dari arah timur menuju wilayah Taiba. Korban dalam insiden ini adalah Kopda Farizal Rhomadhon.

Sebelum kejadian, PBB menyebut pihaknya sebelumnya telah membagikan koordinat posisi pasukan penjaga perdamaian kepada militer Israel (IDF) pada 6 dan 22 Maret.

Sementara itu, dua prajurit lainnya yang gugur pada 30 Maret 2026, yakni Mayor Zulmi Aditya Iskandar dan Serka M Nur Ichwan, tewas akibat ledakan alat peledak improvisasi (improvised explosive device /IED) yang dipicu kawat jebak

Menurut temuan awal, bahan peledak tersebut kemungkinan besar dipasang oleh kelompok Hezbollah.

"Kami telah menyampaikan temuan tersebut kepada pemerintah Indonesia, Israel, dan Lebanon," ungkap Dujarric seperti dikutip Viory.

Dujarric juga mengatakan PBB akan membentuk dewan penyelidikan untuk masing-masing insiden sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Dujarric juga menyatakan keprihatinan PBB atas ancaman Trump untuk memusnahkan peradaban Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

"Tidak ada tujuan militer yang dapat membenarkan penghancuran menyeluruh terhadap infrastruktur suatu masyarakat maupun penderitaan yang disengaja terhadap warga sipil," tegasnya.

Adapun pada Rabu (8/4), AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kedua negara saling berkomitmen, yakni AS menangguhkan serangan penuh dan Iran membuka Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam keterangan resminya bahwa gencatan senjata setelah melakukan dialog bersama Perdana Menteri Pakistan dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir.

"Mereka meminta agar saya menahan penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikerahkan malam ini ke Iran, serta dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu," katanya dikutip dari akun X Gedung Putih, Rabu (8/4/2026).

Trump menyatakan kesepakatan ini setelah kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing, khususnya mengenai persamaan jangka panjang dengan Iran dan negara kawasan di Timur Tengah.

Trump menyebut telah menerima proposal yang berisi 10 poin dari Iran dan merupakan awal untuk bernegosiasi. Dia menjelaskan Pemerintah AS akan mengkaji proposal tersebut untuk memperoleh kesepakatan final.

"Atas nama Amerika Serikat, sebagai Presiden, dan juga mewakili negara-negara di Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini semakin dekat menuju penyelesaian," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Seyed Abbas Araghchi mengapresiasi upaya Perdana Menteri Pakistan Sharif dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir agar menciptakan perdamaian antara Iran dengan AS.

Seyed menegaskan berdasarkan proposal yang telah diterima antara kedua negara, Iran menyatakan Selat Hormuz dapat dilalui dengan aman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memberikan bantuan berupa satu rumah kepada keluarga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Pemberian rumah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, prajurit Kodam IX/Udayana yang gugur saat menjalankan tugas di wilayah konflik.

Dilansir dari Antara, penyerahan dilakukan melalui Asisten Personel Kasdam IX/Udayana Kolonel Arh Burhan Fajari Arfian pada Sabtu (4/4/2026).

Selain rumah lengkap dengan perabotannya di Magelang, Jawa Tengah, keluarga almarhum juga menerima satu unit sepeda motor serta sejumlah bantuan lain untuk mendukung kebutuhan hidup ke depan.

Pangdam IX/Udayana menegaskan bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab institusi terhadap keluarga prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tugas negara.

Momentum penyerahan bantuan ini berlangsung bertepatan dengan prosesi penjemputan jenazah prajurit TNI yang gugur yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga bertemu langsung dengan keluarga almarhum, yakni istri Hana Dita Anjani dan putrinya yang masih berusia tujuh bulan.

Kehadiran Pangdam tidak hanya sebagai perwakilan institusi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moril kepada keluarga yang tengah berduka.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Pangdam merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas negara.

Menurutnya, TNI akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada keluarga prajurit sebagai bagian dari tanggung jawab moral institusi.

Ia juga menegaskan pengabdian para prajurit yang gugur akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI.

