Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Iran berencana untuk menutup Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Hal itu merupakan respons atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon.

Militer Iran menilai AS telah melanggar nota kesepahaman (MoU) perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu, yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon.

"Mengingat pelanggaran terang-terangan atas janji AS dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, serta sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon selatan," kata Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, seperti dikutip stasiun TV nasional Iran, IRIB.

"Penutupan Selat Hormuz dengan ini diumumkan," kata markas besar angkatan bersenjata Iran tersebut, dilansir dari Antara.

Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pelayaran kapal melalui Selat Hormuz akan tetap bebas selama masa gencatan senjata 60 hari dan setelah periode tersebut berakhir.

Namun, pemimpin AS itu tidak menutup kemungkinan pula bahwa Amerika Serikat dapat mengenakan biaya penggunaan jalur laut tersebut pada masa mendatang.

“Tidak akan ada biaya di Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata, dan tidak akan ada biaya setelah periode 60 hari tersebut berakhir,” tulis Trump di platform Truth Social.

Meski demikian, pemimpin AS itu menambahkan bahwa apabila kesepakatan damai dengan Iran pada akhirnya gagal tercapai, Amerika Serikat dapat memberlakukan biaya pelayaran sebagai “imbalan atas layanan yang diberikan” serta untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan udara Israel di wilayah Lebanon selatan terus berlanjut meski Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai kesepakatan yang dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada Jumat mendatang untuk mengakhiri konflik di berbagai front.

Badan berita resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan bahwa drone Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Tyre yang menyebabkan sejumlah korban luka. Serangan drone lainnya juga menyasar distrik Bint Jbeil di Provinsi Nabatieh pada Rabu (17/6/2026).

Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan udara ke pinggiran Kfar Tebnit serta menggempur kota Nabatieh al-Fawqa dan kawasan perbukitan Ali al-Taher.

Di sisi lain, kelompok Hizbullah dilaporkan membalas dengan menembakkan sedikitnya 10 roket ke arah pasukan Israel di sekitar Kfar Tebnit.

Konflik di Lebanon dinilai menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap implementasi kesepakatan AS-Iran. Teheran memperingatkan bahwa serangan baru Israel di Lebanon maupun pendudukan yang terus berlangsung atas wilayah Lebanon akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Menurut laporan Al Jazeera, intensitas kekerasan memang menurun sejak kesepakatan AS-Iran diumumkan. Namun, serangan di lapangan belum sepenuhnya berhenti. Sejumlah sumber keamanan meyakini militer Israel tengah berupaya menguasai lebih banyak wilayah strategis, terutama dataran tinggi di sekitar Nabatieh.

Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Teheran, Mohammad Eslami, mengatakan Lebanon menjadi salah satu prioritas utama Iran ketika memulai negosiasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, respons militer Iran terhadap serangan Israel menunjukkan keseriusan Teheran dalam mendukung Lebanon, pemerintahnya, serta kelompok-kelompok perlawanan di negara tersebut.

“Ketika Iran tidak hanya membalas serangan Israel di Dahiyeh dan Beirut, tetapi juga melancarkan serangan pendahuluan ke wilayah Israel, mereka menunjukkan keseriusan dalam mendukung Lebanon, rakyat Lebanon, pemerintah Lebanon, dan kelompok-kelompok perlawanan di negara itu,” kata Eslami dikutip dari Al Jazeera, Rabu (17/6/2026).

Kesepakatan AS-Iran juga memunculkan pertanyaan mengenai jalur negosiasi terpisah antara Israel dan pemerintah Lebanon yang telah berlangsung sejak April.

Diplomat Israel dan Lebanon telah menggelar empat putaran pembicaraan langsung di Washington, meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni.

Pada Rabu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa perundingan antara Lebanon dan Israel berjalan secara terpisah dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

GAZA - Lembaga pengawas campur tangan digital Prancis, Viginum, telah mengaitkan sebuah perusahaan Israel , BlackCore, dengan kampanye pengaruh dan propaganda daring yang dilakukan di seluruh Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat.

Lembaga tersebut mengumumkan temuan tersebut dalam sebuah laporan pada hari Minggu, dengan Kepala Lembaga Marc-Antoine Brillant dan Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengidentifikasi operasi yang menargetkan Prancis, Skotlandia, Angola, Togo, dan Kota New York.

"Investigasi kami tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi sponsor atau sponsor, jika memang ada, di balik campur tangan digital asing ini," kata Brillant kepada Reuters.

