JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek . Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin program infrastruktur tidak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Purbaya Bocorkan Nasib Utang Whoosh: Indonesia-China Sama-sama Menderita



Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China, lantaran tidak ada kepastian siapa yang mensupervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Terkait proyek Whoosh, adapun sejak digarap 2016, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunan Whoosh tembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen-nya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh pembangunan proyek infrastruktur nasional.

Sejalan dengan hal itu, bendahara negara tersebut menekankan bahwa pemerintah hanya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek insfrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect) serta efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

Dalam penjelasannya, fokus pendanaan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikerucutkan pada rencana pengembangan konektivitas kawasan industri hingga pengembangan infrastruktur energi.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menggambarkan, saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya didukung oleh kucuran modal sektor swasta.

Untuk itu, ke depan pengembangan infrastruktur akan didorong lewat skema blended finance melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) guna memastikan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

Pada saat yang sama, dia menekankan pentingnya disiplin eksekusi proyek dan koordinasi pusat-daerah agar tidak terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang dapat merusak iklim investasi.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” imbuhnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 22 proyek KPBU yang tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk ditawarkan kepada investor pada tahun ini. Di mana, nilai investasi dari puluhan proyek KPBU tersebut ditaksir menembus Rp410,6 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa 22 proyek tersebut terdiri dari proyek jalan tol, sumber daya air, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Khusus untuk proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU tengah menyiapkan Lelang dua proyek SPAM senilai Rp1,5 triliun, yakni SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang merupakan proyek prakarsa pemerintah (solicited) dan SPAM Regional Ayung Bali yang merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited). Selanjutnya, pemerintah akan melelang 5 proyek infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dengan nilai investasi Rp462,7 miliar.

"Dengan total anggaran untuk kegiatan penyiapan [lelang proyek SDA] tersebut sebesar Rp7,1 miliar, insya Allah akan menarik investasi sebesar Rp462,7 miliar," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Perinciannya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bener, PLTM Bendungan Pamukkulu, PLTM Bendungan Cipanas, PLTM Bendungan Karalloe, PLTM Bendungan Tapin.

Terakhir, pemerintah juga akan tengah menyiapkan 19 proyek KPBU jalan tol dengan total nilai investasi Rp408,68 triliun. Perinciannya, terdiri dari tujuh proyek prakarsa pemerintah, yakni Jalan Tol Bandung Intra Urban (BIUTR), Jalan Tol Pejagan - Cilacap, Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan - Gresik, Jalan Tol Malang - Kepanjen, Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio - Pelabuhan Kijing.

Selanjutnya, terdapat 7 proyek jalan tol non-prakarsa pemerintah atau unsolicited di antaranya, Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Jalan Tol Semanan - Balaraja, Harbour Toll Road, Jalan Tol Vitung - Serpong, Jalan Tol Caringin - Cisarua, Dan Jalan Tol Akses Patimban Extend.

Terakhir, pemerintah juga akan melelang 5 proyek jalan tol penugasan, yakni Jalan Tol Parapat - Kisaran, Jalan Tol Dumai - Simpang Sigandal - Rantau Parapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang, Jalan Tol Rengat - Jc Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi - Rengat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatatkan kontrak baru Rp4,72 triliun hingga Maret 2026. Perolehan ini tumbuh 131,5 persen secara tahunan dan mencerminkan akselerasi kinerja di awal tahun.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan, perseroan fokus memperkuat bisnis inti konstruksi sekaligus menjaga kualitas operasional. “ADHI berkomitmen memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik,” kata Rozi, Selasa (21/4/2026).

Rozi menjelaskan, kontrak baru didominasi proyek pemerintah sebesar 76 persen, diikuti BUMN 22 persen dan swasta 2 persen. Dari sisi lini bisnis, sektor engineering and construction menjadi kontributor utama dengan porsi 95 persen.

Sisa kontribusi berasal dari bisnis properti, manufaktur, serta investasi dan konsesi. Komposisi ini menunjukkan ketergantungan masih tinggi pada proyek konstruksi sebagai mesin utama pertumbuhan.

Dari total kontrak, sekitar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation, sementara Rp183 miliar dari skema joint operation. Struktur ini mencerminkan kombinasi penguatan kapasitas internal dan kolaborasi proyek.