Sementara itu, prosesi penyambutan jenazah tiga prajurit TNI dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tiga prajurit yang gugur, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Usai penyambutan, ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal untuk dimakamkan secara militer di taman makam pahlawan di daerah masing-masing.

Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung. Sementara Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan dimakamkan di TMP Giri Dhamoloyo II, Magelang, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon dimakamkan di TMP Giripen, Kulonprogo, DIY.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga prajurit tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban saat memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” kata Sugiono.

Selain korban meninggal dunia, pemerintah juga menerima laporan adanya tiga prajurit lainnya yang mengalami luka. Penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh UNIFIL, sejalan dengan dua peristiwa sebelumnya yang juga tengah diinvestigasi.

“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.

Merespons kejadian tersebut, Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York mengambil langkah diplomatik dengan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan darurat. Menurut Menlu, langkah ini telah mendapat persetujuan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Dalam penegasannya, Menlu menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dia juga menyoroti urgensi peningkatan perlindungan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Sugiono.

Indonesia, kata Sugiono, selanjutnya mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga prajurit tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban saat memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” kata Sugiono.

Selain korban meninggal dunia, pemerintah juga menerima laporan adanya tiga prajurit lainnya yang mengalami luka. Penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh UNIFIL, sejalan dengan dua peristiwa sebelumnya yang juga tengah diinvestigasi.

“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.

Merespons kejadian tersebut, Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York mengambil langkah diplomatik dengan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan darurat. Menurut Menlu, langkah ini telah mendapat persetujuan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Dalam penegasannya, Menlu menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dia juga menyoroti urgensi peningkatan perlindungan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Sugiono.

Indonesia, kata Sugiono, selanjutnya mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Prosesi penghormatan dilaksanakan di tempat persemayaman di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Sabtu (4/4/2026) malam.

Dengan penuh rasa hormat, Presiden Ke-8 RI itu memberikan penghormatan kepada tiga jenazah personel penjaga perdamaian Indonesia yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Prosesi penghormatan oleh Presiden berlangsung khidmat dengan diiringi doa bagi para prajurit yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia.

Kepala negara turut menghampiri keluarga yang ditinggalkan satu per satu untuk berinteraksi dan menguatkan mereka. Kepada para keluarga, Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa, serta penghormatan atas pengabdian para personel yang gugur.

Penghormatan terakhir pun diberikan Kepala Negara kepada ketiga jenazah sebelum pengusungan jenazah menuju tempat dilaksanakannya upacara persemayaman. Upacara tersebut rencananya akan dilaksanakan sebelum ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.

Ketiga jenazah personel pasukan perdamaian Indonesia yang gugur tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 17.20 WIB. Sebelumnya, pada Kamis (2/4/2026), telah dilaksanakan upacara pelepasan dan penghormatan kepada ketiga personel tersebut di Bandara Internasional Rafic Hariri di Beirut, Lebanon yang dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL.

Turut hadir dalam prosesi penghormatan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon turut membawa perhatian pada hak-hak yang diterima keluarga.

Salah satunya adalah santunan yang diberikan melalui program jaminan sosial yang dikelola PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

Saat ini, Asabri menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan satuan kerja terkait untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data prajurit TNI yang gugur dalam serangan militer Israel di Lebanon. Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum penyaluran santunan kepada ahli waris dilakukan.

Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Jatnika menjelaskan komunikasi dengan instansi terkait terus berlangsung guna memastikan seluruh data administratif prajurit yang gugur dapat dipastikan secara akurat dan lengkap.

“Saat ini, kami sedang dan terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Mabes TNI dan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk proses verifikasi dan validasi data prajurit yang gugur,” ujar Okki kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Okki menambahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prajurit TNI yang gugur dalam tugas berhak menerima manfaat perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT).

Besaran santunan yang diterima ahli waris akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain status risiko kejadian, jumlah anggota keluarga, serta penghasilan prajurit saat masih aktif bertugas.

Dia menegaskan, penyaluran manfaat tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip layanan Asabri, yakni tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi.

