Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Amerika Serikat (AS) Lori Chavez-DeRemer mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Donald Trump di tengah penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran perilaku. Ia disebut akan beralih ke sektor swasta.

Gedung Putih mengonfirmasi kabar tersebut melalui Direktur Komunikasi Steven Cheung.

"Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer akan meninggalkan pemerintahan untuk mengambil posisi di sektor swasta," ujar Cheung, melansir CNN.

Cheung menambahkan posisi menteri tenaga kerja untuk sementara akan diisi oleh Keith Sonderling sebagai pejabat pelaksana tugas (acting secretary).

Dalam pernyataan terpisah, Chavez-DeRemer menyebut masa jabatannya sebagai sebuah kehormatan.

"Saya bangga karena kami telah membuat kemajuan signifikan dalam menjalankan misi Presiden Trump untuk menjembatani dunia usaha dan tenaga kerja, serta selalu mengutamakan pekerja Amerika," ujarnya.

Namun, masa jabatannya yang relatif singkat diwarnai berbagai kontroversi. Ia tengah diselidiki oleh Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja terkait sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk hubungan pribadi yang tidak pantas dengan anggota tim pengamanan serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, laporan juga menyebut adanya dugaan penggunaan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk menghadiri acara hiburan dan menemui keluarga. Dalam proses investigasi, sejumlah pesan pribadi antara Chavez-DeRemer, staf, dan anggota keluarganya turut diperiksa.

Kuasa hukumnya, Nick Oberheiden, sebelumnya membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar. Chavez-DeRemer juga sempat menanggapi tuduhan itu sebagai upaya pihak tertentu untuk melemahkan agenda pemerintahan.

Dua pejabat tinggi di kementeriannya sebelumnya juga telah dicopot pada Maret lalu akibat kasus dugaan pelanggaran serupa. Di sisi lain, kasus terpisah yang melibatkan suaminya terkait dugaan kekerasan seksual disebut telah ditutup tanpa proses pidana lanjutan.

Chavez-DeRemer dilantik sebagai menaker pada Maret 2025. Selama menjabat, ia terlibat dalam berbagai kebijakan deregulasi besar, termasuk rencana penghapusan puluhan aturan ketenagakerjaan yang dinilai sudah usang.

Di bawah kepemimpinannya, Departemen Tenaga Kerja juga mengalami pengurangan besar-besaran jumlah pegawai.

Data pemerintah menunjukkan jumlah tenaga kerja di lembaga tersebut menyusut hampir 25 persen dalam beberapa bulan terakhir, seiring kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintahan Trump.

Kebijakan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan akademisi, yang menilai pengurangan sumber daya berpotensi mengganggu kualitas data ketenagakerjaan nasional.

Pengunduran diri Chavez-DeRemer menambah daftar pejabat tinggi yang keluar dari kabinet Trump dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Presiden Trump juga mencopot Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan Jaksa Agung Pam Bondi.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara mengenai isu kerja sama ruang udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang belakangan menjadi sorotan. Sugiono menegaskan bahwa terminologi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sugiono menyatakan bahwa usulan kerja sama tersebut bukanlah blanket overflight, melainkan overflight access. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki makna serta mekanisme yang sangat berbeda dalam diplomasi udara.

“Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access,” kata Sugiono kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa wacana ini merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan kajian mendalam melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan tetap berlandaskan pada konstitusi dan kedaulatan negara.

“Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa kerja sama semacam ini bukanlah hal baru. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terbuka untuk menjalin perjanjian serupa dengan negara mana pun, selama mekanisme dan implementasinya memberikan keuntungan bagi nasional.

Lihat video: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Sedang Berburu Tanker Iran?



“Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa,” paparnya.

Sugiono juga menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap kebijakan ini akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik global. Sugiono menilai, dalam dunia yang saling terhubung, Indonesia pasti akan merasakan dampak dinamika global, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” ucapnya.

Sugiono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga amanat rakyat. Menurutnya, pemerintah bertindak di bawah sumpah konstitusi untuk melindungi kepentingan bangsa dan menjaga stabilitas kedaulatan.

“Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua Undang-Undang,” ujarnya.

“Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global,” pungkas Sugiono.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara soal adanya kapal perang milik Amerika Serikat (AS) melintas di Selat Malaka. Sugiono menegaskan patroli kawasan tersebut merupakan bagian dari Freedom of Navigation Patrol.

“Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru,” katanya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) turut mengonfirmasi keberadaan kapal perang AS tersebut. Kadispenal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul menjelaskan kapal milik Amerika Serikat tersebut sedang dalam perjalanan transit sesuai dengan hukum laut internasional.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38, dan 39 pada UNCLOS 1982,” katanya.

Tunggul menambahkan aktivitas tersebut sah karena Selat Malaka merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (strait used for international navigation), sehingga kapal perang pun memiliki Hak Lintas Transit (Transit Passage).

TNI AL menekankan meski memiliki hak melintas, setiap kapal asing tetap terikat pada aturan yang berlaku dan wajib menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,” ujarnya.

Lihat video: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Sedang Berburu Tanker Iran?



“Sehingga seluruh kapal yang melaksanakan Hak Lintas transit di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai,” ungkapnya.

Menanggapi isu yang menyebut kapal perang AS dikerahkan untuk memburu kapal tanker di kawasan tersebut, Tunggul menegaskan setiap kapal asing yang melintas harus patuh pada aturan keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran lingkungan laut.

“Selain daripada itu, selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan COLREG 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut Jan MARPOL tentang pencegahan pencemaran berasal dari kapal,” jelasnya.

Washington: Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase tidak pasti. Pembicaraan damai yang sempat berlangsung kini tertunda, sambil menunggu langkah lanjutan dari Teheran.

Dikutip dari WLFX, Presiden AS, Donald Trump, melalui platform Truth Social menyampaikan ia memperpanjang tenggat gencatan senjata. Keputusan ini diambil sembari menanti proposal resmi dari pihak Iran.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan blokade tetap diberlakukan dan gencatan senjata hanya akan berlangsung hingga Iran mengajukan proposal dan proses negosiasi mencapai titik akhir.

Ketidakjelasan arah pembicaraan ini turut memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Wall Street kembali mengalami tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Situasi semakin rumit setelah Iran memberikan sinyal yang berubah-ubah. Awalnya, Teheran menyampaikan kepada mediator di Pakistan bahwa mereka akan mengirim tim negosiasi ke Islamabad. Namun, pernyataan itu kemudian dikoreksi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang menyebut keputusan tersebut belum final.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance, yang sebelumnya memimpin putaran awal negosiasi, membatalkan kunjungan ke Pakistan. Ia memilih tetap berada di Washington untuk menghadiri agenda kebijakan di Gedung Putih.

Menariknya, hanya beberapa jam sebelum pengumuman tersebut, Trump sempat menyatakan kepada CNBC bahwa ia tidak berencana memperpanjang gencatan senjata menunjukkan adanya dinamika cepat dalam pengambilan keputusan di Gedung Putih.

Sementara itu, tekanan terhadap Iran tetap berlanjut. Pemerintah AS menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan hingga proses negosiasi benar-benar rampung.

Dampaknya terasa signifikan di jalur energi global. Selat Hormuz, salah satu rute vital pengiriman minyak dunia, dilaporkan masih berada dalam kondisi praktis tertutup menambah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global.

(SAW)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh telah rampung.

Kini, detail tersebut tinggal diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sudah kelar, tinggal diumumkan. Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Saya enggak berhak mengumumkan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengatakan telah bertemu Menteri Keuangan China di Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia memastikan restrukturisasi utang sudah selesai dan meminta pihak China tidak khawatir.

Menurut dia, persoalan utang Whoosh berkaitan dengan hubungan jangka panjang Indonesia dan China. Ia menegaskan Indonesia perlu menjaga kredibilitas di dunia internasional dan tidak melanggar komitmen yang ada.

"Ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak China enggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Purbaya enggan membeberkan detail restrukturisasi tersebut, termasuk skema pembayaran utang maupun kemungkinan pengambilalihan operator Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari AHY.

Menurut dia, AHY lebih berwenang menyampaikan rincian kesepakatan restrukturisasi utang Whoosh..

Dalam isu yang berkembang, pembayaran utang proyek Whoosh disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.

Purbaya sudah pernah merespons hal tersebut. Kala itu, ia mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang Whoosh, termasuk kemungkinan penggunaan APBN.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.

"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.

"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.

Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.