Apa Itu Front Kedelapan Israel? Propaganda Digital terhadap Politikus Pro-Palestina

1. Menarget Politikus Pro-Palestina

Menurut laporan tersebut, akun-akun yang terkait dengan BlackCore menargetkan Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, yang telah menggambarkan Gaza sebagai "bencana kemanusiaan buatan manusia."

Investigasi Viginum sebelumnya juga menemukan bahwa BlackCore menargetkan kandidat dari partai sayap kiri garis keras France Unbowed di Marseille, Toulouse, dan Roubaix melalui akun otomatis dan kebocoran data, sementara tuduhan "kekerasan seksual" yang dibuat-buat disebarkan terhadap beberapa kandidat.

2. Ikut Campur Tangan pada Pemilu Zohran Mamdani

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga ikut campur dalam pemilihan kota New York, yang dimenangkan oleh Zohran Mamdani. Brillant mengatakan "modus operandi" yang sama yang diamati dalam kampanye Prancis telah digunakan dalam kasus AS, meskipun target spesifik dan sponsor operasi tersebut masih belum jelas.

Anggota Partai Republik Kentucky, Thomas Massie, mengatakan kelompok lobi tersebut menghabiskan "USD500 per suara" untuk menggulingkannya pada bulan Mei.

Laporan tersebut mencatat bahwa kemenangan Mamdani tidak disukai oleh pendukung pro-Israel tradisional yang menentang dukungannya yang terang-terangan terhadap Palestina.

Lecornu mengatakan Paris telah meminta penjelasan diplomatik resmi dari rezim Israel mengenai masalah tersebut.

"Saya tidak ragu sedikit pun bahwa jika sebuah kelompok swasta Prancis, terlebih lagi dari wilayah Prancis, terlibat dalam campur tangan digital asing di Israel, mereka akan melakukan hal yang sama kepada duta besarnya di sana," katanya.

Reuters melaporkan bahwa BlackCore menghapus seluruh keberadaan daringnya setelah menerima pertanyaan dari kantor berita tersebut. Perusahaan tersebut menggambarkan dirinya sebagai "perusahaan pengaruh, siber, dan teknologi elit yang dibangun untuk era modern perang informasi."

3. Mewujudkan Front Kedelapan

Laporan tersebut juga merujuk pada keputusan rezim Israel pada awal Mei untuk mengesahkan anggaran propaganda sebesar USD730 juta untuk tahun 2026, menggambarkannya sebagai peningkatan empat kali lipat yang dimaksudkan untuk membalikkan penurunan persepsi publik global setelah peluncuran perang genosida Tel Aviv di Gaza dan perkembangan regional selanjutnya.

Menurut laporan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut inisiatif itu sebagai "Front Kedelapan" dari perang rezim.

Laporan itu selanjutnya menggambarkan operasi tersebut sebagai "Kubah Besi Digital" yang bertujuan untuk menekan konten daring yang berbeda pendapat melalui pengawasan berbasis AI dan pelaporan massal, sekaligus memperluas jangkauan narasi yang didukung rezim di platform media sosial.

Laporan itu juga mengatakan bahwa, di Amerika Serikat, jutaan dolar disalurkan melalui entitas yang terkait dengan Presiden Donald Trump untuk mengotomatiskan narasi yang direkayasa negara di media sosial dan platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Claude.

Bisnis.com, JAKARTA - Israel telah menyerang Beirut selatan dalam serangan pertama di ibu kota Lebanon sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh AS pekan lalu.

Dua serangan udara terhadap dua gedung apartemen di benteng Hizbullah yang didukung Iran menewaskan dua orang dan melukai sedikitnya 17 orang, kata kantor berita negara Lebanon.

Dilansir dari BBC, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah menyerang "markas teroris di distrik Dahieh Beirut, sebagai tanggapan atas tembakan Hizbullah ke wilayah Israel". Hizbullah belum berkomentar.

Israel telah membatasi serangannya di Beirut di bawah tekanan AS. Washington khawatir serangan di sana dapat membahayakan upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang lebih luas dengan Iran, yang bersikeras pada gencatan senjata total dan menyeluruh di Lebanon.

Serangan hari Minggu merobek lantai bawah sebuah bangunan tempat tinggal, memperlihatkan apartemen dan menyebarkan beton serta logam bengkok di jalan di bawahnya.

