Bisnis.com, JAKARTA — Proses merger klaster BUMN Karya dipastikan molor dari target awal Juni setelah Danantara Indonesia memutuskan untuk menunda tenggat penyelesaian konsolidasi hingga kuartal IV/2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa mundurnya tenggat waktu integrasi klaster konstruksi ini disebabkan oleh masih banyaknya proses penataan ulang beban keuangan serta pembenahan internal yang harus diselesaikan pada masing-masing entitas BUMN Karya.

“BUMN Karya awalnya kan Juni, yang kemungkinan nanti akan digeser menjadi kuartal keempat. Karena memang masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikannya,” ujar Dony saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Meskipun menghadapi tantangan administratif dan pemulihan kesehatan keuangan yang kompleks pada sektor tersebut, Dony menegaskan bahwa Danantara tetap optimistis seluruh agenda pembenahan struktural klaster konstruksi ini dapat dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun.

Adapun, 2026 diyakini menjadi tahun penyehatan BUMN Karya. Langkah tersebut menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mengonsolidasikan 7 perusahaan konstruksi pelat merah menjadi tiga entitas.

Langkah penyehatan ini pun menjadi prioritas utama bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Fokusnya adalah menuntaskan restrukturisasi utang dan memperkuat arus kas guna menekan beban bunga yang selama ini membebani likuiditas operasional.

Di sisi lain, Dony menjelaskan bahwa penundaan target pada klaster konstruksi berbanding terbalik dengan perkembangan di sektor lainnya yang justru menunjukkan pertumbuhan performa dan penataan yang lebih cepat.

Sejumlah agenda korporasi strategis di bawah supervisi Danantara diproyeksikan bakal rampung sesuai jadwal. Di antaranya adalah proses pada PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) yang ditargetkan selesai pada bulan ini.

Tidak hanya itu, Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN mencatat beberapa pencapaian penting dalam program efisiensi. Mulai dari pembukaan kawasan industri hingga proses perampingan di sektor telekomunikasi.

“Pembukaan kawasan industri sudah selesai, kemudian juga spin-off daripada Danareksa sudah beres. Streamlining Telkom Indonesia dan di pupuk juga sedang berjalan. Ini progresnya kami percepat,” pungkasnya.

IDXChannel - Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria mengatakan merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan mundur ke kuartal IV-2026.

Dony menjelaskan, hal tersebut lantaran masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya. Namun, dia optimistis merger tersebut akan berhasil dilakukan pada akhir tahun ini.

"Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya," ujarnya saat ditemui di Jakarta (19/11/2025).

BUMN karya yang rencananya akan dilebur yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan rencana merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan mundur ke Kuartal IV-2026 mendatang.

Dony menjelaskan, hal tersebut lantaran masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya. Namun ia optimis merger tersebut akan berhasil dilakukan pada akhir tahun ini.

"Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Aminuddin Ma'ruf mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya," ujarnya saat ditemui di Jakarta (19/11/2025).

BUMN karya yang rencananya akan dilebur seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Sekolah Rakyat terus dipercepat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif. Hingga 24 Mei 2026, pembangunan yang melibatkan tujuh BUMN Karya telah berjalan di 86 lokasi dengan total 67.542 tenaga kerja yang dikerahkan dan rata-rata progres realisasi mencapai 62,19 persen. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Percepatan pembangunan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama Direksi Karya Group. Pertemuan itu membahas langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan turut difokuskan pada penguatan dukungan pendanaan dan monitoring progres proyek agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal. Sementara itu, BP BUMN juga mendorong penguatan aspek legal serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat proses penyelesaian pembangunan di lapangan.

Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memastikan proses restrukturisasi perusahaan pelat merah tetap berjalan di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Proses itu juga berlaku untuk BUMN Karya.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria mengatakan, pelemahan kurs tidak mengganggu agenda restrukturisasi, terutama pada perusahaan BUMN Karya. Menurut dia, mayoritas kewajiban perusahaan konstruksi pelat merah tidak dalam denominasi dolar AS.

