Denpasar (ANTARA) -

“Dari asesmen dengan sejumlah asumsi, kami perkirakan dampak konflik Timur Tengah akan memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 0,05 persen sehingga perlu diwaspadai,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu.

Untuk itu, bank sentral tersebut memberi masukan strategi kepada pemerintah daerah dan pusat agar perekonomian di Pulau Dewata tetap solid, salah satunya melalui program cepat promosi pariwisata di Asia dan Australia.

Dua regional itu merupakan pasar tradisional yang selama ini mendukung kunjungan wisatawan asing dan banyak terkoneksi penerbangan langsung ke Bali.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pasar Asia kecuali ASEAN dan pasar Oseania termasuk Australia menguasai masing-masing 29,36 persen dan 25,84 persen pangsa pasar turis di Bali.

Selain itu, ada Eropa yang menguasai pangsa pasar kedua sebesar 26,14 persen.

Ia menjelaskan pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Dewata sehingga sejumlah aspek perlu terus diperkuat dan ditangani misalnya isu keamanan, akomodasi ilegal, sampah hingga kemacetan di sejumlah titik tertentu.

Selain sektor pariwisata, strategi kedua yakni realisasi investasi yang perlu didorong karena memberi dampak berlipat kepada ekonomi.

Adapun proyek prioritas daerah 2026 yaitu pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, Sistem Penyediaan Air Baku Embung Tukad Unda, Jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan jalan bawah tanah Jimbaran dengan total anggaran diperkirakan Rp788 miliar.

Selain itu, proyek konservasi pantai Kuta, Seminyak, Legian dan konservasi Pantai Candi Dasa Karangasem yang masing-masing diperkirakan tuntas akhir 2026 dengan nilai Rp288 miliar dan pada 2027 dengan nilai Rp518 miliar.

Selain itu, proyek pemerintah pusat yakni sekolah rakyat di Kubu, Karangasem senilai Rp255,5 miliar, Kampung Nelayan Merah Putih di Seraya Timur Karangasem, serta rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan nilai investasi diperkirakan Rp2-2,5 triliun yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Strategi ketiga yakni sektor pertanian sebagai bentuk perluasan sumber pertumbuhan ekonomi selain pariwisata melalui perluasan peran perumda dan regenerasi petani.

Sedangkan strategi keempat yakni digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini terus tumbuh.

Pada 2025, transaksi loka pasar (e-commerce) di Bali mencapai Rp16,32 triliun atau naik dibandingkan 2024 mencapai Rp15,19 triliun.

Sementara itu, jumlah pengguna sistem pembayaran digital berbasis kode bar (QRIS) di Bali per Februari 2026 mencapai 1,15 juta dengan total volume transaksi mencapai 39 juta kali transaksi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (year-on-year/yoy), dan masih berada di level optimis (>100).

IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (month-to-month/mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan bermotor, pakaian, serta makanan dan minuman.

Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 sub sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori barang lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm).

Kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm), peralatan informasi dan komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm), sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm).

Kemudian barang budaya dan rekreasi (mainan anak-anak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm), serta makanan, minuman dan tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).

"Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%. Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy)," kata Erwin Rabu (22/4/2026).

Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.

Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170.

Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184.

Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026.

Lebih lanjut, pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat domestik resmi mengalami penyesuaian sejak 6 April 2026, melalui pembatasan kenaikan harga tiket maksimal 13% yang berlaku hingga Mei 2026.

Termasuk harga tiket pesawat dari Jakarta ke bandara-bandara teramai di Indonesia. Misalnya I Gusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, Kualanamu di Medan, dan Hasanuddin di Makassar.

Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga avtur hingga 70%, sekaligus menjaga agar kenaikan tarif penerbangan tetap terkendali. Berbeda dengan harga tiket internasional yang tidak diatur pemerintah.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah berbagai tekanan yang mempengaruhi industri penerbangan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di laman resmi maskapai dan online travel agent (OTA), Rabu (22/4/2026) siang, untuk keberangkatan ke sejumlah tujuan pada pekan awal Mei, harga tiket pesawat telah melambung.

Misalnya harga tiket dari Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) ke Denpasar terpantau dibanderol mulai dari Rp1,3 jutaan per orang untuk pesawat low cost carrier (LCC). Berbeda dengan sebelumnya, harga tiket ke Bali masih ada yang dijual dengan harga di bawah Rp1 juta.

