Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan masih terdapat ketimpangan investasi antara sektor jalan dan perkeretaapian.

Pada 2026, katanya, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan mencapai sekitar Rp46 triliun, sedangkan rel kereta hanya sekitar Rp5 triliun.

“Selama ini terjadi underinvestment di sektor perkeretaapian. Ada gap yang cukup signifikan dibandingkan jalan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer sampai 2045 dengan kebutuhan investasi di kisaran Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menurut AHY, investasi tersebut diperlukan untuk mendukung efisiensi logistik, terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Pasalnya, sekitar 10.000 kilometer rel dari total 12.000 kilometer dibangun di Pulau Jawa. Sementara itu, panjang lintasan yang saat ini beroperasi hanya sekitar 7.000 kilometer.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menilai pemerataan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah luar Jawa sudah mendesak guna mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa.

"Di wilayah-wilayah yang memang potensi utamanya adalah sumber daya alam, komoditas, perlu didukung transportasi logistik. Kereta harus benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan berakhirnya masa jabatan Suhendra Yusuf Ratuprawira selaku direktur pengembangan usaha Perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu (22/4/2026), Perseroan menerima surat pemberitahuan dari Suhendra pada 21 April 2026.

Berakhirnya masa jabatan Suhendra sehubungan dengan pengangkatannya sebagai direksi di BUMN lain. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelindo Jasa Maritim pada 20 April 2026 memutuskan untuk mengangkat Suhendra sebagai direktur di Pelindo Jasa Maritim.

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), anggota direksi Perseroan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN lain.

"...maka terhitung sejak penutupan RUPSLB PT Pelindo Jasa Maritim Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2026, Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawira tidak menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan," tulis manajemen PT Timah.

PT Timah menekankan bahwa pengangkatan Suhendra sebagai direktur di PT Pelindo Jasa Maritim (Persero), tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis Perseroan.

Adapun, sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra pernah mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Dahana pada periode 2021-2024.

Dia juga dikenal sebagai inisiator terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatra saat menjabat sebagai staf khusus menteri PUPR pada 2015-2018.

Saat menjabat staf khusus menteri departemen pekerjaan umum Suhendra juga menjadi akselerator penyelesaian pembangunan Jambatan Suramadu di Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kepelabuhanan, yang dinilai krusial dalam menjaga daya saing ekonomi.

Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan, pelabuhan kini tidak lagi sekadar sektor pendukung, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan perubahan arus perdagangan dunia.

“Dalam kondisi ini, pelabuhan harus menjadi kekuatan utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional,” ujarnya kepada wartawan dalam Seminar Nasional ABUPI, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%–5,6% serta arus peti kemas yang diperkirakan mencapai 13,77 juta TEUs pada tahun ini, peran pelabuhan semakin strategis.

Utamanya untuk mendukung target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam RPJMN 2025–2029.

Sementara terkait rencana Perpres penguatan logistik nasional yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Liana berharap regulasi tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Harapannya pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami siap untuk berinvestasi selama dukungan pemerintah itu ada,” kata Liana.

Dia menilai penguatan sektor pelabuhan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga operasional di lapangan.

Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor penting, mengingat sektor kepelabuhanan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi komponen utama dalam transformasi pelabuhan.

ABUPI juga menekankan pentingnya integrasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Optimalisasi sistem single submission dan standardisasi data antar terminal dinilai dapat menekan dwelling time dan meningkatkan efisiensi.

Namun demikian, dia mengakui masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antar pelaku, kesenjangan kebutuhan, serta kendala operasional yang beragam di tiap wilayah.

Dalam upaya menurunkan biaya logistik, ABUPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelayaran dan logistik.

“Kami tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan pelayaran, forwarder, dan seluruh ekosistem logistik,” katanya.

ABUPI juga mengusulkan agar pemerintah memiliki tim penilai biaya logistik nasional, mengingat selama ini acuan yang digunakan masih berasal dari lembaga internasional seperti World Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penambahan jaringan rel kereta hingga sekitar 14.000 kilometer dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kebutuhan investasi jumbo untuk pembangunan jaringan kereta api nasional sepadan dengan nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa megaproyek ini tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Menurutnya, Pemerintah akan membuka peluang pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga skema pembiayaan kreatif lainnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menekankan integrasi pembangunan perkeretaapian dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga lebih optimal dalam mendukung mobilitas barang dan manusia.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi,” ujarnya.

Bisnis mencatat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengamini rencana reaktivasi masif rel kereta dimulai pada tahun ini. Rencana aktivasi sejatinya telah tercatat dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapiaan Nasional (Ripnas) 2030.

Pemerintah menargetkan adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. Meski demikian, dalam dokumen tersebut target panjang jalur kereta api hanya mencapai 10.524 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai belum mampu menjadi pelabuhan hub global seperti Singapura yang mampu menangani lebih dari 40 juta TEUs per tahun. Pasalnya, di dalam negeri saat ini kapasitasnya masih berada di kisaran 13 juta TEUs.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, posisi Indonesia dalam peta rantai pasok global masih berada di luar jalur utama pelayaran dunia (main shipping route). Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia sulit bersaing sebagai hub logistik internasional.

“Kita itu off sekitar 6 jam sampai 12 jam dari Selat Malaka dan Singapura. Kalau di kawasan jalur panjang ini, kita terlalu off dari main line ya memang sulit untuk jadi part of the global hub,” kata Arif dalam Seminar Nasional AsosiasiBadan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jalur utama perdagangan global saat ini terkonsentrasi di kawasan Asia, termasuk pelabuhan besar di China, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara seperti Singapura dan Tanjung Pelepas di Malaysia.

Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk di pantai Timur Sumatra seperti Belawan, Kuala Tanjung, dan Dumai, belum mampu menyaingi daya tarik pelabuhan hub tersebut.

Salah satu faktor utama, lanjutnya, adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Struktur ini menyebabkan aktivitas logistik terfragmentasi dan tidak terkonsentrasi seperti negara lain yang memiliki hinterland kuat dan terhubung.

Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata turut memperburuk efisiensi logistik. Konsentrasi ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatra membuat arus barang tidak seimbang dengan wilayah lain di Indonesia timur.

“Hinterland kita juga belum kuat. Rel kereta, jalan tol, dan konektivitas masih padat dan belum merata,” jelasnya.

Sebagai contoh untuk di Jawa saja, jalur tol dan kereta api hanya fokus di wilayah Utara, sementara Selatan tertinggal.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah biaya logistik dan prosedur yang dinilai belum kompetitif. Di sisi lain, negara pesaing seperti Singapura menawarkan berbagai insentif kepada operator kapal (liners), termasuk potongan biaya untuk menarik arus kapal internasional.

Secara strategis, Indonesia juga dihadapkan pada pilihan kebijakan antara memperbanyak pelabuhan skala kecil atau membangun satu hingga dua pelabuhan besar yang terintegrasi dalam ekosistem global.

Saat ini, Indonesia memiliki ribuan pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, banyaknya jumlah pelabuhan tersebut justru dinilai belum efektif

“Pertanyaannnya kita mau punya banyak pelabuhan kecil atau jadi bagian dari ekosistem global? Kalau sepakat cuma jadi feeder aja untuk Singapura sama Malaysia ya yasudah. Jangan marah-marah sama Singapura sama Malaysia,” tegasnya.

Untuk dapat bersaing, Arif Havas menegaskan Indonesia perlu mengembangkan pelabuhan yang berlokasi dekat jalur utama seperti Selat Malaka, memperkuat konektivitas hinterland, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran global. Selain itu, efisiensi biaya transshipment dan kepastian volume kargo juga menjadi kunci.

“Transshipment cost-nya ya harus lebih kecil dari Singapura dan hinterland-nya harus clear di dalam, lalu kereta api, tol, dryports itu harus kuat,” tambahnya.

Adapun, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput atau arus peti kemas sepanjang 2025 mencapai 13,34 Juta TEUs atau tumbuh sebesar 6,87% secara tahunan (year on year/YoY). Jumlah tersebut terdiri dari peti kemas domestik sebanyak 8,94 Juta TEUs dan peti kemas internasional sebanyak 4,4 Juta TEUs.

Pada periode yang sama, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) mencatat Singapura berhasil melayani 44,66 juta TEUs atau tumbuh 8,6% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tantangan berlapis dalam memenuhi sertifikasi halal, mulai dari keterbatasan penelusuran bahan baku hingga tuntutan penerapan etika bisnis secara menyeluruh.

Padahal, mandatory ini akan berlaku pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menjelaskan, meski kewajiban sertifikasi halal ditargetkan berlaku secara bertahap, implementasi di sektor tekstil belum didukung ekosistem yang utuh. Salah satu kendala utama adalah struktur industri yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kalau hanya berhenti di level serat dan benang, ekosistemnya belum terbentuk. Harus didorong dari sisi kain dan produk jadi agar seluruh rantai pasok ikut bergerak,” ujar Aqil kepada Bisnis dikutip Rabu (22/4/2026).

Dia mengungkapkan, sebagian pelaku industri hulu seperti produsen serat dan benang sebenarnya telah mulai mengantongi sertifikasi halal. Namun, jumlahnya masih terbatas dan belum mencerminkan kesiapan industri secara keseluruhan.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi hambatan dalam memastikan ketertelusuran (traceability) produk halal. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang menuntut transparansi rantai pasok.

Kemudian, Aqil menyoroti belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait skema penerapan sertifikasi halal untuk tekstil, termasuk penentuan daftar produk yang wajib bersertifikat serta mekanisme auditnya.

Hingga saat ini, pelaku industri masih menghadapi ketidakpastian, seperti apakah sertifikasi dilakukan melalui skema self-declare atau reguler, serta bagaimana peran lembaga pemeriksa halal dalam menilai produk tekstil yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor makanan dan minuman.

“Kita butuh kejelasan skema. Kalau tidak ada, implementasi di lapangan akan sulit dan hanya jadi aturan di atas kertas,” tegasnya.

Dari sisi industri, tantangan lain datang dari minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal di sektor tekstil. Aqil menyebut, masih banyak pengusaha yang mempertanyakan relevansi halal untuk produk non-konsumsi.

Padahal, menurutnya, halal memiliki potensi strategis sebagai instrumen non-tariff barrier yang dapat melindungi pasar domestik dari produk impor.

“Halal ini bukan hanya soal domestik, tetapi juga bisa menjadi alat proteksi pasar. Kalau diterapkan menyeluruh, produk impor juga harus mengikuti standar yang sama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aqil menekankan pentingnya pembangunan sistem traceability yang terintegrasi di seluruh rantai pasok. Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah mengadopsi sistem ketertelusuran industri yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan sertifikasi halal.

"IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) kan punya traceability, tinggal diadopsi saja," sarannya.

Produsen sarung ternama, PT Prima Fara Textile, juga menghadapi tantangan serupa. Lukas Prawoto selaku pimpinan produsen sarung Gajah Duduk itu menjelaskan, perubahan karakter produk sarung turut memengaruhi kompleksitas penerapan standar halal.

Saat ini, sarung tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan ibadah, tetapi juga berkembang menjadi produk fesyen dan hadiah, didukung inovasi desain berbasis printing yang mendominasi hingga sekitar 65% produksi.

Transformasi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan baru dalam penguatan daya saing, termasuk melalui branding berbasis halal. Namun, implementasinya tidak sederhana.

Dia menekankan bahwa konsep halal perlu diperluas mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga praktik ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, pelaku industri masih menghadapi kendala besar, terutama pada aspek traceability bahan baku yang sebagian berasal dari impor.

“Kita tidak bisa sepenuhnya menelusuri bahan seperti poliester dari luar negeri. Karena itu, pendekatannya sementara harus dibatasi, minimal memastikan bahan yang masuk ke proses produksi sudah memenuhi persyaratan halal,” ujarnya pada diskusi bertajuk 'Halal Strategy in Global Textile Industry di pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Kamis (16/4/2024).

Selain itu, Lukas menyoroti bahwa aspek halal juga mencakup dimensi etika bisnis, seperti kepatuhan terhadap hak pekerja dan praktik operasional yang adil. Dengan demikian, halal tidak hanya dilihat dari sisi bahan dan proses, tetapi juga tata kelola perusahaan.

Dalam jangka panjang, dia memandang pemanfaatan teknologi seperti internet of things (IoT) dan blockchain dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk halal. Melalui teknologi tersebut, setiap tahapan produksi dapat diverifikasi secara transparan oleh konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kartini, PT Pertamina (Persero) menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif berupa pembagian sembako bagi masyarakat prasejahtera serta kampanye bijak energi yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada Senin (21/4).

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan bahwa Hari Kartini menjadi momentum untuk mengingatkan peran strategis perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

“Ketika perempuan sehat, keluarga menjadi lebih kuat. Ketika perempuan berdaya, masyarakat juga ikut maju. Momentum Kartini ini kami wujudkan melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya pemberian sembako bagi masyarakat prasejahtera. Mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak keluarga, ini sangat membantu,” ujar Oki pada kegiatan Kartini di Jakarta. [21/4/2026]

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai agen perubahan, termasuk dalam menjaga kesehatan keluarga dan mengelola kebutuhan rumah tangga secara bijak.

“Melalui kegiatan ini, Pertamina menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik melalui bantuan sembako maupun edukasi bijak energi. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola hidup yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdampak bagi kesejahteraan keluarga,” ujar Arya.

Arya menambahkan, pada momentum Hari Kartini ini Pertamina menyalurkan sebanyak 1.000 paket sembako secara simbolis. Secara keseluruhan, dari periode Februari hingga April 2026, Pertamina telah mendistribusikan sebanyak lebih dari 118 ribu paket sembako di seluruh Indonesia.

Dari jumlah komoditas sembako yang tersalurkan yaitu beras sebanyak lebih dari 576 ribu kg, gula pasir 127 ribu kg, minyak goreng 130 ribu liter, tepung terigu lebih dari 1000 kg, serta lebih dari 57 ribu box biskuit, kopi bubuk, susu, sarden dan kecap manis.

“Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga memiliki nilai sosial yang lebih luas. Hasil penjualan paket sembako murah disalurkan kembali ke masyarakat untuk kegiatan sosial di lingkungan sekitar,” tambah Arya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa rangkaian kegiatan ini mencerminkan peran Pertamina dalam menghadirkan energi yang tidak hanya sebatas produk, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

“Melalui momentum Hari Kartini, Pertamina ingin memperkuat peran perempuan sebagai penggerak keluarga yang sehat, mandiri, dan bijak dalam menggunakan energi. Edukasi penggunaan energi yang efisien menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Baron.

Pertamina memastikan distribusi program sembako berjalan merata bersama Pertamina Group serta dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan yayasan.

Penentuan penerima manfaat dilakukan bersama pemerintah daerah agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan sembako untuk masyarakat prasejahtera menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan energi yang tidak hanya menggerakkan aktivitas, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.

“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.

Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.

“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.

Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.

Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.

Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyebut program bantuan pangan menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di pasar tradisional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan fenomena mahalnya Minyakita belakangan ini tidak lepas dari tingginya penyaluran bantuan pangan yang menggunakan produk tersebut. Kondisi ini membuat pasokan di pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan program banpang menyerap pasokan Minyakita dalam jumlah besar. Hal ini mengingat penyaluran banpang 2 liter Minyakita selama dua bulan adalah sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kemarin ada 33 juta [KPM] bantuan pangan, kali 2 liter [Minyakita], kali 2 bulan. Nah, pakai Minyakita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran banpang agar tidak lagi mengandalkan Minyakita. Ke depan, bantuan dapat menggunakan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.

Menurutnya, akar persoalan kenaikan harga Minyakita saat ini lebih disebabkan oleh terserapnya pasokan ke program bantuan pangan.

“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [KPM] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita]. Nah sekarang kita ubah bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama tentu. Kita akan minta ke produsen sehingga Minyakita tidak terganggu di pasarnya,” terangnya.

Selain itu, distribusi Minyakita akan kembali difokuskan untuk pasar tradisional dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, khususnya Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan di daerah.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah masih mencari skema terbaik untuk penyediaan minyak goreng dalam program bantuan pangan.

“Belum tahu nanti. Sekarang kan sebagian minyakita. Nanti kita akan ketemu produsen. Kita cari solusinya untuk bantuan pangan. Ya bisa macam-macam nanti, tergantung kesepakatan,” pungkasnya.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Data menunjukkan, harga Minyakita dibanderol Rp15.926 per liter pada Rabu (22/4/2026). Harganya turun tipis 0,10% dibandingkan Selasa (21/4/2026) senilai Rp15.942 per liter.