Harga minyak dunia turun pada perdagangan Rabu (22/4), seiring pelaku pasar mencermati kelanjutan prospek perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Ketidakjelasan arah negosiasi membuat investor cenderung menahan posisi di tengah dinamika geopolitik yang masih tinggi.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent tercatat turun 21 sen atau 0,2 persen menjadi US$98,27 per barel, setelah sempat menyentuh level US$99,38. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 28 sen atau 0,3 persen ke level US$89,39 per barel, setelah sebelumnya sempat naik hingga US$90,71.

Penurunan ini terjadi setelah kedua acuan harga minyak tersebut menguat sekitar 3 persen pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan sebelumnya dipicu oleh sentimen geopolitik, namun kini mulai tertahan oleh ketidakpastian arah kebijakan dan negosiasi.

Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu guna memberi ruang bagi kelanjutan perundingan.

Langkah ini diambil beberapa jam sebelum masa gencatan senjata berakhir, meski belum ada kepastian apakah Iran maupun sekutu AS yakni Israel, akan menyetujui perpanjangan tersebut.

Ketidakjelasan respons dari pihak Iran turut menambah ketidakpastian di pasar.

Media Iran melaporkan Teheran tidak meminta perpanjangan gencatan senjata dan tetap bersikeras untuk melawan blokade yang dilakukan AS.

Di sisi lain, aktivitas pengiriman minyak melalui Selat Hormuz masih terbatas. Jalur vital yang biasanya mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia itu hanya dilalui tiga kapal dalam 24 jam terakhir, menandakan gangguan pasokan masih berlangsung.

Analis Nissan Securities Investment Hiroyuki Kikukawa mengatakan pasar saat ini belum memiliki arah yang jelas.

"Dengan hasil pembicaraan yang masih belum pasti dan Selat Hormuz yang masih tertutup, pasar kekurangan arah yang jelas," ujarnya.

Ia menambahkan, selama konflik tidak kembali memanas, harga minyak kemungkinan akan bertahan di kisaran saat ini.

"Kecuali pertempuran kembali terjadi, harga kemungkinan akan tetap berada di level sekarang untuk sementara waktu," katanya.

[Gambas:Youtube]

TEHERAN - Seorang pejabat penjaminan nuklir Angkatan Darat AS Andrew Hugg dilaporkan telah diberhentikan sementara setelah rekaman rahasia yang diterbitkan oleh kelompok media James O’Keefe menunjukkan dia membahas informasi sensitif tentang postur nuklir, senjata kimia, tindakan militer AS di Iran , dan korupsi Ukraina.

Modus operandi O’Keefe adalah mengirim wartawan untuk berkencan dengan target mereka untuk merekam percakapan jujur. Dia mengidentifikasi subjek dari pengungkapan terbaru sebagai Andrew Hugg, kepala penjaminan nuklir kimia Angkatan Darat AS, peran yang terkait dengan pengawasan keselamatan daripada komando aparat nuklir AS.

Siapa Andrew Hugg? Pejabat AS yang Bocorkan Rahasia Nuklir AS dan Strategi Membunuh Pemimpin Iran

1. AS Memiliki Bom Mematikan Agen Saraf

Dalam video yang direkam secara diam-diam, Hugg terlihat berbicara di sebuah restoran umum tentang bagaimana keputusan peluncuran nuklir dibuat, mengklaim AS masih memiliki agen saraf, merujuk pada seorang ahli kimia Angkatan Darat AS yang diduga terpapar agen kimia, dan mengomentari kemungkinan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran berikutnya.

“Jika dia [Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei] tidak mengubah caranya, ya, mereka akan membunuhnya,” katanya, sambil mengabaikan korban sipil dan anak-anak di Iran sebagai “kerusakan tambahan.”

2. Beberkan Cara Pengambilan Keputusan Peluncuran Nuklir

Hugg juga menguraikan detail postur nuklir AS dan menggambarkan proses pengambilan keputusan yang cepat di mana peluncuran dapat dipicu “jika seorang Pramuka Putri memberi Anda pesan… jika lolos semua pemeriksaan, lanjutkan.”

Hugg juga mengklaim dia tinggal di Ukraina dan secara pribadi menyaksikan pejabat Kiev menjarah uang pembayar pajak AS sejak era Obama. “Pemerintah itu sangat korup, mereka mencuri uang kita... Mereka mencurinya begitu saja dan membeli rumah, mobil, seperti mobil seharga ratusan ribu dolar. Jika mereka bisa menjadi kaya dan tinggal di Dubai… mereka tidak peduli dengan rakyat.”

