Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai kapal yang melintasi Selat Malaka dikenakan biaya seperti yang berlaku di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengatakan Indonesia bukan negara pinggiran karena berada di lintasan strategis pelayaran global, yaitu Selat Malaka.

"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya menyebut saat ini kapal yang melintasi Selat Malaka tidak dikenakan pungutan biaya. Ia kemudian menyinggung kebijakan Iran yang mengenakan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz.

Setelah menutup Selat Hormuz selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran kini menerapkan "tarif tol" bagi kapal tanker yang melintas. Mereka menggunakan mata uang Yuan.

"Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge. Sekarang Iran menge-charge (memungut biaya ke) kapal lewat Selat Hormuz," ujar Purbaya.

Ia lalu berandai-andai jika Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersama-sama memungut biaya kapal yang melintas. Menurut dia, pendapatan tersebut bisa dibagi tiga.

Purbaya bahkan memperkirakan pembagian bisa lebih besar untuk Indonesia dan Malaysia, sedangkan Singapura lebih kecil karena negaranya lebih kecil. Namun, ia menegaskan hal tersebut hanya sebatas ilustrasi.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, dan Singapura lumayan kan. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucap Purbaya.

Prabowo menyinggung soal Selat Malaka saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prabowo kala itu menyoroti pentingnya posisi geografis Indonesia dalam rantai pasok energi global saat menyinggung peran Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada distribusi energi dan perdagangan internasional.

Prabowo menjelaskan satu jalur sempit seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi banyak negara karena menjadi penentu distribusi energi dunia.

"Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Selat Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak," ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa strategisnya jalur laut dalam menentukan stabilitas energi global. Selat Hormuz yang lebarnya sekitar 33 mil atau 60 kilometer disebutnya menjadi titik krusial yang saat ini berada dalam kendali satu negara.

Namun, Sang Kepala Negara mengingatkan Indonesia juga memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam jalur perdagangan dan energi dunia, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur.

"Sadarkah kita bahwa 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan lewat laut Indonesia? Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar itu laut Indonesia," kata Prabowo

Menurut Prabowo, sebagian besar pasokan energi untuk negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China melewati perairan Indonesia. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dan terus menjadi perhatian dunia internasional.

"Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

 

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disarankan membuat Kabinet Perang. Hal itu sebagai bentuk respons atas meningkatkan eskalasi geopolitik dunia belakangan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Analis Militer dan Pertahanan dari Universitas Nasional (Unas) Slamat Ginting di Podcas SindoNews To The Po!n Aja.

“Sekarang geopolitik sudah berubah setelah Amerika dan Israel menyerang Iran maka betul-betul sekarang multipolar. Artinya, Amerika dan Israel di satu sisi kemudian Rusia, China, dan Iran di sisi yang lain. Ada juga Eropa,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Menyikapi konteks geopolitik global ini, kata Slamat, perlu dicermati di mana posisi Indonesia berada. Situasi sekarang ini hampir sama ketika Indonesia akan merebut Irian Barat yang kini bernama Papua pada 1961-1963. Saat itu, perang dingin antara blok liberalis barat dan blok komunis timur.

“Saat ini sudah berhadap-hadapan antara Amerika dan China di Indo Pasifik, Laut China Selatan (LCS). Ingat sembilan garis putus putus itu, China mengklaim itu wilayahnya. Untuk menghadapi China apakah militer Indonesia sanggup? Enggak akan sanggup,” ucapnya.

“Di sisi lain pasukan Amerika sudah di Darwin dan perbatasan Papua Nugini. Apakah kita sanggup menghadapi Amerika? Nonsense dari sisi persenjataan. Karena itu, keuntungan politik bebas aktif Indonesia dan juga negara Non Blok, kita bisa kerja sama dengan semuanya tapi bukan dalam aliansi pakta militer,” tegasnya.

Lihat video: RI SIAGA PERANG! AS Akan Gempur Kapal Iran di Selat Malaka, Ancam Wilayah RI?



Indonesia merupakan negara kunci yang tidak berpihak secara formal dengan negara-negara tersebut. Keseimbangan kawasan harus dijaga. Indonesia harus memainkan peran seolah-olah dekat dengan Amerika, China, dan Rusia.