“(Restrukturisasi) tetap berjalan seperti biasa. Apalagi (BUMN) Karya tidak ada denominasi US dollar, kan?,” kata Dony kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (19/5).

Ia kembali menegaskan kewajiban BUMN karya pada umumnya berbentuk rupiah sehingga tidak terdampak langsung oleh fluktuasi nilai tukar. “Jadi enggak apa-apa. Itu semua proses yang harus dijalani. Harus optimistis, tetap berjalan dengan baik sesuai schedule,” ujarnya.

Pernyataan Dony soal tidak adanya utang denominasi dolar pada BUMN Karya berbeda dengan catatan sebelumnya. Berdasarkan catatan Katadata, PT Hutama Karya pernah menerbitkan obligasi global (global bonds) senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 9 triliun pada 2020 dengan tenor 10 tahun dan kupon 3,75%.

Saat itu, Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo mengatakan, penerbitan surat utang tersebut mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat kelebihan permintaan hingga 5,8 kali.

Investor yang menyerap obligasi tersebut berasal dari Asia sebesar 42%, Eropa 30%, dan Amerika Serikat 28%.

Dony juga menyoroti kinerja saham-saham BUMN pada kuartal pertama tahun ini yang dinilainya menunjukkan performa positif. Ia bahkan menyarankan investor untuk mulai melirik saham-saham emiten pelat merah. “Makanya harus beli sahamnya,” kata Dony.

Laporan Keuangan BUMN Belum Rampung Seluruhnya

Terkait belum dirilisnya laporan konsolidasi dividen dan pendapatan seluruh BUMN, Dony menjelaskan proses tersebut masih menunggu penyelesaian laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan proses penyesuaian pencatatan keuangan dan penataan pembukuan di sejumlah BUMN.

Dony menargetkan proses konsolidasi tersebut paling lambat rampung pada akhir Juni 2026.

“Kan belum semua, makanya belum semua selesai kan. Kan kita lagi impairment-impairment, beresin buku-buku, semua. Nanti mungkin akhir, paling lambat akhir Juni sudah beres semua,” ujar Dony.

Beberapa BUMN juga disebut masih belum menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), sehingga laporan konsolidasi belum dapat diselesaikan, misalnya adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah memulai rangkaian testing and commissioning (T&C) sistem perkeretaapian LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai beberapa waktu lalu. Salah satunya melalui tes jalur lintasan sepanjang 3,6 kilometer (km) yang menghubungkan Stasiun Velodrome dengan Stasiun Pramuka.

Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, tahapan T&C dilakukan secara detail agar seluruh sistem siap digunakan. Proses tersebut mencakup pengujian sistematis dan terstruktur terhadap seluruh komponen dan subsistem sebelum operasional komersial dijalankan, mulai dari jalur, persinyalan, kelistrikan, komunikasi, hingga integrasi operasional.

"Setiap meter pada jalur layang LRT Jakarta Fase 1B adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat DKI Jakarta yang akan mengandalkan LRT setiap harinya. Karena itu, tahapan T&C ini harus dipersiapkan sangat matang," ujar Iwan melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko mengatakan, keterlibatan Waskita Karya pada pembangunan LRT Jakarta Fase 1B bukan hanya terkait pekerjaan konstruksi, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan hasil atau showcase capability. Proyek dengan visibilitas tinggi (high visibility) ini menjadikan kualitas kerja berdampak langsung terhadap reputasi jangka panjang.

Lingkup kerja Waskita pada LRT Jakarta Fase 1B mencakup integrasi sipil, rel, sistem, dan operasi. Perseroan terus mempercepat pengerjaan agar proyek tersebut segera dimanfaatkan publik. Realisasi pembangunan proyek senilai Rp 4,1 triliun itu kini telah menembus 92,76 persen.