Video media sosial menunjukkan kerumunan orang bergegas ke lokasi kejadian untuk membantu para korban luka.

Sebuah pernyataan dari juru bicara tentara Israel berbahasa Arab yang diposting di X mengatakan bahwa "infrastruktur teroris Hizbullah" sedang menjadi sasaran—dan mengisyaratkan serangan lebih lanjut akan datang.

"Bersambung," tulisnya.

Militer Israel mengatakan telah mencegat dua proyektil yang melintasi wilayah Israel dari Lebanon. Hizbullah belum mengakui telah meluncurkannya.

Ebrahim Rezaie, juru bicara komite kebijakan luar negeri dan keamanan nasional parlemen Iran, menjanjikan "tanggapan yang tegas dan menyakitkan" terhadap serangan Israel di Beirut.

Seminggu sebelum gencatan senjata 3 Juni, Israel mengancam akan melakukan serangan besar-besaran di Dahieh, yang menyebabkan pengungsian massal dari pinggiran kota dan serangkaian diplomasi Amerika yang panik.

Presiden Trump kemudian tampil di Truth Social untuk mengumumkan bahwa "tidak akan ada pasukan yang pergi ke Beirut" setelah berbicara dengan Netanyahu, dan AS memberi tahu Qatar, yang telah berupaya menengahi de-eskalasi, bahwa mereka telah menginstruksikan Israel untuk mundur.

Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Prancis melayangkan permintaan untuk menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai respons atas perluasan operasi militer Israel di wilayah Lebanon selatan.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan serangan Israel ke Lebanon Selatan tidak dapat diterima dan berpotensi memicu ketidakstabilan masif di kawasan Timur Tengah.

"Saya telah meminta dilakukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Barrot dikutip dari Antara, Minggu (31/5/2026)

Dia menilai tindakan invasi ke negara tetangga merupakan suatu kesalahan serius. Menurutnya, tidak ada alasan kuat yang dapat membenarkan kelanjutan aksi militer maupun penguasaan wilayah lebih jauh oleh pasukan Israel di tanah Lebanon.

Langkah diplomatik Prancis ini dipicu oleh kebijakan Kepala Otoritas Bidang Pertahanan Israel yang mengumumkan keberhasilan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merebut Kastil Beaufort, sebuah titik strategis di Lebanon Selatan.

Menyusul klaim tersebut, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu langsung memerintahkan jajaran militer untuk memperluas skala operasi melawan gerakan Hizbullah, sekaligus memperketat kontrol pengawasan di wilayah selatan Lebanon.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, akumulasi serangan Israel ke wilayah Lebanon terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan dengan ratusan gelombang bombardir udara menyasar basis pertahanan dan fasilitas publik.

Perluasan agresi ini memicu aksi balasan berupa serangan roket yang kian gencar dari pihak Hizbullah ke sejumlah wilayah perkotaan Israel.

Dampak dari saling balas serangan ini menyebabkan sirine peringatan bahaya udara terus berdengung di kota-kota seperti Kiryat Shmona, Nahariya, Safed, dan Karmiel.

Menanggapi ancaman keamanan yang kian nyata, Komando Front Dalam Negeri Israel kini memperketat regulasi aktivitas publik, termasuk pembatasan kegiatan berkumpul dan operasional lembaga pendidikan di wilayah utara.

Serangan udara Israel terhadap sederet fasilitas minyak di Teheran pada 7 Maret menghasilkan emisi sulfur dioksida setara letusan gunung api kecil. Data dari satelit generasi baru Cina menunjukkan gas beracun tersebut menyebar hingga 300 kilometer, melintasi Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kazakstan, hingga Cina.

Pada 7 Maret 2026, militer Israel yang didukung Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke sejumlah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di sekitar Teheran, Iran. Merujuk pada laporan Human Rights Watch, empat depot minyak utama diserang, yaitu depot minyak Shahran, depot minyak Aghdasieh, depot minyak Shahr-e Rey, dekat salah satu kilang besar Tehran Oil Refinery, dan depot minyak Fardis di Karaj.

Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran besar yang menerangi langit dan menyebabkan kepulan asap selama berhari-hari. Hujan berwarna hitam yang mengandung partikel arang dan hidrokarbon dilaporkan turun di Teheran. Warga mengeluhkan iritasi mata dan kulit serta gangguan pernapasan.

