JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM )menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025 di Kantor INALUM, Gedung Energi, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin (19/6/2026). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui lima mata acara, di antaranya pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian, penggunaan laba bersih Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPST menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited). Atas pengesahan tersebut, RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2025.

Corporate Secretary PT INALUM, Mahyaruddin AR mengatakan, pencapaian Tahun Buku 2025 merupakan hasil dari konsistensi transformasi operasional, peningkatan efisiensi, serta kolaborasi seluruh insan INALUM dan dukungan Grup MIND ID. ”Kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan ini menjadi bukti bahwa strategi penguatan daya saing dan hilirisasi yang kami jalankan telah memberikan hasil yang nyata," katanya.

Sepanjang Tahun Buku 2025, INALUM membukukan kinerja keuangan terkuat sepanjang 50 tahun berdirinya Perusahaan. Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual komoditas yang lebih baik. Laba bersih konsolidasian naik 15% secara year-on-year, sementara EBITDA tumbuh sebesar 17%.

Di sisi operasional, INALUM mencatatkan produksi sebesar 280.082 mt atau meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). Sementara pada aspek penjualan sebesar 280.141 mt pada Tahun Buku 2025 atau meningkat meningkat sekitar 1% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Kedua pencapaian tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang 50 tahun (all-time-high) Perusahaan berdiri. Capaian ini ditopang oleh penyelesaian Proyek Pot Upgrading, yang meningkatkan kapasitas produksi terpasang menjadi sekitar 274.000 ton per tahun melalui peningkatan teknologi tungku reduksi ke arus 235 kA pada 170 tungku di Potline 2.

Kinerja INALUM turut tercermin dari penilaian tata kelola dan kesehatan Perusahaan. Perseroan memperoleh Tingkat Kesehatan kategori "AA" dengan klasifikasi "Sehat", didukung Final Rating idAA-/Stable dan Standalone Rating idA+(sa) dari PEFINDO. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Kolegial Tahun 2025 tercatat sebesar 85,54% (Audited), dengan Peringkat Komposit Risiko berada pada Peringkat 2.

Pada aspek penerapan Good Corporate Governance (GCG), tingkat pengadopsian prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) INALUM diproyeksikan meningkat menjadi 87,54% pada Tahun Buku 2025, dari 81,01% pada tahun sebelumnya, seiring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi perbaikan.

Sepanjang 2025, INALUM merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terintegrasi dan terukur dampaknya. Program prioritas mencakup pemberian beasiswa kepada 145 penerima, pelatihan bagi 110 guru, penanaman 15.000 pohon mangrove, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga lokasi, serta penyaluran pendanaan bagi usaha mikro dan kecil. Program-program ini dijalankan melalui pendekatan Strategic Empowerment dan Strategic Engagement yang selaras dengan praktik terbaik internasional.

Dalam RUPST Tahun Buku 2025, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT INALUM hasil RUPST Tahun Buku 2025 adalah:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Musa Bangun

2. Komisaris: Indra Simarta

3. Komisaris: Ali Said

4. Komisaris Independen: Hari Soebagijo

5. Komisaris : Kardwiyana Ukar

Direksi

1. Direktur Utama: Melati Sarnita

2. Direktur Keuangan: Ken Permana

3. Direktur Operasi: Ivan Ermisyam

4. Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial: Arif Haendra

5. Direktur Sumber Daya Manusia & Transformasi Bisnis: Kemal Sudiro

Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN mulai memberikan hasil yang nyata

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring program transformasi BUMN.

“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN mulai memberikan hasil yang nyata,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Tren positif tersebut, tutur Dony, mulai terlihat dari kinerja sejumlah BUMN hingga Mei 2026. Berdasarkan laporan kinerja unaudited, Pelindo membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,01 triliun atau meningkat 94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Pupuk Indonesia Group mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,70 triliun atau melonjak 230 persen secara tahunan.

