Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada pengurus kedua BPR di Kantor OJK Sumatera Barat, Kamis (25/6).

Roni mengatakan penggabungan usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR.

"Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian," ujar Roni dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut OJK, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Langkah itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah 2027 yang menempatkan penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi sebagai salah satu pilar utama.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumatera Barat per Mei 2026 tercatat menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah. Jumlah itu menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 63 BPR dan 14 BPR Syariah.

OJK menjelaskan penurunan jumlah BPR tersebut terutama disebabkan oleh aksi konsolidasi yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumatera Barat serta penghentian operasional beberapa BPR lainnya.

Regulator menilai konsolidasi diperlukan untuk memperkuat ketahanan industri BPR agar mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

OJK juga mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tetap mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga akhir kuartal III/2026 di tengah dinamika likuiditas dan pasar keuangan.

Merespons kondisi tersebut, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) untuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi.

Namun, LPS melihat adanya potensi perlambatan penghimpunan dana masyarakat pada periode mendatang.

“Memang kemudian kinerja penghimpunan simpanan berpotensi agak melambat ke depan, terutama karena perkembangan situasi likuiditas, termasuk juga perkembangan di pasar keuangan,” ujar Doddy dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, potensi perlambatan tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan simpanan. Kendati demikian, LPS menilai risiko perlambatan dana masyarakat belum akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah.

“Secara keseluruhan kami melihat risiko pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” katanya.

Hingga Mei 2026, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh 13,47% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 11,51%.

LPS juga mencatat pertumbuhan DPK rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK valuta asing.

Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih terjaga, meski bank menghadapi perubahan kondisi pasar keuangan dan persaingan penghimpunan dana.

Di sisi lain, suku bunga pasar simpanan rupiah menunjukkan tren kenaikan pada seluruh kelompok bank. Dalam periode observasi Juni 2026, suku bunga pasar simpanan rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%.

Doddy mengatakan tren tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta kompetisi suku bunga antarbank. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan LPS menaikkan TBP simpanan rupiah.

“Likuiditas perbankan sejauh ini masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi terjadinya peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan pergerakan suku bunga pasar dan kondisi likuiditas, LPS juga menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan.

LPS mencatat cakupan penjaminan masih berada di atas ketentuan minimum 90% dari jumlah rekening nasabah, meski terdapat kecenderungan penurunan yang perlu diantisipasi.

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 dan dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Melalui keputusan terbaru, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen. Sementara itu, bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR juga naik 25 bps menjadi 6,25 persen.

Adapun tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan tetap berada di level 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan hasil evaluasi Dewan Komisioner LPS melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Senin, 22 Juni 2026.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” kata Anggito dilansir Antara, Kamis, 25 Juni 2026.

Anggito mengatakan TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian, pasar keuangan, dan perbankan yang signifikan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” kata Anggito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak langsung pelemahan nilai tukar terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) relatif lebih terbatas karena bank ini menghimpun dana dan menyalurkan kredit dalam mata uang rupiah serta melayani masyarakat dan UMKM di daerah.

Selain itu, BPR juga tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sehingga tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar sebagaimana bank umum yang memiliki transaksi valas.

“Namun demikian, BPR tetap berpotensi menghadapi dampak tidak langsung (indirect impact),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Dian merinci, dampak tidak langsung tersebut antara lain menurunnya kemampuan bayar debitur UMKM yang bergantung pada bahan baku impor atau produk impor, meningkatnya biaya produksi dan operasional pelaku usaha kecil akibat kenaikan harga bahan baku impor, serta tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi kinerja usaha debitur BPR.

“OJK senantiasa mendorong BPR untuk memperkuat ketahanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk volatilitas nilai tukar,” kata Dian.

OJK meminta BPR untuk meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar, terutama pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan impor atau memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global.

Selain itu, BPR diminta untuk mengidentifikasi lebih dini terhadap debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk dengan menerapkan early warning system yang ketat.

“Pada akhirnya, permodalan yang kuat menjadi bantalan utama dalam menghadapi peningkatan risiko. Oleh karena itu, BPR perlu memastikan tingkat permodalan dan pembentukan CKPN telah memadai,” kata Dian.

Ia menyampaikan bahwa OJK terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan indeks dolar AS yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets.

Secara berkesinambungan, OJK juga terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan.