Merujuk pada data dari konstelasi satelit Fengyun-3,Zhenping Yin dan tim peneliti dari Wuhan University mengungkapkan bahwa serangan singkat itu memicu lonjakan emisi selama beberapa hari dan melepaskan sekitar 29.800 ton sulfur dioksida. Sebagai perbandingan, gunung berapi Eyjafjallajökull di Islandia mengeluarkan sekitar 20 ribu ton sulfur dioksida per hari ketika abu vulkaniknya melumpuhkan penerbangan di Eropa pada 2010.

Yin menjelaskan, konsentrasi sulfur dioksida yang terdeteksi satelit mencapai tingkat yang dapat mengganggu fungsi paru-paru, mengiritasi mata dan tenggorokan, serta memperburuk asma maupun bronkitis, terutama pada anak-anak dan lansia. “Walaupun peristiwa emisi besar ini hanya berlangsung satu hingga dua hari, penelitian kami menunjukkan dampaknya terhadap atmosfer regional tidak bisa diabaikan,” ujarnya, dikutip dari New Scientist, Jumat (29/5).

Polutan juga kemungkinan ikut terbawa hujan dan jatuh ke sumber air maupun lahan pertanian, sehingga berpotensi mencemari air minum dan pangan.

Sebagai informasi, sulfur dioksida bereaksi dengan senyawa hidrogen dan oksigen di atmosfer membentuk asam sulfat yang dapat memicu kabut asap dan hujan asam yang berbahaya bagui kesehatan. Dalam peristiwa Great Smog di London pada 1952, kabut asap pernah menewaskan sekitar 12 ribu orang.

Great Smog adalah peristiwa kabut asap beracun yang menyelimuti London selama beberapa hari pada Desember 1952. Kabut ini campuran asap pembakaran batu bara, sulfur dioksida, arang, dan udara dingin.

Saat itu, banyak rumah, pembangkit listrik, dan industri di London memakai batu bara sebagai bahan bakar. Ketika suhu turun, warga membakar lebih banyak batu bara untuk pemanas. Polusi kemudian menumpuk karena hampir tidak ada angin yang menyebarkannya.

Dampaknya sangat parah, dari mulai jarak pandang nyaris nol sehingga transportasi lumpuh. Selain itu orang mengalami sesak napas, batuk, dan iritasi mata yang menyebabkan rumah sakit penuh.

Serangan terhadap Teheran disebut melepaskan sulfur dioksida sekitar 20 kali lebih besar dibanding emisi tahunan sejumlah pembangkit listrik tenaga batu bara di negara maju. Selain sulfur dioksida, fasilitas minyak yang terbakar juga melepaskan partikel arang dan logam berat.

Sedangkan menurut Lucy Carpenter dari University of York di Inggris mengatakan, gumpalan asap kemungkinan juga mengandung polutan lain yang lebih berbahaya, seperti nitrogen oksida, hidrokarbon aromatik polisiklik, serta hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna seperti benzena, yang semuanya dikaitkan dengan risiko kanker.

“Sulfur dioksida dilepaskan bersama berbagai zat berbahaya lainnya. Jumlah sebesar itu dari satu kebakaran saja memiliki implikasi besar terhadap kesehatan manusia hingga ribuan kilometer,” kata Carpenter seperti dikutip New Scientist.

Meski gumpalan polusi hanya bertahan sekitar tiga hari, sehingga kemungkinan belum cukup lama untuk memicu kanker. Namun, pencemaran udara tersebut dinilai tetap dapat memicu serangan asma, stroke, hingga serangan jantung pada kelompok rentan.

Bisnis.com, JAKARTA — Militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) melancarkan serangan ke Gaza menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah pada Selasa (26/5/2026) malam.

Dilansir dari Al Jazeera pada Kamis (28/5/2026), Hamas mengonfirmasi Mohammed Odeh, pemimpin sayap militer kelompok tersebut di Gaza, tewas dalam serangan udara di bagian utara Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya pada Rabu, Hamas menyebut istri Odeh dan dua putranya juga meninggal dunia dalam serangan yang menargetkan Gaza tersebut.

Selain Odeh, sumber di Rumah Sakit al-Shifa melaporkan sedikitnya enam orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat serangan Israel pada Selasa malam menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Melaporkan dari Kota Gaza, jurnalis Al Jazeera Hind Khoudary mengatakan terdapat “banyak kerusakan” setelah serangan menargetkan lingkungan padat penduduk di kota tersebut saat warga tengah bersiap menyambut Iduladha.

