Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rugi dan menjadi beban negara. Prabowo pun jengkel, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo menjelaskan bahwa sejak pertama dilantik menjadi Presiden RI, dirinya kaget dengan banyaknya jumlah BUMN di Indonesia.

"Jumlahnya luar biasa waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih," kata Prabowo.

Di samping itu, menurutnya banyak BUMN yang membukukan kerugian sehingga menjadi beban negara.

Prabowo pun menyinggung mengenai beban gaji bagi para jajaran direksi serta komisaris di BUMN-BUMN yang merugi. Bahkan, tak hanya membebani negara, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi," tuturnya.

Oleh karena itu, Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlah BUMN. Terdapat 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan targetnya menutup sekitar 800 BUMN. Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

JAKARTA - Susunan dewan komisaris dan direksi Telkomsel dirombak. Ini karena dinamika industri makin keras. Perusahaan harus tetap untung. Pertumbuhan harus dijaga dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi. Perusahaan harus lari kencang. Konektivitas inti (core connectivity) wajib diperkuat. Jaringan 5G mendapat porsi investasi besar. Harus berkelanjutan.

Jualan pulsa atau kuota saja tidak lagi cukup. Telkomsel harus masuk lebih dalam ke layanan konvergensi. Harus melampaui konektivitas dasar (beyond connectivity). Segmen yang disasar ganda: ritel (consumer) dan korporasi (enterprise).

Untuk mengeksekusi misi berat itu, kursi pengawas diisi nama-nama besar. Diaz F.M. Hendropriyono dipercaya duduk sebagai Komisaris Utama.

Anggota komisaris lainnya lengkap. Ada Muhammad Yusuf Ateh, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, Chandra Arie Setiawan, dan Rico Rustombi. Pihak Singtel menempatkan Yuen Kuan Moon dan Yip Anna.

Di jajaran eksekutif, Nugroho memegang kemudi. Ia tetap menjadi Direktur Utama.

Urusan duit dan risiko dipegang Daru Mulyawan sebagai Direktur Finance & Risk Management. Ujung tombak penjualan jadi tanggung jawab Direktur Sales, Stanislaus Susatyo. Infrastruktur jaringan ditangani Direktur Network, Indra Mardiatna.

Perencanaan bisnis masa depan diserahkan pada Direktur Planning & Transformation, Wong Soon Nam. Lalu, teknologi informasi dijaga Direktur Information Technology, Joyce Shia.

Urusan pemasaran dipimpin Direktur Marketing, Lionel Chng. Terakhir, mesin penggerak utama yakni sumber daya manusia dikawal penuh oleh Direktur Human Capital Management, Indrawan Ditapradana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan direksi BUMN dituntut tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kemampuan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan global yang semakin kompleks. Dia mengatakan kemampuan leadership, strategic thinking, project management, hingga memastikan implementasi strategi berjalan efektif menjadi syarat penting bagi para pemimpin perusahaan negara.

"Selain kompetensi bisnis dan manajerial, direksi BUMN juga dituntut memiliki integritas, akuntabilitas, ketahanan mental, serta kemampuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/5/2026) lalu.

Dony memaparkan syarat ideal menjadi direksi BUMN tersebut dalam kegiatan Director Onboarding Program. Dony mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sekaligus penyelarasan arah kepemimpinan BUMN ke depan.

“Direksi BUMN harus memiliki kepemimpinan yang kuat, integritas, dan kemampuan mengeksekusi strategi secara disiplin," lanjut Dony.

Dalam kegiatan tersebut, Dony menekankan menjadi seorang direktur bukan sekadar jabatan, melainkan standar kepemimpinan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia mendorong para direksi mampu mengambil keputusan strategis secara etis di bawah tekanan, memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan, serta memastikan transformasi berjalan terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Director Onboarding Program juga menjadi ruang penguatan perspektif kepemimpinan agar para direksi memiliki visi yang selaras dalam mendorong daya saing BUMN," lanjut Dony.

Dony mengatakan penguatan tata kelola, disiplin eksekusi, dan orientasi terhadap keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga kinerja perusahaan negara di tengah perubahan ekonomi global. Melalui program tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin BUMN yang profesional, adaptif, dan visioner agar mampu membawa perusahaan negara menjadi lebih kompetitif serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan akademisi dan praktisi kebijakan menyoroti risiko krisis kepemimpinan di sektor publik dan badan usaha milik negara (BUMN) akibat maraknya kriminalisasi keputusan bisnis.

