Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja industri pengolahan menjadi penopang kuat bagi laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan I 2026 yang mencapai 13,64 persen secara tahunan.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan angka tersebut menempatkan NTB dalam posisi kedua dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional setelah Maluku Utara.

"Secara year on year, triwulan I 2026 dibandingkan triwulan I 2025 terjadi kenaikan cukup fantastis mencapai 13,64 persen," ujar dia di Mataram, Selasa.

Wahyudin menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas produksi pada seluruh lapangan usaha, terutama industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

Kinerja lapangan usaha dari industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling signifikan sebesar 60,25 persen secara tahunan seiring dengan peningkatan produksi dari fasilitas pemurnian mineral atau smelter.

Hasil produksi smelter berupa tembaga, perak, asam sulfat, hingga emas tersebut lantas mendorong kenaikan nilai tambah industri pengolahan, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga mencatat pertumbuhan yang tinggi sebesar 31,80 persen secara tahunan akibat peningkatan produksi hasil pertambangan konsentrat.

Aktivitas ekspor tambang sempat meredup akibat tidak ada penjualan konsentrat dari Nusa Tenggara Barat ke luar negeri selama delapan bulan terhitung dari Januari hingga akhir Oktober 2025.

Pada 31 Oktober 2025 hingga April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi ekspor konsentrat terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Relaksasi selama enam bulan itu lantas berpengaruh cukup signifikan terhadap capaian nilai ekspor tambang dan berkontribusi dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,48 persen akibat peningkatan output perbankan umum.

"Ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada triwulan IV 2025, laju pertumbuhan ekonomi NTB secara tahunan hanya 12,49 persen, tapi ternyata pada triwulan I 2026 lebih tinggi lagi mencapai 13,64 persen," pungkas Wahyudin.

BPS mencatat secara kuartal ke kuartal, ekonomi Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan IV 2025.

Kondisi itu merupakan pola musiman yang lazim terjadi setiap triwulan pertama lantaran realisasi belanja pemerintah belum optimal, baik dari segi APBD maupun sumber pendanaan lain

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) meluncurkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mentari Nusantara I berkapasitas 1,225 gigawatt (GW) melalui strategi pengadaan terintegrasi GIGA ONE. Proses tender resmi dimulai pada 30 April 2026 sebagai bagian dari percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

GIGA ONE merupakan model pengadaan baru yang mengonsolidasikan sejumlah proyek energi terbarukan skala besar dalam satu paket strategis. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan skala keekonomian yang lebih optimal dan memberikan kepastian proyek yang lebih terukur bagi investor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut strategi ini sebagai terobosan dalam mempercepat realisasi proyek energi bersih sekaligus memperkuat daya tarik investasi di sektor ketenagalistrikan.

"Lewat strategi bundling GIGA ONE, pengadaan proyek dilakukan secara konsolidasi dalam satu paket strategis. Hal ini membuat aspek keekonomian proyek jauh lebih bankable, kepastian proyek meningkat, serta proses pengadaan hingga konstruksi menjadi lebih efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Ia menilai, proyek ini akan memberikan dampak luas bagi perekonomian, termasuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja hijau atau green jobs. Selain itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memperkuat rantai pasok manufaktur energi nasional.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menambahkan PLTS Mentari Nusantara I merupakan program unggulan yang menjadi penggerak awal dalam mendukung target pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt, sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Melalui strategi bundling GIGA ONE, PLN menempatkan energi terbarukan sebagai motor pertumbuhan industri nasional. Ini bukan sekadar pembangunan pembangkit, tetapi pengembangan ekosistem industri energi bersih yang terintegrasi dari hulu ke hilir," jelas dia.

Secara geografis, kapasitas 1,225 gigawatt proyek ini akan tersebar di berbagai wilayah. Jawa mendapat porsi terbesar sebesar 600 megawatt, diikuti Kalimantan 340 megawatt, Maluku dan Papua 120 megawatt, Nusa Tenggara Barat 80 megawatt, Sulawesi 50 megawatt, dan Sumatra 35 megawatt.