Sementara untuk maskapai dengan layanan full service, seperti Garuda Indonesia, tiket ke Bali dijual mulai dari Rp2,3 juta.

Harga tiket pesawat untuk tujuan Kualanamu (KNO) kini dapat dibeli dengan harga mulai Rp1,7 jutaan, naik sekitar Rp400.000an dari sebelumnya yang dijual dengan harga Rp1,3 jutaan.

Kemudian harga tiket pesawat dari Jakarta ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) dijual mulai dari Rp1,85 juta per orang. Sementara untuk tujuan Juanda (SUB) dibanderol denga harga Rp1,2 jutaan.

Bandara-bandara tersebut tercatat menjadi keberangkatan maupun tujuan, dengan penumpang terbesar di Indonesia.

Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 1,2 juta orang atau sebesar 28,84% dari total penumpang domestik, diikuti Juanda-Surabaya sebanyak 330.500 orang atau sebesar 8,09% dari total penumpang domestik.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pun menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk industri penerbangan hingga relaksasi ke PT Pertamina (Persero) seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun per bulannya untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.

"Jadi, kalau kami persiapkan dua bulan makanya Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimal di 9% sampai 13%," papar Airlangga beberapa waktu lalu.

Kedua, relaksasi mekanisme sistem pembayaran antara Pertamina dan maskapai dengan term of conditions setara business-to-business (B2B).

Ketiga, penurunan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Airlangga menyebut insentif ini ditujukan untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan. Penerimaan bea masuk untuk spare part tahun lalu yakni senilai Rp500 miliar.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali.

“Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perhubungan serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI,” ucap Koster.

Koster dalam keterangan pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu, menyampaikan pertemuan dengan tiga kementerian itu untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan atau kesepakatan bersama DPR RI pada 8 April 2026.

Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Dari pertemuan ini, Gubernur Koster mendapat kepastian bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sendiri akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

"Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpass Jimbaran Badung, lalu gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung," ujarnya.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan underpass Jimbaran Badung sendiri dilakukan guna mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan.

Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur.

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Kementerian PU akan membangun jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu, Karangasem.

Selanjutnya saat menyambangi Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali juga mendapat kepastian tahun 2026-2027 mulai dibangun transportasi taksi laut yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung.

Kemudian pemerintah pusat akan membantu mengembangkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata di Buleleng.

“Kemenhub juga akan melakukan pengembangan Pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata, kemudian akan membangun pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung,” kata Koster.

Dalam pertemuan itu, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang.

Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang nantinya akan langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan.

Sementara itu, Jalur Gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan dan akhirnya bisa mengurangi kemacetan juga risiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 yang digelar di Gianyar, Bali, sukses berlangsung meriah dan menuai apresiasi luas.

Di balik kelancaran operasional acara, terdapat peran strategis Syah Creative Indonesia (Syah Group) sebagai event management yang dipercaya mengawal jalannya kegiatan.

CEO Syah Group, Ferrisyah, menyampaikan bahwa kesuksesan besar ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara manajemen event dengan visi luar biasa dari pihak penyelenggara.

"Keberhasilan wondr Kemala Run 2026 adalah hasil sinergi yang luar biasa antara Yayasan Kemala Bhayangkari, para stakeholder, serta dukungan penuh masyarakat. Kami merasa terhormat dapat dipercaya untuk menerjemahkan konsep besar ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga berkesan bagi seluruh peserta," ujar Ferrisyah dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Persiapan matang telah dilakukan tim Syah Group selama kurang lebih empat bulan. Mengingat skala kegiatan yang mencakup partisipan nasional hingga mancanegara, perencanaan mendalam menjadi kunci utama.

"Karena acara ini berskala internasional, detail perencanaan menjadi prioritas kami sejak awal. Kami sangat bersyukur melihat antusiasme masyarakat dan apresiasi positif terhadap alur kegiatan yang kami siapkan," tambah Ferri.

Antusiasme tersebut tidak hanya datang dari para pelari, tetapi juga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan UMKM ini dirancang untuk memberikan nilai tambah pada ekosistem event. Menurutnya, partisipasi aktif UMKM lokal di area kegiatan menjadi bukti bahwa acara ini sukses memberikan dampak ekonomi yang merata.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menandatangani kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat dan Danantara di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Proyek strategis pengelolaan sampah ini diharapkan ke depan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan, sekaligus mengurangi beban TPA Suwung serta meningkatkan ketahanan energi di Bali.

