Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh telah rampung.

Kini, detail tersebut tinggal diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sudah kelar, tinggal diumumkan. Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Saya enggak berhak mengumumkan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengatakan telah bertemu Menteri Keuangan China di Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia memastikan restrukturisasi utang sudah selesai dan meminta pihak China tidak khawatir.

Menurut dia, persoalan utang Whoosh berkaitan dengan hubungan jangka panjang Indonesia dan China. Ia menegaskan Indonesia perlu menjaga kredibilitas di dunia internasional dan tidak melanggar komitmen yang ada.

"Ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak China enggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Purbaya enggan membeberkan detail restrukturisasi tersebut, termasuk skema pembayaran utang maupun kemungkinan pengambilalihan operator Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari AHY.

Menurut dia, AHY lebih berwenang menyampaikan rincian kesepakatan restrukturisasi utang Whoosh..

Dalam isu yang berkembang, pembayaran utang proyek Whoosh disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.

Purbaya sudah pernah merespons hal tersebut. Kala itu, ia mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang Whoosh, termasuk kemungkinan penggunaan APBN.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.

"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.

"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.

Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendekatan hukum kepailitan di Indonesia dinilai perlu bergeser untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus tidak lagi pada likuidasi, tetapi pada keberlanjutan usaha dan pemulihan ekonomi.

Gagasan ini mengemuka seiring meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha di tengah dinamika ekonomi.Guru Besar Universitas Jayabaya Yuhelson mengatakan, konsep Summum Bonum (kebaikan tertinggi) dan Via Pacis (jalan perdamaian) dapat menjadi pendekatan baru dalam hukum kepailitan. Menurutnya, tujuan utama kepailitan seharusnya menjaga keberlangsungan ekonomi, bukan menghentikan aktivitas usaha.

“Temuan saya dalam orasi ini adalah bahwa pilihan tertinggi dalam kepailitan adalah mewujudkan perdamaian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jika semua berakhir dengan likuidasi, sistem perekonomian kita bisa hancur,” kata Yuhelson dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, likuidasi sebaiknya ditempatkan sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini menekankan penyelesaian melalui restrukturisasi dan kesepakatan antara debitur dan kreditor.

Yuhelson mencontohkan penanganan maskapai Garuda Indonesia sebagai ilustrasi pendekatan tersebut. Dengan beban utang yang besar, perusahaan tetap dapat diselamatkan karena mempertimbangkan nilai keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekonomi.

“Namun dengan konsep Summum Bonum, Garuda terselamatkan karena ada nilai historis dan keberlanjutan yang harus dipertahankan. Kita harus melihat melampaui angka utang,” ujarnya.

Mengacu pada teori keadilan distributif John Rawls, Yuhelson menilai keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan ekonomi perlu dijaga. “Tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditor dengan upaya penyelamatan ekonomi negara,” kata Yuhelson.

Ia juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar memasukkan pendekatan perdamaian secara lebih eksplisit. Selain itu, ia mengusulkan penguatan literasi hukum kepailitan, termasuk menjadikannya mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

“Hukum kepailitan tidak berdiri sendiri, ia berkaitan erat dengan denyut nadi bisnis dan ekonomi nasional,” ujar Yuhelson.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola (BP) BUMN menyatakan penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Whoosh juga akan segera selesai dengan Pak Menkeu. Mungkin Insyaallah dalam minggu depan, saya dan Pak Menkeu atau minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dan juga dengan teman-teman wartawan, dengan Pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian dari Whoosh yang sudah selesai, sudah final ya," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan seluruh kajian terkait restrukturisasi utang telah diselesaikan dan telah dicapai kesepakatan antara pihak terkait. Saat ini, kata dia, proses tinggal memasuki tahap formal seperti penandatanganan dokumen, yang nantinya juga akan diinformasikan secara terbuka.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai semua kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya. Ada signing dan sebagainya. Yang nanti teman-teman wartawan akan diundang," kata dia.

Dony menyatakan pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa memperdebatkan penyebab masa lalu. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kesehatan perusahaan BUMN serta memperkuat tata kelola ke depan.

Terkait operasional, dia memastikan pengelolaan kereta cepat tetap berada di PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun terkait struktur kepemilikan dan pendanaan akan dijelaskan lebih lanjut saat pengumuman resmi.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan. Kan nggak 'surprise' lagi nanti saya dan Pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini. Tapi yang pasti buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," kata Dony.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, bahkan diharapkan semakin baik setelah adanya kejelasan struktur pendanaan proyek kereta cepat tersebut.