Seluruh proyek ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2029. Proyek ini sendiri menjadi salah satu bagian dari komitmen PLN dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Ke depan, skema GIGA ONE akan direplikasi untuk pengadaan pembangkit hidro, bayu, serta Battery Energy Storage System (BESS). Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan nasional menuju sistem energi bersih yang mandiri.

"GIGA ONE menjadi blueprint baru pengadaan energi terbarukan di Indonesia dan tonggak penting dalam perjalanan transisi energi nasional," pungkas Suroso.

Beberapa perusahaan lokal sudah ada yang tertarik untuk IPO

Mataram (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram memetakan kesiapan perusahaan-perusahaan lokal di Nusa Tenggara Barat yang siap melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik atau initial public offering (IPO).

Kepala BEI Mataram Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana mengatakan IPO dapat menjadi satu solusi dalam mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha.

"Beberapa perusahaan lokal sudah ada yang tertarik untuk IPO," ujar dia saat ditemui di Mataram, NTB, Rabu.

Ngurah mengatakan, pihaknya aktif melakukan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk memperkenalkan siapa saja calon penjamin emisi atau underwriter.

Keterbatasan penjamin emisi yang berkantor di daerah menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk melantai di bursa nasional.

"Kami perkenalkan dengan beberapa referensi calon underwriter. Di NTB tidak ada underwriter, sehingga harus ke pusat (Jakarta)," ucap Ngurah.

BEI Mataram membagi perusahaan-perusahaan lokal tersebut ke dalam beberapa tingkatan atau tier mulai dari perusahaan yang sudah sangat siap hingga perusahaan yang masih membutuhkan banyak pembenahan.

Perusahaan lokal yang masuk kategori tier I secara umum telah beroperasi dalam waktu lama, memiliki pendapatan yang stabil dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik.

"Kalau hitungan kami di bawah 10 perusahaan yang masuk klasifikasi tier I. Jumlahnya tidak banyak," papar Ngurah.

Lebih lanjut dia menyampaikan beberapa perusahaan lokal yang berminat IPO sejauh ini masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melepaskan sebagian kepemilikan saham mereka kepada masyarakat melalui bursa saham.

Ngurah enggan mengungkap identitas perusahaan lokal yang berminat melakukan IPO tersebut mengingat jumlah perusahaan yang terbatas di NTB, sehingga berpotensi mudah teridentifikasi.

"Dari sisi keyakinan perusahaan bahwa IPO pilihan, itu sudah ada. Tinggal masalah waktu saja, mereka masih wait and see," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Momentum Hari Kartini dimaknai tidak hanya sebagai peringatan historis, tetapi juga refleksi atas peran perempuan dalam pembangunan. Di tengah dinamika politik dan sosial, keterlibatan perempuan dinilai semakin strategis baik dalam pengambilan kebijakan maupun pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut tercermin dalam pertemuan silaturahmi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra dengan mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Siti Rohmi Djalillah dan Ketua DPW Partai Perindo NTB M Khairul Rizal.

Dalam pertemuan tersebut, Manik juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Perindo kepada Siti Rohmi dan jajaran DPW Perindo NTB sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan konsolidasi organisasi di daerah.

Pertemuan yang berlangsung bertepatan dengan Hari Kartini ini menjadi ruang refleksi atas kontribusi perempuan dalam berbagai sektor, terutama politik dan pendidikan.

Siti Rohmi dikenal sebagai tokoh perempuan yang konsisten mendorong pendidikan, pemberdayaan, dan kesetaraan, serta memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi masyarakat di NTB.

Manik menilai kiprah tersebut menjadi inspirasi dalam memperkuat peran perempuan di ruang publik. “Hingga hari ini, Ibu Siti Rohmi tetap menjadi panutan dalam hal kepemimpinan perempuan di politik. Rekam jejak dan dedikasinya memberi semangat bagi perkembangan masyarakat, khususnya di NTB. Beliau menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan ruang yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan publik,” ungkap Manik.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan. “Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo yang terus membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Upaya ini diarahkan untuk mendorong akses yang setara sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, khususnya UMKM dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini juga dimaknai sebagai bagian dari konsolidasi Partai Perindo di NTB. DPW Partai Perindo NTB menegaskan akan terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, terutama melalui penguatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Lombok dan Sumbawa.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus mempersiapkan partai menghadapi agenda politik ke depan.