Fasilitas PSEL dirancang untuk mengolah sampah dari wilayah Denpasar Raya dan Badung. Infrastruktur ini diharapkan dapat beroperasi pada 2028 mendatang.

Selama masa transisi menuju PSEL, pengelolaan sampah di Bali akan diperketat dari sumber khususnya pemilahan sampah organik sehingga sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan pada 31 Juli 2026, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti yang diinstruksikan menteri lingkungan hidup. Saat ini, Denpasar sudah terdapat empat TPST yakni TPST Kertalangu, TPST Tahura I, II dan TPST Padangsambian, dan juga memiliki 23 TPS3R tersebar di Badung dan Denpasar.

"Pemilahan sampah dari sumber akan diterapkan secara ketat di Bali agar pengelolaan sampah menjadi energi listrik bisa optimal," ujar Koster.

Koster juga menyebut, tumpukan sampah di TPA Suwung juga secara bertahap akan dimanfaat menjadi energi listrik ketika PSEL beroperasi nanti. Seiring waktu, Pemprov Bali juga akan berupaya agar lokasi TPA bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota.

Tanda tangan kerja sama strategis pemerintah pusat, Pemprov Bali dan kabupaten/kota ini merupakan sinergi langkah serta konkret era kepemimpinan Koster untuk mengatasi masalah lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan.

Bila infrastruktur ini mulai beroperasi, diharapkan volume sampah di TPA akan berkurang hingga 70–90%, dan pengelolaan sampah di Bali dilakukan secara modern, ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi sumber energi listrik.

Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan 'buffer zone', padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memastikan evaluasi Angkutan Lebaran 2026 di Bali dilakukan optimal dengan mendorong "buffer zone" dan pelabuhan alternatif guna menjaga kelancaran arus penumpang serta meningkatkan efektivitas layanan transportasi di momen berikutnya.

"Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan 'buffer zone', padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci untuk mengatur kendaraan yang berangkat ke pelabuhan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Aan melakukan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 khususnya pada penyelenggaraan di wilayah Bali sebagai upaya peningkatan layanan transportasi ke depannya.

Dia menyampaikan kepadatan yang sempat terjadi di jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk saat periode mudik Lebaran 2026 menjadi pelajaran penting untuk segera dicarikan solusinya.

"Hal ini terutama dalam pengelolaan transportasi di simpul penyeberangan yang memiliki keterbatasan kapasitas menampung kendaraan," ujarnya.

Ia menegaskan pelabuhan di mana pun harus ada "buffer zone", karena sifat pelabuhan terbatas menampung kendaraan.

"Jadi harus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kita perbaiki bersama,” terang Aan saat kunjungan kerja di Terminal Tipe A Mengwi, Bali.

Aan menilai, agar masalah tersebut tidak terulang lagi, ia mendorong pencarian lokasi buffer zone lainnya sebelum menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung sistem pengaturan kendaraan.

Ia juga berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam menyediakan lahan untuk dijadikan kantong parkir (buffer zone) di lokasi yang tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk.

Dia menambahkan, selain mengatur buffer zone, perlu juga menyediakan pelabuhan alternatif di Bali, untuk mengurangi ketergantungan dan beban berlebih di lintas Ketapang-Gilimanuk, seperti yang sudah diterapkan di lintas Merak-Bakauheni.

Salah satu pelabuhan yang dapat dijadikan alternatif adalah Celukan Bawang untuk membantu mengurai kepadatan saat terjadi lonjakan volume kendaraan di Gilimanuk

Bahkan, lanjut Aan, karena lahan dan area Gilimanuk terbatas, perlu adanya penambahan dermaga plengsengan di area dekat pelabuhan Gilimanuk yakni area Pantai Cemara/area buffer zone cargo untuk menambah kapasitas pelabuhan.

"Diharapkan dermaga tersebut sudah harus bisa beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2026/2027 dan Lebaran 2027,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas angkut kapal juga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kamenhub.

Atas hal itu, koordinasi dengan operator penyeberangan terus dilakukan agar kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioperasikan di lintasan Ketapang-Gilimanuk, sehingga pergerakan kendaraan yang menyeberang bisa lebih cepat dan antrean dapat diminimalisir.

Dia menegaskan seluruh langkah itu ditargetkan menjadi solusi dalam menghadapi periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 serta Lebaran di tahun-tahun berikutnya.