Capaian positif ini menjadi perhatian dalam pertemuan antara Dony dengan sejumlah jajaran direksi BUMN di Wisma Danantara Indonesia, Jumat (19/6). Pertemuan tersebut membahas perkembangan kinerja BUMN serta penguatan koordinasi untuk memastikan transformasi perusahaan negara berjalan semakin terukur, transparan dan berorientasi pada hasil.

Peningkatan kinerja BUMN ini sejalan dengan komitmen BP BUMN dan Danantara dalam mendorong pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, berbasis data, serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Laporan capaian kinerja disusun dengan mengedepankan akurasi informasi, sehingga publik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Dony menilai capaian kinerja BUMN yang melampaui target pada 2025 serta berlanjutnya tren positif pada 2026 menunjukkan bahwa langkah transformasi yang dijalankan telah berada pada arah yang tepat dan perlu terus diperkuat secara konsisten.

“Yang penting ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat tata kelola dan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data, fakta, serta kondisi riil di lapangan,” ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.

"Sedang dilakukan assessment [kajian penutupan PT INTI], sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI.

Adapun, terkait dengan nasib karyawan PT Inti, dia menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata. Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional. “BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Dony menyampaikan BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

“Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan,” kata Dony.

Dony berharap peningkatan profitabilitas BUMN dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARtA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melakukan fundamental business review untuk memperkuat kualitas kinerja perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari program penyehatan BUMN Karya.

Perusahaan melakukan penataan menyeluruh terhadap kualitas aset dan pencadangan di seluruh lini usaha. Upaya ini bertujuan agar laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi bisnis yang aktual dan prudent.

“Langkah ini kami tempuh agar laporan keuangan Perseroan benar-benar mencerminkan kondisi bisnis yang lebih faktual, aktual, dan prudent. Ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan fondasi yang lebih solid bagi Perseroan untuk melangkah ke depan,” ujar Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rozy Sparta, Selasa (14/4/2026).

Di tengah proses tersebut, kinerja operasional tetap terjaga. ADHI mencatat EBITDA positif sebesar Rp763,8 miliar yang menunjukkan kemampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha.

Rozy menegaskan, penataan neraca menjadi salah satu wujud komitmen transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Langkah ini juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam memperkuat likuiditas, ADHI memprioritaskan pencairan piutang dari proyek strategis. Proyek seperti LRT Jabodebek dan Tol Aceh–Sigli diharapkan mendorong arus kas perusahaan.

“Realisasi piutang dari LRT Jabodebek dan Tol Aceh-Sigli diharapkan memberikan kontribusi langsung dan signifikan terhadap peningkatan arus kas Perseroan,” ujar Rozy.

Di sisi lain, ADHI juga menyiapkan pipeline proyek baru di sektor infrastruktur. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain PUSRI III-B, Coal Handling ICB PTBA, dan PL TMG Tobelo.

Perusahaan juga terlibat dalam proyek pengelolaan lingkungan di kawasan industri Medan. Langkah ini menjadi salah satu upaya penguatan portofolio berbasis keberlanjutan.

Ke depan, ADHI akan memperkuat bisnis inti konstruksi dan melakukan inovasi proses bisnis. Perusahaan juga membuka peluang divestasi untuk merampingkan usaha.

“Seluruh langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan program transformasi bisnis Perseroan yang berkelanjutan,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inovasi tersebut merupakan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Top BUMD Award 2026 yang mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Hotel Raffles Jakarta pada Senin (13/4/2026).

Yusharto menyampaikan, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal. Terkait hal tersebut, penguatan inovasi menjadi langkah krusial agar BUMD mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Menurut Yusharto, implementasi otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah, termasuk dalam aspek pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, BUMD diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yusharto juga menyampaikan, pengelolaan BUMD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan jumlah lebih dari seribu BUMD di Indonesia dan total aset yang mencapai ribuan triliun rupiah, peran BUMD dinilai semakin strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk penguatan permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Kemendagri juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan BUMD ke depan. Di antaranya adalah percepatan digitalisasi, penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penting bagi BUMD untuk mampu menentukan posisi strategisnya di tengah persaingan usaha, memperluas jaringan kerja sama, serta meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

Dalam hal ini, Kemendagri turut mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pengelolaan BUMD guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Hal ini mencakup upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan, seperti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

"Pemerintah daerah sebagai pemilik dan juga BUMD sendiri perlu melakukan pemetaan terhadap portofolio usahanya, BUMD mana yang harus di dorong lebih cepat, mana yang sebagai penunjang dan mana yang perlu bertahan," ungkapnya.