3. Militer AS Mudah Disusupi

Pada satu titik dalam percakapan, Hugg secara ironis mengakui kepada teman kencannya yang menyamar bahwa “cara termudah untuk mendapatkan informasi… kirim seorang gadis cantik untuk berbicara dengan orang itu.”

Setelah video tersebut dirilis, juru bicara Angkatan Darat Cynthia O. Smith dilaporkan mengatakan kepada O’Keefe bahwa Hugg telah ditempatkan dalam cuti administratif sementara dinas tersebut melakukan apa yang disebutnya sebagai “investigasi menyeluruh.” Beberapa laporan yang belum dikonfirmasi menyatakan bahwa Hugg telah “diantar” keluar dari Pentagon.

Laporan baru ini menyusul serangkaian operasi penyamaran oleh media O’Keefe yang menargetkan personel pemerintah. Pada bulan Januari, seorang agen Secret Service yang ditugaskan untuk mengawal Wakil Presiden J.D. Vance diberhentikan sementara setelah rekaman kamera tersembunyi menunjukkan dia membagikan informasi perlindungan yang sensitif.

Para kritikus telah lama menuduh O’Keefe menggunakan metode yang tidak etis dan secara selektif mengedit kontennya untuk memajukan kepentingan konservatif. Pada tahun 2023, ia berpisah dengan penerbitnya sebelumnya, Project Veritas, di tengah tuduhan penyimpangan keuangan, dan meluncurkan organisasi media baru, OMG.

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Uni Emirat Arab (UEA) tengah menjajaki kemungkinan dukungan finansial dari Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan ekonomi akibat konflik dengan Iran. Laporan Wall Street Journal menyebutkan, Gubernur Bank Sentral UEA Khaled Mohamed Balama mengusulkan pembentukan jalur pertukaran mata uang (currency swap line) kepada pejabat Federal Reserve dan Departemen Keuangan AS, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, dalam pertemuan di Washington pekan lalu.

Menurut pejabat AS yang dikutip WSJ, Emirat sejauh ini berhasil menghindari dampak ekonomi terburuk dari perang, namun tetap menilai perlunya jaminan likuiditas dolar AS. Diskusi ini mencerminkan kekhawatiran UEA konflik dapat menggerus cadangan devisa, memicu pelarian modal, dan merusak posisinya sebagai pusat keuangan internasional.

Uni Emirat Arab sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada AS. Sebelumnya, dilansir aNews, UEA telah membentuk jalur pertukaran sekitar 5 miliar dolar AS dengan Bahrain awal bulan ini untuk membantu meningkatkan stabilitas keuangan.

Perang telah menimbulkan kerusakan pada infrastruktur energi UEA dan memblokir pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, sehingga mengganggu aliran pendapatan dolar AS yang vital. Menteri Negara UEA untuk Kerja Sama Internasional, Reem Al Hashimy, mengatakan dalam wawancara dengan ABC, negaranya telah dihantam lebih dari 2.800 rudal dan drone sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai pada 28 Februari.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi Washington sedang mempertimbangkan opsi bantuan keuangan, termasuk jalur pertukaran mata uang.

“Ya,” ujar Trump kepada CNBC, “mereka sekutu yang baik. Jika saya bisa membantu mereka, saya akan melakukannya.”

“Jika UEA memiliki masalah, walau saya sulit mempercayainya, tetapi jika mereka memiliki masalah, kami akan ada di sana untuk mereka,”

Dengan cadangan devisa sekitar 295 miliar dolar AS, UEA sebenarnya masih memiliki bantalan finansial yang kuat. Namun, langkah ini dinilai sebagai strategi antisipatif untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan stabilitas sistem keuangan domestik di tengah ketidakpastian geopolitik.

WASHINGTON - Harga minyak dunia tetap menguat di tengah keputusan Amerika Serikat (AS) memperpanjang gencatan senjata dengan Iran dan menunda pembicaraan damai lanjutan. Ketidakpastian arah negosiasi kedua negara membuat pasar energi global tetap bergejolak.

"Saya telah memerintahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan tetap siap, sehingga saya akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposisi mereka diajukan," ujarnya dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (22/4/2026).

Presiden AS Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memperpanjang gencatan senjata sambil menunggu respons Iran atas proposal yang diajukan Washington. Terkait itu, harga minyak mentah Brent naik sekitar 3% dan diperdagangkan di atas USD93 per barel. Sementara, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat sekitar 2,6% ke level USD89,70 per barel.