Akar persoalan dinilai berasal dari penerapan dua pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dianggap multitafsir dan kerap digunakan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Editor buku Kriminalisasi Kebijakan, Lestantya R. Baskoro, menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai “pasal keranjang sampah” karena dapat menjerat hampir semua kebijakan yang berujung pada kerugian negara.

“Penegak hukum lebih mengutamakan unsur kerugian negara, sehingga mudah sekali terjadi kriminalisasi,” ujar Lestantya dalam peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip keterangan resminya.

Buku tersebut mengulas sedikitnya 12 kasus kriminalisasi kebijakan yang menimpa pejabat publik dan pimpinan BUMN.

Sejumlah nama yang pernah terseret kasus antara lain eks Direktur PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, eks Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Menurut Baskoro, perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan menunjukkan belum adanya kesamaan pemahaman hakim terhadap konsep business judgement rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa prinsip BJR sebenarnya telah diadopsi dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5).

Dalam aturan tersebut, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian perusahaan sepanjang memenuhi sejumlah syarat, termasuk bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan telah melakukan upaya pencegahan kerugian.

Namun, dalam praktiknya, keputusan bisnis yang telah melalui pertimbangan matang tetap berisiko dikriminalisasi ketika berujung pada kerugian.

“Direksi sudah bekerja hati-hati, tidak ada niat jahat, tetapi ketika hasilnya merugikan, tetap bisa dipidana,” ujar Yetty.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011 Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa dua pasal tersebut memiliki latar belakang historis sebagai instrumen untuk menghadapi dinamika politik pascakemerdekaan, khususnya terkait nasionalisasi perusahaan asing. Namun, pasal tersebut terus digunakan hingga kini tanpa penyesuaian konteks.

“Pasal ini digunakan untuk berbagai tujuan tanpa memahami konteks sejarahnya, sehingga menimbulkan korban,” katanya.

Ia menambahkan, uji materi terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi belum memberikan solusi konkret karena dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk direvisi.

Chandra mengingatkan bahwa ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum tidak cukup menjamin kepastian hukum.

“Pasal dengan tafsir luas harus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” tegasnya.

Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta Arta Sari, menilai persoalan semakin kompleks setelah substansi pasal tersebut diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurutnya, ketentuan tersebut belum memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta, serta tidak secara tegas mengatur unsur niat jahat (mens rea).

“Penelusuran kasus dimulai dari kerugian negara, bukan dari niat jahat. Ini membuat pejabat publik dan BUMN semakin takut mengambil keputusan,” ujarnya.

Senada, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007 Amien Sunaryadi menegaskan bahwa unsur niat jahat seharusnya menjadi fondasi dalam pemidanaan kasus korupsi. Ia menilai pembuktian mens rea tetap dapat dilakukan melalui bukti komunikasi dan pendekatan forensik digital.

“Tanpa itu, pemidanaan akan menghambat pengambilan keputusan dan berdampak pada ekonomi,” katanya.

Amien mencontohkan sektor hulu minyak dan gas bumi yang sangat bergantung pada keputusan berisiko tinggi. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, belum separuhnya digarap karena kekhawatiran akan potensi kriminalisasi ketika eksplorasi tidak menghasilkan temuan.

“Eksplorasi itu berisiko. Kalau gagal dianggap merugikan negara, tidak ada yang berani mengambil keputusan,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil menilai kondisi ini berpotensi memicu krisis kepemimpinan karena pejabat cenderung menghindari pengambilan keputusan strategis.

“Bisnis itu penuh risiko. Pemerintah juga harus kreatif untuk menciptakan nilai tambah. Tanpa keberanian mengambil keputusan, kemajuan akan terhambat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan implementasi Business Judgment Rule (BJR) untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong keberanian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, sebenarnya dasar hukum terkait BJR sudah tersedia dalam Undang-Undang BUMN. Namun, implementasinya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengambil keputusan.

“Jadi jangan sampai BUMN lumpuh, tidak berani ambil keputusan karena takut. Selama ini kriteria untung atau rugi, tapi masalahnya setiap pengusaha gak ada yang selalu untung,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Kamis (22/4/2026).