Ajang Top BUMD Award 2026 diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja BUMD, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong transformasi BUMD yang lebih inovatif, profesional, dan berdaya saing.

"Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk menjadikan BUMD serta mengembalikan fungsinya sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah BUMN 2026, yaitu Best CEO Award kategori “Leading Change & Innovation Terbaik” dan Company Award Terbaik 1 kategori “Inovasi Bisnis Terbaik”.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi, inovasi, dan penguatan kinerja perusahaan BUMN.

Direktur Utama PT INTI (Persero), Edi Witjara, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan PT INTI dalam menjalankan transformasi perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi ruang kalibrasi atas kredibilitas dan arah transformasi sekaligus menambah kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Menurut Edi, setiap langkah perubahan membutuhkan konsistensi dan kolaborasi, sekaligus menjadi motivasi dalam melanjutkan perjalanan perusahaan untuk terus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Sementara itu, PJ Vice President Corporate Secretary PT INTI (Persero), Risky Putri Perwati, menambahkan penghargaan ini memberi keyakinan bahwa langkah transformasi yang dijalankan perusahaan berada pada arah yang tepat.

"Ke depan, PT INTI (Persero) akan terus fokus memperkuat kinerja bisnis dan memperkuat posisi perusahaan di tengah dinamika industri,” ujarnya.

Pencapaian tersebut semakin memperkuat langkah PT INTI (Persero) dalam menjalankan berbagai aksi korporasi yang sejalan dengan roadmap transformasi perusahaan, The Future of INTI.

Melalui arah strategis tersebut, perusahaan terus memperkuat bisnis, mengembangkan kapabilitas teknologi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai mitra strategis guna meningkatkan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri teknologi, sekaligus memperluas kontribusi PT INTI (Persero) dalam mendukung pengembangan industri nasional.

Diketahui, Anugerah BUMN digelar sebagai bagian dari ajang tahunan yang diselenggarakan oleh BUMN Track bekerja sama dengan BTA Academy. Penganugerahan ini memberikan penghargaan kepada perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, serta para pemimpinnya yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul, kepemimpinan strategis, serta inovasi dalam pengelolaan perusahaan.

Proses penilaian dalam Anugerah BUMN 2026 dilakukan melalui sejumlah tahapan yang komprehensif, mulai dari sosialisasi dan pengiriman kuesioner kepada peserta, dilanjutkan dengan pengumpulan kuesioner beserta data pendukung perusahaan, kemudian presentasi penilaian perusahaan, serta presentasi penilaian pimpinan perusahaan (CEO) di hadapan dewan juri independen yang terdiri dari kalangan akademisi, praktisi bisnis, serta pengamat industri.

Melalui rangkaian proses penilaian tersebut, dewan juri menetapkan perusahaan dan pemimpin BUMN yang dinilai menunjukkan kinerja unggul, kepemimpinan yang kuat, serta kontribusi signifikan terhadap penguatan peran BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan transparansi komunikasi kepada publik terkait capaian kinerja konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah genap setahun berdiri.

Tepat pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi memperkenalkan kepada publik Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebagai lembaga superholdingpengelola aset negara.

Pembentukan badan tersebut menandai babak baru transformasi BUMN yang lebih berorientasi pada nilai komersial serta dampak pembangunan nasional.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, lembaga ini bertransformasi menjadi pilar stabilitas bagi emiten pelat merah. Langkah Danantara sepanjang tahun pertama difokuskan pada pemulihan fundamental sejumlah BUMN yang dinilai memiliki peran krusial bagi konektivitas dan industri strategis.