“Kita masuk BRICS di situ ada China, Rusia, India, termasuk Iran yang merupakan negara-negara dengan kekuatan militer besar. Jangan hanya di lihat kekuatan ekonomi dan kita juga masuk BOP,” paparnya.

Slamat menambahkan, Indonesia jangan sampai salah dalam menyikapi situasi geopolitik global. saat ini Indonesia dalam kondisi perang karena itu Presiden perlu membuat kabinet seperti era Presiden Soekarno yakni Kabinet Dwikora.

”Kan perang itu. Karena ada tujuan ganyang Malaysia. Nah ini juga begitu menurut saya reshuffle kabinet, bikin kabinet itu seperti kabinet perang. Lho sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk menangani pangan, bencana dan sebagainya.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menyarankan Presiden Prabowo Subianto membentuk 'kabinet perang'. Kondisi perang di Timur Tengah yang berdampak ke seluruh dunia menuntut dibentuknya kabinet perang tersebut.

Isu reshuffle kabinet timbul tenggelam belakangan ini. Pada 7 April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. "(Soal reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujarnya.

Namun, dua pekan berlalu, isu reshuffle kabinet belum juga terjadi. Di tengah isu reshuffle tersebut dan kondisi perang Timur Tengah, Selamat Ginting memberikan saran kepada Prabowo untuk membentuk kabinet perang.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang tidak kondisi perang. Karena itu, Presiden menurut saya kalau perlu membuat semacam kabinet (seperti) dulu era Soekarno, Kabinet Dwikora, kan perang itu, karena ada tujuan, 'Ganyang Malaysia'," ujar Selamat Ginting saat syuting podcast atau siniar To The Point Aja, dikutip Senin (20/4/2026).

Ginting menambahkan, "Reshuffle kabinet, bikin kabinetnya seperti kabinet perang. Sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk nangani pangan, nangani bencana segala macam. Sekarang kita harus berpikir, jangan membuat dikotomi lagi."

Seperti apa kabinet perang yang dimaksud Selamat Ginting? Siapa saja menteri yang seharusnya kena reshuffle? Saksikan To The Point Aja di YouTube SindoNews, Senin (20/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku belum mengetahui secara pasti topik yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Meski begitu, dia memperkirakan pembahasan dapat berkaitan dengan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

“Enggak tahu ya, saya belum tahu [tema rapatnya] cuma mungkin tentang Giant Sea Wall ya, tapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral (BIM) juga menyinggung kemungkinan keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program strategis nasional yang tengah digodok pemerintah.

“Sepertinya peran perguruan tinggi untuk membantu program-program strategis nasional. Nanti saya kabarin lagi ya,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan mengenakan kemeja putih atau pakaian yang sama dengan Brian pun tidak menjawab secara detail agenda hari ini.

"[Bahas kampung nelayan] Mungkin," tandas Trenggono singkat.

Sekadar informasi, sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit Puji Santosa dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall kerap dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim.

Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa adalah mega proyek strategis nasional sepanjang 500-700 km yang membentang dari Banten hingga Gresik (Jawa Timur). Proyek ini bertujuan melindungi 50 juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim, dengan target groundbreaking sekitar September 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih setibanya di Tanah Air usai lawatan ke Rusia dan Prancis, pada Kamis (16/4/2026). Rapat tersebut menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan kesinambungan agenda strategis nasional sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama internasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Kabinet, serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara.

“Sepulang dari lawatan kenegaraan ke Rusia dan Prancis, Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas yang dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis yang diunggah pada Jumat (16/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan implementasi program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Fokus pembahasan mencakup sektor pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berkelanjutan.

“Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi,” ungkap Seskab Teddy.

Lihat video: Prabowo Konsultasi Geopolitik ke Putin, Rusia Puji Indonesia Masuk BRICS!



Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa rapat ini juga menjadi forum strategis untuk mengintegrasikan hasil diplomasi Presiden Prabowo selama kunjungan luar negeri ke dalam kebijakan domestik yang konkret dan terukur.

“Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depan,” tegasnya.

Rapat terbatas ini sekaligus menunjukkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang responsif, terukur, dan berorientasi pada hasil serta memastikan bahwa setiap peluang dari global benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang dia sebut sebagai inflasi pengamat alias meningkatnya jumlah pengamat di berbagai bidang yang dinilai tidak selalu memiliki latar belakang atau data yang relevan. Menurut Seskab Teddy, saat ini banyak pihak yang tampil sebagai pengamat, mulai dari bidang pangan hingga militer dan hubungan internasional.

Namun, ia menilai sebagian dari mereka menyampaikan data yang tidak sesuai dengan fakta. “Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Oke, dan teman-teman … coba Anda perhatikan,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Seskab Teddy menilai, sebagian pengamat tersebut bahkan telah lama berupaya mempengaruhi opini publik, termasuk sejak sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat. “Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga,” lanjutnya.

Meski demikian, Seskab Teddy mengklaim tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tetap tinggi. “Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” katanya.

Seskab Teddy menegaskan bahwa perbedaan pendapat tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Jadi, saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik. Tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan. Membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali. Dan mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan,” tandasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap permintaan Presiden Prabowo Subianto agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjajaki kerja sama usaha patungan atau joint venture dengan maskapai Arab Saudi, Saudia Airlines untuk menekan biaya penerbangan haji.

Dudy menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan melalui pemanfaatan pesawat yang selama ini terbang dalam kondisi kosong pada satu rute.

Kondisinya, pesawat Garuda yang mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi kerap kembali ke Indonesia tanpa penumpang.

Hal serupa juga terjadi pada pesawat Saudia Airlines yang terbang ke Indonesia dan kembali ke sana dalam kondisi kosong.

"Jadi ini ada kondisi di mana pesawat yang digunakan keduanya itu kosong pada satu rute," kata Dudy dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Prabowo pun menawarkan agar kursi kosong tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan haji, tetapi juga untuk hal lain.

[Gambas:Youtube]

Pesawat yang kembali ke Indonesia, misalnya, dapat mengangkut wisatawan asal Arab Saudi yang ingin berkunjung ke Tanah Air.

Pesawat juga bisa mengangkut pekerja Indonesia di Arab Saudi yang hendak pulang ke Tanah Air.

Sebaliknya, penerbangan menuju Arab Saudi bisa diisi wisatawan Indonesia.

"Sekarang ini Saudi kan sudah membuka ya mungkin orang bisa wisata juga ke Saudi tanpa harus misalnya melakukan haji misalnya," ujar Dudy.

Menurut dia, pemanfaatan kapasitas kosong ini diharapkan bisa membantu kedua maskapai menjadi lebih baik. Dengan begitu, biaya penerbangan haji juga berpotensi ditekan.

"Nah itu yang didorong kemarin oleh Pak Presiden supaya harus memanfaatkan kondisi yang ada supaya bisa membantu kedua penerbangan ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan harga yang lebih murah kepada para jemaah haji," jelasnya.

Rencana pembentukan joint venture ini dilayangkan Prabowo ketika Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prabowo mengungkapkan rencana tersebut sudah mulai dibahas dengan pihak Arab Saudi.

"Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture. Jadi selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan kondisi serupa juga terjadi pada maskapai Arab Saudi yang mengangkut jemaah kembali ke Indonesia tanpa penumpang saat kembali. Menurutnya, kerja sama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional

"Saya mengatakan kenapa enggak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia. Kita pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh, harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi," ujar Prabowo.

Selain itu, Sang Kepala Negara juga menyebut pemerintah telah mengajukan permintaan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk pembangunan terminal khusus haji bagi Indonesia guna mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jemaah.

"Di prinsip sudah disetujui, kami minta izin supaya Indonesia bisa punya terminal khusus haji, jadi nanti bisa lebih cepat masuk dan keluar," ujarnya.

Prabowo menambahkan instruksi pembentukan kerja sama tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait sejak sekitar dua bulan lalu. Ia juga meminta Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan untuk menemuinya guna membahas tindak lanjut rencana tersebut dan memastikan prosesnya berjalan lebih cepat.

"Saya sudah perintahkan kurang lebih dua bulan yang lalu. Ya, ini harus kerja cepat. Pemerintah ini kerja cepat. Nanti Dirut Garuda menghadap saya. Tambah botak dia kepalanya," tegasnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39 persen pada Kuartal IV-2025, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara anggota G20 setelah India yang mencatatkan pertumbuhan 7,40 persen.

“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat kerja pemerintah, Rabu (8/4/2026).

Airlangga juga menyoroti perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah, yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menjelaskan adanya potensi jeda dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat, sehingga harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

“Harga crude oil (WTI) turun menjadi 96,7 dolar AS per barel dan Brent crude berada di level 95,23 dolar AS per barel,” katanya.

Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Sementara itu, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Maret 2026 tercatat di level 50,1.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal, terutama dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan bahwa rasio utang tetap dijaga di level 40 persen, jauh di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

“Demikian pula budget deficit dijaga di level 3 persen dan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.

Pada Kuartal I-2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level optimistis sebesar 125,2, sementara cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar atau setara dengan pembiayaan enam bulan impor.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tetap baik, bahkan berpotensi mencapai atau lebih dari 5,5 persen,” kata Airlangga.

Di sektor keuangan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward. Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate saat ini berada di level 4,75 persen.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan kerja sama bilateral currency swap dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Dalam sektor energi dan transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur melalui pemberlakuan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini membuat kenaikan harga tiket pesawat domestik dapat ditekan di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada biaya perjalanan haji tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menyerap dampak kenaikan harga avtur sehingga tidak membebani para jemaah.

“Seperti kita ketahui, ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta. Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Ini berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah haji dengan anggaran sekitar Rp1,77 triliun dari APBN,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah dalam menghadapi krisis energi global saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Kepala Negara menyampaikan bahwa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional.

“Kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air. Hal tersebut juga telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).



“Di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB,” tutur Presiden.

Terkait kondisi global terkini, Presiden Prabowo menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang relatif aman.

“Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan dalam kesempatan hari ini saya dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya,” tegasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam periode kritis 12 bulan ke depan.

“Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran. “Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, dia harus bayar harga pasar,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Presiden menyebut krisis global menjadi momentum untuk mempercepat reformasi tersebut.

“Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” tegas Presiden.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Banyak hal disampaikan Prabowo, termasuk agar mengurangi kebocoran.

"Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media seusai pertemuan.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.

"Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendorong agar mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan. Apalagi, keberhasilan swasembada dinilai baru signifikan pada komoditas beras, sehingga pemerintah menargetkan perluasan ke komoditas pangan lainnya, termasuk sumber protein.

"Nah, kita ingin mencapai keberhasilan komoditas pangan semua selain beras termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dasar ikan. Maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan pangan," pungkasnya.

JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka belakangan ini. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sampai saat ini belum ada rencana merombak kabinet.

"Belum ada," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, evaluasi kinerja para pembantu presiden dilakukan setiap saat. Namun, evaluasi tersebut tidak serta-merta berujung pada pergantian menteri .

"Ya dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, terhadap kementerian-kementerian, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Teddy mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. "Tunggu aja," ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. "Nanti Bapak Presiden yang ceritakan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kelompok masyarakat mampu pada saatnya akan membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara subsidi BBM akan difokuskan untuk rakyat kecil.

Sang Kepala Negara menegaskan pemerintah menyiapkan langkah untuk mengendalikan konsumsi energi dalam jangka pendek.

"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menyebut kondisi energi nasional masih relatif aman karena Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi tertentu seperti Selat Hormuz serta memiliki alternatif pasokan dan kekuatan domestik.

"Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," ujar Prabowo.

Namun, ia menegaskan kebijakan berbeda akan diterapkan bagi masyarakat mampu dalam penggunaan BBM.

"Pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo sudah kaya, minta subsidi lagi, ya enggak lah," ujarnya.

Di tengah upaya efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain WFH, pemerintah membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Pembatasan juga dilakukan pada perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri, sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah situasi global.

[Gambas:Youtube]