Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, bantuan pangan menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia menyampaikan, Bapanas memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional sangat memadai, bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semakin kuat mencapai 5,2 juta ton.

"Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton," beber Amran.

Bapanas mencatat selama triwulan pertama tahun ini, Januari-Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.

Selama triwulan pertama ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta KPM dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Adapun target penyaluran bantuan pangan menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia.

Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu KPM dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu KPM.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan di 2026, Bapanas telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei.

Kebijakan itu berdasarkan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Semula program bantuan pangan itu merupakan periode Februari dan Maret.

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Capaian itu belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Data historis BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia secara tahunan 2021 sampai 2026 dimulai pada triwulan pertama tahun 2021 yang berada di -0,69 persen. Kemudian triwulan pertama 2022 melonjak ke 5,02 persen. Triwulan pertama 2023 di 5,04 persen, 2024 di 5,11 persen, dan 2025 sedikit menurun ke 4,87 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pemerintah dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal itu tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertinggi ada di pengeluaran kelompok restoran dan hotel dengan 7,38 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi 6,91 persen. Sementara kelompok makanan dan minuman selain restoran punya andil terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 4,54 persen.

Amalia menyatakan, berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah merupakan instrumen yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini pun termasuk paket stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi masyarakat, seperti program bantuan pangan.

Kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi dalam rangka mendorong konsumsi serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif, dinilai turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu 2026.

"Selanjutnya dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan satu 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94 persen, jelas Amalia.

Hal itu didorong momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program fiskal sepanjang tahun ini, termasuk bantuan pangan, guna menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, pada triwulan pertama, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi bantalan dalam menghadapi dampak gejolak global yang masih berlangsung.

"Nah kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global. (Termasuk) akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Mega Tbk menyalurkan donasi kepada warga terdampak bencana di Aceh Tamiang yang dihasilkan dari program Ramadan #MegaBerkahnya senilai Rp127,56 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk sembako hingga alat tulis.

Acara penyerahan donasi secara simbolis dihadiri oleh Regional Head Bank Mega Medan Lina Wu didampingi oleh Regional Human Capital Head Bank Mega Medan Liza Aryani dan General Manager CT ARSA Foundation Khaerani Akbar di Desa Citra dan Desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang.

"Hanya dengan melakukan peningkatan transaksi kartu kredit dan kartu debit serta meningkatkan saldo atau membuka tabungan di Tabungan Mega Dana, Mega Maxi dan Mega Zaver nasabah dapat turut berkontribusi dalam mengumpulkan donasi," jelas Regional Head Bank Mega Medan Lina Wu dalam keterangan resmi, Rabu (29/4).

Secara rinci, selama periode program yang berlangsung dari 18 Februari-31 Maret 2026, perusahaan berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp127.560.302 dan dibagikan kepada 820 orang dalam bentuk paket sembako dan paket pendidikan berupa buku dan alat tulis.

Bank Mega bersinergi dengan CT Arsa Foundation dalam menyalurkan donasi kepada masyarakat yang terdampak pasca bencana di Aceh Tamiang. CT Arsa Foundation melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan serta jenis bantuan yang diprioritaskan.

Melalui program ini, Bank Mega berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana serta mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.

Dengan berakhirnya program #MegaBerkahnya, kedepan Bank Mega berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Masyarakat juga dapat menyalurkan donasinya melalui Tabungan Mega Berbagi, produk tabungan yang mengajak masyarakat untuk menabung sekaligus beramal dan berbagi.

"Hanya dengan menyisihkan minimal 1 persem dari suku bunga yang diterima dan Bank Mega juga ikut berpartisipasi memberikan tambahan 1 persen, masyarakat telah berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kebencanaan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggandeng sektor swasta dan mitra melalui skema gudang sewa di tengah euforia pencapaian stok beras nasional yang menembus rekor 5 juta ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara, Musazdin Said, menyatakan wilayah kewenangannya berkontribusi sebesar 22.876,837 ton terhadap total stok per Kamis (23/4) pagi.

Angka tersebut tersebar di lima kantung cadangan strategis, meliputi Kancab Paser, Kancab Samarinda, Kancab Berau, Kancab Tarakan, dan Kancab Bulungan.