Sejumlah proyek yang diraih meliputi penanganan darurat di Aceh dan Sumatra Utara, proyek Cimanuk River and Dyke Improvement di Indramayu, pembangunan RSUD Muna Barat, Tol Sigli–Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, serta on/off ramp Pattimura Tol Semarang–Solo.

Rozi menegaskan, perseroan akan menjaga pertumbuhan yang lebih sehat dan terukur ke depan. “Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyusutan dana transfer ke daerah (TKD) mulai terasa menekan ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menghambat pembangunan dan layanan publik, sehingga Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong mengambil peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan ketergantungan pada anggaran pusat tak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan. Daerah harus mencari sumber pertumbuhan baru, terutama melalui investasi dan dukungan sektor keuangan.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” ujarnya di Surakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, tanpa pembiayaan yang memadai, proyek pembangunan berpotensi tersendat dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena itu, peran BPD dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H Widodo, menegaskan BPD harus bertransformasi dari sekadar pengelola kas daerah menjadi motor intermediasi keuangan. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Ia menilai, dalam situasi fiskal yang menyempit, BPD perlu aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan proyek strategis daerah. Dengan kedekatan pada pemerintah daerah serta pemahaman ekonomi lokal, BPD memiliki posisi strategis untuk menjaga perputaran ekonomi.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) memperluas jangkauan pasar ekspor ke Afrika.

Melalui anak usahanya PT Semen Indonesia International (SII), emiten dengan kode bursa SMGR itu melakukan ekspor perdana 45.000 metrik ton (MT) klinker ke Mauritania, Afrika Barat Laut, melalui Pelabuhan Khusus SIG Pabrik Tuban, Jawa Timur pada Maret 2026.

Pengiriman 45.000 MT klinker tersebut merupakan tahap pertama dari total 90.000 MT yang akan diekspor ke Mauritania pada 2026.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, SIG juga terus memaksimalkan potensi pasar regional.

Ekspansi ke pasar Mauritania merupakan langkah strategis SIG untuk memperkuat penetrasi pasar global, khususnya di kawasan Benua Afrika yang tengah berkembang.

“Benua Afrika yang memiliki prospek pertumbuhan infrastruktur yang tinggi. Memenuhi standar internasional, SIG optimis dapat terus meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Vita dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, Mauritania dinilai sebagai pasar strategis dan potensial karena kebutuhan bahan bangunan yang tinggi untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, namun memiliki keterbatasan kapasitas produksi klinker domestik.

Vita menyampaikan, ekspansi SIG ke Mauritania mencerminkan upaya menjaga pertumbuhan yang berkontribusi terhadap kinerja penjualan perusahaan.

Pada 2025, SIG mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, atau meningkat 14,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96 juta ton.

“SIG memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pembangunan regional melalui ketersediaan pasokan bahan bangunan dan keandalan distribusi. Karena itu, ke depannya SIG akan terus memperluas jaringan ekspor ke berbagai kawasan potensial lainnya. Kami berharap, inisiatif ini sekaligus semakin memperkuat langkah SIG menjadi perusahaan bahan bangunan terbesar di regional,” tutup Vita.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menuntaskan struktur utama pembangunan RSJPD Harapan Kita–Tokushukai Building melalui topping off ceremony. Proyek ini menjadi langkah penting dalam pengembangan rumah sakit jantung berstandar internasional di Indonesia.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek senilai Rp882,51 miliar ini mencatat progres 73,2 persen. “Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp882,51 miliar ini menunjukkan progres yang positif dengan capaian realisasi sebesar 73,2 persen,” kata Joko dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Joko menyebut capaian tersebut menunjukkan pengendalian proyek berjalan baik dari sisi kualitas, waktu, dan pelaksanaan. PTPP memastikan pembangunan tetap mengedepankan keselamatan kerja, mutu, serta ketepatan waktu.

“PTPP berkomitmen menghadirkan infrastruktur kesehatan berstandar internasional dengan penerapan teknologi konstruksi modern serta pengendalian proyek yang ketat,” ujar Joko.