Di sisi lain, Asabri menyatakan fokus utama lembaga tersebut juga memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran hak asuransi sosial kepada ahli waris, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan evakuasi maupun pemulangan jenazah prajurit. Lantas, berapa besaran santunan yang diberikan Asabri untuk prajurit Gugur dan Meninggal?

Santunan dari Asabri untuk Prajurit Gugur dan Meninggal

Menilik laman resmi Asabri pada Sabtu (4/4/2026), perusahaan pelat merah ini membagikan santunan ke dalam lima jenis yakni santunan risiko kematian khusus, santunan biaya pemakanan, santunan risiko kematian, santunan nilai tunai asuransi, dan santunan asuransi.

1. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Santunan ini diberikan kepada ahli waris dan peserta aktif yang gugur atau tewas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Panglima TNI atau Kapolri. Jumlah santunan sebesar Rp100 juta, sudah termasuk Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi.

2. Santunan Biaya Pemakaman

Untuk manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP), ditetapkan sebesar Rp3 juta. Pengajuan klaim dilengkapi persyaratan skep pensiun, identitas diri (KTP/SIM/Paspor), surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian, surat nikah, kartu keluarga (fotokopi), dan Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) yang asli.

3. Santunan Risiko Kematian

Manfaat santunan ini diberikan kepada ahli waris dari peserta aktif yang meninggal dunia bukan karena gugur atau tewas. Ahli waris juga akan diberikan manfaat SNTA. Untuk santunan ini, penetapannya berdasarkan masing-masing golongan kepangkatan dikalikan penghasilan terakhir sebulan pada saat meninggal dunia.

Rumusnya:

• Perwira/PNS Golongan IV dan III sebesar 7 x P
• Bintara/PNS Golongan II sebesar 8 x P
• Tantama/PNS Golongan I sebesar 9 x P

4. Santunan Nilai Tunai Asuransi

Manfaat santunan ini diberikan dengan rumus: FNT x {(0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x P2) menjadi FII x P

Keterangan:

• FII adalah akumulasi nilai akhir iuran Peserta beserta pengembangannya selama masa iuran yang dinyatakan sebagai indeks dari penghasilan terakhir (P) pada saat peserta pensiun/ berhenti/ meninggal dunia.
• P adalah penghasilan terakhir Peserta yang terdiri dari komponen Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak sebulan sebelum pensiun bagi peserta yang pensiun atau sebulan pada saat berhenti atau meninggal dunia bagi peserta yang berhenti atau meninggal dunia.
• Iuran adalah Iuran Tabungan Hari Tua sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan peserta setiap bulan terdiri dari komponen Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak yang merupakan bentuk tabungan wajib yang dikembalikan kepada peserta dalam bentuk Manfaat Asuransi bila Peserta pensiun, berhenti, cacat, atau meninggal dunia/gugur/tewas serta istri/suami atau anak meninggal dunia.
• Akumulasi Iuran adalah iuran yang terkumpul sejak peserta diangkat sebagai Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan Peserta menerima penghasilan terakhir karena berhenti, pensiun, atau meninggal dunia.
• Masa Iuran adalah lamanya iuran sejak diangkat menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan pensiun, berhenti atau meninggal dunia.
• Daftar Riwayat Hidup Singkat adalah Data Peserta yang memuat tentang Data Pokok, Riwayat Keluarga, Daftar Keluarga, Riwayat Kepangkatan dan Riwayat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang diisi oleh peserta dan diketahui Dan/Ka Satker.

5. Santunan Asuransi

Manfaat santunan ini diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun.

Manfaat SA semula formulasinya

(0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x P2) menjadi FII x P

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) membawa desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaannya di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Indonesia sendiri memang direncanakan akan mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) seiring dengan keikutsertaannya di BoP.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan atas gugurnya tiga prajurit TNI saat sedang bertugas di UNIFIL, Pemerintah Indonesia perlu mendorong PBB untuk melakukan investigasi. Kemudian, mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab dan bila perlu menuntut ganti rugi.