Namun demikian, Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai bahwa sejauh ini informasi yang dirilis oleh Danantara masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fundamental BUMN di bawah superholding tersebut belum terlihat secara jelas.

Menurutnya, apa yang kerap disampaikan Danantara Indonesia selama setahun terakhir masih sebatas pada level konsep dan rencana aksi korporasi, seperti program streamlining hingga rencana kerja internasional.

“Realisasi kinerja secara umum dari BUMN, baik aspek finansial maupun operasional sepanjang 2025, belum bisa dianalisis dengan clear. Kurang transparannya info soal kinerja ini membuat saya agak kesulitan melihat potret utuhnya,” ujar Toto kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, Toto mengingatkan Danantara untuk mempercepat eksekusi atas berbagai aksi korporasi. Apalagi, Danantara telah menghimpun modal tambahan melalui penerbitan patriot bond serta pinjaman sindikasi bank internasional.

Jika dana tidak diutilisasi secara optimal, hal itu dinilai akan menjadi beban utang yang kurang produktif bagi postur keuangan lembaga tersebut ke depan.

“Dan poin lainnya adalah kebutuhan adanya komunikasi yang lebih transparan kepada publik terkait rencana aksi korporasi dan laporan kinerja PT Danantara Asset Management [DAM] dan PT Danantara Investment Management [DIM].”

TARGET LABA MODERAT

Sementara itu, terkait dengan target laba konsolidasi sebesar Rp350 hingga Rp360 triliun pada 2026, Toto menilai angka tersebut relatif moderat. Pasalnya, laba bersih BUMN tercatat sudah mencapai Rp304 triliun pada 2024.

Dia menyatakan bahwa Danantara kemungkinan menyadari bahwa seluruh mesin BUMN belum bekerja secara optimal. Sebagian besar emiten pelat merah juga dinilai masih dalam proses penyehatan dan restrukturisasi.

“Kontributor utama masih akan bergantung pada saham-saham blue chip seperti Himbara, Pertamina, MIND ID, TLKM, SIG, dan PLN. Sektor lainnya belum akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menambahkan hingga kini belum ada indikasi harapan baru bagi valuasi BUMN. Alih-alih re-rating, sektor perbankan pelat merah yang selama ini menjadi tulang punggung dividen justru menunjukkan tanda-tanda pelambatan kinerja.

Dia mencatat bahwa data sepanjang 2025 menunjukkan laba PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya tumbuh tipis 0,3% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) justru mencatatkan pertumbuhan negatif alias menyusut 6,6%.

"Kondisi Himbara jangan-jangan adalah proses de-rating atau penurunan nilai, bukan re-rating. Ada pesimisme di pasar karena selain laba melemah, muncul isu kewajiban membiayai program yang secara ekonomis lemah,” ucap Herry.

Sentimen negatif tercermin di pasar modal. Sepanjang periode 2 Januari hingga 30 Desember 2025, harga saham BMRI melorot 12,82% year to date (YtD), disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) susut 10,45%.

Di sisi lain, Herry menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir (2000-2025), porsi realisasi investasi asing (PMA) pada tahun lalu lebih rendah dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Porsi PMA hanya tercatat 46,6% dengan pertumbuhan stagnan di level 0,07% YoY.

Kontribusi investasi terhadap PDB pada 2025 yang sebesar 28,77% juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Situasi ini diperparah dengan sanksi dari MSCI di awal 2026 terkait tata kelola pasar modal Indonesia.

“Kehadiran Danantara bisa jadi dilihat oleh investor bukan sebagai peluang perbaikan, melainkan risiko bagi bisnis swasta ke depan. Ada potensi terciptanya inefisiensi baru dengan pembentukan entitas-entitas baru yang tumpang tindih fungsinya dengan BUMN yang sudah ada,” ucap Herry.