Melalui konsolidasi berkelanjutan, Partai Perindo diharapkan dapat semakin memperkuat peran dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan publik di daerah.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu (19/4), harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192 ribu per tabung atau turun sebesar Rp12 ribu per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

BaleKITA diharapkan menjadi identitas baru yang merepresentasikan keaslian produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan rebranding atau mengubah jenama lokapasar berbasis aplikasi NTB Mall menjadi BaleKITA sebagai langkah strategis memperkuat identitas dan daya saing produk unggulan daerah.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB Sinta Agathia mengatakan transformasi penjenamaan ulang tersebut adalah konsep baru yang mengusung nilai kreatif, inovatif, terbuka, dan otentik.

"BaleKITA diharapkan menjadi identitas baru yang merepresentasikan keaslian produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat sekaligus menjadi ruang promosi yang lebih inklusif dan berdaya saing," ujar dia di Mataram, Senin.

Sinta menjelaskan perubahan nama itu sebagai bagian dari transformasi etalase produk lokal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan mampu mendorong peningkatan penjualan UMKM.

Pemerintah NTB melakukan pembenahan menyeluruh terhadap konsep, kurasi produk, hingga tata ruang. Setiap produk yang ditampilkan oleh BaleKITA dilengkapi cerita yang kuat mengangkat asal-usul, proses produksi, nilai budaya, hingga keunikan di balik produk tersebut.

Menurut dia, pendekatan itu bertujuan meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat identitas dan kedekatan emosional antara produk dengan konsumen.

Etalase produk ditata ulang untuk menghadirkan tampilan yang lebih modern, fungsional, dan enak dipandang mata guna meningkatkan daya tarik konsumen. Produk dikelompokkan agar lebih terstruktur dan memudahkan pengunjung dalam menjelajah produk unggulan NTB.

"BaleKITA harus tampil lebih segar, menarik, dan mampu menjawab kebutuhan pasar. BaleKITA bukan hanya tempat display, tetapi menjadi ruang yang mampu mendorong produk terjual," kata Sinta.

Seluruh produk melalui tahapan proses kurasi ulang dengan standar yang lebih ketat meliputi kualitas produk, legalitas, kemasan, hingga kesesuaian dengan segmen pasar.

Apabila produk belum memenuhi kriteria, maka pemerintah akan membina secara berkelanjutan agar mampu bersaing.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Irnadi Kusuma menegaskan pihaknya terus memperkuat data dan pembinaan UMKM agar produk yang ditampilkan mencerminkan kualitas dan identitas daerah.

Integrasi lintas sektor, imbuh dia menjadi kunci dalam menghadirkan BaleKITA sebagai etalase unggulan yang membanggakan bagi Nusa Tenggara Barat.

"BaleKITA tidak hanya menjadi pusat promosi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mampu mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat posisi NTB sebagai daerah yang kreatif, inovatif, dan mendunia," pungkas Irnadi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan kontraktor dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTB Syaifuddin Zuhri mengatakan pembangunan pabrik es masih menjadi hambatan dalam proyek kampung nelayan tersebut.

"Spesifikasi pabrik es yang dibangun adalah slurry ice atau bubur es air laut yang membutuhkan instalasi pipa untuk penyedotan air laut," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Jumat.

Syaifuddin mengungkapkan jalur instalasi pipa penyedotan air laut yang paling efisien untuk pembangunan pabrik es Kampung Nelayan Merah Putih saat ini masih dikuasai oleh penduduk setempat.

Koordinasi lintas pihak menjadi kunci untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat sekaligus memastikan proyek kampung nelayan tetap berjalan sesuai target.

Ia berharap proses mediasi dapat mempertemukan kepentingan masyarakat terdampak dengan pihak kontraktor, sehingga penentuan jalur instalasi pipa dapat segera disepakati bersama.

Berdasarkan hasil monitoring DKP NTB, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro di Kota Mataram saat ini telah mencapai 23 persen dan masih sesuai dengan rencana kerja dengan target penyelesaian 100 persen pada akhir Juni 2026.

KNMP Bintaro merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi perikanan, serta perbaikan lingkungan permukiman nelayan.