Langkah perpanjangan gencatan senjata ini dilakukan atas permintaan Pakistan, meski belum ada kejelasan terkait durasi tambahan yang diberikan. Pemerintah AS menyatakan akan menunggu tanggapan resmi dari Teheran sebelum menentukan langkah lanjutan dalam proses diplomasi.

Namun, perkembangan negosiasi masih diliputi ketidakpastian. Iran belum memastikan akan mengirimkan delegasi untuk pembicaraan, dengan sejumlah syarat termasuk pencabutan blokade laut oleh AS sebagai prasyarat partisipasi.

Pemerintah AS menegaskan blokade di Selat Hormuz tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan. Di sisi lain, Washington juga menunda kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Pakistan yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas kelanjutan perundingan.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah laporan aksi militer di perairan strategis tersebut, termasuk penyitaan kapal berbendera Iran oleh AS dan aktivitas kapal militer Iran yang disebut menargetkan kapal-kapal di wilayah itu.

Pentagon dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi militer lebih lanjut jika Iran dinilai tidak bernegosiasi dengan itikad baik. Pernyataan keras dari Trump juga menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi konflik.

Pelaku pasar tetap berhati-hati terhadap dinamika geopolitik yang dapat sewaktu-waktu memicu lonjakan harga energi. Selat Hormuz sendiri menjadi jalur vital bagi sekitar 20% pasokan minyak global, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan momen saat menolak tawaran utang miliaran dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia saat bertugas ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Purbaya mengaku sempat ditawari utang oleh IMF dan Bank Dunia US$20 miliar hingga US$30 miliar.

"Dua-duanya tuh menawarkan bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang US$20 miliar - US$30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menolak tawaran tersebut karena kondisi APBN Indonesia dinilai masih kuat. Purbaya juga mengungkap saat ini pemerintah masih mengantongi dana yang cukup.

"Saya bilang, 'Terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu.'," ujar Purbaya.

"Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang sendiri. Untuk negara sendiri. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman," katanya.

Purbaya kembali menegaskan belum akan berutang dari IMF maupun Bank Dunia. Pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari pasar domestik melalui penerbitan surat utang.

Ia mengakui pemerintah memang menarik utang karena Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Namun, pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan surat utang yang dibeli investor di pasar.

"Kan kita ngutang terus. Defisit kan berarti ngutang. Kalau (ambil pinjaman dari) IMF, World Bank, nantilah pelan-pelan. Selama kita jago me-manage ekonominya, kondisi akan seperti ini. Kita beli dari pasar, kita jual ke pasar," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah masih fokus memperbaiki penerimaan pajak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan penerimaan diharapkan bisa menekan defisit APBN secara bertahap. Target jangka panjang pemerintah adalah mencapai keseimbangan fiskal.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Pergerakan kapal perang Amerika Serikat (AS) di wilayah Indonesia melalui Selat Malaka terus dipantau TNI AL. Kenapa Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dunia begitu strategis? Berikut ulasannya.

Akhir-akhir ini, aktivitas kapal perang asing di perairan Selat Malaka menuntut Indonesia meningkatkan kewaspadaan, termasuk kemunculan kapal perang AS. Berdasarkan hasil pemantauan sistem Automatic Identification System (AIS), kapal perang AS USS Miguel Keith terdeteksi berada di perairan timur Belawan, Sabtu (18/4/2026).

Diduga pergerakan kapal perang AS terkait operasi perburuan kapal tanker Iran. Namun, pihak TNI AL memastikan situasi tetap terkendali dan menegaskan aktivitas tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia.

“Menanggapi kapal asing yang melintas di Selat Malaka bahwa hak kapal termasuk kapal perang yang melintas di perairan tersebut merupakan Hak Lintas Transit (Transit Passage) pada strait user for international navigation atau selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,” kata Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul dikutip, Minggu (19/4/2025).

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38 dan 39 pada UNCLOS 1982,” sambungnya.

Meski kapal asing tersebut memiliki hak lintas transit, namun mereka tetap harus menghormati Indonesia sebagai negara pantai.

Meningkatnya aktivitas kapal perang asing di perairan Selat Malaka juga membuat Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen Rio Firdianto mengumpulkan para komandan satuan dan aparat intelijen TNI wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Pengarahan ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ancaman hybrid, konflik antarnegara, hingga perkembangan situasi kawasan yang berpotensi berdampak pada stabilitas nasional.