Pelemahan nilai tukar rupiah dapat memicu peningkatan biaya produksi dan inflasi, akibat meningkatnya biaya barang impor, yang selanjutnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, Dian mengatakan bahwa pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pada April 2026, PDN berada pada level 1,63 persen dan posisi long, jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah (tipibank) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung,” ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Adapun, penyitaan aset dilakukan oleh OJK pada 17-18 Juni 2026, setelah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri (PN) setempat.

“Tindakan itu merupakan hasil penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan secara intensif oleh penyidik OJK, guna mengamankan barang bukti sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” ujar Agus.

Sebanyak 41 aset berupa tanah dan bangunan itu, di antaranya delapan bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dua aset di Kota Binjai, serta dua aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Oleh karena itu, langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, penyidikan perkara dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP, yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 17 April 2025.

“Perkara tersebut melibatkan Sdri IP selaku Direktur Utama dan Sdr MIL selaku pengguna dana akhir (end user),” ujar Agus.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 hingga Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Adapun, pembiayaan itu diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku.

“Dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank,” ujar Agus.

Dengan demikian, atas perbuatannya, para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

Agus mengatakan keberhasilan penyitaan aset itu merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pihaknya menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional,” ujar Agus.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Rp18,6 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Pembangunan Nagari (PN) yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai simpanan layak bayar (SLB) pascapencabutan izin pada 31 Maret 2026.

"Jumlah yang ditetapkan sebagai SLB tersebut berasal dari 7.500 rekening milik 6.928 nasabah," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto di Padang, Jumat.

Jimmy mengatakan secara keseluruhan hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18.647.654.742.

Lebih jauh, jelas dia, LPS juga telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Maret 2026 tersebut.

Di sisi lain, nasabah telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar oleh lembaga tersebut.

"Jadi hingga 31 Mei 2026 nilai pembayaran klaim penjaminan sudah mencapai Rp14 miliar lebih," ujar dia.

Hingga saat ini, proses pembayaran klaim masih terus berlanjut bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan.

Nasabah hanya perlu datang ke bank pembayar yang ditunjuk LPS yakni BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Ia menyampaikan apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154.

Di sisi lain, LPS juga telah menetapkan sebanyak Rp3,3 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Sungai Rumbai yang dicabut izin usahanya pada 7 April 2026 sebagai SLB.

Lebih rinci, hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1.816.832.599, atau 55,34 persen dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan total dana Rp3.363.095.879.

Ia mengatakan lembaga itu telah membayar klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha melalui bank pembayar yang ditunjuk yakni BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur.

Hingga 31 Mei 2026 nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah, atau 8,49 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut secara umum kondisi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di wilayah Sumatra masih tangguh di tengah dinamika ekonomi.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto mengatakan secara regional, BPR/BPRS di Provinsi Lampung memiliki kondisi perbankan yang baik, bahkan secara bisnis dinilai layak menjadi bank umum.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Seiring dengan itu, jumlah BPR/BPRS yang didirikan di Sumbar juga cukup banyak. Selain di Sumbar, pertumbuhan BPR/BPRS juga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Kami tidak memiliki data detail terkait kondisi permodalan maupun bisnis BPR/BPRS di wilayah Sumatra. Namun, untuk Sumatra Barat memang tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Sejak LPS berdiri hingga 31 Mei 2026, sebanyak 25 BPR/BPRS di Sumbar telah dicabut izin usahanya," kata dia di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan pencabutan izin usaha yang terjadi di Sumbar sejauh ini didominasi oleh kasus fraud perbankan, bukan semata-mata karena persoalan bisnis.

Artinya, kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap kondisi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan daerah.

Jimmy menyampaikan bahwa jika melihat sejarah berdirinya LPS pada era krisis moneter dan membandingkannya dengan kondisi saat ini, situasi ekonomi pada 2026 masih terkendali. Hal itu terlihat dari adanya BPR/BPRS di Lampung yang mampu tumbuh dengan baik.

"Jadi kondisi di era sekarang lebih aman dan baik. Artinya tidak separah pada kondisi 1998 lalu," sebutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk 25 BPR/BPRS di Sumbar yang dicabut izinnya, klaim penjaminan simpanan yang dibayarkan LPS kepada nasabah mencapai Rp120,87 miliar dari total simpanan Rp123,78 miliar. Nilai tersebut dihitung setelah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Menurutnya, tingkat rekening yang dijamin penuh oleh LPS pada BPR/BPRS di Sumbar nyaris mencapai 100%. Dari total 778.000 rekening, sebanyak 99,99% telah dijamin oleh LPS.

Kinerja tersebut, lanjut Jimmy, berada di atas target Undang-Undang LPS yang mensyaratkan cakupan minimal 90% dari total deposan. Angka itu juga melampaui rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers (IADI) atau Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan yang menetapkan cakupan minimal 80% deposan.

