Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Bulog di Indonesia agar distribusi MinyaKita difokuskan ke pasar rakyat, pasar SP2KP dan Rumah Pangan Kita

Gorontalo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan MinyaKita dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pasar Sentral Gorontalo, dalam keterangannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Ahmad Rizal di Gorontalo, Selasa mengatakan telah memastikan langsung kondisi harga dan pasokan pangan di Pasar Sentral Kota Gorontalo.

"Sidak dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi jajaran dan instansi terkait, menyambangi sejumlah pedagang untuk memantau perkembangan harga beras, minyak goreng, cabai, bawang, hingga daging yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Harga-harga di Gorontalo relatif stabil. Beras medium SPHP bahkan dijual Rp60 ribu per kemasan 5 kilogram. Beras premium juga masih berada pada kisaran harga normal, demikian pula cabai dan bawang,” katanya yang memilih berdialog langsung dengan para pedagang.

Menurutnya sejumlah komoditas pangan masih berada dalam rentang harga yang terkendali.

Bulog, kata dia, juga menegaskan komitmen dalam menjaga distribusi MinyaKita yang dijual sesuai HET.

Ia mengatakan MinyaKita merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau.

Produk tersebut tersedia dalam berbagai kemasan, baik plastik maupun botol, dengan isi satu liter dan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter.

“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Bulog di Indonesia agar distribusi MinyaKita difokuskan ke pasar rakyat, pasar SP2KP dan Rumah Pangan Kita (RPK),” katanya.

Bulog tidak mentoleransi pelanggaran dalam distribusi MinyaKita.

Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti menyalurkan produk tersebut di luar jalur yang telah ditentukan.

"Jika ada pimpinan cabang atau wilayah yang terbukti menyalurkan MinyaKita tidak sesuai ketentuan, kami akan mengambil tindakan tegas dan melakukan pergantian pejabat,” katanya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan MinyaKita benar-benar tersedia di pasar rakyat dan mudah diakses masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.

Tidak hanya kepada internal Bulog, pengawasan juga dilakukan terhadap pengecer yang menjual MinyaKita melebihi harga yang ditetapkan.

"Apabila ditemukan pengecer yang menjual MinyaKita di atas harga Rp15.700 per liter dan barangnya berasal dari Bulog, maka izin penjualannya akan kami cabut,” kata Ahmad Rizal.

Pihaknya berharap pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan harga MinyaKita dapat menjaga stabilitas pasokan serta melindungi daya beli masyarakat.

Khususnya menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET)MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat jadi prioritas bagi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Qodari melanjutkan, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, stabilitas harga MinyaKita menjadi penting.Mendag Busan Pastikan Harga MinyaKita Tak Jadi Naik

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga MinyaKita ,” katanya.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan MinyaKita di pasar.

“Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi MinyaKita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga MinyaKita,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita sesuai HET, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar.

“Tujuannya memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh pasokan yang kontinu di pasar. Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi MinyaKita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik,” ucap dia.

Ia menambahkan, menjaga stabilitas harga dan pasokan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan perlindungan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan MinyaKita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” tegas Qodari.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pengecer Minyakita agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Ia menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) pangan.

Budi menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus memastikan Minyakita sampai ke konsumen sesuai HET.

"Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurutnya, Bulog dan ID Food akan menunjuk pengecer di pasar-pasar rakyat untuk menyalurkan Minyakita. Karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food," ujarnya.

Saat ini, kata Budi, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan minimal sebesar 35 persen. Namun pemerintah tengah menghitung kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50 persen.

"Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50 persen," katanya.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta distribusi Minyakita dikelola sepenuhnya oleh BUMN guna memperbaiki tata kelola dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

Menanggapi arahan tersebut, Budi tidak menutup kemungkinan distribusi Minyakita ke depan akan semakin didominasi BUMN pangan.

Kendati, ia menegaskan prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan belum diputuskan apakah seluruh pasokan nantinya disalurkan 100 persen melalui Bulog dan ID Food.

"Nanti bertahap (penyaluran Minyakita 100 persen melalui BUMN), tidak langsung, karena sebagian kan masih disalurkan oleh pedagang di pasar," katanya.

Pemerintah sebelumnya memastikan HET Minyakita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter dan belum akan dinaikkan.

Fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada pembenahan distribusi dan penguatan pasokan di pasar rakyat.

Data Kemendag menunjukkan realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 628.050 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen telah disalurkan melalui BUMN, sementara sisanya masih melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, sedangkan ID Food menyalurkan 72.069 ton atau 11,48 persen.