Rumah sakit ini didesain sebagai smart hospital dengan berbagai teknologi terintegrasi. Sistem yang digunakan mencakup dashboard kontrol terpusat, integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), hingga pemantauan pasien secara real-time berbasis Internet of Things (IoT).

Selain itu, kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan dalam sistem keamanan. Otomatisasi juga diterapkan pada proses nonmedis hingga ruang operasi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga standar sterilisasi.

“Proyek ini ditargetkan dapat segera diselesaikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan layanan kesehatan jantung di Indonesia,” kata Joko.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi capaian pembangunan tersebut. Ia menilai proyek ini memperkuat layanan kesehatan jantung melalui kolaborasi internasional.

“Penguatan fasilitas ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan berstandar tinggi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Budi.

Project Director Tokushukai Medical Corporation Takeki Ohashi juga menyampaikan apresiasi atas progres proyek. “Terima kasih atas pekerjaan yang sangat baik,” kata Takeki.

PTPP menilai proyek ini mencerminkan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan fasilitas kesehatan modern dan berdaya saing global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARtA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melakukan fundamental business review untuk memperkuat kualitas kinerja perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari program penyehatan BUMN Karya.

Perusahaan melakukan penataan menyeluruh terhadap kualitas aset dan pencadangan di seluruh lini usaha. Upaya ini bertujuan agar laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi bisnis yang aktual dan prudent.

“Langkah ini kami tempuh agar laporan keuangan Perseroan benar-benar mencerminkan kondisi bisnis yang lebih faktual, aktual, dan prudent. Ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan fondasi yang lebih solid bagi Perseroan untuk melangkah ke depan,” ujar Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rozy Sparta, Selasa (14/4/2026).

Di tengah proses tersebut, kinerja operasional tetap terjaga. ADHI mencatat EBITDA positif sebesar Rp763,8 miliar yang menunjukkan kemampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha.

Rozy menegaskan, penataan neraca menjadi salah satu wujud komitmen transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Langkah ini juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam memperkuat likuiditas, ADHI memprioritaskan pencairan piutang dari proyek strategis. Proyek seperti LRT Jabodebek dan Tol Aceh–Sigli diharapkan mendorong arus kas perusahaan.

“Realisasi piutang dari LRT Jabodebek dan Tol Aceh-Sigli diharapkan memberikan kontribusi langsung dan signifikan terhadap peningkatan arus kas Perseroan,” ujar Rozy.

Di sisi lain, ADHI juga menyiapkan pipeline proyek baru di sektor infrastruktur. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain PUSRI III-B, Coal Handling ICB PTBA, dan PL TMG Tobelo.

Perusahaan juga terlibat dalam proyek pengelolaan lingkungan di kawasan industri Medan. Langkah ini menjadi salah satu upaya penguatan portofolio berbasis keberlanjutan.

Ke depan, ADHI akan memperkuat bisnis inti konstruksi dan melakukan inovasi proses bisnis. Perusahaan juga membuka peluang divestasi untuk merampingkan usaha.

“Seluruh langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan program transformasi bisnis Perseroan yang berkelanjutan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama proyek Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) tak kunjung mendapat pendanaan dari investor.

Kondisi ini membuat proyek jalan tol terpanjang di Indonesia tersebut terus mengalami penundaan lelang sejak 2020.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa minimnya minat badan usaha juga seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal. Sehingga, tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Tol Getaci. Namun, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat opsi dukungan pemerintah tersebut sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Dody menambahkan, kini pihaknya mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional. Pemerintah cenderung mengalihkan fokus pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," jelas Dody.

Sebelumnya, Jalan Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap atau Tol Getaci disebut tengah memasuki tahap penyiapan baru melalui fasilitas pengembangan proyek Project Development Facilities (PDF).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proses krusial tersebut dijadwalkan mulai dieksekusi pada kuartal II/2026. Di mana, skema PDF dijalankan dalam rangka memastikan dokumen teknis dan finansial proyek lebih matang sebelum kembali ditawarkan kepada investor.

"Untuk rencana proyek jalan tol Gedebage — Tasikmalaya, saat ini sedang dalam tahap penyiapan, di mana penyiapannya dilaksanakan melalui Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan dapat dimulai pada triwulan II tahun 2026,” kata Rachman Arief.