"Jadi penjamin yang diberi LPS sudah sangat baik, cakupannya nyaris 100%," ungkapnya.

Jimmy mengatakan untuk perbankan umum di Sumbar, dari total 10,32 juta rekening, sebanyak 98,78% telah dijamin oleh LPS. Dengan demikian, cakupan penjaminan pada BPR/BPRS di Sumbar lebih tinggi dibandingkan perbankan umum.

"Saya berharap kondisi BPR/BPRS ke depannya bisa terus membaik. Kami tidak ingin ada BPR/BPRS ada yang dicabut izin usahanya lagi ke depannya, karena kami sangat mendukung terus tumbuhnya perbankan ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan pada 2026 mendorong investor semakin selektif dalam menata portofolio investasi.

Di tengah volatilitas saham, emas, hingga aset kripto, deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mulai dilirik sebagai instrumen defensif yang menawarkan stabilitas dan kepastian imbal hasil.

Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal R. Anggoro Putro Wibowo mengatakan berbagai faktor eksternal seperti tensi geopolitik, arah kebijakan suku bunga bank sentral global, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional masih menjadi sumber ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat sebagian investor mulai mengedepankan perlindungan modal dan kestabilan hasil investasi tanpa sepenuhnya meninggalkan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Menurutnya deposito DPR kini menjadi salah satu instrumen yang masuk kategori defensif.

"Produk simpanan deposito saat ini menawarkan tingkat bunga kompetitif yang dapat mencapai sekitar 6% per tahun, sekaligus memberikan kepastian imbal hasil sesuai tenor yang dipilih," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, lanjutnya, dana nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan inflasi domestik yang relatif terkendali, deposito BPR dinilai mampu membantu menjaga daya beli dana masyarakat sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang lebih stabil di tengah gejolak pasar.

Instrumen ini juga menawarkan fleksibilitas tenor, mulai dari satu bulan hingga lebih dari satu tahun, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan dana terencana maupun pengelolaan kas jangka pendek hingga menengah.

Dalam lanskap investasi saat ini, setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Saham masih menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang, namun dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Sementara itu, emas tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven), meskipun harganya juga dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, dan arah suku bunga global.

Di sisi lain, aset kripto menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi dibarengi risiko fluktuasi harga yang sangat tinggi sehingga lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif.

Di tengah dinamika tersebut, para ekonom terus menekankan pentingnya diversifikasi portofolio agar investor tidak bergantung pada satu jenis aset. Kombinasi instrumen pertumbuhan dan instrumen defensif dinilai mampu menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil dan pengelolaan risiko.

Digitalisasi

Anggoro juga menyebut masyarakat kini semakin mempertimbangkan instrumen investasi yang tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses secara digital.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang ingin menempatkan dana pada instrumen yang stabil dengan proses yang praktis dan transparan. Akses digital membuat masyarakat dapat membandingkan pilihan deposito sesuai kebutuhan finansial mereka dengan lebih mudah," imbuhnya.

Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, deposito BPR kini dapat diakses melalui berbagai platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan pilihan BPR di seluruh Indonesia. Kemudahan tersebut dinilai menjadi faktor yang turut mendorong minat masyarakat terhadap instrumen investasi berisiko rendah.

Jakarta: Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi sepanjang 2026 membuat investor semakin cermat dalam mengelola portofolio. Mulai dari konflik geopolitik, perubahan kebijakan suku bunga bank sentral dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi faktor yang mendorong pelaku investasi mencari instrumen yang lebih stabil dan terukur.

Di tengah kondisi tersebut, strategi diversifikasi investasi kembali menjadi perhatian. Banyak investor kini tidak hanya mengejar potensi keuntungan, tetapi juga berupaya menjaga keamanan modal dan kestabilan hasil investasi dalam jangka panjang.

Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Saham, misalnya, masih menjadi pilihan utama bagi investor yang mengincar pertumbuhan aset karena menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi. Namun, pergerakan saham sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, hingga sentimen pasar sehingga volatilitasnya relatif tinggi.

Sementara itu, emas tetap menjadi salah satu aset yang sering dipilih saat ketidakpastian meningkat. Logam mulia ini dikenal sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven, meski nilainya tetap dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan inflasi, pergerakan dolar AS, serta arah kebijakan suku bunga global.

Di sisi lain, aset kripto menawarkan peluang keuntungan yang besar, tetapi juga menyimpan risiko yang tidak kecil akibat pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Karena itu, instrumen ini umumnya lebih cocok bagi investor dengan profil risiko agresif dan pemahaman pasar yang memadai.