"Dalam proses pengerjaan, tantangan utama (urban constraint) yang kami hadapi sebagai kontraktor di antaranya lalu lintas Jakarta yang padat dan ruang kerja terbatas. Maka solusinya, kami mengoptimalkan waktu kerja pada malam hari yang menuntut fokus dan inovasi pada sistem safety dan sistem kerja. Kami melihat ini sebagai constraint yang harus dikelola, bukan dihindari," jelas Paulus dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Dalam pelaksanaan tes jalur lintasan, lanjut dia, salah satu area yang dilintasi yakni perlintasan di atas Jalur Aktif Tol Wiyoto Wiyono pada kilometer 1+700 sampai 2+100. Demi menjaga kondisi lalu lintas di jalan tol tersebut agar tidak terganggu selama masa konstruksi, Waskita berinovasi menggunakan metode balanced cantilever dengan bentang sepanjang 120 meter (m).

"Keselamatan konstruksi, baik dalam pengamanan konstruksi balanced cantilever maupun pengguna jalan harus diutamakan," tutur Paulus. Ia menambahkan, monitoring survey dan chamber juga dilaksanakan secara berkala setiap hari.

Tim di lapangan pun memasang safety net pada sekeliling segmen girder balance. Berkat sejumlah langkah tersebut, Waskita berhasil mencapai zero accident atau tidak ada kecelakaan sama sekali dalam proses konstruksi balanced cantilever LRT Jakarta Fase 1B.

"Perlintasan Wiyoto Wiyono menjadi salah satu ikon terpenting dalam tes jalur beberapa waktu lalu. Maka keberhasilan ini menandakan kemajuan konstruksi Indonesia yang dapat memadukan moda transportasi umum berdampingan dengan jalur aktif existing di tengah kepadatan aktivitas Jakarta," katanya.

Paulus mengatakan, koordinasi dengan Jakpro sebagai pemilik proyek terus diperkuat sehingga rangkaian T&C dapat berjalan lancar. Tahapan ini penting karena bertujuan memastikan sejauh mana kesiapan sistem LRT Jakarta untuk membawa puluhan ribu penumpang setiap hari.

"Kerja sama yang baik dengan Jakpro sebagai owner membuat hasil tes jalur atau train run yang sudah dilakukan dua kali berlangsung tanpa hambatan. Seperti prinsip Jakpro yang selalu mengutamakan keberlanjutan dalam setiap proyeknya, train run ini juga akan menjadi evaluasi internal guna mempersiapkan langkah pengujian selanjutnya," tutur Paulus.

Ia mengungkapkan, hasil train run menunjukkan kereta mampu berjalan lancar dari Velodrome sampai Pasar Pramuka dengan menggunakan daya listrik penuh. Waskita Karya terus berkomitmen memberikan hasil terbaik agar sarana transportasi ini tidak hanya aman, tetapi juga nyaman digunakan.

LRT Jakarta Fase 1B, kata dia, sudah sangat dinantikan. Selain karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, keberadaan proyek tersebut turut memperkuat konektivitas antarwilayah dan integrasi transportasi publik di kota metropolitan.

"Kami optimistis kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan menambah pilihan transportasi publik yang modern, memudahkan mobilitas warga, serta mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," jelas Paulus.

Menurut dia, moda transportasi publik berbasis listrik ini merupakan solusi terbaik dalam menciptakan udara kota yang lebih bersih dan sehat. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendukung target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE).

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait proses merger BUMN Karya.

Sembari menunggu arahan lebih lanjut, perusahaan tengah melakukan sejumlah kajian untuk kebutuhan merger tersebut.

"Kita masih buat kajian-kajian. Untuk proses berikutnya kita menunggu arahan dari Danantara dan BP BUMN," ujar Koentjoro ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan kajian yang dilakukan mencakup aspek legal, bisnis, hingga komersial.

Menurut dia, salah satu hambatan dalam proses merger BUMN karya adalah liabilitas perusahaan yang tinggi.

Danantara Indonesia memastikan merger BUMN Karya rampung tahun ini, meski waktunya molor dari sebelumnya.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan target merger yang sebelumnya selesai pada Juni, kemungkinan mundur ke bulan berikutnya.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony di Jakarta, Selasa (28/4), yang dikutip dari Antara.

Dony menyebutkan merger BUMN sektor karya selesai pada semester II 2026, setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat secara fundamental.

"Kita harapkan tahun ini selesai, jadi kemungkinan besar nanti akan kita lakukan di semester kedua," tambahnya.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah memfokuskan diri pada pembersihan laporan keuangan (clean-up), termasuk penyesuaian nilai aset dan pembenahan pembukuan BUMN karya.

Setelah restrukturisasi dan penurunan beban utang selesai, perusahaan-perusahaan akan masuk ke fase konsolidasi usaha melalui skema merger.

"Setelah itu baru masuk ke fase berikutnya Itu fase untuk melakukan konsolidasi daripada bisnisnya melalui merger gitu ya," ucap Dony.

BUMN Karya yang masuk dalam rencana merger:

1. PT Hutama Karya (Persero)

2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

5. PT PP (Persero) Tbk

6. PT Brantas Abipraya (Persero)

7. PT Nindya Karya (Persero).

PT Adhi Karya (Persero) Tbk merombak susunan komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar Kamis (7/5).

Emiten berkode ADHI itu mengangkat Alexander Rubi Satyoadi sebagai komisaris baru.

Perubahan tersebut diputuskan dalam agenda ketujuh RUPST terkait perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam rapat itu, pemegang saham juga memberhentikan Bob Arthur Lombogia dari posisi komisaris serta Alloysius Suko Widigdo dari jabatan direktur operasi I.

"RUPST juga menyetujui pengangkatan Alexander Rubi Satyoadi sebagai komisaris, serta menetapkan perubahan nomenklatur dan susunan direksi perseroan," demikian keterangan manajemen ADHI dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (7/5).

Emiten konstruksi pelat merah itu juga mengubah nomenklatur jabatan Vera Kirana menjadi direktur portofolio bisnis dan risiko. Sebelumnya, Vera menjabat direktur operasi III. Selain itu, Harimawan ditunjuk sebagai direktur operasi I dan Yan Arianto menjadi direktur operasi II.

Selain perubahan pengurus, RUPST juga menyetujui perubahan Saham Seri B milik pemerintah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN. Perseroan turut menyetujui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga kesinambungan bisnis.

"Seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan perseroan ke depan," ujar Rozi.

Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi ADHI hasil RUPST 2025:

Komisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno

Komisaris: Alexander Rubi Satyoadi

Komisaris: Amelia Tetriana

Komisaris Independen: R. Erwin Moeslimin Singajuru

Komisaris Independen: Elan Suherlan

Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait

Direktur Utama: Moeharmein Zein Chaniago

Direktur Operasi I: Harimawan

Direktur Operasi II: Yan Arianto

Direktur Keuangan: Bani Iqbal

Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata

Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko: Vera Kirana.

[Gambas:Youtube]

Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek skema 'monthly payment' serta memiliki uang muka

Jakarta (ANTARA) - BUMN sektor konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan total nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp3,1 triliun pada kuartal I-2026.

Kontrak baru perseroan terdiri dari proyek pemerintah pusat sebesar 60,2 persen, swasta sebesar 17,1 persen, pemerintah daerah sebesar 8,9 persen, serta kontribusi anak usaha sebesar 13,7 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan capaian kontrak baru perseroan menunjukkan awal yang baik demi menjaga kinerja berkelanjutan sepanjang 2026, serta menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek skema monthly payment serta memiliki uang muka," ujar Ermy.

Berdasarkan segmentasi jenis pekerjaan, Ermy mengungkapkan infrastruktur konektivitas mendominasi dengan persentase sebesar 46 persen, disusul oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9 persen, serta gedung 6,3 persen.

Adapun, salah satu proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tahun ini, diantaranya Penataan Kawasan Pasca Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara dan Aceh Timur.

"Lalu, proyek Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam di Ruas Kota Bireun-Kota Takengon, serta Jalan Jembatan Kabupaten Aceh Tengah," ujar Ermy.

Ermy melanjutkan perseroan kembali mencatatkan perolehan nilai kontrak baru dari luar negeri, yaitu mengerjakan Terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste.

"Pada tahun lalu, perseroan sudah mulai membangun proyek pengembangan PNLIA," ujar Ermy.