"Dan yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik. Sehingga dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada kereta api cepat kita," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait penyelesaian restrukturisasi utang WOOSH telah ditetapkan, namun belum dapat diumumkan secara rinci karena melibatkan berbagai pihak.

Dia memastikan seluruh keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik.

"Pokoknya sudah putus, sudah selesai cuma tinggal formalitasnya tapi kan saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat nanti akan diumumkan tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya," kata Purbaya.

"Sudah selesai, sudah diputuskan. Nanti diumumkan begitu waktunya, pada saatnya," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkapkan tengah menjalin komunikasi intensif dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dalam menyusun kerangka kerja menuju merger BUMN Karya.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menyampaikan bahwa langkah koordinasi ini merupakan bagian dari persiapan teknis sebelum Danantara Indonesia mengonsolidasikan tujuh BUMN Karya menjadi tiga klaster besar.

Menurutnya, fokus saat ini adalah memastikan kondisi buku masing-masing perusahaan selaras dengan standar transparansi yang diinginkan stakeholder.

“Kalau sampai sejauh ini yang kami menyusun bersama, dalam hal ini kami bersama dengan Adhi Karya dalam penyusunan proses menuju merger,” ujar Novel dalam acara Earnings Call tahun buku 2025, Selasa (7/4/2026).

Meski telah melakukan penyusunan bersama dengan Adhi Karya, Novel menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai skema peleburan dan penetapan klaster utama tetap berada di tangan Danantara.

Adapun dalam rencana yang berkembang, Danantara akan membagi BUMN konstruksi ke dalam tiga inti bisnis dengan spesialisasi gedung, infrastruktur, dan engineering procurement and construction (EPC).

Selain PTPP dan ADHI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero) juga akan dimerger.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, merger bakal dibentuk dalam tiga klaster. Waskita Karya dan WIKA bakal dipasangkan dengan Hutama Karya. ADHI digabung ke PTPP, sementara Brantas Abipraya dengan Nindya Karya.

Sementara itu, proses menuju merger BUMN Karya juga ditandai dengan aksi bersih-bersih laporan keuangan di kedua perseroan. PTPP dan ADHI kompak melakukan impairment atau penurunan nilai aset secara signifikan pada laporan keuangan tahun buku 2025 sebagai bentuk keterbukaan kondisi fundamental.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto menambahkan penyesuaian nilai buku ini adalah fase kritis yang harus dilalui sebelum restrukturisasi dan konsolidasi dilakukan. Dengan penyajian nilai aset yang wajar, diharapkan proses merger tidak meninggalkan beban tersembunyi bagi entitas baru nantinya.

“Setelah buku mencerminkan nilai wajarnya, tahap berikutnya adalah restrukturisasi. Tentunya setelah restrukturisasi selesai, kami akan dimerger. Ini adalah bagian dari tahapan awal,” ucap Agus dalam kesempatan yang sama.

Langkah sinkronisasi tersebut juga dibarengi dengan strategi streamlining organisasi dan pelepasan aset non-inti atau asset recycling.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Danantara dan Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses restrukturisasi perusahaan konstruksi pelat merah atau BUMN Karya telah memasuki tahap akhir.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa restrukturisasi akan menjadi langkah awal sebelum BUMN Karya melangkah pada fase konsolidasi ke dalam tiga core utama, yakni konstruksi di area gedung, infrastruktur, dan EPC.

Proses tersebut dimulai dengan perbaikan fundamental perusahaan, terutama melalui impairmentlaporan keuangan dan restrukturisasi utang.

“Kami sudah lakukan impairment juga terhadap bolong-bolong bukunya. Kemudian kita restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Setelah ini mereka masuk ke fase konsolidasi," ujar Dony pada pertengahan Maret 2026.

Melalui perbaikan fundamental dan konsolidasi, Dony optimistis masa depan BUMN Karya akan semakin cerah. Dia menargetkan tahun ini BUMN di sektor konstruksi akan kembali sehat dengan tata kelola yang lebih baik.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2026 diyakini menjadi warsa penyehatan BUMN Karya. Langkah itu menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mengonsolidasikan 7 perusahaan konstruksi pelat merah menjadi tiga entitas.

Langkah penyehatan ini pun menjadi prioritas utama bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Fokusnya adalah menuntaskan restrukturisasi utang dan memperkuat arus kas guna menekan beban bunga yang selama ini membebani likuiditas operasional.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia telah menginstruksikan agar aspek penyehatan dan transparansi laporan keuangan didahulukan dibandingkan rencana penggabungan entitas.

“Danantara mengutamakan di 2025-2026 ini, semua BUMN Karya fokus pada dua hal yaitu penyehatan melalui restrukturisasi keuangan dan pelaporan yang lebih transparan. Penyehatan didahulukan, baru setelah itu merger di akhir 2026,” ucap Agung saat ditemui di Jakarta, Senin (6/4/2026).

WIKA sendiri menargetkan seluruh proses restrukturisasi perbankan, obligasi, dan sukuk dapat rampung pada Juni 2026. Agenda tersebut dinilai menjadi kunci bagi perseroan agar suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat segera dibuka oleh otoritas pada paruh kedua tahun ini.

Strategi penyehatan turut mencakup optimalisasi aset properti non-produktif. Agung mencontohkan lahan di Cawang dan Bekasi kini dialihfungsikan menjadi area komersial dan fasilitas olahraga guna mengejar recurring income.

Sementara itu, Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menuturkan bahwa perseroan secara konsisten akan terus mendorong perbaikan kinerja melalui sejumlah langkah strategis. Beberapa langkah tersebut mencakup fokus pada bisnis inti konstruksi serta melakukan divestasi pada aset-aset tertentu.

Selain itu, PTPP bakal melakukan penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang usaha guna menjaga likuiditas perusahaan. Perseroan juga tetap berpartisipasi dalam berbagai peluang proyek strategis, baik dari pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta yang dinilai prospektif.

“PTPP akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan proyek dan pengelolaan portofolio dengan mengedepankan manajemen risiko,” ucap Joko.

Sebelumnya, COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menuturkan bahwa restrukturisasi menjadi langkah awal sebelum BUMN Karya melangkah pada fase konsolidasi ke dalam tiga core utama, yakni konstruksi di area gedung, infrastruktur, dan engineering procurement and construction(EPC).

Proses tersebut dimulai dengan perbaikan fundamental perusahaan, terutama melalui impairmentlaporan keuangan dan restrukturisasi utang.

“Kami sudah lakukan impairment juga terhadap bolong-bolong bukunya. Kemudian kita restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Setelah ini mereka masuk ke fase konsolidasi," ujar Dony pada pertengahan Maret 2026

Melalui perbaikan fundamental dan konsolidasi, Dony optimistis masa depan BUMN Karya akan semakin cerah. Dia pun menargetkan tahun ini BUMN di sektor konstruksi akan kembali sehat dengan tata kelola yang lebih baik.

Dampak Konsolidasi

Seiring hal itu, konsolidasi tujuh BUMN Karya menjadi tiga klaster diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi tumpang tindih proyek. Namun, keberhasilan penyehatan akan sangat bergantung pada penguatan rasio arus kas dan debt service ratio sebagai indikator keberlanjutan jangka panjang.

Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai arus kas dan rasio pembayaran utang merupakan indikator keuangan yang kritikal untuk melihat perbaikan fundamental BUMN Karya.

Menurutnya, jika rasio arus kas sudah menunjukkan angka positif, hal tersebut menandakan “aliran darah” di dalam keuangan perseroan sudah relatif membaik. Perbaikan pada debt service ratio juga disebut menjadi kunci agar keberlanjutan jangka panjang perusahaan konstruksi pelat merah dapat terjaga.

“Untuk itu, skema konsolidasi ini ditujukan supaya daya saing dapat lebih meningkat. Caranya dengan melakukan spesialisasi, sehingga bisa terhindar dari duplikasi bisnis,” pungkas Toto saat dihubungi Bisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan konsolidasi merupakan bentuk sinergi antarklaster yang paling cepat untuk direalisasikan guna mencapai hasil optimal. Namun, sebagai catatan, restrukturisasi hanya akan berjalan efektif jika diikuti percepatan asset recycling untuk mengurangi beban pokok utang secara signifikan.

Selain itu, Toto menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan penugasan pemerintah (Public Service Obligation/PSO). Dia menilai tanggung jawab keuangan di sisi pemerintah harus jelas agar perusahaan konstruksi pelat merah tidak kembali terjebak dalam beban utang yang berlebihan.

“Penugasan pemerintah perlu dijalankan lebih disiplin. Artinya, kalau bersifat penugasan maka tanggung jawab keuangan di sisi pemerintah juga cukup jelas, sehingga BUMN Karya tidak terjebak dalam kubangan utang,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, memandang bahwa langkah konsolidasi BUMN Karya sangat efektif untuk memetakan kompetensi masing-masing entitas.

“Penyatuan tersebut memang tujuannya menghindari tumpang tindih proyek dan mengurangi inefisiensi. Dengan begitu, operasional bisa lebih efektif sesuai spesialisasi masing-masing,” ucap Nafan kepada Bisnis.

Namun, Nafan memberikan catatan bahwa risiko gagal bayar dalam jangka menengah masih membayangi industri ini, terutama jika terjadi penundaan pembayaran atau pengalihan Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk itu, langkah divestasi aset menjadi faktor penting untuk menjaga likuiditas emiten.

Di sisi lain, dia menilai indikator fundamental paling krusial untuk mengukur keberhasilan penyehatan BUMN Karya ke depan adalah arus kas operasional, yang disebut sebagai napas bagi emiten konstruksi negara.

Menurutnya, selama ini banyak BUMN Karya mampu membukukan laba bersih, namun arus kas operasinya justru negatif akibat masalah piutang yang macet.

"Terpenting operating cash flow bagus. Jika arus kas operasinya positif, berarti mereka memiliki kemampuan mendanai operasional dari kas sendiri,” tuturnya.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya interest service coverage ratio (ISCR) untuk mengukur kemampuan laba operasional dalam menutupi beban bunga.

Nafan menyatakan bahwa apabila angka ISCR masih di bawah satu kali, maka proses restrukturisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya akan menjadi penunda "bom waktu" terutama di tengah tren suku bunga tinggi.

----------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menargetkan pembukaan kembali perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada paruh kedua tahun ini.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menjelaskan bahwa langkah utama untuk mencapai target tersebut adalah menuntaskan seluruh proses restrukturisasi keuangan yang sedang berjalan.

Saat ini, perseroan tengah memfinalisasi negosiasi restrukturisasi utang, baik di tingkat perbankan maupun kewajiban obligasi dan sukuk. Adapun proses restrukturisasi tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan tahun.

"Mestinya di semester I ini, dengan restrukturisasi di perbankan maupun obligasi dan sukuk selesai, kami di semester II sudah mulai fokus untuk membayar kewajiban sesuai hasil perjanjian. Target kami, di semester II/2026 suspensi sudah bisa dibuka," ujar Agung di Jakarta Utara, Senin (6/4/2026).

Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara (suspension) perdagangan saham WIKA sejak Februari 2025.

Langkah tersebut diambil otoritas menyusul kegagalan perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi serta sukuk.

Agung mengungkapkan, WIKA menghadapi situasi keuangan yang cukup menantang sepanjang 2025. Dalam kondisi itu, manajemen disebut mengambil keputusan strategis untuk mengutamakan ketersediaan dana bagi operasional proyek terlebih dahulu guna menjaga kepercayaan pemberi kerja.

"Tahun 2025 cukup berat buat WIKA, sehingga kami lebih mengutamakan untuk operasional dulu. Setelah itu, baru kita melakukan restrukturisasi. Sekarang kemampuan free cash sebenarnya sudah lebih baik," pungkasnya.

Hingga Februari 2026, WIKA mengelola 85 proyek ongoing dengan total nilai kontrak Rp31,35 triliun. Proyek ini diharapkan menjadi penggerak arus kas masuk untuk mendukung komitmen pembayaran utang pasca-restrukturisasi.

Sementara itu, sepanjang 2025, WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp17,46 triliun yang menggenapi total kontrak berjalan menjadi Rp50,52 triliun.

Atas perolehan tersebut, emiten BUMN Karya ini mencatatkan penjualan sebesar Rp20,45 triliun yang terdiri dari penjualan non-Kerja Sama Operasi (KSO) Rp13,33 triliun dan penjualan KSO senilai Rp7,12 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat nilai kontrak baru Rp12,52 triliun sepanjang 2025. Perolehan ini meningkat dari tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan strategi seleksi proyek yang lebih ketat.

Perseroan menekankan pendekatan kehati-hatian dalam mengambil proyek guna menjaga arus kas dan menekan risiko keuangan.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, penambahan kontrak baru dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan skema pembayaran dan profil risiko proyek.

“Selama 2025 kami juga terus menambah kontrak baru namun lebih selektif, seperti adanya monthly payment dan menghindari proyek turnkey. Melalui Komite Manajemen Konstruksi, Perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko,” kata Ermy dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Perolehan kontrak baru tersebut naik dari Rp9,55 triliun pada 2024 dan didominasi proyek pemerintah, mulai dari jaringan irigasi, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga konstruksi rumah sakit daerah.

Dari sisi operasional, hingga akhir 2025 Waskita mengelola 63 proyek dengan total nilai kontrak mencapai Rp31,7 triliun.

Sejalan dengan strategi tersebut, perseroan juga mencatat pendapatan konsolidasi Rp8,85 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari segmen konektivitas Rp3,3 triliun, disusul sumber daya air Rp1,4 triliun dan gedung Rp1,2 triliun.

Waskita mencatat laba bruto Rp1,58 triliun atau naik sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Margin laba kotor juga meningkat menjadi 18 persen dari sebelumnya 13 persen.

“Peningkatan laba bruto itu berhasil diraih Waskita berkat strategi efisiensi operasional proyek yang dijalankan. Tidak hanya di induk perusahaan tapi juga pada anak usaha,” kata Ermy.

Perseroan juga masih mencatat beban pokok pendapatan Rp7,2 triliun atau sekitar 82 persen dari total pendapatan. Hal ini dipengaruhi penyelesaian proyek lama yang masih membutuhkan tambahan biaya hingga 2026.

Untuk mendukung efisiensi, Waskita mengintegrasikan sistem digital seperti ERP SAP S/4 HANA dengan Building Information Modelling serta teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Di sisi keuangan, perusahaan menurunkan liabilitas sebesar Rp2,21 triliun sepanjang 2025 melalui divestasi aset dan optimalisasi portofolio.

Ermy mengatakan, fokus ke depan adalah memperkuat likuiditas dan kembali pada bisnis inti sebagai kontraktor murni.

“Upaya penurunan utang ini sejalan dengan strategi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang sudah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ke depannya, Waskita berkomitmen untuk kembali ke core business sebagai kontraktor murni, demi menciptakan kegiatan operasional yang lebih sustainable,” kata Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. berbalik laba senilai US$339,64 juta atau setara dengan Rp5,68 triliun di sepanjang 2025. Perbaikan bottomline ini seiring dengan program restrukturisasi yang dijalankan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan KRAS tahun lalu terpantau stabil sebesar US$959,83 juta (setara dengan Rp16,05 triliun). Realisasi itu relatif naik sedikit dari pendapatan tahun sebelumnya US$954,59 juta.

Dengan beban pokok pendapatan yang ikut naik menjadi US$909,09 juta pada 2025, laba bruto KRAS menjadi US$50,74 juta.

Namun demikian, pos pendapatan keuangan perseroan bertambah senilai US$519,92 juta. Adapun, pendapatan keuangan ini merupakan keuntungan buku (accounting gain) program restrukturisasi utang.

KRAS juga mencatat laba atas penyelesaian kewajiban dipercepat dengan keringanan atas utang restrukturisasi senilai US$156,74 juta. Alhasil, laba tahun berjalan menjadi US$339,64 juta pada 2025 berbalik dari posisi rugi US$148,42 juta pada 2024.

KRAS juga mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$325,45 juta pada 2025. Kontras dari posisi rugi pada 2024 yang senilai US$154,71 juta.

Direktur Utama KRAS Akbar Djohan menyampaikan hasil positif tersebut tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah melalui Danantara serta kepercayaan para kreditur dan mitra bisnis.

"Dukungan pendanaan dan kepercayaan dari Danantara menjadi pendorong utama bagi kami untuk terus berbenah. Laba ini adalah titik awal yang kami sikapi dengan rendah hati untuk terus memastikan keberlanjutan industri baja nasional," ujar Akbar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/4/2026).

Dari sisi operasional, KRAS mencatat total volume penjualan produk baja mencapai 944.562 ton pada 2025, meningkat sebesar 29% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi neraca, KRAS mencatat total aset senilai US$2,77 miliar pada akhir 2025 atau setara dengan Rp46,24 triliun. Di saat yang sama, komitmen Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban utang membawa total liabilitas ditekan turun sebesar 17,04% menjadi US$2,04 miliar atau setara Rp34,11 triliun. Selanjutnya, nilai ekuitas KRAS melonjak hingga lebih dari dua kali lipat menjadi US$725,51 juta atau sekitar Rp12,13 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerima pinjaman dari platform fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (pindar) berkewajiban untuk menyelesaikan angsuran yang telah disepakati.

Debitor pindar diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pinjaman dan tidak mengambil keputusan yang menghambat proses pembayaran.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjelaskan, penyelenggara fintech lending akan menggunakan cara lain ketika peminjam dana yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pinjaman.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar usai sidang kasus dugaan kesepakatan harga alias kartel bunga pinjaman, Selasa (21/10/2025).

Itikad tidak baik dalam hal ini mencakup upaya menghapus aplikasi, mengganti nomor telepon, hingga menghindari penagihan.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menjelaskan, salah satu cara yang lazim digunakan adalah dengan menanyakan keberadaan peminjaman kepada kontak cadangan yang telah didaftarkan.

"Jika sulit ataupun tidak bisa dihubungi, maka kami akan menggunakan hak kami untuk menanyakan keberadaan borrower kepada emergency contact," kata dia kepada Kompas.com, Senin (30/3/2026).

Sedikit catatan, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan pihak pengelola data (pengendali data) mendapatkan persetujuan eksplisit dan memberikan kejelasan mengenai tujuan serta penggunaan data pribadi kepada pemiliknya.

Entjik menjelaskan, nomor kontak tersebut juga telah disepakati sebelumnya.

"Yang telah disepakati dan disetujui oleh contact person tersebut," imbuh dia.

Namun demikian, Entjik bilang, ketika peminjam tidak menunjukan niat baik untuk menyelesaikan pembayaran dengan berbagai cara pindar memiliki opsi lain, salah satunya adalah menyambangi kediamannya.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

"Salah satunya bisa disamperin ke rumahnya," ujar dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengimbau, debitur pindar punya kecenderungan untuk menghilang ketika kesulitan membayar cicilan pinjaman.

Kondisi ini jelas menggambarkan tidak adanya iktikad baik dan lebih sering akan memperburuk situasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK waktu itu Friderica Widyasari Dewi mengatakan, debitur seharusnya tidak menghindar, termasuk dengan berpindah alamat atau memutus kontak dengan penyedia pinjaman.

"Kalau memang tidak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota. Itu dibilang konsumen tidak beritikad baik," ujar dia.

Di samping itu, debitur yang beritikad baik dan proaktif berkomunikasi dengan penyelenggara punya peluang lebih besar mendapatkan restrukturisasi.

Langkah melakukan restrukturisasi utang pinjol

Masyarakat yang kesulitan membayar pinjol sebaiknya tidak menghindar.

Borrower dapat berkomunikasi secara terbuka dengan penyelenggara.

Masyarakat yang tak mampu membayar pinjaman online atau pinjol dapat mengajukan restrukturisasi pinjaman ke perusahaan pinjol.

Secara umum, restrukturisasi di pinjol bisa berupa perpanjangan masa pinjaman atau tenor sehingga cicilan bulanan turun.

Restrukturisasi juga dapat berupa penundaan pembayaran sebagian atau seluruh angsuran dalam periode tertentu.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

Langkah restrukturisasi juga termasuk penurunan bunga atau penghapusan sebagian denda, sesuai kebijakan tiap-tiap penyelenggara.

Penyelenggara pindar biasanya mensyaratkan beberapa hal teknis dalam restrukturisasi utang ini.

Sekurang-kurangnya, debitur perlu menjelaskan kondisi keuangan saat ini beserta alasan penghambatnya seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), krisis dalam bisnis, atau masalah kesehatan.

Debitor juga akan diminta menyerahkan bukti pendukung jika diminta.

Penyelenggara pindar juga biasanya akan meminta debitur mengajukan proposal pembayaran baru yang realistis sesuai dengan kemampuannya.

Restrukturisasi akan lebih mudah dilakukan ketika debitur jujur dan komunikatif sejak awal, dan bukan setelah menumpuk tunggakan tagihan dalam jangka waktu yang panjang.

Langkah keluar dari jeratan banyak utang pindar

Tak jarang, debitur yang terjerat banyak utang pinjol berawal dari pinjaman di pindar B untuk menutup tagihan di pindar B, dan terus berulang.

Bahkan, tak jarang yang juga menggunakan pindar tak resmi alias pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal.

Dalam kasus ini, debitur dapat mulai merapikan utang tersebut dengan mencatat seluruh jumlah utang pada semua aplikasi.

Catatan tersebut harus meliputi sisa pokok, bunga, jatuh tempo, dan denda.

Data ini penting sebagai basis negosiasi.

DOK. Shutterstock Ilustrasi pinjaman online pinjol. Ciri pinjol ilegal. Ciri-ciri pinjaman online pinjol ilegal.

Setelah itu, peminjam perlu untuk mengecek daftar nama pinjaman tersebut di situs dan direktori miliki OJK untuk memastikan statusnya.

Memiliki utang pindar dengan jumlah lebih dari satu tentu dapat mengganggu arus kas keluarga.

Untuk itu, peminjam dapat terlebih dahulu memisahkan pengeluaran wajib dan pengeluaran yang bisa ditunda.

Hitung berapa kemampuan pembayaran yang realistis.

Langkah ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan restrukturisasi, meskipun tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan.

Risiko menggunakan jasa joki pinjaman daring

Beberapa waktu ke belakang, masyarakat yang terjerat dalam beberapa pinjaman daring kerap ditawari jasa "joki galbay". Mereka biasanya mengaku bisa menghapus utang atau BI Checking debitur dengan imbalan uang.

OJK mengingatkan pola seperti itu rawan penipuan lanjutan, termasuk pencurian data pribadi.

AFPI dan OJK menekankan penyelesaian utang pinjol hanya bisa dilakukan melalui mekanisme resmi seperti restrukturisasi, pelunasan, atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengaduan dan hukum.

Skema di luar itu berisiko membuat debitur menanggung dua kerugian, yakni utang tidak selesai dan uang tambahan hilang.

Sengaja tak bayar pindar, borrower bakal sulit akses layanan pembiayaan lain

Friderica mengungkapkan, saat ini Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah terintegrasi dengan pindar berizin.

Dengan kata lain, debitur yang tidak membayar utang pindar akan terlihat.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Wanita yang karib disapa Kiki juga menyebut, jika catatan itu muncul di SLIK, debitur bisa kesulitan mengakses berbagai layanan pembiayaan formal.

"Kalau punya utang di pinjol, punya utang di BNPL (Buy Now Pay Later), enggak bayar, itu nanti kalau mau nyicil rumah, enggak bisa sama sekali," tutur dia.

Selain mempersulit pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit lain, ia juga mengingatkan, sejumlah perusahaan melakukan pengecekan SLIK dalam proses rekrutmen.

Ketidaksediaan membayar utang bisa berimplikasi pada penilaian calon karyawan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di seluruh pasar. Kebijakan ini diambil menyusul persoalan gagal bayar bunga obligasi yang dihadapi perseroan.

Dalam pengumuman di keterbukaan informasi, disebutkan suspensi terhadap saham WIKA dilanjutkan mulai Rabu (25/3) sejak sesi I perdagangan di seluruh pasar.

BEI menjelaskan langkah ini berkaitan dengan kegagalan perusahaan dalam memenuhi pembayaran kupon bunga obligasi, yang menjadi salah satu kewajiban kepada investor.

Dalam dokumen resmi BEI disebutkan bahwa perseroan menunda pembayaran bunga obligasi dan imbal hasil sukuk yang jatuh tempo pada 25 Maret 2026. Penundaan tersebut mencakup beberapa seri obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diterbitkan WIKA.

"Perseroan telah menunda pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dijadwalkan pada 25 Maret 2026," tulis BEI dalam pengumuman resminya.

BEI menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, bursa memutuskan untuk tetap menghentikan perdagangan saham WIKA hingga terdapat pengumuman lebih lanjut.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di seluruh pasar hingga pengumuman bursa lebih lanjut," tulis BEI.

Di sisi lain, manajemen WIKA sebelumnya menyatakan keputusan suspensi merupakan kewenangan BEI dan perseroan menghormati langkah tersebut. Perusahaan sempat menjalankan proses restrukturisasi secara bertahap untuk menyelesaikan kewajiban yang ada.

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya menyebutkan proses tersebut menunjukkan perkembangan, antara lain dari sisi efisiensi operasional, arus kas operasi yang mulai positif, serta perbaikan rasio keuangan dibandingkan periode sebelumnya.