Menurutnya, penguatan BJR bertujuan untuk menegaskan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan pelanggaran hukum. Hal ini penting agar keputusan bisnis tidak selalu dipersepsikan sebagai potensi pidana.

“Jangan sampai risiko bisnis yang wajar dan inheren dalam setiap keputusan pimpinan dianggap pelanggaran hukum. Sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara aman dan terukur,” jelasnya.

Qodari mengungkapkan, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga dalam menilai keputusan bisnis BUMN, khususnya dalam membedakan risiko usaha dengan kerugian negara. Kondisi ini membuat sebagian direksi memilih untuk tidak mengambil keputusan sebagai langkah paling aman.

Situasi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya ketidakpastian hukum dan persepsi risiko investasi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dia mencontohkan pengalamannya saat menjadi komisaris di salah satu BUMN sektor energi, di mana perusahaan tidak melakukan pembelian aset baru meski tersedia kebutuhan dan anggaran, karena kekhawatiran terhadap risiko hukum.

“Perlu ada jalan keluar, dan itu kriterianya BJR, supaya selama sesuai dengan prinsip tersebut tidak dianggap pidana,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden telah menginisiasi koordinasi lintas lembaga untuk menyusun pedoman operasional BJR yang lebih jelas. Dalam proses tersebut ditemukan bahwa pemahaman antara aparat penegak hukum, auditor, BP BUMN, hingga Danantara masih belum selaras.

Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penyusunan panduan yang mencakup parameter itikad baik, standar kehati-hatian, serta batas risiko bisnis yang dapat ditoleransi.

Selain itu, muncul pula usulan pembentukan mekanisme atau komite khusus untuk menilai apakah suatu keputusan korporasi telah sesuai dengan prinsip BJR, serta perlunya koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum dan auditor.

Qodari menegaskan, seluruh usulan tersebut masih akan didalami untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.

“KSP akan terus memfasilitasi penyelarasan lintas lembaga guna menghasilkan solusi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, tetap menjunjung akuntabilitas, serta meningkatkan investasi,” pungkasnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39 persen pada Kuartal IV-2025, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara anggota G20 setelah India yang mencatatkan pertumbuhan 7,40 persen.

“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat kerja pemerintah, Rabu (8/4/2026).

Airlangga juga menyoroti perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah, yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menjelaskan adanya potensi jeda dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat, sehingga harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

“Harga crude oil (WTI) turun menjadi 96,7 dolar AS per barel dan Brent crude berada di level 95,23 dolar AS per barel,” katanya.

Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Sementara itu, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Maret 2026 tercatat di level 50,1.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal, terutama dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan bahwa rasio utang tetap dijaga di level 40 persen, jauh di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

“Demikian pula budget deficit dijaga di level 3 persen dan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.

Pada Kuartal I-2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level optimistis sebesar 125,2, sementara cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar atau setara dengan pembiayaan enam bulan impor.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tetap baik, bahkan berpotensi mencapai atau lebih dari 5,5 persen,” kata Airlangga.

Di sektor keuangan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward. Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate saat ini berada di level 4,75 persen.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan kerja sama bilateral currency swap dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Dalam sektor energi dan transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur melalui pemberlakuan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini membuat kenaikan harga tiket pesawat domestik dapat ditekan di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada biaya perjalanan haji tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menyerap dampak kenaikan harga avtur sehingga tidak membebani para jemaah.

“Seperti kita ketahui, ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta. Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Ini berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah haji dengan anggaran sekitar Rp1,77 triliun dari APBN,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA-Jelang RUSPT, wacana pergantian direksi bank BUMN atau Himbara kembali mencuat setelah muncul komentar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Namun, Danantara mengaku belum ada diskusi perihal pergatian direksi bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak segan untuk mengganti jajaran direksi Bank Himbara atau Bank BUMN yang dianggap merugikan negara.

Menurut Sjafrie, pemecatan itu harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026) dilansir dari Antara.

Sjafrie menilai sejauh ini banyak bank negara maupun perusahaan pelat merah lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menhan memastikan pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," tegas dia.

Setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan niat pemerintah mencari generasi baru direksi BUMN saat ditanya awak media dalam jumpa pers. Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci skema seleksi tersebut.

"Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," jelas dia.

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, Danantara sejauh ini belum melakukan diskusi mengenai pergantian direksi maupun komisaris.