Dalam pelaksanaannya, Rachman menambahkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pelaksana teknis PDF.

Nantinya, PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap seluruh aspek proyek, mencakup reviu studi kelayakan (feasibility study) serta penyusunan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses lelang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) meraih proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan nilai Rp1,02 triliun.

Proyek tersebut dikerjakan melalui skema joint operation (JO) dengan PTPP sebagai lead contractor dengan porsi 50%. Pembangunan ini merupakan bagian dari program multiyears 2026–2028 yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan kontrak proyek telah dilakukan pada 30 Maret 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan bersama pihak penyedia jasa.

Adapun proyek ini memiliki masa pelaksanaan konstruksi selama 1.005 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Perolehan tersebut menambah portofolio PTPP di sektor infrastruktur, khususnya proyek konektivitas wilayah.

Secara lokasi, pembangunan jembatan berada di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan akses antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, sekaligus memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan proyek ini mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas perseroan dalam mengerjakan proyek berskala besar.

“Perolehan proyek ini menjadi bukti kepercayaan yang terus diberikan kepada PTPP dalam mengerjakan proyek infrastruktur strategis, khususnya sebagai lead contractor. Kami berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target, baik dari sisi mutu, waktu, maupun aspek keselamatan kerja, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Joko dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

PTPP menilai proyek ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) , perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, kembali mencatatkan pencapaian penting dengan meraih proyek infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jembatan Pulau Laut di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Proyek ini dilaksanakan melalui skema Joint Operation (JO), dengan PTPP sebagai lead contractor dengan porsi 50%, sebagai bagian dari program pembangunan multiyears tahun 2026-2028 yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan kontrak proyek dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, bersama pihak penyedia jasa, serta disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Ketua DPRD Kalimantan Selatan H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Kotabaru, serta Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo.

PTPP Terus Dipacu Menguatkan DNA Korporasi Kelas Dunia



Proyek dengan skema tahun jamak ini memiliki masa pelaksanaan konstruksi selama 1.005 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Perolehan proyek ini semakin memperkuat portofolio PTPP di sektor infrastruktur, khususnya pembangunan konektivitas wilayah, sekaligus menegaskan kapabilitas perseroan sebagai lead contractor pada proyek berskala besar.

Secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Pulau Laut merupakan proyek strategis dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak. Pembangunan jembatan yang berlokasi di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Kehadiran infrastruktur ini akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

PTPP Pastikan Kondisi Perusahaan dalam Keadaan Sehat



Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa perolehan proyek JO ini menjadi momentum penting bagi perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional. “Perolehan proyek ini menjadi bukti kepercayaan yang terus diberikan kepada PTPP dalam mengerjakan proyek infrastruktur strategis, khususnya sebagai lead contractor. Kami berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target, baik dari sisi mutu, waktu, maupun aspek keselamatan kerja, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, PTPP menegaskan bahwa kontribusi dalam pembangunan Jembatan Pulau Laut sejalan dengan semangat Asta Cita-khususnya pada upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan PTPP dalam proyek infrastruktur turut mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur dinilai berisiko menekan daya saing ekonomi nasional. Pengurangan belanja berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menurunkan kualitas layanan publik.

Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin menilai pemangkasan anggaran dapat berdampak pada perawatan infrastruktur. Kondisi ini berisiko mengganggu efisiensi distribusi barang.

"Efisiensi ini berpotensi mengurangi daya saing ekonomi, proyek infrastruktur dan perawatannya tetap penting untuk memastikan efisiensi logistik terjaga," kata Samirin kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi. Ketidakpastian global dinilai menyulitkan pemerintah menarik minat swasta melalui skema KPBU.

Secara terpisah, ekonom senior Indef Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa pengurangan volume proyek dapat berdampak pada layanan publik. Risiko ini terutama dirasakan di daerah yang bergantung pada pembangunan infrastruktur.

"Ya mudah-mudahan yang dikurangi itu ya yang tadi yang katakanlah readiness, kriterianya memang belum siap ya," ujarnya.

Tauhid menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap kondusif. Hal ini diperlukan agar proyek jalan tol dan penyediaan air bersih tetap menarik bagi investor swasta.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).