Dia pun menyarankan agar Danantara segera menunjukkan langkah konkret yang mengarah pada efisiensi internal untuk mengangkat profitabilitas. Jika beban baru terus dipaksakan tanpa nilai ekonomi yang jelas, kepercayaan investor asing untuk bekerja sama dengan BUMN dikhawatirkan tergerus.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan fokus melakukan pemeriksaan kinerja untuk mendorong kinerja sekaligus peningkatan tata kelola (governance) di Badan Usaha Milik Negara alias BUMN.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Lembaga auditor negara itu menekankan bahwa mereka perlu meningkatkan intensitas pemeriksaan kinerja supaya berbagai persoalan BUMN bisa terungkap secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

Meski demikian, BPK juga menyoroti pentingnya keselarasan key performance indicator (KPI) BUMN dengan Asta Cita serta arah pembangunan strategis pemerintah, sebagai landasan dalam mendorong peningkatan kinerja BUMN yang berkelanjutan.

Keselarasan KPI tersebut, lanjut BPK, dinilai krusial agar seluruh program dan kegiatan BUMN tidak hanya berorientasi pada capaian finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

"BPK berupaya mengnyinergikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan Danantara Indonesia dengan fungsi dan kewenangan BPK, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara optimal," ujar Slamet dilansir dari keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (14/2/2026).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan metode pengumpulan data dan informasi, analisis data yang bersumber dari entitas yang diperiksa, data publik, konfirmasi silang antar unit kerja di BPK yang diolah melalui sistem Artificial Intelligence for Data Analytics (AIDA), serta pengelolaan berita media terkait BUMN yang disajikan secara harian untuk mengidentifikasi isu-isu strategis.

Adapun BPK terus berkomitmen mewujudkan BPK yang bermartabat dan bermanfaat melalui pemeriksaan yang berkualitas, independen, dan memberikan nilai tambah bagi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

"BPK telah menyelaraskan kebijakan dan rencana kerja pemeriksaan dengan program prioritas nasional melalui penerapan integrated risk-based audit framework yang mencakup fungsi oversight, insight, dan foresight. Pendekatan ini diperkuat dengan penguatan perencanaan pemeriksaan berbasis risiko melalui pengumpulan dan analisis data yang komprehensif."

Kewenangan Audit BUMN

Adapun pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-undang No.16/2025 tentang BUMN. UU itu mengembalikan status organ, pegawai, dewan direksi dan komisaris BUMN ke dalam rumpun penyelenggara negara.
Selain itu, UU hasil amandemen terbaru juga memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap BUMN.

"BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepada BUMN sesuai peraturan yang berlaku," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di DPR, Jumat (26/9/2025).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah menyepakati amandemen keempat Undang-undang BUMN. Pembahasan ini super kilat karena baru diusulkan pada tanggal 23 September 2025 dan telah diambil keputusan tingkat pertama pada hari ini, 26 September 2025.

Ada sejumlah poin yang akan dibahas di dalam perubahan UU yang hanya bertahan kurang dari setahun dalam proses revisi sebelumnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku wakil pemerintah menyampaikan bahwa salah satu poin dalam RUU tersebut adalah penegasan mengenai status organ dan pegawai, direksi, dewan komisaris BUMN, sebagai penyelenggara negara.

"Organ, pegawai, dewan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN adalah penyelenggara negara," ujar Supratman di DPR.

Sebelumnya dalam amandemen ketiga UU BUMN, keuangan BUMN bukanlah keuangan negara yang itu artinya kalau terjadi kerugian atau keuntungan bukanlah kerugian maupun kerugian negara.

Tidak hanya itu, dalam rapat-rapat kemarin, ada juga poin yang mempertegas mengenai perubahan nama kementerian BUMN dengan adanya pembahasan bahwa mengenai substansi 'urusan pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian.'

Ihwal tentang rencana pengembalian pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara sejatinya pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pada awal pekan ini, politikus Gerindra tersebut menyampaikan sejumlah substansi penting dalam pembahasan UU.

"Banyak polemik mengenai pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, nah itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujar Dasco.