Pemerintah menilai peningkatan distribusi melalui BUMN dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga Minyakita di tingkat konsumen. Meski demikian, rata-rata harga Minyakita nasional masih berada di atas HET.

Data Kemendag menunjukkan harga Minyakita pada minggu kedua Juni 2026 berada di kisaran Rp16.355 per liter. Meski masih melampaui HET, angka tersebut telah menurun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus Rp17 ribu per liter.

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, saat ini pemerintah mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Mendag, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Dia berharap, langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

“Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter. Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, Minyakita akan semakin banyak di pasar,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.

“Demi menjaga stabilitas harga dan melindungi hak-hak konsumen, kami berharap para pengecer dapat menjual Minyakita sesuai HET yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Jika ditemukan harga yang tidak sesuai dengan DPO dan HET yang telah ditetapkan, kami tidak akan segan-segan mengenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hukuman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar," kata Moga.

Lebih lanjut, Moga memaparkan terkait tata niaga dan harga Minyakita yang telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 Tahun 2025 mengenai Domestic Price Obligation (DPO). Berdasarkan aturan tersebut, skema harga Minyakita disepakati yaitu harga Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor 1 (D1) atau BUMN Pangan; harga Rp14.000 per liter dari D1 ke Distributor 2 (D2); harga Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer; dan HET Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen akhir.

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok serta kesesuaian harga di tingkat pasar rakyat, Moga juga menginstruksikan kepada dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia bersama Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Langkah ini guna memastikan Minykita di tingkat pengecer benar-benar dijual sesuai HET. Jika ditemukan pelanggaran, baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Satgas Pangan diminta segera melakukan klarifikasi dan memprosesnya ke jalur hukum lebih lanjut.

Moga juga meminta dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan edukasi kepada para pedagang yang mencakup beberapa poin krusial, yaitu kewajiban kepemilikan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kepatuhan harga jual ke konsumen akhir sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter, kewajiban pelaporan distribusi melalui sistem SIMIRAH, serta pembatasan penjualan ke konsumen maksimal 12 liter atau setara 1 dus per konsumen per hari.

Di sisi lain, Kemendag juga mengimbau para pelaku usaha, khususnya produsen dan distributor 1 (D1) untuk mengutamakan penyaluran Minyakita kepada pedagang pasar pantauan dengan harga DPO yang berlaku, melakukan pemerataan distribusi secara adil agar dapat memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah, serta menyalurkan pasokan dalam jumlah yang wajar dan terukur.

“Langkah ini sangat penting guna mencegah terjadinya praktik penjualan kembali (reselling) antar sesama pengecer yang dapat memperpanjang rantai distribusi dan memicu kenaikan harga di atas ketentuan,” ucap Moga.

Selanjutnya, Moga juga menjelaskan bahwa saat ini, Bulog memiliki cadangan Minyakita sebesar 20 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Bulog DKI Jakarta memegang stok sebanyak 93 ton yang dipastikan akan segera didistribusikan ke pasar-pasar rakyat dalam waktu dekat. Adapun rata-rata kebutuhan minyak goreng masyarakat tercatat berada di kisaran 254 ribu ton per bulan dan dapat dipenuhi, baik melalui Minyakita maupun aneka merek minyak goreng lainnya.

“Minyakita merupakan minyak goreng rakyat yang diutamakan untuk target konsumen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sedangkan untuk kebutuhan pasar yang lebih luas dapat terpenuhi melalui beragam pilihan minyak goreng kemasan dari berbagai merek. Pemerintah memastikan bahwa pasokan minyak goreng nasional di berbagai lapisan masyarakat tetap aman, stabil, dan mencukupi," kata Moga.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan tidak menemukan penjualan Minyakita dengan harga di atas Rp20.000 per liter dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, dan Perum Bulog sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di media massa mengenai dugaan penjualan Minyakita hingga Rp22.000 per liter atau jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) di pasar tersebut.

"Kenyataan di lapangan, harga Minyakita di beberapa toko yang kami kunjungi di pasar ini rata-rata menjual sesuai HET yang telah ditetapkan dari pengecer ke konsumen, yaitu Rp15.700 per liter," kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Moga juga mengingatkan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan pelabelan dan harga yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.

Lebih lanjut, Moga mengatakan tata niaga dan harga Minyakita telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 Tahun 2025 mengenai Domestic Price Obligation (DPO).