Pemerintah memilih Kelurahan Bintaro sebagai lokasi program kampung nelayan lantaran menjadi salah satu kantong permukiman nelayan di Kota Mataram, seperti keterbatasan fasilitas dasar, keterbatasan akses teknologi pengolahan hasil perikanan, serta kondisi permukiman yang rentan terhadap abrasi dan banjir rob.

Sejumlah fasilitas yang sedang dibangun meliputi shalter pendaratan ikan dan kotak pendingin portabel, gudang beku, pabrik es, kios perbekalan, kantor pengelola, balai pertemuan, rumah genset, hingga bengkel nelayan.

"Kami berharap keberadaan program Kampung Nelayan Merah Putih mampu memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat setempat," pungkas Syaifuddin.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat dukungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga dengan menyediakan layanan remitansi yang terintegrasi, yang memudahkan pengiriman dana dari luar negeri ke Tanah Air, termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Komitmen tersebut mencatatkan pertumbuhan positif kinerja transaksi remitansi BRI. Pada Februari 2026, nilai transaksi incoming remittance BRI dari PMI di luar negeri meningkat 27,7 persen, yang berasal dari tingginya jumlah transaksi pada periode Ramadan.

Direktur Treasury and International Banking BRI, Farida Thamrin mengatakan bahwa BRI akan terus mendukung setiap tahap perjalanan kebutuhan finansial PMI dan keluarga.

"Melalui semangat Teman Seperjuangan PMI by BRI, kami ingin terus hadir mendampingi PMI dalam mengirimkan dana kepada keluarga di Tanah Air. Dalam hal ini, capaian atas pengiriman remitansi oleh PMI tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di Indonesia, termasuk untuk mempersiapkan perayaan Idulfitri 1447 H," kata Farida.

BRI mencatatkan, pengiriman remitansi paling banyak berasal PMI yang bekerja dari Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kiriman dana tersebut ditujukan kepada keluarga di berbagai daerah Indonesia, terutama di Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Upaya BRI memperkuat layanan bagi PMI ini pun sejalan dengan visi pemerataan kesejahteraan pemerintah, yang juga mendukung Asta Cita ke-6 yang berfokus terhadap pembangunan dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Farida menambahkan, layanan remitansi BRI menjadi penghubung penting antara PMI yang bekerja di berbagai negara dengan keluarga mereka di Indonesia. Pengiriman dana oleh PMI tak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga, tetapi juga menjaga daya beli, hingga berkontribusi menggerakkan perekonomian di daerah.

Sebagai bank dengan jaringan luas ke pelosok negeri, pengiriman dana dari luar negeri lewat solusi layanan BRI Remittance dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, baik langsung ke rekening penerima maupun melalui layanan ambil tunai tanpa rekening di seluruh unit kerja BRI dan BRILink Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak sekadar memfasilitasi pengiriman dana dari luar negeri ke Indonesia, BRI juga menyediakan layanan pengiriman dana ke luar negeri (outgoing remittance). Melalui fitur Transfer Internasional di super apps BRImo, nasabah dapat melakukan pengiriman dana ke berbagai negara, serta memantau status transaksi secara real-time melalui BRIFast Tracker.

Sementara bagi keluarga PMI di Indonesia, BRI mempermudah posisi menerima dan mengelola kiriman dana dari luar negeri. Melalui 1,2 juta BRILink Agen dan super apps BRImo, keluarga PMI dapat mengakses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun perencanaan keuangan, termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Adapun produk tabungan seperti BritAma dan Simpedes juga dapat menjadi solusi bagi keluarga PMO dalam mengelola dana yang diterima dari luar negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga daging sapi naik di 109 kabupaten/kota di Indonesia menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut lonjakan harga ini menjadi salah satu penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Maret 2026.

Menurutnya, kenaikan harga daging sapi terlihat dari semakin banyaknya daerah yang mencatat peningkatan IPH untuk komoditas tersebut.

"Daging sapi terjadi kenaikan IPH di 109 kabupaten/kota, sedangkan beras pada 107 kabupaten/kota. Untuk minyak goreng juga meningkat menjadi 112 kabupaten/kota," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/3).

Secara keseluruhan, BPS mencatat 25 provinsi mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua Maret 2026, sementara 13 provinsi menurun.

Kenaikan tertinggi tercatat di DKI Jakarta dengan IPH naik 2,85 persen, diikuti Gorontalo 1,78 persen, serta Nusa Tenggara Barat 1,71 persen.

Sejumlah provinsi lain yang juga mencatat kenaikan antara lain Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Menurut Ateng, lonjakan IPH tidak hanya dipicu oleh daging sapi, tetapi juga oleh sejumlah komoditas pangan lain yang mengalami kenaikan harga secara bersamaan.

"Komoditi yang memberikan andil terhadap peningkatan IPH pada minggu kedua Maret 2026 terutama cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras," ujarnya.

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan juga menunjukkan harga daging sapi mulai merangkak naik.

Untuk daging sapi paha belakang, harga rata-rata nasional meningkat dari Rp136.108 per kilogram (kg) pada Jumat (13/3) menjadi Rp138.412 per kg pada Senin (16/3) atau naik sekitar 1,69 persen.

Selain daging sapi, sejumlah komoditas lain juga menunjukkan tren kenaikan harga di berbagai daerah. Minyak goreng misalnya, kini mengalami kenaikan IPH di 112 kabupaten/kota, meningkat dibanding pekan sebelumnya yang masih di bawah 100 daerah. Sementara beras mengalami kenaikan di 107 kabupaten/kota.

BPS juga mencatat beberapa komoditas berada di atas harga acuan pemerintah. Harga rata-rata telur ayam ras nasional mencapai Rp32.585 per kg, lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen Rp30 ribu per kg. Secara bulanan, harga telur tercatat naik 1,81 persen dibanding Februari 2026.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit. Rata-rata harga komoditas ini mencapai Rp72.897 per kg, jauh di atas batas atas HAP konsumen sekitar Rp57 ribu per kg. Secara umum, harga cabai rawit naik 4,08 persen dibanding Februari 2026 dan mengalami kenaikan IPH di 199 kabupaten/kota.

Sementara itu, daging ayam ras tercatat berada di kisaran Rp41.185 per kg, lebih tinggi dari HAP konsumen sekitar Rp40 ribu per kg. Harga komoditas ini juga naik 0,42 persen secara bulanan dan mengalami kenaikan IPH di 192 kabupaten/kota.

BPS juga merinci sejumlah wilayah yang mencatat lonjakan IPH akibat kenaikan harga pangan tersebut. Di Pulau Sumatra misalnya, kenaikan terlihat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh dengan perubahan IPH 3,17 persen, terutama dipicu oleh daging sapi, daging ayam ras, dan beras.

Di wilayah Kepulauan Riau, kenaikan terjadi di Kabupaten Bintan dengan IPH 3,04 persen, sementara di Lampung tercatat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan komoditas yang sama menjadi pendorong utama.

Untuk Pulau Jawa, kenaikan IPH terlihat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan perubahan sekitar 3,07 persen yang terutama dipicu oleh cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Sementara di luar Jawa dan Sumatra, lonjakan IPH terjadi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan kenaikan 3,91 persen, serta Kabupaten Yahukimo di Papua Pegunungan yang naik 2,35 persen, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai rawit dan daging sapi.

BPS mengingatkan beberapa komoditas perlu mendapat perhatian karena kenaikan harga yang terjadi cukup luas di berbagai daerah.

"Untuk minyak goreng dan juga cabai rawit ini mohon menjadi perhatian bersama," ujar Ateng.

Kami telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat difasilitasi penyediaan dan pengoperasian kapal angkut ternak

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah pusat menambah kapal angkut ternak untuk mencegah penumpukan sapi menjelang perayaan Idul Adha 1447 H di sejumlah pelabuhan wilayah NTB.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan lalu lintas pengiriman hewan kurban meningkat dari Pulau Sumbawa ke luar daerah.

"Kami telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat difasilitasi penyediaan dan pengoperasian kapal angkut ternak," ujar dia di Mataram, Sabtu.

Riadi menyampaikan permohonan tambahan kapal tersebut berupa satu unit kapal ternak Camara Nusantara dengan trayek Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal roro tambahan berkapasitas 50-70 truk untuk mendukung kelancaran distribusi sapi dari NTB.