“Kemarin sekitar pukul 21.30 [19.30 GMT] tiga ledakan besar terjadi di Kota Gaza. Serangan itu terjadi di tengah Remal, daerah yang dipenuhi pasar dan banyak toko,” ujar Hind.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan serangan tersebut dilakukan untuk menargetkan pemimpin sayap militer Hamas di Gaza, Mohammed Odeh beserta kelompoknya.

“Di bawah arahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya, IDF saat ini menyerang di Gaza terhadap Muhammad Uda,” ujar Katz melalui akun X, dikutip Rabu (28/5/2026).

Dia menjelaskan, Odeh merupakan kepala staf intelijen Hamas yang bertanggung jawab atas serangan milisi Hamas pada 7 Oktober 2023. Israel juga menilai Odeh bertanggung jawab atas pembunuhan dan penculikan sejumlah warga sipil Israel serta tentara IDF.

Dalam unggahan di akun X miliknya, @Israel_Katz, ia menegaskan pihaknya akan terus mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam serangan 7 Oktober.

“Kami akan terus mengejar semua orang yang terlibat dalam pembantaian 7 Oktober. Cepat atau lambat, Israel akan menangkap mereka semua,” pungkasnya.

GAZA - Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa 80 persen tentara Israel meninggalkan dinas militer karena gangguan mental.

Menurut Haaretz, sebuah harian Israel, militer rezim menolak untuk mempublikasikan angka mengerikan tersebut di tengah kekhawatiran bahwa angka tersebut dapat merusak moral publik.

Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa jutaan pemukim Israel mengalami trauma mental setelah perang rezim Tel Aviv, dan ketegangan saraf telah meningkat secara dramatis di seluruh wilayah pendudukan Israel.

Laporan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa meningkatnya ketegangan dan rasa tidak aman yang semakin besar telah menciptakan gelombang gangguan mental di kalangan pemukim, dan satu dari setiap lima pemukim saat ini mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Haaretz menggambarkan angka-angka tersebut sebagai "mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya," menyoroti bahwa sekitar sepuluh persen dari populasi di wilayah pendudukan bergulat dengan gangguan obsesif-kompulsif (OCD).

Jumlah tersebut telah meningkat secara substansial dibandingkan dengan angka yang tercatat sebelum dimulainya serangan Israel di seluruh wilayah tersebut.

Surat kabar harian tersebut menambahkan bahwa depresi, stres, dan kecanduan opioid juga meningkat secara signifikan di kalangan pemukim, dan fasilitas medis menyaksikan peningkatan jumlah individu yang sangat membutuhkan perawatan psikologis dan psikoterapi yang mendesak.

Laporan Haaretz mengatakan bahwa tentara Israel menghadapi peningkatan terus-menerus dan mengkhawatirkan dalam kasus bunuh diri tentara.

Para psikiater Israel telah memperingatkan bahwa situasi yang sedang berlangsung dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, termasuk penurunan efisiensi yang nyata, peningkatan dramatis kekerasan dalam rumah tangga, dan peningkatan tajam krisis sosial.

Haaretz menyimpulkan bahwa perang Israel telah meningkatkan tekanan pada aparat politik dan keamanan rezim, dan pihak berwenang sekarang menghadapi krisis kesehatan mental yang serius yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Selain itu, harian berbahasa Ibrani, Maariv, melaporkan bahwa para pemukim Israel mulai cukup lelah dengan perang "tidak berguna" rezim, dan kepercayaan publik terkikis bahkan di antara para pendukung dan pembela Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terutama karena tidak satu pun dari tujuan yang dinyatakan, termasuk "kemenangan dalam perang Gaza" dan "netralisasi kelompok perlawanan," telah terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA – Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian perkembangan terbaru yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dikutip melalui Aljazeera, konflik yang meluas dari Gaza hingga Lebanon kini memasuki fase yang semakin kompleks, dengan tekanan diplomatik dan militer berlangsung secara bersamaan.

Presiden AS Donald Trump menyatakan akan segera menelaah proposal terbaru dari Iran, namun meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

“Kami akan segera meninjau rencana yang baru saja dikirimkan Iran kepada kami,” ujarnya pada Minggu (3/5/2026) waktu setempat.