Dalam 10 tahun terakhir, Ia mengungkapkan perseroan telah membangun sebanyak 30 bendungan, sebanyak 41 irigasi, sebanyak 20 fasilitas Rumah Sakit (RS), sebanyak 15 sarana pendidikan, sebanyak 92 jalan tol, serta 19 proyek konektivitas daerah.

“Kamu berkomitmen terus mendukung program prioritas Presiden, diantaranya menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat,” ujar Ermy.

Ia melanjutkan perseroan turut memastikan setiap infrastruktur dikerjakan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, demi memastikan pengerjaan berjalan lancar.

"Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek," ujar Ermy.

Ke depan, lanjutnya, perseroan optimistis dapat meraih nilai kontrak baru lebih banyak, serta meningkatkan kinerja pada tahun ini.

"Keoptimisan itu didukung oleh naiknya anggaran Kementerian PU menjadi sebesar Rp118,5 triliun dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun," ujar Ermy.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan perusahaan mencatat akselerasi kinerja yang solid dalam pelaksanaan Proyek Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dengan capaian progres yang melampaui target.

“Kinerja ini memperkuat optimisme PTPP dalam menyelesaikan proyek tepat waktu sekaligus menegaskan kapasitas perusahaan sebagai kontraktor utama,” ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Joko mengatakan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 782,30 miliar ini telah mencapai progres 39,02 persen atau melampaui target sebesar 7,35 persen. Ia menyebut capaian itu mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang terukur, serta kemampuan PTPP dalam menjaga produktivitas pekerjaan secara konsisten di lapangan.

“Sebagai proyek strategis yang tersebar di tiga wilayah, Aceh Besar, Bireuen, dan Lhokseumawe, pembangunan mencakup sekitar 23 unit bangunan di setiap lokasi dengan ketinggian satu hingga dua lantai,” ucap Joko.

Joko menyampaikan skala dan kompleksitas proyek mendorong penerapan koordinasi lintas wilayah yang terintegrasi serta manajemen distribusi material yang presisi untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan pekerjaan. Untuk menjaga akselerasi progres, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi, antara lain penggunaan bekisting GRC sebagai alternatif bekisting batako, penerapan metode rigid pavement, substitusi struktur beton bertulang menjadi struktur baja, serta pemanfaatan sistem tracking distribusi material.

“Inovasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat waktu penyelesaian proyek,” lanjut Joko.

Joko berharap pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang modern, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya setempat.

“Capaian progres yang melampaui target menjadi bukti nyata efektivitas pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Ia mengatakan capaian ini memperkuat optimisme perusahaan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan kerja. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PTPP berkomitmen memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan progres yang terus terjaga dan melampaui target, PTPP optimistis Proyek Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dapat diselesaikan sesuai jadwal dan menjadi salah satu wujud keberhasilan pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas di Indonesia,” kata Joko.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan merger BUMN Karya rampung di tahun ini, meski waktunya molor dari sebelumnya.

Direktur Operasional Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan target merger yang sebelumnya selesai pada Juni, kemungkinan mundur ke bulan berikutnya.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony di Jakarta, Selasa (28/4), yang dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Dony menyebutkan merger BUMN sektor karya selesai pada semester II 2026, setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat secara fundamental.

"Kita harapkan tahun ini selesai, jadi kemungkinan besar nanti akan kita lakukan di semester kedua," tambahnya.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah memfokuskan diri pada pembersihan laporan keuangan (clean-up), termasuk penyesuaian nilai aset dan pembenahan pembukuan BUMN karya.

Setelah restrukturisasi dan penurunan beban utang selesai, perusahaan-perusahaan akan masuk ke fase konsolidasi usaha melalui skema merger.

"Setelah itu baru masuk ke fase berikutnya Itu fase untuk melakukan konsolidasi daripada bisnisnya melalui merger gitu ya," ucap Dony.

1. PT Hutama Karya (Persero)

2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

5. PT PP (Persero) Tbk

6. PT Brantas Abipraya (Persero)

7. PT Nindya Karya (Persero).

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April 2026, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir. Hal ini sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan. Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar. Kemudian, divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

Langkah krusial lainnya adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

“Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,” ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah “sinergi BUMN” kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.