"Stok beras di gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia saat ini memang betul mencapai 5 juta ton, dan untuk wilayah Kaltim dan Kaltara sebesar 22.876,837 ton yang tersebar di sejumlah wilayah kerja. Dan ini juga merupakan stok beras tertinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, capaian gemilang ini diiringi oleh kebutuhan mendesak untuk memperluas kapasitas penyimpanan.

Dia mengungkapkan strategi utama yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan sektor swasta guna mengimbangi volume serapan target dengan daya tampung infrastruktur milik pemerintah.

"Kami juga terus optimis pencapaian serapan di Kaltim dan Kaltara akan meningkat dibanding tahun lalu. Untuk itu Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta," ungkapnya.

Hingga saat ini, Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara baru mencatatkan realisasi pengadaan sebesar 6.473 ton setara beras dari target 12.253 ton atau sekitar 52,84% pada tahun 2026.

Di sisi lain, Musazdin menegaskan bahwa seluruh gabah yang diserap kemudian diolah menjadi beras untuk dialokasikan sepenuhnya sesuai penugasan pemerintah, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan (Banpang), serta bantuan darurat bencana alam.

"Beras-beras tersebut saat ini telah menjadi stok yang merata di wilayah Kaltim dan Kaltara. Bulog sebagai operator pemerintah untuk mengelola pangan pokok beras memiliki tugas untuk menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram," tegasnya.

Kendati demikian, capaian stok tertinggi ini tetap menjadi momentum positif bagi Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara untuk memperkuat sinergi dengan petani, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Adapun, dia menuturkan semangat kolaborasi tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan guna mewujudkan kemandirian pangan regional yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyebut program bantuan pangan menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di pasar tradisional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan fenomena mahalnya Minyakita belakangan ini tidak lepas dari tingginya penyaluran bantuan pangan yang menggunakan produk tersebut. Kondisi ini membuat pasokan di pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan program banpang menyerap pasokan Minyakita dalam jumlah besar. Hal ini mengingat penyaluran banpang 2 liter Minyakita selama dua bulan adalah sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kemarin ada 33 juta [KPM] bantuan pangan, kali 2 liter [Minyakita], kali 2 bulan. Nah, pakai Minyakita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran banpang agar tidak lagi mengandalkan Minyakita. Ke depan, bantuan dapat menggunakan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.

Menurutnya, akar persoalan kenaikan harga Minyakita saat ini lebih disebabkan oleh terserapnya pasokan ke program bantuan pangan.

“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [KPM] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita]. Nah sekarang kita ubah bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama tentu. Kita akan minta ke produsen sehingga Minyakita tidak terganggu di pasarnya,” terangnya.

Selain itu, distribusi Minyakita akan kembali difokuskan untuk pasar tradisional dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, khususnya Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan di daerah.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah masih mencari skema terbaik untuk penyediaan minyak goreng dalam program bantuan pangan.

“Belum tahu nanti. Sekarang kan sebagian minyakita. Nanti kita akan ketemu produsen. Kita cari solusinya untuk bantuan pangan. Ya bisa macam-macam nanti, tergantung kesepakatan,” pungkasnya.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Data menunjukkan, harga Minyakita dibanderol Rp15.926 per liter pada Rabu (22/4/2026). Harganya turun tipis 0,10% dibandingkan Selasa (21/4/2026) senilai Rp15.942 per liter.

Bisnis.com,MALANG — BulogMalang terus berupaya mengamankan pasokan Minyakita di pasar-pasar tradisional di tengah tingginya permintaan minyak goreng.

Pimpinan Bulog Cabang Malang M Nurjuliansyah mengatakan pihaknya akan mengusahakan pasokan Minyakita sebanyak 24.000 kardus untuk periode 2 pekan. Satu kardus berisi 12 pouch untuk kemasan 1 liter dan 6 pouch untuk kemasan 2 liter.

"Stok yang ideal di angka itu," ujar Nurjuliansyah di sela-sela pantauan beras SPHP dan Minyakita di Pasar Bunul Kota Malang, Sabtu (18/4/2026).

Dia meyakinkan stok Minyakita di Kanwil Bulog Jatim mencukupi, namun tetap harus diatur karena pihaknya melayani 13 kantor cabang.

Namun, dia optimistis permintaan Minyakita di pasar tradisional di wilayah kerja Bulog Malang akan mereda karena pihaknya akan menggenjot Bantuan Pangan pada pekan depan.

Realisasi Bantuan Pangan periode Februari-Maret di wilker Bulog Malang sudah mencapai 17%. Namun pada awal pekan depan penyalurannya akan digenjot dan diperkirakan sudah tuntas pada akhir April.

Saat ini, kata dia, Bulog Malang telah menyalurkan bantuan pangan sebanyak 12.574 ton, sedangkan Minyakita 2,5 juta liter.

Jumlah penerima bantuan di wilayah kerja Bulog Malang mencapai 623.725 penerima bantuan 20 kg beras dan 4 liter Minyakita.

"Penyaluran bantuan pangan agak tersendat karena ada penataan gudang. Tapi awal pekan depan sudah rampung dan akan kami genjot penyaluran Bantuan Pangan," ujarnya.

Supriyono, salah satu pedagang sembako di Pasar Bunul, mengatakan bahwa stok Minyakita masih tersedia. "Saat ini stoknya masih aman. Ini saja baru datang. Ada sekitar 12 dus yang datang untuk satu minggu ke depan," katanya.

Menurutnya, Minyakita diminati konsumen karena harga yang terjangkau yakni hanya Rp15.700/liter.

Dengan banyaknya peredaran Minyakita di masyarakat bersamaan dengan realisasi penyaluran Bantuan Pangan, dia optimistis permintaan Minyakita di pasar tradisional akan menurun.

Namun pada saat yang sama, Bulog Malang akan mengusahakan penambahan stok dengan meminta pasokan ke Kanwil Bulog Jatim.

Idealnya, pasokan Minyakita di Kota Malang mencapai 24.000 kardus untuk periode 2 pekan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran tepat sasaran. Terbaru, ditemukan sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinilai tidak lagi layak menerima bansos dalam pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.

Temuan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, usai pertemuan di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurutnya, ribuan KPM tersebut masuk dalam kategori inclusion error, yaitu penerima bansos yang berada pada kelompok ekonomi di luar sasaran utama. Mereka tercatat berada pada desil 5 ke atas, sehingga secara ekonomi dianggap sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Meski jumlahnya hanya sekitar 0,06 persen dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan pertama 2026, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemutakhiran DTSEN versi terbaru juga menunjukkan adanya perubahan jumlah data penduduk. Pada tingkat keluarga, jumlahnya meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga. Sementara itu, pada tingkat individu terjadi kenaikan dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta jiwa.

Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pembaruan data kematian melalui sistem administrasi kependudukan, temuan lapangan, hingga penambahan data kelahiran dan reaktivasi nomor induk kependudukan. Seluruh hasil pemutakhiran ini kemudian menjadi dasar bagi penyaluran bansos tahap selanjutnya sepanjang tahun 2026.

Daftar Bansos yang Cair April 2026

Sejumlah program bantuan sosial tetap berjalan pada April 2026, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok.

Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi salah satu andalan pemerintah dengan menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Program ini memiliki total anggaran mencapai Rp28,7 triliun dan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak sekolah, atau lansia.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako juga kembali disalurkan. Program ini menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan. Karena pencairannya dilakukan setiap tiga bulan, penerima dapat memperoleh total Rp600.000 sekaligus. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah.

Di luar bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Penyaluran ini melibatkan Perum Bulog sebagai penyedia stok pangan nasional, sekaligus untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Untuk sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) tetap diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini disalurkan satu kali dalam setahun dengan nominal yang berbeda, mulai dari Rp450.000 untuk jenjang sekolah dasar hingga Rp1,8 juta untuk siswa SMA atau SMK.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerimaan bansos secara mandiri melalui dua cara berikut:

Cek bansos melalui situs resmi:

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP
• Ketik nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data” untuk melihat hasil

Cek bansos melalui aplikasi:

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Daftar akun dan lengkapi data diri
• Unggah foto KTP dan swafoto
• Login dan buka menu profil
• Informasi bansos akan ditampilkan

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi dari sumber resmi terkait penyaluran bansos. Dengan adanya pemutakhiran data seperti DTSEN 2026, diharapkan bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan penambahan kuotaDomestic Market Obligation(DMO) minyak goreng rakyat atau Minyakita dari 35% menjadi 65% untuk mengatasi kelangkaan pasokan di pasar tradisional sekaligus memenuhi kebutuhan bantuan pangan (banpang).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melaporkan kondisi kekosongan Minyakita kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan [Budi Santoso] untuk penambahan kuota,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal menjelaskan, kuota DMO Minyakita sebesar 35% saat ini dibagi kepada tiga BUMN, yakni 70% untuk Bulog, 20% untuk ID Food, dan 10% untuk Agrinas Palma. Ketiga entitas tersebut bertugas mengendalikan distribusi Minyakita di pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun pasar tradisional.

Namun, Bulog juga mendapat penugasan besar untuk menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta penerima berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) di tengah keterbatasan kuota tersebut. Hal ini membuat distribusi Minyakita harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan pemerintah.

Rizal mengakui kondisi tersebut membuat Bulog harus mengatur distribusi secara cermat, terutama setelah sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bulog mengusulkan peningkatan kuota DMO menjadi 65% agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kelancaran program bantuan pangan.

“Oleh karena itu, sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65%. 65% harapannya bisa meng-coveruntuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra mengakui adanya tantangan distribusi Minyakita di wilayah timur. Dia menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta produsen agar pasokan tetap terjaga.

Nawandaru menyebut kawasan timur membutuhkan pendekatan khusus, termasuk komitmen produsen untuk memastikan pasokan yang konsisten ke kantor wilayah atau pimpinan wilayah Bulog setempat.

Selain faktor distribusi, kenaikan harga bahan baku plastik juga disebut menjadi salah satu pemicu tekanan harga minyak goreng secara keseluruhan.

“Saat ini kita masih mengalami adanya isu kenaikan harga bahan baku plastik dan ini juga salah satunya dapat berdampak pada komoditas minyak goreng secara keseluruhan,” ujar Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (13/4/2026).

Dalam satu bulan terakhir hingga per 10 April 2026, Kemendag mencatat minyak goreng premium mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Namun, keberadaan Minyakita diharapkan tetap menjadi penyangga harga agar masyarakat dapat mengakses minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO minyak goreng rakyat pada periode 1–10 April 2026 tercatat sebesar 24.986 ton. Angka ini turun 46,37% secara bulanan (month-to-month), namun masih naik 41,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Adapun realisasi DMO sepanjang Maret 2026 baru memenuhi 49,52% dari total kebutuhan nasional. Secara kumulatif, sejak 26 Desember 2025–10 April 2026, total realisasi DMO mencapai 428.608 ton.

Dari jumlah tersebut, distribusi melalui BUMN mencapai 211.960 ton atau 49,45%, yang terdiri dari Bulog sebanyak 169.359 ton (39,51%) dan ID Food sebanyak 42.601 ton (9,94%). Sementara itu, DMO nonBUMN sebesar 216.648 ton atau 50,55%.

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) untuk Triwulan II tahun 2026 dijadwalkan mulai cair pada pertengahan bulan April mendatang. Bantuan ini akan menyasar kurang lebih 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Program yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kita disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema utama bansos, yakni langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa pengambilan melalui PT Pos sangat fleksibel. KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," papar Gus Ipul.

"Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya.

Terkait nominal, Mensos memastikan tidak ada perubahan besaran bantuan. Untuk BPNT, setiap KPM akan menerima Rp200 ribu per bulan. Sementara untuk PKH, jumlahnya bervariasi tergantung komponen yang ada di dalam keluarga tersebut, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.

"Besarannya masih sama, untuk yang BPNT masih Rp200 ribu per bulan. Kemudian kalau PKH tergantung komponennya. Kan ada komponen anak sekolah, ada komponen ibu hamil, dan lain sebagainya. Untuk triwulan, setiap triwulan kita cairkan. Tapi kalau kita lihat tahun lalu ya, sebagian besar masih terima kembali, sebagian besar," kata Gus Ipul.

Mengenai waktu tepatnya, Mensos menargetkan proses pencairan sudah bisa dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga bulan April.

"Paling lambat di akhir bulan, paling lambat di akhir bulan. Tapi di minggu ketiga sudah kita insyaallah bisa mulai. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Insyaallah minggu ketiga sudah bisa (salur), Insyaallah diupayakan. Ya insya Allah minggu ketiga proses, minggu keempat paling lambat sudah bisa salur," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penguatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) guna menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa menyampaikan realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2026 hingga saat ini telah mencapai sekitar 32.145.520 kilogram beras dan 6.438.104 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, kata dia, capaian tersebut baru sekitar 4,83 persen dari total target penyaluran bantuan pangan yang direncanakan pemerintah untuk tahun ini secara nasional.

Rizal menjelaskan keterlambatan penyaluran disebabkan faktor administratif yang baru diterima pada akhir Maret 2026 serta bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang membutuhkan penyesuaian distribusi.

"Kami laporkan ini terkendala karena kemarin administrasi kami terima di bulan Maret akhir. Kemudian penyaluran Banpang (bantuan pangan) ini juga seiring dengan menjelang hari Ramadhan dan Idul Fitri," kata Rizal.

Selain itu, keterbatasan pasokan minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) turut mempengaruhi percepatan distribusi, sehingga penyaluran diprioritaskan untuk kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Dia menuturkan kebijakan prioritas distribusi bantuan pangan dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadhan dan Idul Fitri, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan minyak goreng mencapai 35 persen dari skema DMO dari Kementerian Perdagangan membuat distribusi saat itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri.

"Setelah momentum itu, Bulog kembali memaksimalkan penyaluran. Untuk Banpang (bantuan pangan) setelah Idul Fitri arahannya," jelas Rizal.

Ke depan, kata Rizal, Bulog akan mempercepat penyaluran bantuan pangan setelah Idul Fitri sesuai arahan pemerintah, dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Adapun, Bulog menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram dan empat liter minyak goreng MinyaKita kepada setiap keluarga penerima manfaat untuk alokasi dua bulan yakni Februari-Maret 2026.

"Bulog berkomitmen merampungkan distribusi bantuan pangan tersebut hingga April 2026." ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kami menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di Kantor Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas kembali menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat.

"Hari ini kami menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di Kantor Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat," kata Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, kata dia, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan beras dan minyak goreng sebagai bahan pangan utama.

Dalam hal ini, lanjut dia, bantuan pangan tersebut menyasar warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jumlah penerima bantuan pangan (PBP) di Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 4.428 PBP dengan kuantum penyaluran beras mencapai 88.560 kilogram dan minyak goreng sebanyak 17.712 liter," katanya.

Sebelumnya, kata dia, Bulog Banyumas juga telah menyalurkan bantuan pangan alokasi Februai-Maret di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, pada 13 Maret 2026, kepada 7.059 PBP dengan kuantum 141.180 kilogram beras dan 28.236 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, lanjut dia, jumlah penerima bantuan pangan tahun 2026 di Kabupaten Banyumas mencapai 286.920 PBP atau meningkat 72.278 PBP dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 214.642 PBP.

"Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan bertahap karena menunggu kesiapan minyak goreng dari pihak produsen," katanya.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan proses distribusi bantuan pangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Kami berharap bantuan pangan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat," kata Prawoko menegaskan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan semua penyaluran bantuan sosial (bansos) akan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Selasa (31/3/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan seluruh jenis bansos, mulai dari bantuan pangan (banpang), program keluarga harapan (PKH), hingga berbagai skema bansos lainnya, termasuk yang menjangkau sekitar 18 juta penerima, akan disalurkan melalui KopDes/Kel Merah Putih.

“Nanti juga pos bantuan-bantuan pangan, bantuan-bantuan PKH. Bansos itu semua melalui Kopdes, melalui KopDes semuanya. Apakah bantuan desa 1, desa 2, bantuan pangan, itu melalui KopDes. Itu 18 juta, gak sedikit. Juga PKH dan lain-lain yang dari Bansos juga akan semua melalui KopDes,” kata Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyampaikan KopDes/Kel Merah Putih juga hadir untuk menjadi agen LPG, Bulog melalui beras SPHP, hingga pupuk.

Selain memasok beras SPHP dari Bulog, KopDes juga akan mengambilalih (offtaker) untuk menyerap hasil panen petani seperti gabah dan jagung di bawah harga acuan penjualan (HAP).

“Kemudian jadi BRI Link, sehingga rakyat di situ nggak kena rentenir lagi. Sudah ada BRI Link yang bunganya untuk koperasi-koperasi 6%,” terangnya.

Lebih lanjut, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menyediakan fasilitas cold storage untuk menampung hasil-hasil perikanan yang di desa maupun kelurahan. Hal ini sejalan dengan tata cara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membeli bahan baku dari KopDes/Kel Merah Putih.

“Koperasi Desa Merah Putih akan menampung hasil rakyat, rakyat nanti, Kopdes nanti akan menyuplai SPPG. Di tata kelola SPPG begitu sudah kita buat aturannya,” jelasnya.

Di samping itu, Zulhas menambahkan bahwa secara bertahap masyarakat juga nantinya bisa membayar listrik melalui KopDes/Kel Merah Putih.