Dengan begitu, simpul transportasi di Bali bisa berfungsi lebih optimal dan pengelolaan lalu lintas serta penyeberangan dapat berjalan lebih efektif.

“Kita ingin ke depan perjalanan masyarakat dan distribusi logistik di Bali bisa lebih lancar, aman, dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu, butuh koordinasi dan kerja sama semua pihak untuk merealisasikannya,” kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— PT Eka Mas Republik (MyRepublic), entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), mencatat minat masyarakat terhadap layanan internet dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps melalui MyRepublic Air cukup positif.

Minat ini terutama datang dari wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan fixed broadband, khususnya fiber to the home (FTTH) milik perusahaan.

Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Iman Syahrizal mengatakan, berdasarkan data pra-registrasi dalam kurang lebih dua bulan terakhir, pihaknya mencatat puluhan ribu calon pelanggan yang menunjukkan minat terhadap layanan MyRepublic Air.

“Angka ini mencerminkan potensi demand yang cukup besar, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani jaringan fiber,” kata Iman kepada Bisnis pada Selasa (21/4/2026).

Iman menambahkan, minat tersebut diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan ekspansi jangkauan layanan serta edukasi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, jumlah pelanggan saat ini masih dalam tahap awal karena layanan baru diluncurkan secara terbatas di beberapa kota, seperti Makassar, Bali, Bandar Lampung, dan Pekanbaru.

Ke depan, seiring dengan kesiapan dan perluasan infrastruktur, perusahaan optimistis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus mendorong pemerataan akses digital di Indonesia.

Lebih lanjut, Iman mengatakan perusahaan memahami setiap segmen masyarakat memiliki kebutuhan dan pertimbangan berbeda dalam memilih layanan internet. Kehadiran paket Rp100.000-an dengan semangat #AksesInternetRakyat menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan terjangkau.

Menurutnya, produk ini tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum memiliki pilihan layanan fixed broadband yang andal.

“Kami percaya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan digital masyarakat dan perluasan jangkauan layanan, nilai dari produk ini akan semakin dirasakan dan relevan bagi lebih banyak segmen pengguna,” kata Iman.

Sebelumnya, Iman mengungkapkan ekspansi layanan MyRepublic Air ke hingga 180 kota tidak mensyaratkan batas minimum jumlah pelanggan sebelum memasuki suatu wilayah. Layanan ini ditawarkan dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.

Dia menegaskan fokus perusahaan adalah memperluas akses internet secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan serta potensi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Saat ini layanan sudah komersial di Bali, Lampung, Pekanbaru, dan Makassar,” kata Iman kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).

Layanan tersebut akan diperluas secara bertahap ke Region II yang mencakup Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Region III yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahap awal, perusahaan menargetkan ekspansi ke total 180 kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 kota telah dipersiapkan dari sisi infrastruktur dan akan segera memasuki tahap komersialisasi (go commercial) secara bertahap.

Dalam implementasinya, perusahaan mengedepankan perencanaan berbasis permintaan (demand) dan kualitas layanan (quality of service/QoS), sehingga setiap ekspansi dapat memastikan pengalaman internet yang optimal bagi pelanggan sejak awal.

Dari sisi bisnis dan kesiapan jaringan, pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara percepatan ekspansi dan kualitas layanan. Dengan teknologi yang digunakan pada MyRepublic Air, perusahaan juga dapat lebih fleksibel menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terlayani optimal oleh jaringan FTTH.

“Tanpa harus menunggu skala pelanggan yang besar terlebih dahulu,” katanya.

Sebagai informasi, MyRepublic memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025. Perusahaan memperoleh wilayah Regional II dengan nilai penawaran Rp300,8 miliar serta Regional III senilai Rp100 miliar.

Terbaru, MyRepublic meluncurkan layanan fixed wireless access (FWA) bertajuk MyRepublic Air dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps. Iman menyebut peluncuran ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan digital di Indonesia.

“Melalui MyRepublic Air, kami ingin memastikan lebih banyak masyarakat Indonesia dapat terhubung, berkembang, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa batasan lokasi,” kata Iman dalam keterangan resminya pada Selasa (14/4/2026).

Setelah tarik-ulur panjang, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya membatasi pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Bali, pada 1 April. Kebijakan ini berujung pada aksi masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Sebab, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dilaporkan penuh.

Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri sistem open dumping alias penumpukan sampah di tanah pada TPA di seluruh Indonesia mulai Agustus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan agar TPA dengan sistem ini harus ditutup paling lama lima tahun setelah aturan ditetapkan. Artinya, pelaksanaan amanat ini sudah terlambat selama 13 tahun.

Pakar di Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan memperingatkan bahwa situasi serupa berisiko terjadi di daerah lain bila pemerintah daerah tak memiliki rencana matang saat TPA open dumping ditutup. Dia menekankan perlunya manajemen krisis untuk mengantisipasi dan merespons potensi masalah.

“Andalkan pemerintah daerahnya, beri arahan mau ke mana,” ujar Fazlur saat ditemui di Jakarta, pada Senin (20/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq TPA sempat mengungkapkan bahwa TPA open dumping setidaknya harus diubah menjadi controlling landfill, diawali dengan penutupan area dengan tanah atau geotekstil. Namun, berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, TPA Sawung kemungkinan ditutup dan fungsinya digantikan TPST-TPST eksisting yang ditingkatkan kapasitasnya.

Kantor Gubernur Bali Digeruduk Truk Sampah

Pembatasan pembuangan sampah organik di TPA Suwung telah menggerakkan warga dalam Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) untuk melakukan aksi damai dengan mengepung kantor Gubernur Bali menggunakan ratusan truk sampah, pada Kamis (16/4).

Mengutip Antara, Forum SSB menuntut tiga hal: meminta TPA Suwung tetap beroperasi tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar berjalan, meminta Presiden Prabowo turun langsung mengatasi sampah Bali, serta mengancam mogok massal pengangkutan sampah jika tuntutan tak terpenuhi.

Sehari setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sampah organik diizinkan masuk ke TPA Suwung dua kali dalam sepekan sampai TPST siap digunakan.

“Kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik, ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum sempat kita bangun sampai nanti di akhir Juni atau Juli,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Pemda Disarankan Bentuk Tim Profesional Urus Sampah

CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menyarankan agar pemerintah daerah Bali membentuk tim luar biasa atau tim profesional khusus untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.

“Rekrut profesional yang jago banget mengatasi sampah, suruh kerja segala macam. Itu senetral mungkin ya, tidak berpihak kepada perusahaan atau politik,” ujar Sano.

Tak hanya Bali, menurut dia, seluruh daerah yang ingin mengentaskan masalah sampah harus memiliki tim profesional dan membentuk pusat layanan dan konsultasi terkait pengelolaan sampah atau waste crisis center.

Secara khusus, Bali dinilai membutuhkan solusi pemilahan sampah yang maksimal. Keberadaan sawah dan peternakan di wilayah itu menciptakan peluang pemanfaatan sampah menjadi kompos.

Sedangkan sampah yang tak terolah, bisa ditangani dengan metode lainnya seperti pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar dengan teknologi refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Setelah tarik-ulur panjang, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya membatasi pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Bali, pada 1 April. Kebijakan ini berujung pada aksi masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Sebab, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dilaporkan penuh.

Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri sistem open dumping alias penumpukan sampah di tanah pada TPA di seluruh Indonesia mulai Agustus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan agar TPA dengan sistem ini harus ditutup paling lama lima tahun setelah aturan ditetapkan. Artinya, pelaksanaan amanat ini sudah terlambat selama 13 tahun.

Pakar di Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan memperingatkan bahwa situasi serupa berisiko terjadi di daerah lain bila pemerintah daerah tak memiliki rencana matang saat TPA open dumping ditutup. Dia menekankan perlunya manajemen krisis untuk mengantisipasi dan merespons potensi masalah.

“Andalkan pemerintah daerahnya, beri arahan mau ke mana,” ujar Fazlur saat ditemui di Jakarta, pada Senin (20/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq TPA sempat mengungkapkan bahwa TPA open dumping setidaknya harus diubah menjadi controlling landfill, diawali dengan penutupan area dengan tanah atau geotekstil.

Namun, berdasarakan berbagai informasi yang berkembang, TPA Sawung tampaknya akan ditutup dan fungsinya akan digantikan TPST-TPST yang tengah ditingkatkan kapasitasnya.

Kantor Gubernur Bali Digeruduk Truk Sampah

Pembatasan pembuangan sampah organik di TPA Suwung telah menggerakkan warga dalam Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) untuk melakukan aksi damai dengan mengepung kantor Gubernur Bali menggunakan ratusan truk sampah, pada Kamis (16/4).