Para ekonom menilai diversifikasi tetap menjadi strategi penting dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Dengan menyebar dana ke berbagai instrumen, investor dapat mengurangi risiko sekaligus menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan stabilitas portofolio.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dengan mengombinasikan aset berorientasi pertumbuhan dengan instrumen yang lebih defensif. Komposisinya dapat disesuaikan dengan tujuan keuangan, kebutuhan likuiditas, dan tingkat toleransi risiko masing-masing investor.

Deposito BPR Tawarkan Stabilitas

Di tengah tingginya volatilitas sejumlah instrumen investasi, deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mulai mendapat perhatian sebagai pilihan yang lebih konservatif. Produk ini menawarkan tingkat bunga yang kompetitif, bahkan dapat mencapai sekitar 6 persen per tahun.

Selain memberikan kepastian imbal hasil, deposito BPR juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan inflasi yang masih relatif terkendali, deposito BPR dinilai mampu membantu menjaga nilai dana masyarakat sekaligus memberikan pendapatan yang stabil. Pilihan tenor yang beragam, mulai dari satu bulan hingga lebih dari satu tahun, juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengatur kebutuhan keuangannya.

Karena itu, deposito BPR tidak selalu dipandang sebagai pengganti instrumen investasi lain, melainkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang dapat memperkuat ketahanan portofolio.

Perkembangan teknologi keuangan turut mendorong kemudahan akses terhadap produk deposito BPR. Kini masyarakat dapat membandingkan dan memilih berbagai produk deposito secara daring melalui platform digital seperti Komunal yang menghubungkan nasabah dengan berbagai BPR di Indonesia.

Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal, R. Anggoro Putro Wibowo, mengatakan minat masyarakat terhadap instrumen yang aman dan mudah diakses terus meningkat.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang mencari instrumen investasi yang stabil dengan proses yang sederhana dan transparan. Kehadiran layanan digital memudahkan masyarakat membandingkan berbagai pilihan deposito sesuai kebutuhan finansial mereka," ujar Anggoro.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, deposito BPR diperkirakan tetap menjadi salah satu instrumen yang relevan bagi investor yang mengutamakan keamanan, kepastian imbal hasil, serta kemudahan akses dalam mengelola keuangan.

(SAW)

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan usaha atau merger lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dalam PT BPR Pataru Laba.

Berdasarkan data resmi, kelima entitas yang melebur tersebut adalah PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana.

Pasca-merger, PT BPR Pataru Laba yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel ini akan bertindak sebagai bank yang menerima penggabungan (surviving bank).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 yang ditetapkan pada 20 Mei 2026. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam memacu pembiayaan sektor riil, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa aksi korporasi penggabungan usaha ini diharapkan mampu mengerek kapasitas dan menciptakan efisiensi usaha yang signifikan bagi BPR.

Dengan demikian, perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas dapat terakselerasi dengan baik.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Makassar, Jumat (5/6/2026).

Muchlasin menambahkan, konsolidasi ini juga menjadi basis penting dalam mendukung pengembangan inovasi layanan keuangan berbasis digital, terutama di wilayah Sulawesi.

Melalui terealisasinya merger tersebut, struktur kelembagaan perbankan di regional tersebut mengalami perampingan. Jumlah BPR dan BPRS di bawah wilayah kerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini tercatat menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.

Kendati jumlah institusi menyusut akibat konsolidasi, kinerja keuangan BPR/S di wilayah kerja OJK Sulselbar justru menunjukkan pertumbuhan ekspansif yang solid. Sampai dengan 30 April 2026, indikator keuangan utama mencatatkan performa impresif secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total aset mencapai Rp4,33 triliun atau tumbuh sebesar 9,02% yoy, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp2,83 triliun atau meningkat 5,54% yoy, dan kredit menyentuh angka Rp3,64 triliun atau terkerek naik 7,63% yoy.

Sejalan dengan itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan perbankannya pada industri BPR. Otoritas memastikan industri BPR saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan aman seiring dengan penguatan yang terus berjalan lewat kebijakan konsolidasi yang terarah.

Ke depan, regulator menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui peta jalan konsolidasi dan transformasi industri.

"Target akhirnya adalah mewujudkan industri BPR yang jauh lebih efisien, kompetitif, berdaya tahan tinggi, serta mampu menyumbang kontribusi optimal bagi roda perekonomian di tingkat daerah maupun nasional," tutur Muchlasin.