Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai kapal yang melintasi Selat Malaka dikenakan biaya seperti yang berlaku di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengatakan Indonesia bukan negara pinggiran karena berada di lintasan strategis pelayaran global, yaitu Selat Malaka.

"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya menyebut saat ini kapal yang melintasi Selat Malaka tidak dikenakan pungutan biaya. Ia kemudian menyinggung kebijakan Iran yang mengenakan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz.

Setelah menutup Selat Hormuz selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran kini menerapkan "tarif tol" bagi kapal tanker yang melintas. Mereka menggunakan mata uang Yuan.

"Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge. Sekarang Iran menge-charge (memungut biaya ke) kapal lewat Selat Hormuz," ujar Purbaya.

Ia lalu berandai-andai jika Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersama-sama memungut biaya kapal yang melintas. Menurut dia, pendapatan tersebut bisa dibagi tiga.

Purbaya bahkan memperkirakan pembagian bisa lebih besar untuk Indonesia dan Malaysia, sedangkan Singapura lebih kecil karena negaranya lebih kecil. Namun, ia menegaskan hal tersebut hanya sebatas ilustrasi.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, dan Singapura lumayan kan. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucap Purbaya.

Prabowo menyinggung soal Selat Malaka saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prabowo kala itu menyoroti pentingnya posisi geografis Indonesia dalam rantai pasok energi global saat menyinggung peran Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada distribusi energi dan perdagangan internasional.

Prabowo menjelaskan satu jalur sempit seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi banyak negara karena menjadi penentu distribusi energi dunia.

"Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Selat Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak," ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa strategisnya jalur laut dalam menentukan stabilitas energi global. Selat Hormuz yang lebarnya sekitar 33 mil atau 60 kilometer disebutnya menjadi titik krusial yang saat ini berada dalam kendali satu negara.

Namun, Sang Kepala Negara mengingatkan Indonesia juga memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam jalur perdagangan dan energi dunia, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur.

"Sadarkah kita bahwa 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan lewat laut Indonesia? Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar itu laut Indonesia," kata Prabowo

Menurut Prabowo, sebagian besar pasokan energi untuk negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China melewati perairan Indonesia. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dan terus menjadi perhatian dunia internasional.

"Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

 

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet itu membeberkan bahwa dalam pertemuan Prabowo dan Luhut membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tetap terkendali. Termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech) salah satunya dalam rangka penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Diketahui, bahwa digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.



Luhut Lapor Prabowo: Iran Tak Mungkin Tutup Selat Hormuz Seterusnya



“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” tulis keterangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia tidak boleh dilakukan, mengacu hukum internasional.

Hal itu disampaikan oleh Dudung sebelum memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (21/4/2026). Menurut Dudung, sudah menjadi hukum internasional, bahwa pesawat militer asing tidak boleh melintasi wilayah Indonesia.

"Ya itu sudah hukum internasional ya, [pesawat militer dari pihak luar] tidak boleh lah," katanya saat ditanya terkait dengan keabsahan akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia.

Dudung juga menjelaskan alasan kedatangan dirinya ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo telah meminta saran dan masukan terkait dengan pertahanan nasional.

"Saya kan Penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo akan dibahas sejumlah isu, baik yang berkaitan dengan agenda nasional maupun internasional.

Selain itu, pertemuan tersebut juga akan menyinggung kemitraan kerja sama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Itu kan [Major Defense Cooperation Partnership] sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer di ruang udara Indonesia. Namun, permintaaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), menggantikan Anwar Usman yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Liliek menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman sebagai sebuah kebanggaan dan kebahagiaan,” ujarnya di hadapan awak media.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Ketua MA Sunarto yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” katanya.

Liliek menegaskan bahwa jabatan Hakim Konstitusi merupakan amanah besar yang menuntut integritas dan kapasitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Saya mohon doanya tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Dia menekankan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dalam mengawal konstitusi negara. Dia juga meminta doa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik dalam menjaga konstitusi di Republik Indonesia.

Lanjutkan Tongkat Estafet

Liliek menyatakan tidak ada pesan atau tugas khusus yang dititipkan kepadanya secara personal dalam menggantikan Anwar Usman, yang telah mengabdi sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun.

“Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya. Jadi saya hanya dalam posisi menggantikan Pak Anwar Usman,” jelasnya.