Mengutip Antara, Forum SSB menuntut tiga hal: meminta TPA Suwung tetap beroperasi tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar berjalan, meminta Presiden Prabowo turun langsung mengatasi sampah Bali, serta mengancam mogok massal pengangkutan sampah jika tuntutan tak terpenuhi.

Sehari setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sampah organik diizinkan masuk ke TPA Suwung dua kali dalam sepekan sampai TPST siap digunakan.

“Kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik, ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum sempat kita bangun sampai nanti di akhir Juni atau Juli,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Pemda Disarankan Bentuk Tim Profesional Urus Sampah

CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menyarankan agar pemerintah daerah Bali membentuk tim luar biasa atau tim profesional khusus untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.

“Rekrut profesional yang jago banget mengatasi sampah, suruh kerja segala macam. Itu senetral mungkin ya, tidak berpihak kepada perusahaan atau politik,” ujar Sano.

Tak hanya Bali, menurut dia, seluruh daerah yang ingin mengentaskan masalah sampah harus memiliki tim profesional dan membentuk pusat layanan dan konsultasi terkait pengelolaan sampah atau waste crisis center.

Secara khusus, Bali dinilai membutuhkan solusi pemilahan sampah yang maksimal. Keberadaan sawah dan peternakan di wilayah itu menciptakan peluang pemanfaatan sampah menjadi kompos.

Sedangkan sampah yang tak terolah, bisa ditangani dengan metode lainnya seperti pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar dengan teknologi refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Bisnis.com, DENPASAR – Babi Guling Depot Betty yang didirikan sejak 2001 silam sukses bertahan selama 25 tahun berkat ketekunan, dukungan modal dan adaptasi teknologi.

Depot Betty awalnya hanya warung sederhana yang menjual babi guling sekaligus daging mentah di pasar tradisional Pancasari. Namun tongkat estafet usaha beralih pada 2013, saat I Putu Bayu Ekayana mengambil alih usaha keluarga di tengah kondisi kesehatan sang ibu yang menurun.

“Awalnya saya bingung, karena latar belakang saya di hospitality, bukan kuliner. Saya bartender dulu, jadi sangat jauh dari dunia masak,” jelas Putu, Jumat (17/4/2026).

Meski tanpa dasar kuliner, Bayu memilih belajar dari nol. Ia tidak mengubah resep utama warisan keluarga, melainkan memperkuat aspek yang sering diabaikan pelaku usaha kecil, pelayanan, kebersihan, dan standar higienitas.

Langkah tersebut menjadi titik balik. Berlokasi di jalur strategis Denpasar–Bedugul yang merupakan jalur nasional sekaligus rute wisata, Bayu melihat peluang memperluas pasar, tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga wisatawan.

Kini, Depot Betty telah berkembang menjadi beberapa titik usaha, dengan fokus utama di kawasan Bedugul sebagai destinasi wisata. Di saat banyak usaha kuliner tumbang dalam 3–5 tahun pertama, Depot Betty justru mampu bertahan hingga 25 tahun sejak berdiri.

Menurut Bayu, kunci utamanya adalah konsistensi menjaga kualitas rasa, pelayanan, serta keterbukaan terhadap kritik pelanggan. “Kami sangat terbuka dengan komplain. Dari situ kami tahu apa yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, Depot Betty saat ini menghabiskan 5–6 ekor babi per hari dari seluruh outlet. Bahan baku diperoleh dari peternak lokal di kawasan Pancasari, Candikuning, hingga Baturiti.

Menariknya, Bayu sangat selektif dalam memilih jenis babi. Ia lebih memilih jenis seperti saddleback, chester, dan yorkshire karena kandungan lemaknya dinilai menghasilkan tekstur kulit yang lebih renyah saat diproses menjadi babi guling.
“Lemak itu penting untuk hasil akhir. Kulit jadi lebih kriuk,” ujarnya.

Di balik pertumbuhan Depot Betty, akses pembiayaan menjadi faktor krusial. Bayu mengaku mulai bekerja sama dengan perbankan sejak 2014, setahun setelah mengambil alih usaha. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI, Ia memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha sekaligus merapikan manajemen keuangan.

“Dari awal kami dibantu dari sisi modal. Bahkan sampai pelunasan kredit juga berjalan lancar,” ungkapnya.