Dasco juga menegaskan alasan perubahan nama BUMN menjadi badan penyelenggara. Menurutnya hal itu dilakukan karena sebagian perannya sudah digantikan oleh Danantara.

"Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan."

Presiden Prabowo Subianto mengklaim kinerja laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami peningkatan signifikan dalam satu tahun pemerintahannya.

Ia menyebut laba BUMN naik hingga empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya Rp89 triliun pada 2024. Berdasarkan catatan BPI Danantara, laba perusahaan pelat merah tahun lalu mencapai Rp332 triliun.

"BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, dalam satu tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik empat kali lipat. Dari Rp89 triliun tahun 2024, naik empat kali. Dan ini akan naik terus," kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres, Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Prabowo menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian nasional. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja dan membuktikan hasil kebijakan kepada masyarakat di tengah berbagai kritik terhadap kinerja ekonomi.

"Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit," ujarnya.

Selain menyoroti kinerja BUMN, Prabowo juga menyinggung sejumlah indikator ekonomi lain yang disebut menunjukkan tren positif, seperti konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak. Namun, ia menilai capaian tersebut kerap mendapat respons negatif dari sebagian pihak.

"Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi, enggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini konon kabarnya naik, tertinggi selama berapa tahun," kata dia.

Prabowo menilai peningkatan kinerja BUMN dapat dicapai melalui pengelolaan dan kepemimpinan yang baik serta komitmen menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia juga mengingatkan seluruh lembaga negara, terutama yang mengelola keuangan publik, untuk menjaga kepentingan rakyat dan menghindari praktik yang merugikan negara.

"Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa banyak direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak bekerja dengan baik, tapi malah meminta tantiem atau bonus tahunan.

Pernyataan itu disampaikannya saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (12/1/2026).

Ia menuturkan, telah meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk melakukan perbaikan pada perusahaan-perusahaan pelat merah. Sebab, banyak BUMN tidak berkinerja baik.

"Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik," ujar Prabowo.

Dia pun mengaku heran karena para direksi dari perusahaan-perusahaan yang mencatatkan kinerja rugi, justru tetap meminta diberikan tantiem. "BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Dablek menurut saya," ucapnya.

Prabowo pun menegaskan, jika direksi BUMN tidak bersedia atau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang telah ditetapkan, maka sebaiknya mengundurkan diri.

Menurutnya ada banyak pihak yang siap mengisi posisi tersebut.

"Kalau enggak mau, kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, Saudara-saudara. Saya percaya, banyak yang siap gantikan," tegas dia.

Persoalan tantiem petinggi BUMN memang sudah menjadi sorotan Prabowo sejak tahun lalu.

Tantiem biasanya diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN jika perusahaan mencatatkan laba, atau jika kinerjanya meningkat meski masih merugi.

Ketentuan tantiem itu sempat tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2009.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, kebijakan tantiem itu seringkali membuat banyak perusahaan pelat merah memoles laporan keuangan (lapkeu) agar terlihat berkinerja baik.

Tindakan tersebut bahkan seringkali melibatkan komisaris BUMN, yang seharusnya mereka menjalankan fungsi pengawasan.

"Yang kami lihat dulu-dulu komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi, tapi dengan cara istilahnya itu mempercatik buku. Laporan keuangannya dibedakin supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud, pelaporan yang tidak benar," ungkap Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Upaya mempercantik laporan keuangan juga seringkali dilakukan dengan berhutang agar BUMN tersebut bisa menyetorkan dividen.

Maka dari itu perbaikan tata kelola BUMN sedang diperbaiki Danantara.

Rosan menegaskan, di bawah Danantara, perusahaan pelat merah tidak bisa lagi mempercantik laporan keuangan.

Bahkan, sejumlah BUMN besar akan diperiksa kembali laporan keuangannya oleh Danantara karena terindikasi memberikan laporan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

"Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar. Itu kita ingin lakukan, karena saya bilang di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercatik buku," ucap Rosan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang