Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap bahwa perusahaan secara konsisten dan disiplin mengevaluasi berbagai peluang strategis, termasuk merger dan akuisisi, seiring dengan tren aksi korporasi tersebut di industri.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat portofolio bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan setiap peluang dikaji secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselarasan dengan arah strategi perusahaan.

“Serta fokus pada profitability dan value creation yang berkelanjutan,” kata Seno kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Seno menambahkan Telkom juga memastikan setiap langkah strategis tersebut selaras dengan arah kebijakan dan strategi besar pemerintah melalui Danantara, khususnya dalam mendorong penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi nilai aset negara.

Dengan pendekatan tersebut, Seno mengatakan Telkom tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong transformasi industri yang lebih terintegrasi, sehat, dan berdaya saing global.

Telkom melihat tren konsolidasi industri masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut didorong oleh kebutuhan efisiensi, tekanan terhadap margin, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan dan customer experience.

Seno menyebut industri akan makin mengarah pada pemain dengan skala kuat, kapabilitas jaringan yang luas, serta model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, pemain yang mampu mengintegrasikan infrastruktur, layanan digital, dan ekosistem akan memiliki posisi lebih unggul dalam memenangkan persaingan.

Telkom memastikan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis value creation.

Seno mengatakan fokus utama perusahaan meliputi optimalisasi dan monetisasi aset jaringan secara lebih efektif, penguatan kualitas layanan end-to-end, serta pengembangan produk dan solusi yang makin relevan dengan kebutuhan pelanggan, baik di segmen ritel maupun enterprise.

“Selain itu, Telkom juga mendorong penguatan kapabilitas infrastruktur digital sebagai fondasi utama, sekaligus memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan unggul di seluruh touchpoint,” kata Seno.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom tidak hanya beradaptasi terhadap dinamika industri, tetapi juga secara aktif membentuk arah pertumbuhan pasar ke depan.

Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp17,8 triliun pada 2025 dengan net income margin (NIM) 12,1%. Sementara itu, normalized net income perseroan tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan normalized NIM di angka 15,4%. Capaian tersebut ditopang pendapatan konsolidasi perseroan yang mencapai Rp146,7 triliun sepanjang 2025.

Adapun laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) konsolidasi tercatat sebesar Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA 49,2%. Sementara normalized EBITDA mencapai Rp73,2 triliun dengan normalized EBITDA margin sebesar 49,9%.

Sejalan dengan transformasi dan penguatan fundamental bisnis, perseroan mencatat total shareholder return (TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025. Angka tersebut terdiri atas capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield sebesar 7,3%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana integrasi operasional antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dan MUFG Bank Ltd Jakarta Branch dinilai bukan sekadar aksi korporasi biasa, melainkan langkah strategis membangun model universal banking yang lebih kuat di Indonesia.

Bank Danamon mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan MUFG Bank Ltd untuk menjajaki potensi integrasi operasional dengan MUFG Indonesia pada Senin (11/5/2026). Jika terlaksana, integrasi tersebut diproyeksikan efektif pada 2027 setelah memperoleh persetujuan regulator dan pemegang saham.

Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto menilai skenario integrasi tersebut cukup realistis mengingat posisi bisnis kedua entitas saling melengkapi.

“Danamon kuat di retail banking, sementara MUFG cenderung kuat di corporate banking terutama perusahaan Jepang atau afiliasinya. Dengan merger ini positioning-nya menjadi universal banking,” kata Doddy kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa pasar Indonesia masih menarik bagi bank asing, bukan sinyal hengkangnya investor global dari industri perbankan domestik.

“Pasar Indonesia masih tetap menarik bagi bank-bank asing. Ini justru memperkuat positioning,” ujarnya.

Doddy juga menepis anggapan bahwa penjajakan integrasi dilakukan tidak semata-mata untuk merespons aturan free float minimum 15% di Bursa Efek Indonesia.

“Saya enggak lihat begitu. Terlalu mahal kalau hanya gara-gara isu free float terus merger atau akuisisi bank baru. Motivasinya jadi aneh,” katanya.

Dalam keterbukaan informasi, Danamon menyebut integrasi akan menggabungkan kekuatan, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas untuk membentuk salah satu institusi finansial global terdepan di Indonesia.

Saat ini Danamon memiliki total aset konsolidasian Rp275,7 triliun per akhir 2025 dengan kekuatan pada segmen korporasi, UKM, hingga ritel serta didukung jaringan Adira Finance. Sementara itu, MUFG Indonesia memiliki aset Rp207 triliun dan fokus melayani nasabah korporasi besar, termasuk perusahaan Jepang dan multinasional di Indonesia.

Apabila integrasi efektif, entitas hasil integrasi akan tetap menjadi anak usaha terkonsolidasi MUFG Bank Ltd.

Danamon juga menegaskan selama proses integrasi berlangsung tidak ada perubahan operasional terhadap layanan nasabah maupun hubungan kontraktual dengan mitra usaha. Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh produk dan layanan seperti biasa.

Perseroan menyebut rencana integrasi tersebut juga sejalan dengan agenda konsolidasi perbankan yang tengah didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana integrasi operasional antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dan MUFG Bank Ltd Jakarta Branch dinilai bukan sekadar aksi korporasi biasa, melainkan langkah strategis membangun model universal banking yang lebih kuat di Indonesia.

Bank Danamon mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan MUFG Bank Ltd untuk menjajaki potensi integrasi operasional dengan MUFG Indonesia pada Senin (11/5/2026). Jika terlaksana, integrasi tersebut diproyeksikan efektif pada 2027 setelah memperoleh persetujuan regulator dan pemegang saham.

Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto menilai skenario integrasi tersebut cukup realistis mengingat posisi bisnis kedua entitas saling melengkapi.

“Danamon kuat di retail banking, sementara MUFG cenderung kuat di corporate banking terutama perusahaan Jepang atau afiliasinya. Dengan merger ini positioning-nya menjadi universal banking,” kata Doddy kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa pasar Indonesia masih menarik bagi bank asing, bukan sinyal hengkangnya investor global dari industri perbankan domestik.

“Pasar Indonesia masih tetap menarik bagi bank-bank asing. Ini justru memperkuat positioning,” ujarnya.

Doddy juga menepis anggapan bahwa penjajakan integrasi dilakukan tidak semata-mata untuk merespons aturan free float minimum 15% di Bursa Efek Indonesia.

“Saya enggak lihat begitu. Terlalu mahal kalau hanya gara-gara isu free float terus merger atau akuisisi bank baru. Motivasinya jadi aneh,” katanya.

Dalam keterbukaan informasi, Danamon menyebut integrasi akan menggabungkan kekuatan, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas untuk membentuk salah satu institusi finansial global terdepan di Indonesia.

Saat ini Danamon memiliki total aset konsolidasian Rp275,7 triliun per akhir 2025 dengan kekuatan pada segmen korporasi, UKM, hingga ritel serta didukung jaringan Adira Finance. Sementara itu, MUFG Indonesia memiliki aset Rp207 triliun dan fokus melayani nasabah korporasi besar, termasuk perusahaan Jepang dan multinasional di Indonesia.

Apabila integrasi efektif, entitas hasil integrasi akan tetap menjadi anak usaha terkonsolidasi MUFG Bank Ltd.

Danamon juga menegaskan selama proses integrasi berlangsung tidak ada perubahan operasional terhadap layanan nasabah maupun hubungan kontraktual dengan mitra usaha. Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh produk dan layanan seperti biasa.

Perseroan menyebut rencana integrasi tersebut juga sejalan dengan agenda konsolidasi perbankan yang tengah didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana integrasi operasional antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dan MUFG Bank Ltd Jakarta Branch dinilai bukan sekadar aksi korporasi biasa, melainkan langkah strategis membangun model universal banking yang lebih kuat di Indonesia.

Bank Danamon mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan MUFG Bank Ltd untuk menjajaki potensi integrasi operasional dengan MUFG Indonesia pada Senin (11/5/2026). Jika terlaksana, integrasi tersebut diproyeksikan efektif pada 2027 setelah memperoleh persetujuan regulator dan pemegang saham.

Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto menilai skenario integrasi tersebut cukup realistis mengingat posisi bisnis kedua entitas saling melengkapi.

“Danamon kuat di retail banking, sementara MUFG cenderung kuat di corporate banking terutama perusahaan Jepang atau afiliasinya. Dengan merger ini positioning-nya menjadi universal banking,” kata Doddy kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa pasar Indonesia masih menarik bagi bank asing, bukan sinyal hengkangnya investor global dari industri perbankan domestik.

“Pasar Indonesia masih tetap menarik bagi bank-bank asing. Ini justru memperkuat positioning,” ujarnya.

Doddy juga menepis anggapan bahwa penjajakan integrasi dilakukan tidak semata-mata untuk merespons aturan free float minimum 15% di Bursa Efek Indonesia.

“Saya enggak lihat begitu. Terlalu mahal kalau hanya gara-gara isu free float terus merger atau akuisisi bank baru. Motivasinya jadi aneh,” katanya.

Dalam keterbukaan informasi, Danamon menyebut integrasi akan menggabungkan kekuatan, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas untuk membentuk salah satu institusi finansial global terdepan di Indonesia.

Saat ini Danamon memiliki total aset konsolidasian Rp275,7 triliun per akhir 2025 dengan kekuatan pada segmen korporasi, UKM, hingga ritel serta didukung jaringan Adira Finance. Sementara itu, MUFG Indonesia memiliki aset Rp207 triliun dan fokus melayani nasabah korporasi besar, termasuk perusahaan Jepang dan multinasional di Indonesia.

Apabila integrasi efektif, entitas hasil integrasi akan tetap menjadi anak usaha terkonsolidasi MUFG Bank Ltd.

Danamon juga menegaskan selama proses integrasi berlangsung tidak ada perubahan operasional terhadap layanan nasabah maupun hubungan kontraktual dengan mitra usaha. Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh produk dan layanan seperti biasa.

Perseroan menyebut rencana integrasi tersebut juga sejalan dengan agenda konsolidasi perbankan yang tengah didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026.

BPR Harta Swadiri berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penggabungan usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR sehingga mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat.

Penggabungan BPR ini sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” kata Farid.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Sampai dengan 31 Maret 2026, aset BPR-BPRS di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau turun 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30 persen (yoy), sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37 persen (yoy).

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Otoritas mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan bahwa ke depan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti dan PT BPR Harta Swadiri.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP 32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026.

Melalui penggabungan itu, BPR Danaputra Sakti bergabung ke dalam BPR Harta Swadiri yang berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan, aksi korporasi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas dan efisiensi bisnis BPR sehingga layanan keuangan kepada masyarakat menjadi lebih luas.

"Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan," ujar Farid dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Farid menjelaskan, persetujuan penggabungan diberikan sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing industri BPR.

Penggabungan BPR juga ditujukan untuk memperkokoh ketahanan industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional," ucap Farid.

Setelah penggabungan tersebut, jumlah BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Aset BPR dan BPRS di wilayah tersebut tercatat turun 9,20 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 2,89 triliun per 31 Maret 2026.

Dana pihak ketiga (DPK) BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang juga turun 17,30 persen secara tahunan menjadi Rp 1,68 triliun.

Penyaluran kredit dan pembiayaan ikut menurun 12,37 persen secara tahunan menjadi Rp 1,89 triliun.

Farid menjelaskan, penurunan DPK dan kredit dipengaruhi efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten sejak 9 Maret 2026.

"OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah," tuturnya.

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan pungutan pajak atas transaksi merger dan akuisisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 2029. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan ini diberikan agar restrukturisasi BUMN berjalan lebih efisien dan tidak terbebani biaya transaksi yang besar.

“Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya. Untuk saya juga enggak masuk akal,” kata Purbaya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5).

Bendahara negara ini menjelaskan pemerintah saat ini tengah mendorong penyederhanaan struktur BUMN. Jumlah entitas BUMN yang semula mencapai sekitar 1.000 perusahaan telah dipangkas menjadi i sekitar 248 perusahaan.

Purbaya menjelaskan, insentif pajak hanya berlaku untuk transaksi merger dan akuisisi dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Sedangkan pajak penghasilan (PPh) dan kewajiban pajak rutin lainnya tetap berlaku normal.

“Tapi kalau penghasilan biasa ya normal. Yang transaksi jual beli untuk merger dan akuisisi itu kita nol,” katanya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengatakan fasilitas tersebut berlaku selama tiga tahun dari 2026, atau hingga 2029. Setelah periode itu berakhir, transaksi merger dan akuisisi akan kembali dikenakan tarif pajak normal.

“Kami kasih waktu tiga tahun sampai 2029. Setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan,” kata Purbaya.

Purbaya menilai, insentif ini diperlukan agar proses konsolidasi BUMN bisa berlangsung lebih cepat dan tidak terbebani ongkos korporasi yang tinggi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria sebelumnya menyebut Purbaya telah menyetujui penghapusan pajak atas perolehan harta yang berkaitan merger, peleburan, spin-off, hingga (akuisisi BUMN.

Hal ini, beriringan dengan rencana perampingan BUMN hingga menjadi sekitar 250 perusahaan pada 2026.