Menurutnya, tindakan penyerangan terhadap markas dan area tugas UNIFIL merupakan kejahatan perang karena bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menarik secara sepihak pasukan yang telah dikontribusikan dalam Operasi Menjaga Perdamaian PBB. Mengingat kendali ada PBB.

Dalam konteks tersebut, pemerintah hanya bisa meminta Sekjen PBB untuk mengevaluasi apakah keberadaan UNIFIL masih dibutuhkan dalam situasi Israel menyerang Hezbullah di Lebanon atau harus segera diakhiri. Bila diakhiri barulah pasukan asal Indonesia dapat dipulangkan.

"Kejadian gugurnya tiga prajurit harus menjadi pertimbangan serius bila pemerintah akan mengirim pasukan ke International Stabilization Force yang berada dibawah BoP. Idealnya pemerintah tidak perlu mengirim pasukan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bisnis pada Jumat (3/4/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga mengutuk keras serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya pasukan penjaga perdamaian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Kejadian ini bukan hanya kehilangan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi peringatan bahwa sistem perdamaian global sedang berada dalam ancaman serius,” kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.

PKS pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional, termasuk mendesak PBB dan dunia internasional memberi sanksi berat kepada Israel.

Selain itu, PKS menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk kemungkinan meninjau kembali keterlibatan dalam BoP apabila tidak lagi efektif dalam menjaga perdamaian dan keadilan global.

PKS juga menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.

“Jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit TNI yang memadai dari PBB, maka pemerintah perlu mempertimbangkan langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia dalam misi UNIFIL,” ujar Kholid.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam keras serangan insiden penyerangan di Lebanon yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI.

Umar menyatakan kecaman itu dalam sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, pada Selasa (31/3/2026). Dalam sidang itu pun, Umar mendesak PBB melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," ujar Umar.

Dia menjelaskan bahwa eskalasi ini berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut. Serangan itu dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dunia. Bahkan, serangan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional. Terlebih, saat ini korbannya merupakan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers) Indonesia di UNIFIL.

Dalam sidang tersebut, Umar menyampaikan tiga tuntutan utama terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon, yakni percepatan pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara aman dan bermartabat serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.

Selain itu, dia meminta jaminan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.

Umar juga mendesak DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menerapkan langkah darurat guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk meninjau protokol keamanan dan rencana evakuasi jika situasi memburuk.

UNIFIL sendiri merupakan pasukan perdamaian bentukan PBB pada 1978. Indonesia baru bergabung dalam UNIFIL pada 2006 lewat Kontingen Garuda (Konga).

Tujuan pasukan ini dibentuk adalah untuk memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Kemudian, pasukan juga dibentuk untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta mendukung pemerintah Lebanon dalam menegakkan otoritasnya di wilayah tersebut.

Selain di Lebanon, pasukan Indonesia pun telah berkiprah di pasukan perdamaian bentukan PBB untuk berbagai negara. Indonesia misalnya pernah mengirimkan pasukan perdamaian di Republik Demokratik Kongo pada 2020.

Selain itu, pasukan Indonesia pernah ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Kamboja pada 1992-1993.

Ancang-ancang Kirim Pasukan Perdamaian Gaza

Terbaru, Indonesia direncanakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza seiring dengan keikutsertaan Indonesia di BoP. Dalam KTT BoP pertama di AS pada awal tahun ini, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam ISF bagi perdamaian Palestina.

Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.

"Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza.

“Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” kata Jeffers.

Dalam agenda yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” kata Prabowo.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Namun, kini wacana pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza terhenti. Sebab, konflik di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel sedang meningkat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut berduka cita terkait dengan gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.

Dia menyatakan bahwa dirinya memberikan penghormatan setinggi-tingginya terhadap tiga prajurit yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL tersebut.

"Penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian para prajurit yang telah menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Kemudian, Gibran mendorong agar peristiwa gugurnya prajurit TNI itu bisa diinvestigasi secara menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, eks Wali Kota Solo ini juga meminta agar pemulangan jenazah korban konflik di Asia Barat itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal.

"Saya mendukung penuh dilakukannya investigasi menyeluruh oleh PBB serta penanganan yang cermat sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga prajurit yang dinyatakan gugur dalam eskalasi konflik bersenjata di Lebanon pada 29-30 Maret 2026. Secara terperinci, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026).

Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dalam rentang waktu berdekatan memicu tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya risiko keamanan yang mulai dipertanyakan bagi keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia.

Insiden yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 itu menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam dua kejadian berbeda, satu prajurit tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos pasukan yakni Praka Farizal Rhomadhon.

Disusul dua prajurit lain yang gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Keduanya yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Tekanan politik untuk menarik pasukan pun langsung menguat. Salah satunya dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan seluruh pasukan TNI dari Lebanon jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Didesak Evaluasi

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan penempatan pasukan di daerah konflik.

Menurutnya, selama dewan keamanan PBB belum memutuskan untuk mengakhiri misi perdamaian di Lebanon, Indonesia pun sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukan di daerah konflik. Terlebih, keputusan itu dilakukan apabila situasi di lapangan semakin memburuk.

"Dilihat situasi di lapangan jika terus memburuk bisa dilakukan penarikan," ujar Beni saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Beni menambahkan, jika nantinya Indonesia lebih memilih untuk mengambil bagian dalam operasi perdamaian, maka pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk dalam peningkatan eskalasi konflik, khususnya di Asia Barat.

Senada, Pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar menyatakan bahwa pemerintah harus mulai mengevaluasi penempatan prajurit TNI di daerah konflik.

Namun demikian, secara historis Indonesia sudah mengemban tugas untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh sebab itu, jika memang perlu adanya penarikan pasukan, maka tidak harus ditarik seluruhnya.

"Indonesia punya legasi besar dalam peran perdamaian dunia sesuai spirit konstitusi kita yang mendorong pentingnya dunia yang damai," tutur Sidratahta kepada Bisnis.

Dia pun berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pembicaraan serius untuk membahas peran perdamaian di wilayah konflik. Selaras dengan itu, Indonesia juga harus membahas soal persiapan menghadapi potensi perang dunia ke-III.

"Presiden kita sebenarnya sangat mengerti kondisi geopolitik yang makin dinamis, maka saatnya Indonesia membicarakan serius dengan harapan lahir blueprint baru peran perdamaian yang lebih baik. Termasuk memasukan unsur sipil dan potensi pertahanan lain kita," pungkasnya.

Bukan Hanya Angka

Selain dari pengamat, sejumlah legislator juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal gugurnya tiga prajurit TNI. Misalnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Dia mengatakan insiden tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

"Kepergian Farizal [Dkk] bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional. Ini adalah pengingat bahwa kontribusi pada perdamaian global datang dengan harga yang nyata dan karena itu, perlindungan serta keadilan bagi para prajurit menjadi hal yang tidak bisa ditawar," ujar Nurul saat dihubungi.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tambahnya.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini meminta agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa memprioritaskan keselamatan prajurit. Tentunya, langkah yang dilakukan nantinya tidak harus sampai mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dia menuturkan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," tutur Anggraini.

Sikap Kemhan

Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI bakal berkoordinasi dengan markas besar Unifil terkait peningkatan eskalasi bersenjata di Lebanon.

Dia menegaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.

"Kemhan menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Dia pun mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.

Di samping itu, Rico juga menegaskan, sejauh ini Indonesia tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Seorang prajurit TNI asal Aceh dari Kodam Iskandar Muda Aceh gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan, sementara satu personel lainnya dalam kondisi kritis akibat serangan artileri.

Insiden tersebut terjadi di wilayah operasi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Desa Achid Alqusayr. Serangan mendadak dengan intensitas tinggi menghantam posisi pasukan Indonesia dan memicu eskalasi situasi keamanan di kawasan tersebut.

“Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan belasungkawa terdalam atas gugurnya satu personel penjaga perdamaian Indonesia dan luka yang dialami tiga lainnya,” pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (31/3/2026).

Prajurit yang gugur diketahui bernama Praka Farizal Romadhon, anggota Yonif 113/Jaya Sakti Brigif 25/Siwah Kodam Iskandar Muda. Almarhum tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-S dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (30/3/2026) pukul 20.44 waktu setempat.

Serangan artileri yang menghantam area Indobatt UNP 7-1 tersebut juga menyebabkan satu prajurit lainnya, Praka Rico Pramudia dari Yonif 114/Satria Musara, mengalami luka berat. Saat ini, korban dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Beirut.

Menurut keterangan dari Kodam Iskandar Muda, serangan terjadi secara tiba-tiba di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut. Seluruh personel TNI di sektor terdampak saat ini masih berlindung di bunker untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan.

Komando atas terus melakukan koordinasi intensif dengan unsur Satgas di lapangan serta pihak UNIFIL guna memantau perkembangan situasi dan mendalami kronologi kejadian.

Pemerintah memastikan seluruh hak prajurit yang gugur maupun terluka akan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia turut mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan transparan. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sesuai hukum internasional.

Dalam pernyataannya, pemerintah juga menyerukan agar semua pihak menahan diri serta menghormati kedaulatan wilayah Lebanon.

Penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur serta kembali ke jalur diplomasi dinilai penting untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

Kepergian Praka Farizal Romadhon menjadi kehilangan besar bagi TNI dan bangsa Indonesia. Dedikasi dan pengabdian almarhum dalam menjalankan misi perdamaian dunia mencerminkan profesionalisme prajurit Indonesia di tingkat internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta pemerintah menarik pasukan setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL tewas di Lebanon Selatan.

Muzani juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

Menurutnya, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB sehingga PBB harus turun tangan untuk menangani peristiwa tersebut. Muzani meminta kepada pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur maupun terluka.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka serta keluarga yang ditinggalkan," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Muzani turut mengutuk serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI yang tengah bertugas menjaga perdamaian di daerah Timur Tengah itu.

Jika dirasa tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan TNI, dia meminta pemerintah mengeluarkan perintah untuk menarik mundur prajurit yang bertugas di sana.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," jelas Muzani.

Sebelumnya, TNI mengonfirmasi empat prajurit telah menjadi korban konflik bersenjata di Lebanon. Mereka yakni Praka Farizal Rhomadhon, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan

Dari empat prajurit itu, Praka Farizal yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Unifil gugur di tengah serangan Israel ke Lebanon pada Minggu (29/3/2026).

Kemudian pada, Senin (30/3/2026), Dua prajurit TNI kembali tewas, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Dalam unggahan di Instagram Story akun resmi Instagram @prabowo, Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan para prajurit TNI itu dalam menjalankan tugas negara.

“Innalillahi waina ilaihi raji’un, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” ujar Prabowo pada Selasa (31/3/2026).

Menurut Prabowo, pengabdian para prajurit itu merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia pun memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia demi perdamaian.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah menuntut penyelidikan menyeluruh atas serangkaian serangan di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL dalam dua hari berturut-turut.

Adapun, melalui pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI pada Senin (30/3/2026), pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap insiden tersebut. Indonesia juga mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami mengutuk keras kejadian ini dan menyerukan investigasi yang komprehensif serta transparan,” tulis Kemlu.

Indonesia kini berkoordinasi erat dengan UNIFIL untuk proses pemulangan jenazah serta penanganan medis terbaik bagi korban luka. Pemerintah memastikan seluruh langkah dilakukan secara cepat dan optimal. Lebih jauh, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sesuai hukum internasional.

“Keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati setiap saat. Serangan terhadap mereka tidak dapat diterima dan merusak upaya kolektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas,” tegas Kemlu.

Dalam pernyataannya, Indonesia juga kembali mengutuk serangan Israel di Lebanon selatan serta mendesak semua pihak untuk menahan diri. Pemerintah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta kembali ke jalur dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas terkait, serta memantau secara ketat perkembangan situasi di kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.