Kemudahan akses KUR dari BRI yang kini semakin inklusif dinilai menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, terutama sektor kuliner yang membutuhkan perputaran modal cepat. Program ini tidak hanya membantu ekspansi usaha, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis keluarga agar tidak terhenti di tengah jalan.

Selain permodalan, transformasi digital menjadi faktor penting lain dalam menjaga keberlanjutan usaha. Depot Betty kini telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai di seluruh outletnya. Dengan digitalisasi, semua pemasukan tercatat. Jadi lebih mudah kontrol keuangan dan risiko kehilangan bisa ditekan.

Bagi UMKM dengan mobilitas tinggi seperti usaha kuliner, fleksibilitas ini menjadi nilai tambah dalam menjaga efisiensi operasional.

Tren ini juga sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Ia mencatat sekitar 50% transaksi kini sudah menggunakan metode non-tunai, didominasi generasi muda, namun juga mulai diikuti kelompok usia lebih tua. "Sekarang bukan hanya Gen Z, orang tua juga sudah banyak pakai non-tunai karena praktis,” tambahnya.

Meski memiliki peluang memperluas pasar ke segmen wisatawan premium, Bayu mengaku saat ini masih fokus menjaga stabilitas usaha. Baginya, bertahan di tengah gempuran bisnis kuliner baru justru menjadi prioritas utama dibanding ekspansi agresif. "Kami fokus bagaimana usaha ini tetap berjalan dengan baik. Memaksimalkan yang sudah ada dulu,” tegasnya.

Sementara itu, Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar saat ini.

“BRI berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi UMKM melalui penyediaan layanan perbankan digital, pendampingan, serta ekosistem yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas dan memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun global,” ujar Hery.

Dalam implementasinya, BRI menghadirkan berbagai layanan digital seperti aplikasi super apps BRImo, QRIS, serta platform pemberdayaan UMKM yang memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi keuangan secara efisien dan aman.

Sementara dalam perkembangan lain, jumlah produksi daging babi karkas di Bali mencapai 46,91 juta ton pada 2025. Dari total sembilan kabupaten/kota di Bali, produsen utama daging babi dikontribusi Kabupaten Gianyar (15,58 juta ton), Kota Denpasar (8,8 juta ton), dan Kabupaten Bangli (6,38 juta ton).

Adapun pada 2024, Badan Pusat Statistik mencatat produksi daging babi karkas di Pulau Dewata mencapai 59,45 juta ton dan pada 2023 sebanyak 61,51 juta ton.

Bisnis.com, DENPASAR — ASDP bersama PT Angkasa Pura Indonesia telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) water taxi Bali yang digagas untuk mengurai kemacetan karena padatnya kendaraan di jalan darat.

Menurut hasil studi, proyek ini memiliki potensi untuk dilanjutkan. Kajian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan. Hasilnya juga mengidentifikasi lintasan Sekeh – Canggu (Berawa) sebagai rute prioritas pada tahap awal pengembangan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam merespons kebutuhan mobilitas yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat konektivitas antar moda di kawasan pariwisata unggulan.

“Pengembangan layanan water taxi menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Kami berharap layanan ini dapat menjadi alternatif yang efisien, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” jelas Heru, Senin (20/4/2026).

Secara operasional, inovasi ini diyakini mampu memberikan efisiensi signifikan. Berdasarkan observasi, waktu tempuh perjalanan darat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu berkisar antara 1 hingga 2 jam.

Dengan kehadiran water taxi, waktu tempuh tersebut diproyeksikan dapat dipangkas menjadi maksimal 30 menit, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa penetapan lintasan dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kondisi perairan, aspek keselamatan pelayaran, kesiapan infrastruktur, serta konektivitas kawasan sekitar.

“Melalui pendekatan ini, layanan water taxi diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Bali,” jelasnya.

Saat ini, pengembangan masih berada pada tahap lanjutan sebagai bagian dari penugasan pemerintah, dengan fokus pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pemenuhan aspek perizinan bersama PT Angkasa Pura Indonesia. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, sebelum dilaporkan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan dan penugasan lebih lanjut.

ASDP pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan konektivitas transportasi yang terintegrasi, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan riil di lapangan.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekosistem transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pengembangan water taxi merupakan solusi strategis dalam mendorong integrasi transportasi antarmoda, yang menghubungkan jaringan darat, laut, dan udara secara lebih efektif.

"Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di wilayah Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali," jelas Dudy.