#30 tag 24jam
OJK Setujui Merger 5 BPR di Sulawesi Selatan
OJK menyetujui merger 5 BPR di Sulsel ke PT BPR Pataru Laba untuk memperkuat permodalan dan efisiensi, mendukung UMKM, dan memperluas layanan keuangan. [437] url asal
#ojk-merger-bpr #merger-bpr-sulawesi #bpr-pataru-laba #ojk-sulawesi-selatan #konsolidasi-bpr #penggabungan-bpr #bpr-surviving-bank #bpr-permodalan #bpr-umkm #layanan-keuangan-sulawesi #bpr-digital-inov
(Bisnis.Com - Terbaru) 05/06/26 15:27
v/241174/
Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan usaha atau merger lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dalam PT BPR Pataru Laba.
Berdasarkan data resmi, kelima entitas yang melebur tersebut adalah PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana.
Pasca-merger, PT BPR Pataru Laba yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel ini akan bertindak sebagai bank yang menerima penggabungan (surviving bank).
Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 yang ditetapkan pada 20 Mei 2026. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam memacu pembiayaan sektor riil, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa aksi korporasi penggabungan usaha ini diharapkan mampu mengerek kapasitas dan menciptakan efisiensi usaha yang signifikan bagi BPR.
Dengan demikian, perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas dapat terakselerasi dengan baik.
“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Makassar, Jumat (5/6/2026).
Muchlasin menambahkan, konsolidasi ini juga menjadi basis penting dalam mendukung pengembangan inovasi layanan keuangan berbasis digital, terutama di wilayah Sulawesi.
Melalui terealisasinya merger tersebut, struktur kelembagaan perbankan di regional tersebut mengalami perampingan. Jumlah BPR dan BPRS di bawah wilayah kerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini tercatat menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.
Kendati jumlah institusi menyusut akibat konsolidasi, kinerja keuangan BPR/S di wilayah kerja OJK Sulselbar justru menunjukkan pertumbuhan ekspansif yang solid. Sampai dengan 30 April 2026, indikator keuangan utama mencatatkan performa impresif secara tahunan (year-on-year/yoy).
Total aset mencapai Rp4,33 triliun atau tumbuh sebesar 9,02% yoy, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp2,83 triliun atau meningkat 5,54% yoy, dan kredit menyentuh angka Rp3,64 triliun atau terkerek naik 7,63% yoy.
Sejalan dengan itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan perbankannya pada industri BPR. Otoritas memastikan industri BPR saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan aman seiring dengan penguatan yang terus berjalan lewat kebijakan konsolidasi yang terarah.
Ke depan, regulator menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui peta jalan konsolidasi dan transformasi industri.
"Target akhirnya adalah mewujudkan industri BPR yang jauh lebih efisien, kompetitif, berdaya tahan tinggi, serta mampu menyumbang kontribusi optimal bagi roda perekonomian di tingkat daerah maupun nasional," tutur Muchlasin.
OJK Dorong Merger Dua BPR di Kabupaten Cirebon
OJK dorong merger BPR di Cirebon untuk perkuat keuangan mikro, tingkatkan layanan, dan dukung UMKM. Proses ini sesuai arahan Pemprov Jabar. [496] url asal
#ojk-merger-bpr #bpr-cirebon-merger #bank-kabupaten-cirebon #bank-cirebon-jabar #penggabungan-bpr-cirebon #ojk-cirebon #konsolidasi-bpr #bpr-jawa-barat #permodalan-bpr #layanan-kredit-bpr #umkm-cirebon
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/11/25 03:05
v/46335/
Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon, yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).
Penggabungan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin seluruh BPR daerah berada dalam satu kendali provinsi untuk memperkuat struktur industri keuangan mikro.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar penyatuan badan hukum, tetapi strategi regional untuk membentuk BPR yang lebih kuat dan efisien.
Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar permodalan semakin solid, jangkauan layanan kredit meningkat, dan daya saing terhadap lembaga keuangan lain lebih baik.
"Dua BPR di Kabupaten Cirebon diarahkan untuk merger sesuai instruksi pemerintah provinsi. Tujuannya agar entitas tersebut lebih kuat dan tidak terpencar di tingkat kabupaten,” ujar Agus, Jumat (21/11/2025).
Agus menjelaskan pemerintah provinsi selama ini menjadi pihak yang aktif mendorong restrukturisasi perbankan daerah. Dengan pengelolaan berada di satu tangan, pola bisnis BPR dapat disinergikan sehingga tidak terjebak fragmentasi layanan seperti dalam model kepemilikan kabupaten/kota. Langkah tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan dan memperkuat kemampuan permodalan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai BPR memiliki kontribusi penting dalam penggerak ekonomi lokal, termasuk di Cirebon yang memiliki konsentrasi UMKM cukup tinggi, mulai dari furnitur, rotan, batik hingga perdagangan kecil. Merger BKC dan BCJ dinilai dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan karena nasabah dari kedua BPR akan dilayani oleh satu entitas yang lebih besar. “Pelaku UMKM akan merasakan dampaknya langsung. Proses layanan lebih cepat, jaringan lebih luas, dan skala pembiayaan makin besar,” kata Agus.
Meski begitu, Agus mengakui proses merger membutuhkan langkah penyesuaian, seperti integrasi sistem teknologi, harmonisasi budaya kerja, serta penataan aset dan liabilitas. OJK bersama Bank Indonesia telah menyiapkan mekanisme pendampingan agar transisi berjalan tanpa gangguan. Konsolidasi, menurut Agus, diperlukan agar BPR daerah mampu bertahan dalam persaingan industri yang semakin ketat.
Dari sisi pemerintah daerah, merger BKC dan BCJ merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengatur bahwa satu Kuasa Pemilik Modal (KPM) hanya dapat membawahi satu lembaga keuangan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, menegaskan penggabungan tersebut bukan karena kondisi kesehatan bank terganggu. “Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan. Tidak hanya BPR, tetapi juga koperasi simpan pinjam dan berbagai lembaga keuangan lain harus dikonsolidasikan,” ujarnya.
Saat ini, proses merger masih berada dalam tahap kajian bersama OJK dan Bank Indonesia. Pemkab Cirebon dan Pemprov Jawa Barat juga masih membahas struktur kepemilikan pasca penggabungan. BKC saat ini sepenuhnya dimiliki Pemkab, sementara BCJ dimiliki Pemkab 55 persen dan Pemprov 45 persen. Keputusan akhir akan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham setelah seluruh skenario dipertimbangkan.
Apabila proses merger rampung, entitas baru diperkirakan memiliki aset di atas Rp1 triliun. Penguatan aset tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi BPR sebagai penyedia pembiayaan utama UMKM di Cirebon dan membuka ruang ekspansi kredit yang lebih luas. Pemerintah daerah mengharapkan penggabungan ini dapat menjadi model konsolidasi BPR yang efektif di Jawa Barat serta memperluas inklusi keuangan di wilayah Cirebon.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)