Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Jumat pukul 10.20 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp77.750 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp52.500 per kg, bawang putih Rp42.950 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.200 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.600 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.000 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.800 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.250 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp61.400 per kg, cabai merah keriting Rp56.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp47.400 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp43.600 per kg, daging sapi kualitas I Rp143.050 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp132.000 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.500 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.900 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.800 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara (Sumut) menanggapi melonjaknya harga Minyakita di sejumlah daerah, termasuk Medan, beberapa waktu belakangan.

Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto mengatakan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan yang ditunjuk menjadi distributor minyak goreng rakyat, Bulog Sumut tak mengalami kendala dalam hal distribusi Minyakita.

"Sejauh ini terkait distribusi Minyakita oleh Bulog tidak ada masalah. Dari wilayah paling Timur Sumut sampai Pulau Nias, itu harganya sama. Setiap pedagang mengambil dari Bulog dengan harga Rp14.500 per liter dan mereka wajib menjual ke konsumen dengan HET Rp15.700 per liter," ujar Budi, Kamis (14/5/2026).

Dikatakan Budi, penugasan distribusi minyak goreng rakyat kepada BUMN Pangan yakni Bulog dan ID FOOD diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng.

Merujuk beleid tersebut, Bulog bertindak sebagai distributor pertama (D-1) yang menyerap produksi Domestic Market Obligation (DMO) dari perusahaan (produsen) dan menyalurkan langsung ke pedagang pengecer maupun retailer sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga jual Minyakita dari Bulog ke pedagang pengecer sudah ditetapkan, yakni Rp14.500 per liter. Pedagang pengecer diperbolehkan mengambil selisih, namun dilarang menjual Minyakita lebih dari Rp15.700 per liter ke konsumen.

Dia pun menjamin harga jual Minyakita belakangan yang tembus Rp21.000 per liter tak berasal dari mitra resmi Bulog.

Budi menyebut pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH, platform digital yang dibangun Kementerian Perindustrian untuk mengawasi tata kelola minyak goreng curah dari hulu ke hilir. Di Sumut sendiri tercatat ada sekitar 4.500 pedagang pengecer yang menjadi mitra Bulog Sumut.

Akan tetapi, porsi distribusi minyak goreng rakyat oleh BUMN Pangan masih jauh di bawah pihak swasta, hanya 35% dari total DMO.

"Sebanyak 65% lagi, produsen (pabrik) minyak goreng rakyat mendistribusikan minyak goreng ke distributor mitra mereka," kata Budi.

Saat ini, ada 17 perusahaan yang ditunjuk menjadi produsen Minyakita di Sumut. Sebanyak 11 diantaranya disebut Budi memproduksi dan memasok Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut melalui Bulog.

Sedangkan sisanya diperkirakan memasok kebutuhan untuk daerah lain seperti yang diamanahkan dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Budi mengatakan Bulog selalu siap menyediakan pasokan untuk mendukung terjaganya stabilitas harga.

Sepanjang Januari hingga April 2026, Bulog Sumut telah menerima 7,45 juta liter minyak goreng DMO ke pasar umum. Per Rabu (13/5/2026), masih tersisa sekitar 800.000 liter minyak goreng rakyat yang ditarget habis terdistribusi ke pasar-pasar jelang akhir bulan ini.

Bisnis.com, MEDAN – Kepala Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara (Sumut) Budi Cahyanto merespons terkait rumitnya persyaratan untuk menjadi pedagang pengecer resmi Minyakita mitra Bulog.

Menurut Budi, persyaratan untuk menjadi pedagang penyalur resmi Minyakita ke konsumen (masyarakat) diatur pemerintah lewat aplikasi Simirah (sistem informasi minyak goreng curah). Hal ini dalam memperluas jangkauan minyak goreng rakyat oleh masyarakat sembari mengawasi tata kelola distribusi.

“Kalau menurut platform Simirah, untuk menjadi mitra Bulog memang harus memiliki NPWP, NIB (nomor induk berusaha), juga KTP,” kata Budi, Kamis (14/5/2026).

Budi mengatakan menjadi mitra resmi Bulog memberi keuntungan tersendiri bagi pedagang pengecer. Selain mendapat kepastian pasokan barang dari gudang Bulog, produk stabilisasi harga pangan ini dapat diperoleh pedagang dengan harga lebih murah sehingga mudah dijual kembali. Pedagang secara tak langsung juga telah membantu masyarakat mengakses produk pangan dengan harga terjangkau.

Saat ini tak kurang dari 4.500 pedagang pengecer di seluruh Sumut terdaftar sebagai mitra resmi Bulog khususnya dalam penyaluran Minyakita.

Dia menyampaikan Bulog terus melakukan pendekatan dengan pedagang pengecer di pasar agar mau menjadi mitra resmi Bulog demi mendukung terjaganya stabilitas harga pangan seperti beras dan minyak goreng.

Pemerintah pun disebutnya telah memberi keringanan terhadap pedagang pengecer agar mau menjadi mitra resmi Bulog dalam penyaluran bahan pangan rakyat seperti Minyakita, di antaranya dengan memperbolehkan penggunaan surat rekomendasi kepada pedagang dari dinas terkait hingga pemberian subsidi transportasi pengangkutan.

“Selama pedagang mau jadi penyalur resmi, saya rasa tidak sulit persyaratannya. Bulog juga siap membantu dan membina pedagang,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Kamis pukul 09.45 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp78.500 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp33.950 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp57.250 per kg, bawang putih Rp44.000 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp16.050 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.600 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp17.100 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp19.400 per kg, dan beras kualitas super II Rp18.650 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp62.350 per kg, cabai merah keriting Rp48.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp37.350 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp44.150 per kg, daging sapi kualitas I Rp151.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp145.450 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp23.750 per kg, gula pasir lokal Rp20.600 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp21.900 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp25.950 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.800 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan distribusi menjadi salah satu penyebab harga minyak goreng merek Minyakita masih mahal dan belum merata di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.

Budi mengatakan stok Minyakita secara nasional sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, persoalan distribusi membuat harga minyak goreng rakyat tersebut masih tinggi di beberapa daerah.

"Kalau yang daerah Papua, Maluku (masih mahal) itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Menurut dia, pemerintah memang memberikan porsi minimal 35 persen distribusi domestic market obligation (DMO) Minyakita kepada BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu penyaluran ke wilayah yang sulit dijangkau distributor swasta.

Ia menyebut realisasi distribusi melalui BUMN pangan bahkan sudah melampaui ketentuan minimal tersebut.

"Jadi minimal kan 35 persen. Pada prinsipnya pihak produsen tidak ada masalah. Artinya kalau nanti kuotanya lebih dari 35 juga enggak masalah. Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN pangan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Budi memastikan pasokan Minyakita nasional masih aman. Pemerintah kini fokus mempercepat distribusi ke wilayah timur agar harga bisa kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET).

Di sisi lain, Budi juga merespons keluhan soal Minyakita yang masih sulit ditemukan di sejumlah pasar Jakarta. Menurut dia, Minyakita memang bukan minyak goreng komersial biasa karena berasal dari skema DMO atau kewajiban pasok dalam negeri bagi eksportir minyak goreng.

Karena itu, jumlah Minyakita tidak sebesar produk minyak goreng premium lain di pasar.

"Minyakita itu kan minyak DMO. Saya selalu sampaikan, minyak DMO itu minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," katanya.

Budi menegaskan fungsi utama Minyakita adalah sebagai instrumen stabilisasi harga agar lonjakan harga minyak goreng komersial tidak semakin tinggi di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera relatif terkendali karena distribusinya lebih dekat dengan pusat produksi.

Menurut dia, kondisi berbeda terjadi di Papua dan Maluku yang masih menghadapi persoalan ongkos logistik dan distribusi.

"Yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," kata Zulhas.

Ia mengatakan pemerintah telah meminta Bulog mempercepat suplai Minyakita ke wilayah timur. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta membantu lewat subsidi transportasi agar harga minyak goreng bisa ditekan.

"Nanti juga dengan (Kementerian) Perhubungan. Karena Perhubungan itu memberikan subsidi transportasi agar transport-nya dapat subsidi sehingga harga bisa ditekan," ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 8 Mei 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat Rp15.937 per liter atau naik 0,11 persen dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, harga tersebut masih 1,51 persen di atas HET.

Kemendag mencatat sebanyak 25 provinsi sudah memiliki rata-rata harga Minyakita sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter. Mayoritas wilayah mengalami kenaikan harga dalam rentang 0-3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, mulai dari curah, premium hingga Minyakita, tercatat naik 1,29 persen hingga minggu pertama Mei 2026 dibanding April 2026. Rata-rata harga nasional kini berada di level Rp19.940 per liter.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa tren kenaikan rata-rata harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 karena dipengaruhi kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan biaya distribusi.

“Kalau kita lihat (rata-rata) memang (naik) seperti itu karena minyak premium, kemudian di luar Minyakita (juga dihitung). Pasti juga menyesuaikan dengan harga CPO yang naik saat ini. Kemudian harga biaya distribusi dan sebagainya,” katanya saat meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan akumulasi rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, yakni curah, premium, dan Minyakita, mencapai Rp19.648 per liter pada minggu ke-4 April 2026.

Data tersebut menunjukkan harga minyak goreng secara umum naik 1,50 persen dibanding Maret 2026.

BPS juga mencatat sebanyak 62,22 persen wilayah di Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng hingga minggu keempat April 2026.

Dalam paparan tersebut, harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah mencapai Rp60 ribu per liter, sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp42.500 per liter.

Menurut Mendag, tren kenaikan rata-rata minyak goreng tersebut karena mengikuti perkembangan harga bahan baku dan biaya distribusi.

Ia menilai harga minyak goreng dapat kembali menurun apabila kondisi bahan baku dan distribusi kembali normal.

“Mudah-mudahan kalau semuanya sudah normal kembali, harga (rata-rata minyak goreng) juga akan menurun. Karena memang harga CPO lagi naik,” ujar Budi.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional minyak goreng sawit kemasan premium tercatat Rp22.084 per liter, sedangkan minyak goreng sawit curah Rp19.560 per liter.

Sementara itu, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.865 per liter atau turun 0,31 persen dibanding hari sebelumnya.

Budi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak goreng, termasuk distribusi Minyakita sebagai instrumen stabilisasi harga.

“Minyakita itu instrumen untuk stabilisasi harga. Fungsinya penyeimbang agar harga-harga yang lain menjadi tidak naik,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Rabu pukul 09.30 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp74.150 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp41.850 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp70.150 per kg, bawang putih Rp54.650 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp17.750 per kg, beras kualitas bawah II Rp17.700 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp18.950 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp18.750 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp21.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp20.100 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp88.650 per kg, cabai merah keriting Rp67.400 per kg, dan cabai rawit hijau Rp44.000 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp52.000per kg, daging sapi kualitas I Rp161.400 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp154.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp26.600 per kg, gula pasir lokal Rp22.000 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp22.000 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp28.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp26.000 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan masih terjadi di Sumatra Selatan (Sumsel) terutama pada kelompok hortikultura. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Mei 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai yang melonjak hingga lebih dari 45% dibandingkan periode sebelumnya.

Harga cabai merah besar dan cabai merah keriting tercatat sama-sama mencapai Rp62.500 per kilogram (Kg). Cabai merah besar naik 45,35% atau sekitar Rp19.500 per Kg, sedangkan cabai merah keriting meningkat 30,21% atau sekitar Rp14.500 per Kg.

Lonjakan lebih tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini menembus Rp85.000 per Kg setelah naik 38,78% atau sekitar Rp23.750 per Kg. Sementara itu, cabai rawit hijau ikut naik 15,23% menjadi Rp70.000 per Kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang tercatat mencapai Rp45.500 per Kg atau naik 20,53%, sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat 15,13% menjadi Rp43.750 per Kg.

Tekanan harga turut merambah komoditas beras. Harga beras kualitas bawah I naik 15,09% menjadi Rp15.250 per Kg, sementara beras kualitas super I meningkat 14,06% menjadi Rp18.250 per Kg. Adapun beras medium II kini telah menyentuh Rp17.250 per Kg.

Di sisi lain, harga minyak goreng dan gula pasir juga mengalami kenaikan meski relatif terbatas. Minyak goreng curah tercatat naik menjadi Rp21.000 per liter.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Kota Palembang di Pasar Tradisional Lemabang, harga cabai merah besar berada di level Rp32.000 per kg, cabai merah keriting Rp48.000 per kg, cabai rawit Rp60.000 per kg, dan cabai burung Rp70.000 per kg.

Kemudian komoditas lainnya, seperti harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dibanderol Rp48.000 per kg dan Rp40.000 per kg. Minyak goreng kemasan dijual Rp22.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah Rp20.000 per liter.

Adapun harga beras medium tercatat Rp13.500 per kg, beras premium Rp15.000 per kg, telur ayam Rp25.000 per kg, daging ayam ras Rp33.000 per kg, dan daging sapi Rp150.000 per kg.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga pangan pada Selasa pukul 08.30 WIB, untuk komoditas cabai rawit merah mencapai Rp67.650 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp31.000 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp47.000 per kg dan bawang putih Rp39.000 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium I Rp16.150 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.400 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.900 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp54.100 per kg, cabai merah keriting Rp51.850 per kg, dan cabai rawit hijau Rp50.550 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp38.700 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.800 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.200 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.550 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.850 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.000 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan ketersediaan pasokan minyak goreng rakyat Minyakita di pasar sangat bergantung pada realisasi domestic market obligation (DMO) yang dipengaruhi volume ekspor produk turunan kelapa sawit.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kondisi pasokan minyak goreng nasional saat ini masih aman meskipun distribusi Minyakita mengikuti dinamika ekspor sawit. Namun demikian, dia menjelaskan Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng.

Selain itu, Budi juga menegaskan Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Kemendag mencatat hingga 10 April 2026, realisasi distribusi DMO minyak goreng rakyat melalui Perum Bulog dan badan usaha milik negara (BUMN) pangan telah mencapai sekitar 49,45%. Angka tersebut melampaui batas minimal 35% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Menurutnya, kebijakan DMO minimal 35% melalui BUMN Pangan efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Adapun, lanjut dia, ketentuan DMO sebesar 35% merupakan batas minimal yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

Untuk itu, Budi menyampaikan, realisasi distribusi masih dimungkinkan meningkat sepanjang didukung kesiapan pasokan dan aktivitas ekspor.

“Ketentuan DMO sebesar 35% melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat di tengah dinamika global dan fluktuasi pasokan.

Budi menuturkan Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pengawasan distribusi Minyakita untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Di samping distribusi, pemerintah turut mencermati potensi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak goreng, seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global serta terganggunya jalur logistik internasional.

Dia menyatakan koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat untuk mencegah terjadinya gangguan pasokan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan, Kemendag telah menjatuhkan sanksi kepada delapan produsen dan/atau eksportir nonprodusen minyak goreng yang terbukti tidak memenuhi ketentuan DMO.

“Sanksi yang diberikan terhadap kedelapan produsen dan/atau eksportir yaitu berupa penangguhan penerbitan persetujuan ekspor,” tuturnya.

Selain itu, Kemendag juga telah menjatuhkan sanksi terhadap dua pelaku usaha, yaitu produsen dan distributor yang melakukan pelanggaran dengan menjual Minyakita di atas ketentuan DPO serta belum memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penguatan jalur distribusi melalui Perum Bulog dan BUMN pangan menjadi strategi utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus mencegah potensi spekulasi harga di tingkat pasar.

Menurut Iqbal, penyaluran Minyakita melalui jalur BUMN terus dioptimalkan agar produk dapat langsung diterima pedagang pasar rakyat. Pada saat yang sama, Kemendag bersama dinas perdagangan daerah serta kementerian dan lembaga terkait juga memperketat pengawasan, terutama menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Dia menuturkan, secara umum stok Minyakita di tingkat pengecer dan pasar pantauan masih dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter.

Meski demikian, pemerintah masih memantau adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur, dengan harga yang tercatat lebih dari 10% di atas HET.

Lebih lanjut, Kemendag juga mencermati dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir.

“Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat,” pungkas Iqbal.

Perum Bulog mengungkap biaya distribusi minyak goreng Minyakita ke wilayah Indonesia timur masih jauh lebih mahal dibandingkan kawasan lain. Untuk menutup biaya tersebut, Bulog menerapkan skema subsidi silang dari distribusi di wilayah Jawa.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan distribusi Minyakita memang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, meski produk tersebut masuk kategori komersial business to business (B2B) tanpa subsidi pemerintah.

"Kalau dibilang cuma timur doang enggak ketutup, tapi kan kita subsidi silang ya. Jadi kita ngitung di Jawa nih," ujar Febby di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Febby mengatakan distribusi Minyakita yang dijalankan Bulog pada dasarnya tetap memiliki indikator komersial karena masuk skema B2B tanpa subsidi pemerintah. Namun, menurut dia, Bulog tidak semata-mata mengejar margin keuntungan dalam penyaluran minyak goreng tersebut.

Menurut Febby, keuntungan distribusi di wilayah Jawa digunakan untuk membantu menutup ongkos distribusi ke daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Papua.

"Yang di sebelah Jawa bisa kita tutupin untuk biaya distribusi di Papua," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan Bulog memprioritaskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dalam pencatatan SP2KP, sejumlah wilayah masih tercatat merah meski kondisi di lapangan mulai membaik.

"Kadang satu tempat merah, memang kayak kelihatan itu HET merah semua. Padahal beberapa pasar tuh udah hijau," ujar Febby.

Bulog juga membantah anggapan Minyakita langka di pasar. Febby mengatakan hingga bulan ini Bulog telah menyalurkan sekitar 110 juta liter Minyakita ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau yang di Bulog masuk itu, kita sampai bulan ini sudah menyalurkan sekitar 110 juta liter seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan bagian dari kewajiban domestic market obligation (DMO) produsen minyak goreng. Berdasarkan aturan, sebanyak 35 persen kuota DMO disalurkan kepada BUMN pangan, termasuk Bulog.

Namun, Febby menegaskan Bulog bukan satu-satunya pihak yang menyalurkan MinyaKita karena sebagian besar distribusi tetap berada di tangan produsen.

"Dari 100 persen DMO, Bulog itu menyalurkan enggak nyampe 35 persen, karena 35 persen itu dibagi dua sama BUMN pangan yang lain," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan stok Minyakita di pasar saat ini dalam kondisi aman. Ia merujuk pada peta sebaran Minyakita yang menurutnya sudah menunjukkan kondisi hijau di hampir seluruh wilayah.

"Minyakita kalau monitor cukup dengan peta sebaran Minyakita. Di situ sudah hijau semua sejak minggu lalu," ujar Rizal.

Menurut dia, Bulog telah menyalurkan kuota DMO yang diberikan pemerintah semaksimal mungkin ke pasar-pasar SP2KP dan pasar tradisional.

Rizal menjelaskan Bulog memang tidak menyalurkan Minyakita ke seluruh jalur distribusi modern karena terbatas aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB. Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan pada Senin, pukul 10.00 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp61.150 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp30.850 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp48.900 per kg, bawang putih Rp39.500 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.300 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.600 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.250 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.950 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.200 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp59.900 per kg, cabai merah keriting Rp63.350 per kg, dan cabai rawit hijau Rp34.250 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp38.250 per kg, daging sapi kualitas I Rp134.500 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp126.100 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.350 per kg, gula pasir lokal Rp18.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.950 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.300 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026