"Aparat intelijen dituntut terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan deteksi dini, serta ketajaman analisis guna mengantisipasi setiap potensi ancaman secara cepat dan tepat," ujarnya.

Kembali lagi ke Selat Malaka. Selat ini merupakan sebuah selat yang terletak di antara Malaysia dan Pulau Sumatera. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.

Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni India, Indonesia, dan China.

Sebanyak 120.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini.

Tahun 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat besarnya permintaan dari China. Lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit yaitu Selat Phillips dekat Singapura yang merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.

Keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan. Dari segi kepentingan ekonomi dan militer, Selat Malaka merupakan choke points yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan di Kawasan Asia Pasifik. Bahkan, Selat Malaka juga dapat menjadi alat dalam rangka forward presence ke seluruh penjuru dunia.

Keberadaan Selat Malaka dipandang sangat vital dalam perdagangan dan akses transportasi dunia. Hampir sebagian besar kapal niaga di dunia pasti akan melalui jalur Selat Malaka. Hal ini menarik perhatian negara-negara besar dunia untuk menancapkan pengaruh di Selat Malaka.

Motivasi ini melihat penguasaan Selat Malaka secara tidak langsung menguasai jalur perdagangan dunia. Kemudian, potensi sumber daya yang belum tereksploitasi secara penuh menjadikan keberadaan Selat Malaka semakin penting dalam distribusi barang produksi alam seperti minyak dan gas alam.

LONDON - Sejak bulan lalu, komunitas internasional telah diingatkan tentang pentingnya Selat Hormuz untuk mendukung perekonomian global.

Di luar guncangan pasar, ada dampak yang lebih langsung: gangguan terhadap bantuan pangan yang berpotensi memicu kelaparan terburuk dalam sejarah.

Menurut lembaga bantuan, kontainer makanan khusus yang awalnya dikirim dari Dubai melalui Selat Hormuz harus dikembalikan ke gudang Program Pangan Dunia (WFP).

Selain itu, sekitar 70.000 metrik ton pasokan makanan juga dilaporkan terhenti setelah jalur pelayaran strategis tersebut ditutup.

Karena mereka yang harus berpuasa menjadi kelaparan dan mereka yang sakit semakin parah, para ahli logistik kini berjuang untuk menemukan rute alternatif untuk mengirimkan pasokan makanan.

Perempuan dan anak-anak termasuk di antara kelompok yang paling terdampak oleh krisis kelaparan di seluruh dunia. Foto Agensi

Perempuan dan anak-anak termasuk di antara kelompok yang paling terdampak oleh krisis kelaparan di seluruh dunia. Foto Agensi

Krisis ini berisiko mempersulit mereka yang sudah terdampak untuk memperoleh penghidupan, terutama di negara-negara yang dilanda konflik seperti Sudan dan Somalia, yang menghadapi kelaparan hebat.

WFP memperkirakan bahwa dampak langsung konflik akan menyebabkan jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan akut meningkat sebesar 24 persen di Asia, Afrika Barat (21 persen), Afrika Tengah (17 persen), Afrika Timur dan Selatan (16 persen), Amerika Latin, Karibia, Asia Barat (21 persen), Afrika Tengah (17 persen), Afrika Timur dan Selatan (16 persen), Amerika Latin, Karibia, Asia Barat dan Afrika Utara (14 persen).

WFP juga memperingatkan bahwa tambahan 45 juta orang di seluruh dunia berisiko mengalami kelaparan parah jika perang AS-Iran berlanjut hingga akhir Juni dan harga minyak tetap di atas US$100 per barel.

Ini menjadikan totalnya menjadi rekor 363 juta orang di seluruh dunia. Dampaknya akan paling terasa di wilayah yang sangat bergantung pada impor makanan dan bahan bakar, yang banyak di antaranya sudah terdampak konflik dan kekeringan.

Meskipun krisis yang semakin memburuk ini memiliki sedikit paralel dalam konteks modern, satu analogi yang dapat digunakan adalah dampak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pada saat itu, dunia bertindak secara kolektif untuk mengatasi dampak perang.

Pertanyaan kuncinya sekarang adalah sejauh mana komunitas internasional mampu mengulangi pendekatan tersebut dalam menghadapi krisis yang diperkirakan akan jauh lebih parah kali ini