Ke depan, dia menegaskan fokus utama sebagai Hakim Konstitusi adalah menjalankan fungsi kenegaraan sesuai amanat konstitusi.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia itu yang pertama dan yang bersifat kenegarawan itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Ia menyampaikan, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Penerimaan pajak juga tumbuh.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi di Triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ucap Airlangga.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan di tengah lonjakan harga minyak yang sempat menembus US$100 per barel imbas perang Iran melawan AS dan Israel.

"BBM yang bersubsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," ujar Prabowo saat menyampaikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/4).

JAKARTA - Sebuah tayangan video yang merangkum perjalanan panjang karier Presiden Prabowo Subianto mewarnai suasana Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Video dokumentasi tersebut diputar sesaat sebelum Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para pimpinan BUMN.

Tayangan tersebut memperlihatkan rekam jejak Prabowo sejak masa tugasnya sebagai prajurit hingga dilantik menjadi Danjen Kopassus. Tak hanya militer, perjalanan politiknya pun dikupas tuntas, mulai dari kontestasi Pilpres 2009 saat berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, Pilpres 2014 bersama Hatta Rajasa, hingga Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno.

Video tersebut juga mengabadikan momen saat ia dipercaya menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, video juga memperlihatkan ketika Prabowo berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi di Pilpres 2019.

Selanjutnya, Presiden Prabowo yang telah terpilih menjadi orang nomor satu itu tampak melihat progres dari program-program prioritas pemerintahannya seperti pelaksanan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga realisasi Sekolah Rakyat.

Sementara pada taklimatnya, Prabowo juga mengungkap perjalanan panjang kiprahnya di dunia politik, militer, hingga ekonomi. Dalam pemaparannya, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya telah lama terlibat dalam berbagai sektor strategis, mulai dari politik hingga militer.

“Bahkan sebelumya, bertahun-tahun saya berkiprah sebagai pemimpin politik dan pemimpin dan pelaku ekonomi bertahun-tahun, Saya telah memimpin partai politik cukup lama dari 2008 sebelumnya pun saya terlibat dalam politik dari sejak 2004 saya juga pelaku ekonomi, sebagai seorang pengusaha, dan saya juga sebagai mantan prajurit, saya juga sebagai mantan Panglima, saya juga sebagai mantan Jenderal Tentara Nasional Indonesia,” ujar Prabowo dalam taklimatnya.

Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tersebut, dirinya terus menyuarakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini penting bagi keselamatan bangsa. “Dalam sekian tahun, saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah dasar keselamatan bangsa,” ujarnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa gagasan yang selama ini diperjuangkannya terkait ketahanan nasional juga sejalan dengan pandangan global, termasuk yang diakui oleh United Nations.

“Dan ini dibenarkan oleh PBB oleh United Nations membenarkan ini dalam SDG yang mereka umumkan sustainable development di mana beberapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan menandai seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food energy and water ini sudah dicanangkan oleh PBB dan ini sudah saya perjuangkan di mana-mana bertahun-tahun, belasan tahun,” paparnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kelompok masyarakat mampu pada saatnya akan membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara subsidi BBM akan difokuskan untuk rakyat kecil.

Sang Kepala Negara menegaskan pemerintah menyiapkan langkah untuk mengendalikan konsumsi energi dalam jangka pendek.

"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menyebut kondisi energi nasional masih relatif aman karena Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi tertentu seperti Selat Hormuz serta memiliki alternatif pasokan dan kekuatan domestik.

"Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," ujar Prabowo.

Namun, ia menegaskan kebijakan berbeda akan diterapkan bagi masyarakat mampu dalam penggunaan BBM.

"Pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo sudah kaya, minta subsidi lagi, ya enggak lah," ujarnya.

Di tengah upaya efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain WFH, pemerintah membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Pembatasan juga dilakukan pada perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri, sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah situasi global.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya posisi geografis Indonesia dalam rantai pasok energi global saat menyinggung peran Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada distribusi energi dan perdagangan internasional.

Prabowo menjelaskan satu jalur sempit seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi banyak negara karena menjadi penentu distribusi energi dunia.

"Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Selat Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Kondisi tersebut menunjukkan betapa strategisnya jalur laut dalam menentukan stabilitas energi global. Selat Hormuz yang lebarnya sekitar 33 mil atau 60 kilometer disebutnya menjadi titik krusial yang saat ini berada dalam kendali satu negara.

Namun, Sang Kepala Negara mengingatkan Indonesia juga memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam jalur perdagangan dan energi dunia, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur.

"Sadarkah kita bahwa 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan lewat laut Indonesia? Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar itu laut Indonesia," kata Prabowo.

Menurutnya, sebagian besar pasokan energi untuk negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China melewati perairan Indonesia. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dan terus menjadi perhatian dunia internasional.

"Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.

Prabowo juga menyebut pemerintah telah melakukan kajian terhadap kondisi global yang penuh ketidakpastian, termasuk dampaknya terhadap pasokan energi.

Ia menyatakan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global. Hal ini diungkapkan saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN.

“Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa sekitar 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan 70 persen perdagangan dunia melewati laut-laut Indonesia?” ujar Prabowo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan bahwa jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Jalur tersebut vital tersebut kerap digunakan oleh Korea, Jepang, hingga China.

“Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar adalah laut Indonesia? Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia. Kita adalah kunci bagi negara-negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok (China), hingga Filipina,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat Indonesia selalu menjadi sorotan global. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah memahami peran besar tersebut dan menjalankan tugas dengan optimal.

“Maksud dan tujuan pengarahan hari ini adalah agar kita menyadari pentingnya peran kita. Kita harus mengendalikan bangsa ini dengan baik, tepat, dan handal,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung kondisi global yang tengah diliputi krisis, terutama terkait pasokan energi. Namun, berdasarkan hasil kajian pemerintah, Indonesia dinilai memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi situasi tersebut.

“Beberapa hari lalu kita menggelar rapat-rapat menghadapi kondisi global yang penuh krisis dan masalah suplai energi. Setelah kita kaji, ternyata kita punya kekuatan ekonomi yang kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri agenda Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui akun Youtube Sekretariat Presiden (Setpres), Prabowo duduk berdampingan dengan Gibran di bagian depan.

Dalam agenda tersebut, hadir sekitar 800 pejabat Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, hingga pejabat eselon di hampir semua kementerian/lembaga.

Terpantau hadir pula Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan sederet menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta menyatukan pandangan seluruh unsur pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

"Tentu dalam rangka untuk kembali Beliau ingin menyatukan visi, menyatukan pandangan, menyatukan energi kita untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Presiden ingin memastikan seluruh program kerja pemerintah dapat dijalankan secara optimal dan cepat oleh birokrasi sebagai pelaksana utama kebijakan negara.

Menurutnya, Presiden mengibaratkan pemerintahan sebagai sebuah tim sepak bola, di mana birokrasi menjadi elemen penting yang menjalankan strategi dan program pembangunan.

"Jadi harapannya siang ini beliau akan memberikan arahan, beliau akan memberikan termasuk menyuntikkan semangat kepada kita semua untuk terus bekerja dengan lebih keras lagi, melaksanakan program, dan terus berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat," katanya.

Selain penguatan internal pemerintah, Presiden juga dijadwalkan menyampaikan pandangan terkait dinamika geopolitik global yang dinilai semakin kompleks dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan negara-negara di dunia.

Prasetyo menilai situasi global yang dinamis harus menjadi dorongan bagi seluruh unsur pemerintah untuk memperkuat perencanaan dan langkah strategis nasional agar Indonesia mampu bertahan dan terus berkembang di tengah ketidakpastian global.

"Kita mesti harus menjadikan itu sebagai sebuah pelecut terutama seluruh unsur pemerintahan untuk menghadapi situasi global yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita sebagai sebuah bangsa dapat terus survive," imbuhnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat," ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.

"Di tahun pertama kita, tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata. Prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini, kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana, yang telah mengakibatkan guncangan-guncangan stabilitas dunia," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah yang dinilainya telah berkontribusi dalam menjaga kinerja pemerintahan tetap solid.

"Alhamdulillah pemerintah kita, di mana Saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin sudah satu setengah tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita," ujarnya.

"Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," paparnya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi Indonesia saat ini masih relatif aman di tengah tekanan global. Hal ini berdasarkan laporan yang diterimanya dari para menteri.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut situasi nasional tetap terkendali meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama saat geopolitik bergejolak.

"Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan setelah mendapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia mengatakan kenaikan harga energi global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Namun, menurutnya, posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.

"Yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga merujuk pada ketentuan dalam konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Dalam UUD 1945 jelas disampaikan bahwa bumi dan air dan semua kekayaan harus dikuasai negara karena begitu menentukan bangsa," ujarnya.

Ia turut menyinggung adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat dalam merespons berbagai kebijakan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika di dalam negeri dan tetap dihormati.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan berupaya menjaga kondisi tetap stabil di tengah berbagai tantangan yang ada.

[Gambas:Youtube]