Sekadar informasi, proposal yang dikirim Teheran mencakup 14 poin, di antaranya tuntutan jaminan non-agresi, penguatan blokade laut, serta pengakhiran konflik di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon. Namun, sinyal pesimisme dari Washington yang ditampilkan jalan diplomasi masih terjal.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan kesiapan penuh jika konflik kembali pecah dengan AS. Mereka bahkan menilai potensi eskalasi sangat besar. Dimulainya kembali permusuhan “mungkin terjadi”, karena “bukti menunjukkan bahwa [AS] tidak berkomitmen terhadap perjanjian atau perjanjian apa pun”.”

Sementara itu, situasi di Lebanon terus memburuk akibat serangan militer Israel yang semakin intensif. Serangan terbaru melaporkan terjadinya sejumlah warga dan merusak sebuah biara Katolik di wilayah Yaroun. Sejak awal Maret, jumlah korban tewas akibat serangan di Lebanon dilaporkan telah mencapai 2.659 orang.

Di Gaza, Israel juga memperluas kontrol militernya melalui penetapan garis baru yang disebut “Garis Oranye”. Zona ini memperluas wilayah militer hingga mencakup sekitar 60 persen wilayah Gaza, naik signifikan dibandingkan garis sebelumnya pasca-gencatan senjata Oktober 2025.

Langkah tersebut menuai kekhawatiran dari berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai lembaga baru itu memperparah kondisi kemanusiaan. Akses bantuan menjadi semakin terbatas, sementara kepadatan penduduk meningkat di wilayah yang semakin sempit.

Situasi semakin rumit karena batas “Orange Line” tidak memiliki penanda fisik yang jelas di lapangan. Hal ini memicu dan risiko bagi warga sipil Palestina yang tinggal di dekat zona tersebut, dengan laporan adanya tembakan berulang di area tersebut.

Dalam perkembangan lain, dua aktivis internasional yang tergabung dalam armada bantuan menuju Gaza diselenggarakan menjalani proses hukum di Israel. Keduanya adalah warga Spanyol dan Brasil yang ditahan setelah kapal mereka dicegat di perairan internasional.

Di tengah konflik yang terus meningkat, Israel juga memperkuat kapabilitas militernya dengan menyetujui pembelian pesawat tempur baru dari perusahaan Amerika Serikat, termasuk Lockheed Martin dan Boeing. Kesepakatan bernilai miliaran dolar itu mencakup pengadaan skuadron F-35 dan F-15IA.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik di suatu wilayah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya diplomasi masih berlangsung, namun pada saat yang sama, eskalasi militer terus meningkat di berbagai titik, memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.

GAZA - Mayoritas warga Israel percaya bahwa negara tersebut belum meraih kemenangan dalam perang apa pun sejak 7 Oktober 2023. Itu terungkap dalam jajak pendapat yang diterbitkan Selasa oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN.

Survei tersebut menemukan bahwa 57% responden berpikir Israel belum menang di bidang apa pun sejak tanggal tersebut, sementara 28% mengatakan telah meraih kemenangan di setidaknya satu arena, dan 15% mengatakan mereka tidak tahu.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta melakukan serangan di Yaman dan Suriah dan operasi militer di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut lembaga penyiaran tersebut, kepercayaan akan kemenangan di berbagai front tetap rendah. Hanya 17% yang percaya Israel telah mencapai keberhasilan di Suriah, turun menjadi 16% terkait Gaza dan Iran.

Di front Lebanon, hanya 14% yang menyatakan kepercayaan akan kemenangan, turun lebih jauh menjadi 12% di Yaman dan 11% di Tepi Barat.

Mengenai kekhawatiran keamanan di masa depan, 73% responden mengatakan kehadiran bersenjata Hamas dan Hizbullah yang berkelanjutan menimbulkan ancaman langsung terulangnya peristiwa seperti 7 Oktober. Hanya 10% yang menolak kemungkinan itu, sementara 17% mengatakan mereka tidak yakin.

Lembaga penyiaran tersebut mengatakan jajak pendapat dilakukan atas nama mereka tetapi tidak mengungkapkan perusahaan survei atau detail sampel.

Mengenai isu politik dan hukum, 56% responden mendukung tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam persidangan korupsinya.

Sebaliknya, 26% menentang perlunya tekanan AS, sementara 18% tidak menyatakan pendapat yang jelas.

Pada 30 November, Netanyahu meminta pengampunan presiden tanpa mengakui kesalahan atau mengundurkan diri dari kehidupan politik.

Berdasarkan hukum Israel, pengampunan tidak dapat diberikan tanpa pengakuan bersalah.

Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus, dengan dakwaan diajukan pada November 2019. Persidangannya dimulai pada tahun 2020 dan masih berlangsung.

Selain kasus korupsi, Netanyahu telah dicari sejak 2024 oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 72.000 orang telah tewas dalam serangan brutal sejak Oktober 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Gencatan senjata dua minggu antara Iran dengan AS yang disepakati pada tanggal 8 April 2026 akan berakhir pada 22 April mendatang. Sementara itu, serangan Israel ke Lebanonbaru saja dihentikan pada tanggal 17 April setelah didesak oleh AS. Iran merespon penghentian serangan itu dengan membuka kembali pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah akan ada pembicaraan tahap kedua melalui mediasi Pakistan dalam waktu dekat? Lalu apakah gencatan senjata akan diikuti oleh Perundingan Perdamaian yang lebih permanen, atau justru akan menghadapi kendala besar dan berhenti, malah berbalik kembali menuju eskalasi peperangan?

Langkah Trump Selanjutnya

Dalam opini yang dipublikasi tanggal 11 April 2026, saya menyampaikan bahwa Israel walaupun dengan sangat terpaksa akan menuruti desakan AS untuk menghentikan serangan ke Hezbollah di Lebanon. Namun hal itu dilakukan hanya beberapa hari saja sebelum masa 2 minggu gencatan senjata berakhir, sehingga waktu yang tersisa tidak memadai untuk memulai kembali pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan itu. Dalamopini itu, saya juga menyampaikan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang, setidaknya satu minggu untuk memberikan ruang lebih besar bagi pembahasan yang lebih substantif dan luas. Berbagai perkembangan terakhir semakin menguatkan kemungkinan perpanjangan gencatan senjata yang kemungkinan besar akan diumumkan Presiden Trump dalam beberapa hari ini, dengan menyatakan bahwa pembahasan sudah bergerak maju, sehingga kesempatan untuk mengakhiri perang ini dan AS mencapai tujuannya semakin pasti.

Presiden Trump hampir pasti akan membingkai perpanjangan gencatan senjata sebagai keberhasilan strateginya. Ia akan menyatakan bahwa tekanan militer AS telah memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan sebagian aktivitas militernya, dan bersedia memasuki pembahasan yang lebih luas. Namun alasan yang lebih mendasar adalah bahwa Trump menyadari perang dengan Iran tidak dapat dimenangkan hanya melalui serangan udara.

Untuk benar-benar memaksa perubahan strategis Iran, AS harus mempertimbangkan pengerahan pasukan darat, marinir, dan infanteri. Inilah pilihan yang paling dihindari Trump. Risiko korban pasukan AS, ancaman serangan balasan Iran terhadap sekutu-sekutu GCC, lonjakan harga minyak, serta dampak politik menjelang pemilu legislatif November membuat opsi perang total terlalu mahal. Karena itu, jalan keluar yang paling rasional bagi Trump adalah memperpanjang gencatan senjata dan mengubah tekanan militer menjadi proses perundingan.

Apakah Gencatan Senjata akan Efektif?

Gencatan senjata ini dapat efektif bukan karena AS dan Iran telah saling percaya, melainkan karena keduanya memiliki kepentingan yang sama untuk tidak kembali ke perang total dalam waktu dekat. Iran membutuhkan ruang pemulihan setelah tujuh minggu serangan intensif AS dan Israel. AS membutuhkan jalan keluar politik yang dapat diklaim sebagai kemenangan tanpa harus memperluas perang. Selama Israel dapat dikendalikan sementara oleh Washington, dan selama Iran melihat peluang memperoleh konsesi strategis, gencatan senjata kemungkinan akan bertahan.

Namun efektivitas gencatan senjata sangat bergantung pada keberhasilan Pakistan membangun titik temu awal. Shuttle diplomacy Pakistan ke Arab Saudi, Qatar, Turkiye, dan Teheran menjadi penting karena tahap berikutnya bukan lagi sekadar penghentian tembakan, tetapi penyusunan kerangka umum perundingan. Kerangka itu harus mencakup enam isu utama: pengayaan uranium Iran; pengelolaan pelayaran melalui Selat Hormuz; hubungan Iran dengan proksi-proksinya di Timur Tengah berhadapan dengan keberadaan pangkalan militer AS; program rudal dan drone Iran berhadapan dengan jaminan tidak adanya serangan Israel dan AS di masa depan; pencabutan sanksi; serta pengembalian aset-aset Iran yang dibekukan.