WIKA juga telah melakukan pembayaran pokok obligasi dan sukuk sebesar Rp1,27 triliun sepanjang 2024, baik yang telah jatuh tempo maupun melalui mekanisme pelunasan dipercepat (call option).

Namun demikian, perseroan masih membutuhkan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi, sukuk, serta pemangku kepentingan lainnya. WIKA juga telah mengajukan skema pembayaran sebagian pokok utang yang jatuh tempo serta perpanjangan sisa kewajiban, meski usulan tersebut belum mencapai kuorum dalam pengambilan keputusan.

Pihak WIKA sebelumnya menyatakan akan terus berkomunikasi dengan para kreditur dan berupaya mendapatkan kontrak baru guna menjaga arus kas dan keberlangsungan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa proses restrukturisasi perusahaan konstruksi pelat merah atau BUMN karya telah memasuki tahap akhir.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menuturkan restrukturisasi menjadi langkah awal sebelum BUMN Karya melangkah pada fase konsolidasi ke tiga core utama, yakni konstruksi di area gedung, infrastruktur, dan engineering procurement and construction (EPC).

Proses tersebut dimulai dengan perbaikan fundamental perusahaan, terutama melalui impairment laporan keuangan dan restrukturisasi utang.

“Kami sudah lakukan impairment juga terhadap bolong-bolong bukunya. Kemudian kita restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Setelah ini mereka masuk ke fase konsolidasi," ujar Dony dalam siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Melalui perbaikan fundamental dan konsolidasi, Dony optimistis masa depan BUMN Karya akan semakin cerah. Dia menargetkan tahun ini BUMN di sektor konstruksi akan kembali sehat dengan tata kelola yang lebih baik.

Dia juga menegaskan seluruh proses menuju konsolidasi ini dilakukan dengan semangat transparansi. Menurutnya, setiap BUMN terbuka untuk diawasi oleh publik dan media sebagai bentuk kontrol terhadap aset milik rakyat.

“Fase konsolidasi ini yang tadi saya sampaikan, kita lihat kecocokan. Kita hanya akan masuk nanti ke tiga kelompok besar saja di masing-masing. Ada yang di infrastructure, ada yang di building dan gedung, ada yang di EPC,” ujar Dony.

Sebelumnya, integrasi tujuh BUMN Karya dipastikan mundur hingga 2026 setelah sebelumnya diproyeksikan selesai pada Desember 2025.

Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya(Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, merger bakal dibentuk dalam tiga klaster. Waskita Karya dan WIKA bakal dipasangkan dengan Hutama Karya. ADHI digabung ke PTPP, sementara Brantas Abipraya dengan Nindya Karya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Trikomsel Oke Tbk. (TRIO) menjabarkan progres restrukturisasi utang jumbo kepada dua bank Himbara, Bank Mandiri dan BNI senilai total Rp1,26 triliun.

Presiden Direktur Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam mengatakan saat ini, perseroan masih terus berkomunikasi secara rutin dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). TRIO juga disebut tetap rutin melakukan cicilan pembayaran utang pokok kepada kreditur perbankan sesuai dengan kemampuan perseroan.

Hingga 31 Desember 2025, TRIO mencatat outstanding utang pokok sebesar Rp1,05 triliun kepada BNI dan Rp210,17 miliar kepada Bank Mandiri.

Sugiono menjabarkan perseroan belum memperoleh persetujuan restrukturisasi utang bernilai jumbo itu.

“Terutama disebabkan proses evaluasi internal pada masing-masing kreditur perbankan yang masih berjalan, serta perlunya penelaahan lebih lanjut atas kondisi usaha dan kemampuan pembayaran perseroan,” paparnya dalam keterbukaan informasi kepada BEI, dikutip Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, manajemen TRIO terus menjaga komunikasi yang intensif dan konstruktif dengan para kreditur perbankan, melakukan penguatan arus kas melalui peningkatan penjualan, dan efisiensi biaya, serta melakukan pengelolaan likuiditas lebih optimal.

“Perseroan juga secara berkala menyampaikan perkembangan kinerja usaha kepada kreditur sebagai bagian upaya menjaga hubungan kerja sama yang baik.”

Sugiono menambahkan TRIO juga melihat perlunya pengembangan kegiatan usaha untuk memperkuat kapasitas usaha dan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Terkait dengan hal tersebut, pengembangan usaha TRIO memerlukan tambahan modal kerja yang diharapkan dapat diperoleh melalui calon investor baru.