Keterbatasan angkutan laut selama ini menyebabkan antrean pengiriman ternak di sejumlah pelabuhan utama, seperti Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat, Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, serta Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat.

Pada 2025, antrean panjang truk pengangkut hewan kurban mengular di NTB. Fenomena itu menyebabkan 16 ekor sapi mati akibat kelelahan karena terlalu lama menunggu antrean keberangkatan kapal laut.

Riadi menegaskan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi agar tidak ada lagi hewan kurban yang mati sia-sia saat dalam perjalanan menuju pasar hewan di Jabodetabek.

"Kami memperketat pengawasan Kesehatan hewan qurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis menjelang Idul Adha," ucap dia.

Selain mengajukan tambahan kapal, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah antisipasi berupa pengaturan jadwal pengiriman ternak dari Pulau Sumbawa agar sesuai dengan kapasitas muat kapal.

Riadi berharap langkah itu bisa menjaga kelancaran distribusi sapi kurban sekaligus menjamin kesehatan hewan dan keamanan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha.

"Jika upaya yang kami lakukan tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat, maka upaya yang kami dilakukan adalah rekayasa waktu lalu lintas ternak," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2,51 triliun atau 11,16 persen dari total pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Januari 2026.

Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan capaian itu mencerminkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.

"Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," ujar dia di Mataram, NTB, Kamis.

Ratih menjelaskan rincian belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik di daerah.

Alokasi belanja pemerintah pusat antara lain menyasar sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu APBN.

Kemudian Pemerintah pusat telah menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

"APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah," ucap Ratih.

Realisasi belanja negara yang cukup tinggi di awal tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

Pada sisi pendapatan, imbuh Ratih, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN. Kinerja tersebut ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong pembangunan yang inklusif mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi," pungkas Ratih.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tiga wilayah di Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat dikepung banjir. Akibatnya, satu warga meninggal dunia dan lebih dari 2 ribu Kepala Keluarga terdampak.

Adapun yang pertama adalah banjir di Kabupaten Lombok Timur, akibat dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang sehingga menyebabkan satu warga hilang terseret arus banjir pada Selasa (24/2) siang.

"Saat ditemukan beberapa jam kemudian, korban sudah tidak bernyawa. Selain itu sebanyak 604 Kepala Keluarga (KK) atau 2.848 jiwa yang tersebar di 11 desa dan satu kelurahan terdampak," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).



Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB dikerahkan untuk melakukan rangkaian upaya penanganan darurat mulai dari pendataan, pencarian dan pertolongan korban.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi NTB juga telah mendirikan tenda darurat di Desa Pijot, Kecamatan Keruak untuk penanganan warga terdampak. Hingga Selasa malam banjir masih menggenangi wilayah terdampak dengan ketinggian bervariasi.

Sementara itu di Kabupaten Lombok Tengah, kata Aam sapaan Abdul Muhari, banjir berdampak pada 12 desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Praya Timur dan Praya Barat pada Selasa (24/2). Tercatat 1.115 KK terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi.

BPBD Provinsi NTB menuju lokasi dengan membawa bantuan logistik berupa tiga unit tenda, lampu, perahu, genset, alas tidur dan mi instan. Petugas terus memantau dan melakukan update pendataan dikarenakan banjir masih menggenang di wilayah terdampak.

Lokasi terakhir, kata Aam, di Kabupaten Lombok Barat, yang mana banjir terjadi Desa Tempos, Kecamatan Gerung pada Selasa (24/2). Peristiwa ini menyebabkan 35 unit rumah terdampak. Di samping itu satu akses jalan terganggu akibat tergerus derasnya arus banjir hingga memakan setengah badan jalan.

"Petugas memasang safety line sementara warga diimbau meningkatkan kewaspadaan apabila melewati jalur Desa Tempos yang terdampak," jelasnya.

Menyikapi berbagai kejadian bencana banjir tersebut, Aam mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Kesiapsiagaan diperlukan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah.

"Masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai diimbau untuk secara berkala memantau ketinggian muka air. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang lama, warga disarankan melakukan evakuasi mandiri jika diperlukan," imbaunya.