Berangkat dari kondisi ini, terdapat tiga skenario utama.

Pertama, skenario terbaik: gencatan senjata diperpanjang dan diikuti dengan kesepakatan kerangka umum. Kerangka ini tidak akan rinci, tetapi cukup kuat untuk membawa kedua pihak masuk ke perundingan teknis.

Kedua, skenario abu-abu: gencatan senjata diperpanjang, tetapi dengan ambiguitas yang disengaja. AS dan Iran belum siap perang total, tetapi juga belum siap memberi konsesi besar. Dalam skenario ini, kawasan memasuki periode “tidak perang, tetapi belum damai”

Ketiga, skenario eskalasi: pembahasan gagal karena posisi kedua pihak terlalu jauh. Eskalasi mungkin tidak langsung dimulai oleh AS, tetapi melalui pembiaran terhadap Israel untuk kembali menyerang Lebanon atau sasaran lain yang kemudian memicu balasan Iran.

Karena itu, pertanyaan utama dalam beberapa hari ke depan bukan lagi apakah gencatan senjata akan diperpanjang, melainkan apakah perpanjangan itu hanya menjadi jeda taktis atau pintu menuju perundingan perdamaian yang lebih permanen. Dan pertanyaan yang sesungguhnya lebih strategik lagi adalah apakah Washington dan Teheran punya keberanian politik untuk mengakui bahwa keduanya tidak bisa menang — dan bahwa pengakuan itulah satu-satunya fondasi perdamaian yang nyata.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksikan bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir, setelah mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan Iran akan dilanjutkan di minggu ini.

Dilansir dari laman Time, Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News mengatakan bahwa konflik dengan Iran dapat segera berakhir, sekaligus membenarkan keputusannya untuk melancarkan serangan bersama dengan Israel pada 28 Februari 2026 dan perang yang terjadi setelahnya.

“Kalau aku tidak melakukan itu, Iran pasti sudah punya senjata nuklir, dan kalau mereka punya senjata nuklir, kalian pasti akan memanggil semua orang di sana dengan sebutan “tuan”, dan kalian tentu tidak mau begitu,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Kamis (16/04/2026).

Tak hanya itu, dalam wawancara tersebut Trump juga menyebut bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan setelah negosiasi yang gagal antara AS dan Iran di Pakistan pada akhir pekan lalu. “Jika saya pergi sekarang juga, mereka membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai,” tambahnya.

Terkait pembicaraan kedua, Trump mengatakan bahwa pembicaraan putaran kedua akan terjadi dalam dua hari ke depan dan akan berlangsung di Islamabad. Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran sangat mungkin tercapai, bahkan sebelum kunjungan Raja Charles III ke Gedung Putih pada 27 berlangsung.

Selain Trump, dilansir dari laman Euronews, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengatakan bahwa sangat mungkin pembicaraan akan dimulai kembali, setelah percakapannya dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar.

“Akan sangat penting jika pembicaraan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam cara para pihak menjalankan kegiatan mereka,” kata Guterres.

Sebelumya, AS dan Iran telah melakukan negosiasi pertama yang bertujuan untuk mengakhiri perang namun berujung gagal. Salah satu poin utama yang menjadi perselisihan dalam negosiasi di Pakistan tersebut adalah penolakan Iran untuk melepaskan haknya atas program nuklir damai, sesuatu yang disebut Trump sebagai kegagalan utama pembicaraan tersebut.

Keinginan Iran untuk terus mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz setelah konflik berakhir melalui sistem tol juga terbukti menjadi titik permasalahan.

Meski Trump sudah mengklaim bahwa Iran menginginkan kesepakatan, negara Republik Islam tersebut tetap menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa selama pembicaraan di Islamabad, Iran telah menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu mulai dari nuklir, pencabutan sanksi, dan kompensasi.

Lebih lanjut, dalam konferensi pers, Baghaei menyebut bahwa salah satu isu yang masih ditekan oleh pihak Amerika Serikat adalah isu mengenai nuklir. Baghaei menyebut bahwa posisi AS tidak dapat diterima oleh Iran dan masih harus didiskusikan.

Di samping itu, Baghaei mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata memang mencakup penghentian sementara pertempuran di Lebanon antara Hizbullah dan pasukan Israel, yang hingga kini belum terwujud. (Fadya Jasmin Malihah)