Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Holding Pangan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk menjajaki ekspor produk gambir ke pasar internasional.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa.

Kerja sama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai 732.831 dolar AS (sekitar Rp11,72 miliar) dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menegaskan pemerintah mendorong kerja sama tersebut tidak berhenti pada tahap kesepakatan, tetapi segera masuk ke implementasi bisnis.

"Saya berharap sebelum tiga bulan langsung terjadi transaksi kontrak bisnis dan barang sudah dikirim dalam bentuk hilirisasi," ujar Destry dalam siaran pers Kemenkop.

Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengembangan ekspor koperasi, terutama terkait konsistensi pasokan dan kualitas produk ketika permintaan meningkat.

Menurut dia, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan standar mutu internasional dapat dipenuhi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi perdagangan luar negeri agar pembeli asing tidak dapat membeli bahan baku langsung dari tingkat desa, yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat petani.

Direktur Komersial ID FOOD Dwi Sutoro menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor komoditas unggulan daerah melalui jaringan distribusi dan perdagangan yang dimiliki perusahaan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar utama dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga di pasar global.

"Ke depan, ID FOOD akan mengoptimalkan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai sourcing development dalam mengidentifikasi produk unggulan daerah yang siap dibawa ke pasar internasional," kata Dwi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri Eriyanto menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di Sumatera Barat.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini telah menghimpun sekitar 190 petani gambir dan delapan kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektare. Dari konsolidasi tersebut, koperasi memiliki kapasitas produksi sekitar 30 hingga 50 ton gambir per bulan.

"MoU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hilirisasi gambir serta meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor," ujarnya.

Ia menambahkan koperasinya berkomitmen menjaga kontinuitas pasokan serta meningkatkan tata kelola usaha agar lebih profesional dan transparan guna mendukung ekspor berkelanjutan.

Komoditas gambir memiliki beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai dari bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, hingga bahan baku industri kosmetik seperti produk antipenuaan dan antioksidan.

Pemerintah mencatat Indonesia merupakan pemasok sekitar 80 persen komoditas gambir di pasar dunia. Selain India dan Pakistan, pasar ekspor gambir Indonesia juga mencakup Jepang, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sanksi tegas bagi pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pedagang yang menjadi mitra distribusi BUMN Pangan dan terbukti melanggar ketentuan harga terancam dicoret ataublacklistdari jaringan penyalur.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah akan memperkuat pengendalian harga Minyakita melalui penambahan porsi distribusi oleh BUMN pangan, seperti Bulog dan ID Food. Langkah itu dipilih setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga Minyakita.

Dia menjelaskan pemerintah memilih memperkuat tata kelola distribusi dibandingkan menaikkan HET MinyaKita. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperbesar kuota distribusi melalui BUMN Pangan agar pasokan dengan harga sesuai HET semakin dominan di pasar.

“Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan [HET]. Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, peningkatan porsi distribusi melalui BUMN pangan akan mempermudah pengawasan harga di tingkat pengecer. Pasalnya, Bulog dan ID Food menunjuk langsung distributor maupun pengecer yang menjual Minyakita di pasar.

“BUMN Pangan ini seperti Bulog, ID Food, ini kan menunjuk distributornya atau menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau Id Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Budi menjelaskan mekanisme distribusi dari distributor hingga pengecer telah diatur agar seluruh rantai pasok tetap memperoleh margin yang memadai meski menjual sesuai HET. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pengecer untuk menaikkan harga di atas ketentuan.

“Kan ada itu yang D1 [distributor lini 1] ke pengecer kan ada itu hitung-hitungannya. Sehingga kalau pengecer menjual sesuai HET kan juga sudah diuntungkan sebenarnya. Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklistdan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pengecer Minyakita agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Ia menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) pangan.

Budi menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus memastikan Minyakita sampai ke konsumen sesuai HET.

"Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurutnya, Bulog dan ID Food akan menunjuk pengecer di pasar-pasar rakyat untuk menyalurkan Minyakita. Karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food," ujarnya.

Saat ini, kata Budi, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan minimal sebesar 35 persen. Namun pemerintah tengah menghitung kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50 persen.

"Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50 persen," katanya.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta distribusi Minyakita dikelola sepenuhnya oleh BUMN guna memperbaiki tata kelola dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

Menanggapi arahan tersebut, Budi tidak menutup kemungkinan distribusi Minyakita ke depan akan semakin didominasi BUMN pangan.

Kendati, ia menegaskan prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan belum diputuskan apakah seluruh pasokan nantinya disalurkan 100 persen melalui Bulog dan ID Food.

"Nanti bertahap (penyaluran Minyakita 100 persen melalui BUMN), tidak langsung, karena sebagian kan masih disalurkan oleh pedagang di pasar," katanya.

Pemerintah sebelumnya memastikan HET Minyakita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter dan belum akan dinaikkan.

Fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada pembenahan distribusi dan penguatan pasokan di pasar rakyat.

Data Kemendag menunjukkan realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 628.050 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen telah disalurkan melalui BUMN, sementara sisanya masih melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, sedangkan ID Food menyalurkan 72.069 ton atau 11,48 persen.

Pemerintah menilai peningkatan distribusi melalui BUMN dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga Minyakita di tingkat konsumen. Meski demikian, rata-rata harga Minyakita nasional masih berada di atas HET.

Data Kemendag menunjukkan harga Minyakita pada minggu kedua Juni 2026 berada di kisaran Rp16.355 per liter. Meski masih melampaui HET, angka tersebut telah menurun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus Rp17 ribu per liter.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat, untuk dijadikan lahan budidaya bawang putih.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektare (ha) lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yakni ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah besar.

"Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare. Tantangannya yang pertama adalah mencari tempat karena bawang putih tidak bisa ditanam di semua lokasi, harus di daerah tinggi," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yakni di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung, Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Namun untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih.

Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Tadi sudah didiskusikan dengan asosiasi petani bawang, (Perum) Bulog, ID Food, dan juga PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Jadi BUMN terlibat. Offtaker pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog," ujarnya.

Sudaryono mengatakan PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok.

Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi.

"Kita sedang bicara dengan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah tidak beroperasi kemudian bisa kita konversi menjadi lahan untuk bawang putih," ujarnya.

Ia menegaskan Kementan sejauh ini telah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu ha untuk mendukung target swasembada bawang putih.

Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi dikembangkan.

"Kementerian Pertanian sudah identifikasi. Mencari 100 ribu hektare lahan itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya," ujar Sudaryono.

Meski demikian, ia menilai tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Sudaryono menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

Menurut dia, bibit bawang putih impor tidak bisa langsung digunakan secara masif untuk areal tanam yang luas karena perlu proses penangkaran dan penyesuaian dengan kondisi iklim Indonesia.

"Kalau bibit dari luar langsung ditanam untuk 100 ribu hektare belum tentu tumbuh optimal. Harus ada penyesuaian agroklimat dan proses penangkaran terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bibit menjadi alasan pemerintah memperkirakan target swasembada bawang putih tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk membangun ketersediaan bibit sekaligus memperluas areal tanam hingga mencapai target 100 ribu ha.

Selama proses itu berjalan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya insyaallah akan terus kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," ujar Sudaryono.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan minyak goreng rakyat atau Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan, tetapi akan dikucurkan langsung ke pasar-pasar rakyat.

Busan menyebut langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mudah membeli Minyakita di pasar.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan produsen dan distributor, khususnya Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita dapat sampai ke pasar-pasar rakyat.

Busan mengatakan ke depannya jenis komoditas lain dapat dialokasikan untuk bantuan pangan mengikuti harga pasar. 

"Misalnya, telur lagi turun bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian, juga yang tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG," ujarnya.

Ia menilai upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Apabila terdapat komoditas yang harganya anjlok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah akan langsung menyerapnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk harga yang di bawah HET. Kemarin misalnya telur, ya telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG," terang Busan.

Sementara itu, Busan memastikan bakal terus melakukan pengawasan seperti lini distribusi terhadap harga pangan yang di atas harga acuan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan.

"Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga para distributor dan produsen," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co resmi menjadi pengendali baru tiga anak usaha pabrik gula Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.

Ketiga anak usaha yang dimaksud adalah PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (5/6/2026), ketiga perusahaan tersebut mengumumkan bahwa proses akuisisi oleh Sugar Co telah selesai.

"PT Pabrik Gula Rajawali I, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Desa/Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara telah mengakuisi saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No.11 tanggal 23 April 2026," bunyi pengumuman direksi PT Pabrik Gula Rajawali I dan PT Sinergi Gula Nusantara.

Pengumuman serupa juga masing-masing disampaikan oleh PT Pabrik Gula Rajawali II dan PT Pabrik Gula Candi Baru.

"Sehubungan dengan akusisi tersebut, PT Sinergi Gula Nusantara, telah menjadi pengendali baru dalam Perseroan," tulis manajemen.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pabrik Gula Rajawali I mengelola dua unit pabrik gula dengan total kapasitas giling 18.100 ton cane per day (tcd), yakni PG Krebet Baru di Malang dan PG Rejo Agung Baru di Madiun.

Kemudian, Pabrik Gula Rajawali II mengoperasikan tiga unit pabrik gula yaitu PG Tersana Baru, PG Jatitujuh & PG Sindang Laut dengan total kapasitas giling 8.800 tcd, serta 1 unit pabrik spiritus alkohol (PSA Palimanan).

Lalu, Pabrik Gula Candi Baru beroperasi sejak 1832 di Kota Sidoarjo dengan kapasitas giling 2.800 tcd.

Sementara itu, Sugar Co merupakan Sub Holding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang ditugaskan untuk mengelola seluruh pabrik gula yang ada di lingkungan PTPN Group.

Bisnis.com, MEDAN – Harga Minyakita di Medan melenggang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Sejumlah pedagang pengecer menyebut harga jual Minyakita ke konsumen per hari ini, Rabu (13/5/2026) rata-rata Rp20.000-Rp21.000 per liter. Bahkan ada pedagang pengecer yang menjual hingga Rp22.000 per liter, mendekati harga minyak goreng kemasan premium non subsidi pemerintah.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Ridho Pamungkas mengatakan dalam persaingan usaha, lonjakan harga Minyakita harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi pasokan dan distribusi.

Dia menyebut kenaikan harga Minyakita saat ini tidak hanya dilaporkan di satu daerah sehingga distribusinya perlu menjadi perhatian.

“Ketika kenaikan harga terjadi relatif seragam di banyak daerah, itu menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut,” ujar Ridho, Rabu (13/5/2026).

Dijelaskan Ridho, pemerintah sejatinya telah berupaya memangkas rantai distribusi Minyakita dengan menunjuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD sebagai penyalur resmi minyak produksi pabrik ke pedagang agar harga lebih terkendali.

Namun, lanjutnya, terdapat sejumlah tantangan implementasi di lapangan, salah satunya terkait persyaratan administrasi untuk menjadi pedagang pengecer Bulog seperti nomor induk berusaha (NIB) yang harus dimiliki pedagang. Dia menyebut tidak semua pedagang tradisional telah memiliki atau bersedia mengurusnya sehingga sebagian dari mereka tetap bergantung pada jalur distribusi konvensional melalui agen atau distributor tertentu dengan harga yang lebih tinggi.

“Dalam perspektif persaingan usaha, kondisi seperti ini dapat menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah,” jelas Ridho.

Ridho pun mengatakan KPPU saat ini terus memantau perkembangan harga dan distribusi Minyakita di beberapa daerah, termasuk melalui diskusi dan klarifikasi dengan pelaku usaha terkait.

“Saat ini fokus kami bukan sekadar sidak lapangan, tetapi melihat apakah ada persoalan dalam struktur distribusi dan mekanisme pasar yang menyebabkan harga di tingkat konsumen terus meningkat,” tandasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang ingin meningkatkan penyaluran Minyakita melalui BUMN hingga 100 persen.

Ia menegaskan kebijakan tersebut dimungkinkan selama pasokan dan mekanisme distribusi bisa dijalankan.

Respons ini disampaikan menyusul pasokan Minyakita yang sempat tersendat dan dilaporkan kosong di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir.

"Di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal. Yang mau 65 (persen), 70 (persen) itu enggak ada masalah. B2B nanti kita fasilitasi. Supaya produsennya bisa masuk ke BUMN Pangan," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Ia menjelaskan ketentuan penyaluran Minyakita saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Dalam aturan tersebut, minimal 35 persen distribusi Minyakita dilakukan melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Namun demikian, pemerintah membuka ruang bagi peningkatan porsi tersebut di atas batas minimal, termasuk melalui skema kerja sama bisnis (business to business/B2B) antara produsen dan BUMN.

"Kita kan juga memberdayakan. Banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng. Enggak ada masalah," katanya.

Budi menambahkan pemerintah juga telah meminta agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terisi, terutama melalui peran BUMN yang saat ini disebutnya sudah menyalurkan di atas ambang minimal.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya), di atas 35 persen," ujarnya.

Ia juga mengonfirmasi pemerintah siap memfasilitasi peningkatan penyaluran melalui skema kerja sama bisnis (business to business/B2B) apabila diperlukan.

"Minimal kan 35 persen. Jadi kalau mau naik, ya sudah kita bantu memfasilitasi B2B," katanya.

Amran sebelumnya mendorong agar penyaluran Minyakita diperkuat melalui BUMN pangan, bahkan membuka opsi hingga 100 persen. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga di pasar.

Saat ini, distribusi Minyakita masih mengacu pada porsi minimal 35 persen melalui BUMN, dengan sisanya disalurkan melalui mekanisme swasta. Namun, pemerintah menilai penguatan peran BUMN dapat memudahkan kontrol ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan.

Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat seret di sejumlah daerah.

Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan stok bahkan hingga beberapa bulan terakhir, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas HET.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mendorong penyaluran minyak goreng merek Minyakita sepenuhnya melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk mengatasi masalah pasokan yang sempat tersendat di pasar.

Kebijakan ini dipertimbangkan guna memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

"Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag (Budi Santoso), kalau bisa ke depan kita naikkan lagi (penyaluran Minyakita lewat BUMN Pangan), apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, atau 100 persen. Aku lihat situasinya nanti," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Saat ini, penyaluran Minyakita masih mengacu pada skema domestic market obligation (DMO) dengan porsi minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.

Namun, pemerintah membuka ruang untuk meningkatkan porsi tersebut, bahkan hingga seluruh distribusi dikendalikan oleh BUMN.

Amran menilai penguatan peran BUMN diperlukan agar distribusi lebih mudah dikontrol, terutama saat terjadi lonjakan harga di pasar.

"Iya, (Minyakita disalurkan lewat) BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab," terangnya.

Ia mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sapi beku, di mana pemerintah meningkatkan porsi penugasan impor kepada BUMN dibandingkan swasta.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kendali pemerintah terhadap pasokan dan harga, sekaligus memastikan ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gejolak di pasar.

Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya distribusi yang lebih banyak dipegang swasta dinilai kurang efektif dalam meredam fluktuasi harga.

Menurut Amran, pendekatan serupa bisa diterapkan pada distribusi Minyakita agar pengawasan lebih terpusat dan respons terhadap kenaikan harga bisa lebih cepat.

"Kalau BUMN, (pemerintah bisa tindak), (saya bilang), 'Eh kamu minggir. Kalau enggak bisa stabilkan harga'," ujarnya.

Meski membuka peluang penyaluran 100 persen melalui BUMN, Amran menegaskan pelaku usaha tetap dilibatkan dalam rantai pasok.

Peran BUMN lebih difokuskan sebagai penanggung jawab utama distribusi, sementara pelaku usaha, termasuk UMKM, tetap diberi ruang di lini hilir.

"Ya boleh, enggak masalah (pengusaha) protes. Yang penting harga stabil. Kan dari pengusaha langsung ke BUMN. Semuanya pengusaha. Justru pengusaha-pengusaha kecil kita bantu," kata dia.

Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat seret di sejumlah daerah. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan bahkan hingga beberapa bulan yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Sementara itu, minyak goreng curah dan kemasan premium juga mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, Mendag Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan kuota penyaluran melalui BUMN di atas batas minimal 35 persen. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Saat ini, distribusi Minyakita melalui BUMN dibagi ke beberapa entitas, antara lain Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Namun keterbatasan pasokan dan beban penugasan lain membuat distribusi belum optimal di lapangan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang penambahan jatah penyaluran Minyakita melalui BUMN pangan di atas ketentuan saat ini, 35 persen dari skema domestic market obligation (DMO).

Opsi ini dibuka untuk memperkuat pasokan minyak goreng rakyat di pasar. Langkah tersebut disampaikan merespons seretnya pasokan Minyakita di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menegaskan pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi peningkatan penyaluran di atas batas tersebut, seiring kebutuhan pasar yang meningkat.

"Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan, sepanjang didukung kesiapan pasokan," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, Budi menjelaskan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara produsen dan BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food guna memperkuat distribusi Minyakita.

"Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha/produsen dengan BUMN Pangan untuk membahas penguatan distribusi," ujarnya.

Menurut Budi, langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar penyaluran Minyakita di pasar sehingga harga tetap terkendali di tingkat konsumen.

"Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran Minyakita sehingga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen tetap terjaga," ucapnya.

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengajukan penambahan kuota penyaluran Minyakita kepada Kemendag menyusul kelangkaan minyak goreng rakyat tersebut di pasaran. Saat ini, penyaluran masih mengacu pada skema DMO sebesar 35 persen.

Kuota tersebut dibagi kepada tiga BUMN pangan, yakni 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk ID Food, dan 10 persen untuk Agrinas Palma Nusantara. Ketiganya bertugas menjaga distribusi Minyakita di pasar rakyat dan sistem SP2KP.

Namun, Bulog juga mendapat penugasan besar dalam penyaluran bantuan pangan, sehingga distribusi Minyakita harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan sosial. Kondisi ini membuat pasokan di lapangan menjadi terbatas.

Di sisi lain, pemerintah mendorong peningkatan kuota DMO hingga 65 persen agar dapat mengakomodasi kebutuhan pasar sekaligus program bantuan pangan.

Kelangkaan Minyakita sendiri sudah terjadi di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir. Di Jakarta, pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan sejak awal tahun, bahkan ada yang sudah kosong selama tiga bulan.

Data SP2KP menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan premium kini naik dari sekitar Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter, dan minyak curah naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu per kilogram.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kelangkaan Minyakita yang terjadi di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengakui adanya gangguan pasokan namun memastikan distribusi tengah dioptimalkan.

"Kementerian Perdagangan memahami adanya dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir," ujar Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menyebut penyaluran Minyakita kini difokuskan melalui jalur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food agar distribusi lebih terkendali dan menjangkau pasar rakyat.

"Saat ini, penyaluran Minyakita ke pedagang pasar rakyat dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, yaitu Perum Bulog dan BUMN Pangan," ujarnya.

Iqbal menyebut pemerintah juga menaikkan porsi penyaluran kewajiban pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada BUMN Pangan untuk memperkuat pasokan di lapangan.

"Di sisi lain, pemerintah telah meningkatkan proporsi penyaluran DMO kepada Perum Bulog dan/atau BUMN minimal 35 persen," ujarnya.

Menurutnya, realisasi distribusi bahkan telah melampaui target minimal tersebut. Adapun realisasi distribusi Minyakita saat ini tercatat meningkat signifikan dan telah mencapai 49,45 persen dari total realisasi DMO.

Ia menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terhambat.

Di lapangan, kelangkaan Minyakita sudah dirasakan pedagang sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah pasar di Jakarta dilaporkan tidak lagi memiliki stok minyak goreng rakyat tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter atau sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pantauan di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, menunjukkan pedagang sudah tidak mendapatkan pasokan Minyakita selama sekitar tiga bulan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pasar lain, bahkan sejak awal tahun.

Ketiadaan Minyakita di pasaran membuat pedagang beralih menjual minyak goreng lain dengan harga lebih tinggi.

Minyak goreng kemasan premium yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per liter kini naik menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu. Sementara minyak curah juga naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor terhenti, bahkan ada yang menyebut harus membeli produk lain agar bisa mendapatkan minyak goreng tertentu.

[Gambas:Youtube]