Bisnis.com, MATARAM – PT BPR Prima Dewata resmi merger ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-35/D.03/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Dewata ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Nadi.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan tujuan utama penggabungan BPR sebagaimana diatur dalam POJK tersebut adalah memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dan BPRS.

"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas intermediasi BPR dalam mendukung pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sedangkan total aset PT BPR Prima Dewata sebesar Rp61,1 miliar," kata Rudi, Rabu (6/5/2026).

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, selama tahun 2024 hingga 2025 telah dilakukan penggabungan PT BPR Danayasa ke dalam PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke dalam PT BPR Dana Master Lotara. Dengan adanya konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini menjadi 20 BPR/BPRS, yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Rudi menjelaskan OJK telah menyampaikan salinan Keputusan Pemberian Izin Penggabungan dan Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Direksi PT BPR Prima Nadi Hasil Penggabungan, di Kantor OJK Provinsi NTB pada 5 Mei 2026.

Rudi menyebut kehadiran BPR/S yang sehat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, melalui layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” kata Rudi.

OJK juga mendukung penguatan aspek kelembagaan BPR dan BPRS sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dukungan tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang antara lain mengatur kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian pemegang saham pengendali (PSP) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) dan MyRepublic Indonesia resmi melakukan merger dan membentuk entitas baru bernama PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic). Penggabungan ini efektif sejak 22 April 2026 dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur serta layanan digital di Indonesia.

Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic, Iman Syahrizal, menjelaskan sebelum merger, Moratelindo melalui layanan Oxygen.id memiliki hampir 300.000 pelanggan ritel, 17.000 pelanggan enterprise, serta mendekati 1 juta homepass. Sementara itu, MyRepublic telah mengantongi sekitar 1,5 juta pelanggan ritel dengan cakupan hampir 8,7 juta homepass.

Dia mengungkapkan, setelah penggabungan kedua entitas tersebut, skala bisnis perusahaan meningkat signifikan.

“Setelah merger menjadi MoraRepublic kini memiliki lebih dari 1.8 Juta pelanggan ritel dan lebih dari 9.7 juta homepass,” kata Iman kepada Bisnis pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, Iman menyampaikan fokus utama perusahaan pasca-merger adalah melakukan ekspansi infrastruktur secara masif, khususnya melalui pengembangan jaringan fiber to the home (FTTH) untuk memperluas penetrasi ke kota-kota tier 2 dan 3.

Selain itu, perusahaan juga akan mendorong fiberisasi untuk layanan fixed wireless access (FWA) MyRepublic Air di tengah meningkatnya kebutuhan data masyarakat.

Perusahaan juga berencana mengintegrasikan layanan ritel dan enterprise, memperkuat kapasitas data center guna mendukung kebutuhan cloud serta digitalisasi nasional, hingga menjalin kolaborasi dengan ekosistem Sinar Mas untuk memperkokoh fondasi infrastruktur digital.

Secara prinsip, MoraRepublic berkomitmen untuk memperluas jangkauan jaringan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan melalui kecepatan dan stabilitas jaringan, layanan purna jual yang optimal, serta pemerataan konektivitas dengan harga terjangkau. Ekspansi pasar juga menjadi fokus dengan memperluas jangkauan ke lebih banyak rumah tangga dan bisnis, terutama di wilayah dengan permintaan tinggi.

Di sisi lain, perusahaan akan mendorong efisiensi operasional melalui konsolidasi infrastruktur, digitalisasi proses bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Inovasi layanan juga dilakukan dengan menghadirkan paket internet terpadu yang dibundel dengan konten digital serta layanan enterprise dengan harga kompetitif.

Selain itu, MoraRepublic menargetkan penguatan ekosistem digital dengan memposisikan diri sebagai penyedia layanan digital terintegrasi, mencakup cloud, data center, keamanan siber, hingga solusi digital, tidak hanya sebagai penyedia akses internet.

“Serta pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi terdepan yg mampu meningkatkan kinerja sistem secara efisien,” ungkap Iman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah konsolidasi dan merger badan usaha milik negara (BUMN) dengan target ambisius yakni seluruh proses rampung dalam tahun ini. Danantara menyebut seluruh sektor akan menjadi prioritas pada tahun ini.

Managing Director Finance Danantara Asset Management Sahala Situmorang mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, agenda penggabungan BUMN memang semakin menguat. Sejumlah sektor seperti konstruksi, asuransi, hingga logistik telah lebih dulu masuk dalam radar konsolidasi sebagai upaya memperkuat daya saing dan efisiensi.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, konsolidasi dinilai menjadi solusi atas berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi BUMN. Karena itu, langkah ini disebut sebagai keharusan, bukan lagi opsi.

“Artinya, semua [merger] harus selesai tahun ini. Jadi, tidak ada prioritas khusus. Semua adalah prioritas,” ujarnya dalam acara Fitch on Indonesia 2026, Kamis (23/4/2026).

Awalnya, program konsolidasi dirancang berjalan dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun. Namun kini, mandat dipercepat secara signifikan menjadi hanya satu tahun. Dia masih optimistis target merger tersebut dapat tercapai.

Sahala juga menyebut sejumlah hasil awal mulai terlihat, terutama di sektor energi. Konsolidasi pada bisnis hulu atau upstream dilaporkan mampu menghasilkan efisiensi hingga sekitar US$400 juta per tahun menjadi bukti konkret manfaat dari strategi ini.

Secara strategis, Sahala menyebut konsolidasi ditujukan untuk mengembalikan fokus bisnis BUMN ke inti usahanya. Selama ini, banyak perusahaan pelat merah dinilai terlalu melebar ke berbagai lini bisnis.

Ke depan, setiap BUMN akan diarahkan untuk lebih fokus. Misalnya, perusahaan energi difokuskan pada minyak dan gas, sementara bisnis non inti akan dipisahkan dan dialihkan ke entitas lain yang lebih relevan.

Selain itu, konsolidasi juga diyakini mampu menciptakan sinergi besar, baik dari sisi skala usaha maupun efisiensi operasional. Pengadaan barang dan jasa diperkirakan menjadi lebih optimal, sementara pemanfaatan teknologi akan semakin maksimal seiring dengan membesarnya skala perusahaan.

IDXChannel – PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) mengonfirmasi rencana besar untuk menyatukan dua platform Over-The-Top (OTT) andalannya, yakni RCTI+ dan Vision+. Langkah merger ini diambil sebagai strategi perseroan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih ramping namun memiliki daya saing dan potensi pendapatan yang lebih besar.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo menegaskan, rencana penggabungan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya serta optimalisasi pendapatan bagi perseroan di masa depan.

“Kami melihat dari sisi cost maupun dari sisi revenue dan oleh karena itu ke depannya RCTI+ dan Vision+, kami melihat sudah saatnya untuk di-merge jadi satu, jadi betul sekali,” ujar Angela dalam public expose insidentil secara virtual, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, kata Angela, manajemen MSIN tengah menyusun perencanaan detail terkait integrasi kedua platform tersebut. Fokus utama dari merger ini adalah untuk memaksimalkan operasional perusahaan serta memperkuat strategi monetisasi dalam satu pintu.

Angela menegaskan, penyatuan ini diharapkan mampu memperbaiki alur perjalanan pengguna (user journey) agar menjadi lebih mulus. Dengan pengalaman pengguna yang lebih baik di dalam ekosistem OTT yang terintegrasi, potensi pertumbuhan bisnis pun diyakini akan meningkat.

“Tujuan kami adalah tadi untuk memaksimalkan operasional dan yang kedua adalah untuk memaksimalkan monetisasinya. Jadi dengan penggabungan ini harapan kami user journey-nya juga akan lebih baik, sehingga akan meningkatkan experience user di dalam OTT dan oleh karena itu juga akan meningkatkan potensi upselling dari penggabungan OTT RCTI+ dengan Vision+,” jelasnya.

Rencana merger ini dilakukan di tengah performa digital MSIN yang sedang tumbuh pesat. Perseroan mencatatkan jangkauan yang sangat luas melalui jaringan MCN dengan total lebih dari 1,5 miliar views per bulan di berbagai platform media sosial.

Trafik yang masif tersebut selama ini dikelola melalui tiga strategi monetisasi, salah satunya adalah menarik pengguna dari media sosial global ke platform milik sendiri (ecosystem monetization). Penyatuan RCTI+ dan Vision+ diharapkan akan memperkuat tujuan tersebut dan mempermudah konversi audiens menjadi pelanggan setia.

Didorong oleh fundamental yang kuat, MSIN membukukan laba bersih sebesar Rp985 miliar pada tahun 2025, melonjak 140 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perseroan juga tengah mempersiapkan proses secondary listing di bursa internasional guna memperluas basis investor global dan meningkatkan visibilitas perusahaan di kancah dunia.

(Dhera Arizona)