"Tetapi sejauh ini tidak ada perbincaran mengenai hal itu," kata Rosan ketika ditemui di Kantor Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, apabila ke depan memang diperlukan perbaikan atau penyesuaian, Danantara akan menempuhnya melalui mekanisme konsultasi dan tata kelola yang berlaku.

“Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan," tuturnya.

Adapun, bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersiap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Agenda RUPST yang digelar setiap tahun umumnya mencakup penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen, hingga potensi perubahan jajaran pengurus.

--------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak segan untuk mengganti jajaran direksi Bank Himbara atau Bank BUMN yang dianggap merugikan negara.

Menurut Sjafrie, pemecatan itu harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026) dilansir dari Antara.

Sjafrie menilai sejauh ini banyak bank negara maupun perusahaan pelat merah lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menhan memastikan pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," tegas dia.

Setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan niat pemerintah mencari generasi baru direksi BUMN saat ditanya awak media dalam jumpa pers. Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci skema seleksi tersebut.

"Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak segan untuk mengganti jajaran direksi Bank Himbara atau Bank BUMN yang dianggap merugikan negara.

Menurut Sjafrie, pemecatan itu harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026) dilansir dari Antara.

Sjafrie menilai sejauh ini banyak bank negara maupun perusahaan pelat merah lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menhan memastikan pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," tegas dia.

Setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan niat pemerintah mencari generasi baru direksi BUMN saat ditanya awak media dalam jumpa pers. Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci skema seleksi tersebut.

"Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," jelas dia.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang merugikan negara. Hal ini diungkapkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie mengungkapkan bahwa ada praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” katanya.

Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan bahwa sebagai bagian dari pembersihan dan penyegaran di tubuh BUMN, pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama menjabat. Fokus utama adalah mencari sosok yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.

“Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” tegasnya.

Presiden Prabowo, lanjut Sjafrie, sedang mencari talenta dari generasi muda yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk mengawal arah ekonomi Indonesia.

“Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” paparnya.

BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa geramnya terhadap Direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, banyak yang mengembang jabatan itu justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Terlalu banyak pengalaman kita, Direksi-direksi BUMN saya katakan saja tidak baik," ungkap Prabowo dalam sambutannya di acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Prabowo menyebut selama ini banyak direksi perusahaan milik negara itu yang meminta bonus padahal perusahaannya tengah merugi. Ia bahkan menyebut direksi-direksi itu tak tahu malu.

"Saya beri tugas kepada kepala Danantara dan kepada Menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi. Gak tahu malu, ndablek menurut saya," ucap Prabowo.

Presiden kemudian meminta agar direksi yang tak sanggup bekerja untuk berhenti dari jabatannya. Sebab menurutnya, masih banyak anak bangsa lain yang mampu untuk mengelola BUMN dengan baik.

"Kalau gak mau, kalau gak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia berhenti saja, segera minta berhenti, banyak yang siap gantikan, saya percaya banyak yang siap gantikan," tandas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyindir direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang suka meminta tantiem. Padahal, perusahaan yang dipimpinnya masih merugi.

Ia menyebutkan hal ini berbeda jauh dengan direksi PT Pertamina (Persero), meskipun terus untung dan memiliki aset berlimpah tidak pernah ngoyo.

"Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi," ujar Prabowo dalam Peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Oleh sebab itu, Prabowo langsung memerintahkan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani untuk segera membenahi BUMN-BUMN merugi tersebut, termasuk direksinya yang tidak bisa menjalankan tugas tapi ingin terus meminta gaji besar.

"Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN," katanya.

Kepada para direksi yang suka meminta tantiem, ia menekankan jangan pernah berharap lebih. Bila tidak senang, maka Prabowo mempersilahkan mereka untuk hengkang saja dari jabatannya.

"Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti," jelasnya.

Prabowo yakin masih banyak anak bangsa yang hebat dan pintar yang mau mengabdi kepada negara. Karenanya, tidak akan sulit mencari pengganti para direksi yang hanya peduli dengan keuntungan diri sendiri.

"Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu," ujarnya.

Ini bukan kali pertama Prabowo menyinggung soal pemberian tantiem jumbo kepada petinggi BUMN.

Pada Agustus lalu, Prabowo pernah mengungkap ada komisaris BUMN yang meraup tantiem hingga Rp40 miliar setahun. Padahal, komisaris terkait hanya menghadiri rapat sebulan sekali.

"Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun," ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).