Berdasarkan aturan tersebut, skema harga Minyakita disepakati yaitu harga Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor 1 (D1) atau BUMN Pangan, harga Rp14.000 per liter dari D1 ke Distributor 2 (D2), harga Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer, dan HET Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen akhir.

"Jika ditemukan harga yang tidak sesuai dengan DPO dan HET yang telah ditetapkan, kami tidak akan segan-segan mengenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hukuman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar," tegas Moga.

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok serta kesesuaian harga di tingkat pasar rakyat, Moga juga
menginstruksikan kepada dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia bersama Satgas
Pangan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Langkah ini guna memastikan Minyakita di tingkat pengecer benar-benar dijual sesuai HET.

Jika ditemukan pelanggaran, baik Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) maupun Satgas Pangan diminta segera melakukan klarifikasi dan memprosesnya ke jalur hukum lebih lanjut.

Sementara itu, cadangan Minyakita yang berada di Bulog tercatat sebesar 20 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Bulog DKI Jakarta memegang stok sebanyak 93 ton yang dipastikan akan segera didistribusikan ke pasar-pasar rakyat dalam waktu dekat.

Adapun rata-rata kebutuhan minyak goreng masyarakat tercatat berada di kisaran 254 ribu ton per bulan dan dapat dipenuhi, baik melalui Minyakita maupun aneka merek minyak goreng lainnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

"Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Penguatan distribusi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Ia berharap, langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

Menurut Budi, pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng sekaligus memastikan distribusinya berjalan lebih baik.

"Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, Minyakita akan semakin banyak di pasar," kata Budi.

Budi menambahkan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan agar dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng
merek lain.

Selain itu, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand untuk mendampingi Minyakita. Ketersediaan minyak goreng second brand tersebut dapat semakin memberi pilihan minyak goreng dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

"Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun, sudah banyak di pasar rakyat ya, tidak hanya Minyakita. Jadi sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) gula yang disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim, ya. Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)," kata Hanif ditemui ANTARA dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur sehingga keputusan dapat dihasilkan secara terukur.

Meski demikian, Hanif belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula tersebut karena pembahasannya masih dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan terkait.

Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik, sehingga seluruh substansi usulan dapat dibahas secara utuh dan komprehensif terlebih dahulu.

"Kita tidak bisa (hanya) dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ucapnya singkat.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.

"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.

Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.

APTRI juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui HET di tingkat konsumen, melainkan menyesuaikan harga pasar.

Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.

Menurut asosiasi itu, jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.

APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan hingga saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk produk minyak goreng rakyat atau Minyakita.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp15.700 (per liter)," ujar Budi di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Budi menjelaskan sebelumnya pemerintah sempat berencana untuk menaikkan HET Minyakita. Namun, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena masih mempertimbangkan sejumlah persyaratan dan kondisi pasar.

"Dulu kan syaratnya kan kalau harga (CPO) stabil, kondisinya sudah memungkinkan, tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini fokus memperluas distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, seperti Bulog dan IDFOOD.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, skema penyaluran bantuan pangan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya sebagian pasokan Minyakita digunakan untuk program bantuan pangan, ke depan bantuan tersebut dapat menggunakan minyak goreng merek lain.

Pemerintah juga meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng kategori second brand atau merek pendamping Minyakita. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar.

Budi menilai saat ini minyak goreng second brand sudah semakin banyak ditemukan di pasar rakyat dan mudah diperoleh masyarakat.

"Jadi, tidak hanya Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi, sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

PEMERINTAH berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Itu harga di konsumen akhir. Harga tersebut mulai berlaku sejak 14 Agustus 2024. Naik dari HET sebelumnya yang sebesar Rp14.000/liter. Meskipun sudah satu kata dalam pembahasan antar kementerian/lembaga (K/L), level HET belum ditetapkan. Termasuk kapan waktu beleid baru ini akan mulai berlaku.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerangkan, besar-kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO. Hari-hari ini harga CPO fluktuatif. Harga tandan buah segar, bahan baku CPO, di tingkat petani bahkan sempat anjlok drastis seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit akan dikontrol pemerintah melalui DSI.

Pemerintah menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil. Kapan harga CPO stabil? Dalam 5 tahun terakhir, merujuk tradingeconomics, harga CPO fluktuatif. Harga terendah 3.304 ringgit Malaysia per ton pada 24 April 2023 dan tertinggi 7.009 ringgit Malaysia per ton pada 25 April 2022. Pada 8 Juni 2026, harga CPO di pasar dunia 4.554 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), 5 Juni 2026, ditetapkan sebesar Rp15.050/kg.

Fluktuasi harga CPO dipengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan permintaan global secara langsung menggerakkan pasar. Harga CPO dunia juga dipengaruhi harga minyak nabati kompetitor seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Jika harga minyak substitusi turun, permintaan dan harga CPO ikut tertekan, dan sebaliknya.

Berikutnya, harga CPO juga dipengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebelum ada program wajib pencampuran biodiesel dengan solar fosil, yang saat ini bernama B40 (40% biodiesel dari minyak sawit dicampur 60% solar fosil), permintaan CPO untuk kebutuhan domestik Indonesia belum besar. Setelah ada program wajib biodiesel, kebutuhan domestik naik. Ditambah aturan lain seperti kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, dan kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) amat memengaruhi ketersediaan CPO di pasaran sekaligus harganya.

Faktor lainnya adalah iklim, musim, dan hama/penyakit. Anomali iklim, baik El Nino (kekeringan) maupun La Nina (hujan berlebih) amat berpengaruh pada siklus panen dan produktivitas tandan buah segar (TBS). Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem sering kali menyebabkan kelangkaan pasokan yang memicu kenaikan harga secara tajam. Selain peremajaan kelapa sawit rakyat yang rendah, fluktuasi pasokan juga dipicu oleh serangkan penyakit Ganoderma. Ganoderma diyakini penyakit paling mematikan.

Ini berarti sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil. Harga CPO kemungkinan juga akan semakin tinggi ketika program B50 benar-benar dieksekusi sesuai rencana: 1 Juli 2026. Tambahan permintaan CPO untuk biodiesel akan mengurangi minyak sawit yang bisa dialokasikan untuk pangan, terutama minyak goreng, dan untuk ekspor. Jika perkiraan ini terbukti berarti harus siap-siap harga minyak goreng lebih tinggi dan devisa hasil ekspor berikut pendapatan negara berupa pajak ekspor bakal menurun drastis.

Budi Santoso menjelaskan, HET MinyaKita dinaikkan karena harga CPO naik. Saat HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700/liter, harga CPO sekitar Rp12.600/kg. Dari semester II 2025 hingga saat ini harga CPO bergerak antara Rp14.500 hingga Rp15.000/kg. Ditambah kenaikan harga kemasan dan biaya produksi, penyesuaian HET menjadi keniscayaan. Selain itu, dugaan saya, HET disesuaikan karena sejak berlaku sampai saat ini belum bisa dicapai. Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 8 Juni 2026, harga MinyaKita Rp15.888/liter. Di atas HET.

Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700/liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi cermin. Hemat saya, hal ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi biang alias penyebab.

Pertama, ongkos produksi MinyaKita tidak masuk di akal. Produsen, merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500/liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tak boleh melebihi dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari level itu produsen MinyaKita potensial merugi.

Celakanya, harga CPO domestik di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi, seperti pernah terjadi awal tahun 2025. Akan tetapi jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader.

Kedua, membatasi distributor hanya sampai lini 2 untuk wilayah seluas Indonesia dengan beragam kondisi daerah adalah absurd, bahkan mustahil. Pembatasan ini ideal. Tapi terbentur realitas yang sulit dieksekusi. Ini terkonfirmasi temuan Kementerian Perdagangan: distributor MinyaKita sampai D3 dan D4 yang berujung harga di atas HET. Jika pun ada D1 dan D2 yang punya kemampuan dan jejaring bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, jumlahnya mungkin segelintir. Dan, jangan-jangan, mereka juga bagian dari grup produsen MinyaKita. Di sinilah pentingnya transparansi. Aplikasi Simirah yang didesain untuk memantau distribusi mestinya menjadi pembuktian keterbukaan itu.

Ketiga, beleid MinyaKita mengulang skema kebijakan yang sudah terbukti gagal mengatasi gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021-2022. Dari 21 regulasi yang pernah diterbitkan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada 2021-2022 bertumpu pada tiga skema: HET minyak goreng (curah dan kemasan), wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan wajib harga penjualan domestik (domestic price obligation/DPO). DMO dan DPO adalah syarat eksportir CPO mendapatkan izin ekspor dengan rasio tertentu sesuai dinamika pasar. Bukan teratasi minyak goreng malah langka.

Kalau sudah tahu skema DMO dan HET tidak manjur mengatasi masalah minyak goreng kok masih dijadikan jurus andalan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau buat rakyat seperti MinyaKita? Salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO, bahan baku minyak goreng. Karena harga CPO hasil DMO tidak diatur wajib jual pada harga tertentu. Tatkala harga CPO naik otomatis harga MinyaKita naik. Sebaliknya, kala harga CPO turun, harga MinyaKita di konsumen tak otomatis turun. Jika turun biasanya amat lambat. Beleid ini juga menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara.

Program MinyaKita digulirkan untuk menjamin masyarakat, terutama yang daya belinya terbatas, memiliki akses cukup terhadap minyak goreng. Juga usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika ini tujuannya, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi langsung, dengan transfer tunai misalnya, kepada kelompok sasaran. Ini membuat subsidi lebih tepat sasaran asal data sasaran valid. Sebaliknya, dengan pembelian MinyaKita yang bebas seperti saat ini, termasuk oleh kelompok berduit, tujuan MinyaKita tak tercapai.

dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual eceran (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita karena hal itu akan semakin membebani masyarakat Indonesia, termasuk petani sawit yang kehidupannya juga sudah sulit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan tantangan yang dihadapi masyarakat termasuk petani sawit saat ini adalah mahalnya harga bahan makanan hingga harga pupuk yang terus naik.

"Akibat beban berlebih yang diterima petani kelapa sawit, kehidupan petani sawit swadaya kian sulit sejahtera, sama seperti sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, harga jual hasil panen sawit masih pajak bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sehingga mengurangi pendapatan petani.

Menurut dia, keberadaan aturan BK dan PE sejak 2015 tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya petani sawit karena pengelolaan dana PE hanya digunakan menyubsidi harga biodiesel dan diterima perusahaan besar sawit.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar harga jual MinyaKita yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mengalami kenaikan harga.

Terkait hal itu SPKS menawarkan solusi untuk kenaikan harga jual MinyaKita yang diakibatkan kenaikan harga jual CPO di pasar global, yakni selisih harganya ditopang dari dari Dana PE yang dikelola BPDP.

Sebab, lanjut Sabarudin, pengelolaan perdagangan minyak sawit sudah sangat rumit, dimana ada banyak kewajiban yang harus dilakukan, seperti aturan Domestic market Obligation (DMO) dan Public Service Obligation (PSO).

Keberadaan DMO dan PSO, menurut dia juga harus dilakukan transparansi, sehingga jumlah MinyaKita yang dibutuhkan masyarakat kurang beruntung, dapat diketahui secara luas.

"Jika data DMO dan PSO transparan, maka kebutuhan dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP daripada hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar semata," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita dipertimbangkan berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan. Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

"Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," katanya usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6). .

Mendag menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita yang terbaru karena masih menunggu harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kembali stabil.

Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan mengatakan, harga CPO dan tandan buah segar (TBS) sawit masih fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau harga sudah stabil berapa, baru dihitung kembali berapa kenaikannya, ya,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pemerintah memutuskan menaikkan HETMinyaKita mengikuti kenaikan harga CPO.

Keputusan diambil dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kemendag, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Busan mengatakan, HET MinyaKita saat ini Rp 15.700 per liter sudah tidak seimbang dengan harga CPO sebagai bahan baku yang tembus Rp 15.400 an per kilogram.

Sementara, harga jual MinyaKita dari produsen ke distributor tingkat pertama (D1) saat ini Rp 13.500 per liter.

"Dulu waktu harga CPO HET-nya Rp 15.700, itu harga CPO Rp 12.400-an, ya. Sekarang kan yang terakhir itu harga CPO sudah Rp 15.400 sekian,” ujar Busan.

Kenaikan harga CPO ditambah melonjaknya biaya produksi, kemasan, dan distribusi minyak goreng membuat produsen harus menanggung kerugian.

Oleh karena itu, dalam menentukan HET MinyaKita yang baru pemerintah mempertimbangkan berbagai komponen tersebut.

“Produsen ke D1 Rp 13.500 ya? Rp 13.500 kalau CPO-nya saja sudah Rp 15.500 kan enggak mungkin, artinya nombok kan gitu,” tutur Busan.

Meski belum menetapkan besaran HET MinyaKita yang baru, kata Busan, sejumlah kementerian dan lembaga terkait sudah sepakat menaikkan HET MinyaKita.

“Kalau kita misalnya sudah menstabilkan, eh sori, udah stabil, ya secepatnya. Jadi juga biar enggak terlalu lama, karena kan kita harus segera menyesuaikan,” ucap Busan.

Adapun MinyaKita merupakan merk dagang pemerintah untuk menghadirkan harga minyak goreng yang terjangkau.

MinyaKita berasal dari kewajiban eksportir minyak sawit memenuhi domestic market obligation (DMO).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang