Pakar di Pusat Studi Keberlanjutan Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan menyoroti berbagai masalah dalam pungutan atau retribusi sampah. Menurut dia, persoalan ini turut berkontribusi terhadap krisis sampah nasional.

"Isunya bukan hanya terkait besaran (uang retribusi sampah) sebenarnya, tapi bagaimana uang itu dipungut, dicatat, juga dialokasikan kembali,” kata dia dalam diskusi ‘Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia’ di Jakarta, Senin (20/4) lalu.

Dia menjelaskan, uang retribusi sampah masuk ke kas daerah sebagai Penerimaan Asli Daerah atau PAD. Alhasil, dana tersebut berujung digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja aneka sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya.

Di sisi lain, pemungutan retribusi sampah belum merata. Padahal, menurut dia, bila retribusi sampah bisa dipungut secara optimal, bukan tidak mungkin investor tertarik untuk terlibat dalam menyelesaikan problem sampah di daerah secara profesional.

Kehadiran swasta dalam pengelolaan sampah dinilai penting oleh Fazlur. Sebab idealnya, pemerintah daerah sebagai regulator tidak merangkap sebagai operator pengelolaan sampah di lapangan. Rangkap pekerjaan ini membuat pengelolaan sampah tidak maksimal karena pengawas dan pemain proyeknya sama.

Situasi ini telah menghasilkan celah korupsi. Fazrul pun menyinggung sejumlah kasus dimana pejabat daerah terjerat hukum akibat menyelewengkan dana retribusi sampah. “Operator dan regulator itu baiknya dipisah,” ucapnya.

Menyoal Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Founder & CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano sepakat bahwa retribusi dari masyarakat berperan penting untuk mendanai kebutuhan pengelolaan sampah. Namun, pria yang akrab disapa Sano ini mengingatkan beban pendanaan bukan hanya di pundak masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah pusat hingga daerah, lembaga pengelola sampah, juga produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap sampah. “Para penghasil sampah termasuk produsen, itu harus membayar. Kalau tidak membayar, kita akan kekurangan biaya,” ujar Sano, dalam diskusi yang sama.

Dia menilai pemerintah seharusnya bisa menuntut keterlibatan produsen misalnya dengan extended producer responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas -- produsen ikut bertanggung jawab atas siklus produk yang dihasilkan, termasuk ketika sudah menjadi sampah.

EPR ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Namun, kewajiban EPR seringkali meleset karena penegakan hukum yang tidak berjalan.

“EPR ini mandatori, tapi eksekusinya sukarela,” kata Sano.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru dalam kasus pelanggaran pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sementara ini, penegak hukum baru menetapkan satu orang tersangka berinisial AK yaitu eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pihaknya masih mendalami peran pejabat dan ekspejabat lainnya dalam bencana lingkungan yang berulang di Bantargebang. "Ini masih kami dalami, bisa ke samping, ke bawah, ke atas," kata Rizal, dalam konferensi pers di Kantor KLH pada Selasa (21/4).

Maksud Rizal, bukan tidak mungkin pejabat lainnya yang jabatannya setara AK, di bawah AK, atau lebih tinggi dari AK jadi tersangka selanjutnya. Kasus pengelolaan sampah di Bantargebang naik cepat ke ranah pidana setelah insiden longsor kembali terjadi pada Maret lalu hingga memakan korban jiwa.

Sejauh ini, AK dijerat dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena dianggap absen melakukan pengelolaan sampah sesuai prosedur sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hingga korban jiwa. Ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Dia juga dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena dianggap tidak melaksanakan perintah dalam sanksi administratif untuk pembenahan pengelolaan sampah. Ancaman penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. .

Belum terang apakah ada unsur korupsi dalam kasus pengelolaan sampah DKI Jakarta. Yang jelas, Rizal memastikan pihaknya akan mengkomunikasikan dengan penegak hukum temuan-temuannya.

“Nanti ketika ada kecurigaan kami, mungkin dalam pemeriksaan, ada hal-hal yang terkait undang-undang lain, apakah itu penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, kami sudah koordinasi dengan Bareskrim maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar penyelidikan terhadap pengelolaan sampah di lebih dari 400 kabupaten/kota yang kedapatan menerapkan sistem open dumping alias pembuangan sampah langsung di atas tanah. Penyelidikan di beberapa daerah berpotensi naik level ke penyidikan karena pelanggaran yang terus berlanjut.

Perkembangan ini disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan. “Ada beberapa yang berpotensi untuk naik (ke penyidikan),” kata Rizal, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (21/4).

Proses ini bisa berujung pada pemidanaan terhadap pejabat daerah yang bertanggungjawab, seperti dalam kasus Bantargebang. Sebagai informasi, Kementerian baru saja memulai proses penyidikan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terbesar di Indonesia itu ketika insiden longsor sampah terjadi di kawasan tersebut pada Maret lalu.

Kepolisian telah menetapkan eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK sebagai tersangka dalam kasus pidana lingkungan terkait TPST Bantargebang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Rizal menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah memberikan sanksi administrasi terhadap lebih dari 400 pemerintah kabupaten/kota sejak akhir 2024 atas pengelolaan sampah yang tak sesuai prosedur. Sanksi tersebut sekaligus memuat petunjuk pembenahan seperti penguatan sarana prasarana, penganggaran, personil, dan tata kelola.

Namun, hingga setahun setelah sanksi administratif diberikan, Kementerian masih menemukan banyak pelanggaran. “Sehingga ada peningkatan, pemberatan dari semula sanksi administrasi menjadi pidana,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup memberi tenggat waktu hingga akhir Juli untuk daerah mengakhiri sistem open dumping. Artinya, mulai 1 Agustus semestinya tidak ada lagi tempat pengolahan/pemrosesan sampah yang beroperasi dengan sistem tersebut lagi.

“Pak Menteri sudah menunjuk eselon II, penanggung jawab yang memonitor, nanti akan menginformasikan ke kami (perkembangannya),” ujar Rizal.

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Terancam Penjara dan Denda

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK terancam pidana kurungan dan denda dalam kasus pelanggaran pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Saat ditetapkan tersangka, AK baru saja menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta.

AK dijerat dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dia dianggap absen melakukan pengelolaan sampah sesuai prosedur hingga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, dan pencemaran lingkungan, hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Selain itu, dia dinilai tidak menjalankan perintah pemerintah pusat untuk pembenahan sebagaimana diatur dalam sanksi administrasi.

Ancaman hukuman sesuai Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan ancaman hukuman sesuai Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu dipenjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan tak menutup kemungkinan bakal adanya tersangka-tersangka lain. "Ini masih kami dalami, bisa ke samping, ke bawah, ke atas (yang terjerat pidana)," ujarnya.

Setelah tarik-ulur panjang, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya membatasi pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Bali, pada 1 April. Kebijakan ini berujung pada aksi masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Sebab, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dilaporkan penuh.

Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri sistem open dumping alias penumpukan sampah di tanah pada TPA di seluruh Indonesia mulai Agustus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan agar TPA dengan sistem ini harus ditutup paling lama lima tahun setelah aturan ditetapkan. Artinya, pelaksanaan amanat ini sudah terlambat selama 13 tahun.

Pakar di Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan memperingatkan bahwa situasi serupa berisiko terjadi di daerah lain bila pemerintah daerah tak memiliki rencana matang saat TPA open dumping ditutup. Dia menekankan perlunya manajemen krisis untuk mengantisipasi dan merespons potensi masalah.

“Andalkan pemerintah daerahnya, beri arahan mau ke mana,” ujar Fazlur saat ditemui di Jakarta, pada Senin (20/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq TPA sempat mengungkapkan bahwa TPA open dumping setidaknya harus diubah menjadi controlling landfill, diawali dengan penutupan area dengan tanah atau geotekstil. Namun, berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, TPA Sawung kemungkinan ditutup dan fungsinya digantikan TPST-TPST eksisting yang ditingkatkan kapasitasnya.

Kantor Gubernur Bali Digeruduk Truk Sampah

Pembatasan pembuangan sampah organik di TPA Suwung telah menggerakkan warga dalam Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) untuk melakukan aksi damai dengan mengepung kantor Gubernur Bali menggunakan ratusan truk sampah, pada Kamis (16/4).

Mengutip Antara, Forum SSB menuntut tiga hal: meminta TPA Suwung tetap beroperasi tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar berjalan, meminta Presiden Prabowo turun langsung mengatasi sampah Bali, serta mengancam mogok massal pengangkutan sampah jika tuntutan tak terpenuhi.

Sehari setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sampah organik diizinkan masuk ke TPA Suwung dua kali dalam sepekan sampai TPST siap digunakan.

“Kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik, ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum sempat kita bangun sampai nanti di akhir Juni atau Juli,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Pemda Disarankan Bentuk Tim Profesional Urus Sampah

CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menyarankan agar pemerintah daerah Bali membentuk tim luar biasa atau tim profesional khusus untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.

“Rekrut profesional yang jago banget mengatasi sampah, suruh kerja segala macam. Itu senetral mungkin ya, tidak berpihak kepada perusahaan atau politik,” ujar Sano.

Tak hanya Bali, menurut dia, seluruh daerah yang ingin mengentaskan masalah sampah harus memiliki tim profesional dan membentuk pusat layanan dan konsultasi terkait pengelolaan sampah atau waste crisis center.

Secara khusus, Bali dinilai membutuhkan solusi pemilahan sampah yang maksimal. Keberadaan sawah dan peternakan di wilayah itu menciptakan peluang pemanfaatan sampah menjadi kompos.

Sedangkan sampah yang tak terolah, bisa ditangani dengan metode lainnya seperti pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar dengan teknologi refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Setelah tarik-ulur panjang, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya membatasi pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Bali, pada 1 April. Kebijakan ini berujung pada aksi masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Sebab, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dilaporkan penuh.

Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri sistem open dumping alias penumpukan sampah di tanah pada TPA di seluruh Indonesia mulai Agustus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan agar TPA dengan sistem ini harus ditutup paling lama lima tahun setelah aturan ditetapkan. Artinya, pelaksanaan amanat ini sudah terlambat selama 13 tahun.

Pakar di Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan memperingatkan bahwa situasi serupa berisiko terjadi di daerah lain bila pemerintah daerah tak memiliki rencana matang saat TPA open dumping ditutup. Dia menekankan perlunya manajemen krisis untuk mengantisipasi dan merespons potensi masalah.

“Andalkan pemerintah daerahnya, beri arahan mau ke mana,” ujar Fazlur saat ditemui di Jakarta, pada Senin (20/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq TPA sempat mengungkapkan bahwa TPA open dumping setidaknya harus diubah menjadi controlling landfill, diawali dengan penutupan area dengan tanah atau geotekstil.

Namun, berdasarakan berbagai informasi yang berkembang, TPA Sawung tampaknya akan ditutup dan fungsinya akan digantikan TPST-TPST yang tengah ditingkatkan kapasitasnya.

Kantor Gubernur Bali Digeruduk Truk Sampah

Pembatasan pembuangan sampah organik di TPA Suwung telah menggerakkan warga dalam Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) untuk melakukan aksi damai dengan mengepung kantor Gubernur Bali menggunakan ratusan truk sampah, pada Kamis (16/4).

Mengutip Antara, Forum SSB menuntut tiga hal: meminta TPA Suwung tetap beroperasi tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar berjalan, meminta Presiden Prabowo turun langsung mengatasi sampah Bali, serta mengancam mogok massal pengangkutan sampah jika tuntutan tak terpenuhi.

Sehari setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sampah organik diizinkan masuk ke TPA Suwung dua kali dalam sepekan sampai TPST siap digunakan.

“Kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik, ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum sempat kita bangun sampai nanti di akhir Juni atau Juli,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Pemda Disarankan Bentuk Tim Profesional Urus Sampah

CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menyarankan agar pemerintah daerah Bali membentuk tim luar biasa atau tim profesional khusus untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.

“Rekrut profesional yang jago banget mengatasi sampah, suruh kerja segala macam. Itu senetral mungkin ya, tidak berpihak kepada perusahaan atau politik,” ujar Sano.

Tak hanya Bali, menurut dia, seluruh daerah yang ingin mengentaskan masalah sampah harus memiliki tim profesional dan membentuk pusat layanan dan konsultasi terkait pengelolaan sampah atau waste crisis center.

Secara khusus, Bali dinilai membutuhkan solusi pemilahan sampah yang maksimal. Keberadaan sawah dan peternakan di wilayah itu menciptakan peluang pemanfaatan sampah menjadi kompos.

Sedangkan sampah yang tak terolah, bisa ditangani dengan metode lainnya seperti pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar dengan teknologi refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan target ambisius dalam sektor pengelolaan sampah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, ditetapkan bahwa seluruh sampah di Indonesia harus dapat dikelola 100% pada tahun 2029, baik lewat upaya pengurangan maupun proses daur ulang.

CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menilai target tersebut sangat menarik sekaligus menantang. Pasalnya, waktu yang disediakan relatif singkat, yakni hanya lima tahun, untuk mencapai pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa target tersebut tetap memungkinkan untuk dicapai. Menurutnya, selain membangun ekosistem yang kuat, aspek paling krusial dalam pengelolaan sampah adalah ketersediaan pendanaan yang memadai.

Sano juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak agar pembiayaan pengelolaan sampah dapat lebih optimal. Pasalnya, jika hanya bergantung pada anggaran pemerintah, hal itu tidak akan mencukupi karena dana tersebut harus dibagi dengan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

"Setelah dihitung-hitung, pengelolaan sampah itu membutuhkan pendanaan sekitar Rp146–186 triliun untuk infrastruktur, dari pengolahan sampai ke kendaraan. Nantinya, itu perlu disesuaikan lagi per daerah, misalnya, desa lebih banyak pengolahan sampah organik, kota banyak dibangun Waste to Energy, dan segala macam," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026

Di sisi lain, kebutuhan biaya operasional pengelolaan sampah diperkirakan mencapai Rp48–56 triliun setiap tahunnya. Ia menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut, karena kontribusinya maksimal hanya berada di kisaran 20% hingga 30%.

Untuk menutup kekurangan itu, diperlukan pendekatan ekonomi sirkular, seperti kegiatan daur ulang, penjualan material bernilai, hingga waste to energy. Namun, sektor sampah yang memiliki nilai, katanya, juga paling banyak berkontribusi hanya sekitar 20%. Adapun sisanya merupakan material bernilai rendah seperti popok, pembalut, dan sisa makanan yang justru membutuhkan biaya tambahan untuk dikelola.

Selanjutnya, peran sektor swasta dan kontribusi masyarakat tetap dibutuhkan melalui skema retribusi. Ia mencontohkan, iuran sekitar Rp60.000 per rumah setiap bulan pada dasarnya sudah memadai untuk menopang sistem pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik.

"Secara ekonomi, penjualan sampah hanya bisa menutup sekitar 10–20 persen dari total biaya pengelolaan. Sisanya tetap harus ditanggung oleh penghasil sampah melalui sistem pembiayaan yang jelas. Prinsipnya adalah polluter pays, yakni siapa yang menghasilkan sampah, harus ikut membiayai pengelolaannya," imbuhnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan skema pembiayaan yang melibatkan beragam lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, model bisnis yang jelas dan terukur juga penting agar investasi yang masuk memiliki kepastian pengembalian.

Di level daerah, kepala daerah perlu mengambil langkah tegas dengan menetapkan status darurat sampah serta membentuk tim khusus yang berfokus pada perencanaan strategis. Langkah ini dinilai penting karena dinas teknis kerap sudah terbebani oleh pekerjaan operasional sehari-hari.

Salah satu festival musik terbesar di dunia, Coachella Music and Art Festival, baru saja selesai digelar di Lembah Coochella, Gurun Colorado, California, Amerika Serikat. Setiap tahun, festival ini mampu menarik ratusan ribu penonton dari berbagai belahan dunia.

Jadi penggerak pariwisata California, Coachella menghadapi tantangan berupa dampak negatif ke lingkungan, dari penggunaan transportasi dan energi, serta produksi sampah.

Penyelenggara menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Apa saja inisiatif yang terekam tahun ini?

Carpoolchella Berhadiah Tiket VIP Seumur Hidup

Sejumlah studi menunjukkan sekitar 80 persen emisi berasal dari perjalanan penonton. Mengacu pada data 2016 yang dikutip dari studi bertajuk ‘Environmental Impacts Management of the Coachella Valley Music and Arts Festival’, ada sekitar 36.502 kendaraan yang digunakan pengunjung untuk sampai ke festival.

Ini mencakup penggunaan mobil pribadi maupun kendaraan umum seperti taksi, Uber, dan layanan antar jemput (pick up and drop off/PUDO). Hasilnya, emisi kendaraan selama dua pekan penyelenggaraan Cochella mencapai 1.182 ton CO2 ekuivalen. Ini setara dengan emisi 251 kendaraan dalam satu tahun atau setara dengan penggunaan energi di 142 rumah selama satu tahun.

Angka tersebut bahkan belum mencakup pesawat terbang termasuk jet pribadi, kereta api, dan bus yang digunakan pengisi acara dan penonton untuk mencapai lokasi acara. “Jika ditambahkan ke emisi karbon yang dihasilkan oleh peserta yang menggunakan pesawat terbang, bus, dan kereta api, angkanya akan lebih tinggi, dan dampaknya terhadap lingkungan akan semakin parah,” demikian dikutip dari studi tersebut, Senin (20/4).

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari tingginya penggunaan kendaraan, penyelenggara membuat program penggunaan satu mobil oleh minimal empat orang untuk menghadiri Coachella: Carpoolchella. Penyelenggara akan memberikan insentif kepada peserta yang bersedia mobilnya ditumpangi oleh peserta lain, hingga kesempatan mendapatkan hadiah utama tiket VIP seumur hidup.

Di luar itu, penyelenggara juga menawarkan tikel dengan fasilitas shuttle bus. Namun belum terang seberapa besar antusiasme penonton terhadap program-program ini dan dampaknya dalam pengurangan emisi tahun ini.

Instalasi Panggung dengan Listrik Tenaga Surya

Beberapa laporan menunjukkan penyelenggara festival-festival besar mulai bergeser dari penggunaan generator diesel ke jaringan (on grid) atau non-jaringan (off grid) dari energi terbarukan seperti pembangkit solar untuk pasokan listrik. Namun sejauh ini, tidak ada laporan resmi terkait sumber pasokan listrik Coachella.

Bila menengok penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, biasanya ada instalasi-instalasi yang menampilkan solusi energi ramah lingkungan. Tahun ini, perusahaan penyedia solusi listrik portabel Jackery, bekerja sama dengan Youtuber dan Produser musik Steezy membangun panggung musik yang sepenuhnya mengandalkan listrik dari energi surya.

Sebelumnya, Coachella pernah menghadirkan instalasi Energy Playground. Instalasi ini menghadirkan ayunan, jungkat-jungkit, sepeda, roda hamster manusia, dan engkol tangan yang mengumpulkan listrik untuk disimpan pada baterai lithium-ion yang kemudian digunakan untuk mengisi daya ponsel hingga menghidupkan set alat disk jockey.

Pada 2012, listrik dari Energy Playground digunakan untuk mengoperasikan Recyclosaurus Rex, robot dinosaurus raksasa yang dapat mengunyah dan menghancurkan botol kosong sebelum didaur ulang. Namun, tidak ada dokumentasi resmi yang menyebut adanya instalasi ini di Coachella 2026.

Pemilahan Sampah Besar-besaran

Sampah berjumlah besar tidak dapat dihindari ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu tempat. Sebagai gamabaran, berdasarkan data pada 2017, sebanyak 1.612 ton sampah padat dihasilkan dari Coachella. Namun, hanya 20 persen sampah yang dapat didaur ulang.

Penyelenggara belum/tidak merilis soal rencana pengelolaan sampah Coachella 2026. Namun, berbagai studi dan laporan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan festival ini mengandalkan program pengumpulan dan pemilahan sampah berskala besar, untuk daur ulang, pengomposan, dan donasi.

Untuk donasi misalnya, penyelenggara bekerja sama dengan organisasi lokal, makanan berlebih dari vendor dan area VIP kabarnya dikumpulkan setiap hari dan kemudian didistribusikan kembali ke komunitas sekitar.

Sebelumnya, pernah ada program-program terkait sampah yang menarik yang terdokumentasi. Pada 2004 misalnya, penyelenggara membuat program "TRASHed" yaitu mewarnai dan mendekorasi tempat sampah agar lebih ‘menarik’ guna mendorong pemilahan sampah sesuai jenisnya. Setelah festival berakhir, tempat sampah ini didonasikan ke sejumlah museum dan sekolah.

Inisiatif lainnya misalnya pengumpulan botol dan kaleng kosong untuk mendapatkan air gratis atau ditukar dengan berbagai hadiah.

Salah satu festival musik terbesar di dunia, Coachella Music and Art Festival, baru saja selesai digelar di Lembah Coochella, Gurun Colorado, California, Amerika Serikat. Setiap tahun, festival ini mampu menarik ratusan ribu penonton dari berbagai belahan dunia.

Jadi penggerak pariwisata California, Coachella menghadapi tantangan berupa dampak negatif ke lingkungan, dari penggunaan transportasi dan energi, serta produksi sampah.

Penyelenggara menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Apa saja inisiatif yang terekam tahun ini?

Carpoolchella Berhadiah Tiket VIP Seumur Hidup

Sejumlah studi menunjukkan sekitar 80 persen emisi berasal dari perjalanan penonton. Mengacu pada data 2016 yang dikutip dari studi bertajuk ‘Environmental Impacts Management of the Coachella Valley Music and Arts Festival’, ada sekitar 36.502 kendaraan yang digunakan pengunjung untuk sampai ke festival.

Ini mencakup penggunaan mobil pribadi maupun kendaraan umum seperti taksi, Uber, dan layanan antar jemput (pick up and drop off/PUDO). Hasilnya, emisi kendaraan selama dua pekan penyelenggaraan Cochella mencapai 1.182 ton CO2 ekuivalen. Ini setara dengan emisi 251 kendaraan dalam satu tahun atau setara dengan penggunaan energi di 142 rumah selama satu tahun.

Angka tersebut bahkan belum mencakup pesawat terbang termasuk jet pribadi, kereta api, dan bus yang digunakan pengisi acara dan penonton untuk mencapai lokasi acara. “Jika ditambahkan ke emisi karbon yang dihasilkan oleh peserta yang menggunakan pesawat terbang, bus, dan kereta api, angkanya akan lebih tinggi, dan dampaknya terhadap lingkungan akan semakin parah,” demikian dikutip dari studi tersebut, Senin (20/4).

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari tingginya penggunaan kendaraan, penyelenggara membuat program penggunaan satu mobil oleh minimal empat orang untuk menghadiri Coachella: Carpoolchella. Penyelenggara akan memberikan insentif kepada peserta yang bersedia mobilnya ditumpangi oleh peserta lain, hingga kesempatan mendapatkan hadiah utama tiket VIP seumur hidup.

Di luar itu, penyelenggara juga menawarkan tikel dengan fasilitas shuttle bus. Namun belum terang seberapa besar antusiasme penonton terhadap program-program ini dan dampaknya dalam pengurangan emisi tahun ini.

Instalasi Panggung dengan Listrik Tenaga Surya

Beberapa laporan menunjukkan penyelenggara festival-festival besar mulai bergeser dari penggunaan generator diesel ke jaringan (on grid) atau non-jaringan (off grid) dari energi terbarukan seperti pembangkit solar untuk pasokan listrik festival besar, termasuk Coachella. Sejauh ini, tidak ada laporan resmi terkait sumber pasokan listrik.

Namun, biasanya ada instalasi-instalasi yang menampilkan solusi energi ramah lingkungan. Tahun ini, perusahaan penyedia solusi listrik portabel Jackery, bekerja sama dengan Youtuber dan Produser musik Steezy membangun panggung musik yang sepenuhnya mengandalkan listrik dari energi surya.

Sebelumnya, Coachella pernah menghadirkan instalasi Energy Playground. Instalasi ini menghadirkan ayunan, jungkat-jungkit, sepeda, roda hamster manusia, dan engkol tangan yang mengumpulkan listrik untuk disimpan pada baterai lithium-ion yang kemudian digunakan untuk mengisi daya ponsel hingga menghidupkan set alat disk jockey.

Pada 2012, listrik dari Energy Playground digunakan untuk mengoperasikan Recyclosaurus Rex, robot dinosaurus raksasa yang dapat mengunyah dan menghancurkan botol kosong sebelum didaur ulang. Namun, tidak ada dokumentasi resmi yang menyebut adanya instalasi ini di Coachella 2026.

Pemilahan Sampah Besar-besaran

Sampah berjumlah besar tidak dapat dihindari ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu tempat. Berdasarkan data pada 2017, sebanyak 1.612 ton sampah padat dihasilkan dari Coachella. Namun, hanya 20 persen sampah yang dapat didaur ulang.

Penyelenggara belum/tidak merilis soal rencana pengelolaan sampah Coachella 2026. Namun, berbagai studi dan laporan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan festival ini mengandalkan program pengumpulan dan pemilahan sampah berskala besar, untuk daur ulang, pengomposan, dan donasi.

Bekerja sama dengan organisasi lokal, makanan berlebih dari vendor dan area VIP kabarnya dikumpulkan setiap hari dan kemudian didistribusikan kembali ke komunitas sekitar.

Sebelumnya, pernah ada program-program terkait sampah yang menarik yang terdokumentasi. Pada 2004 misalnya, penyelenggara membuat program "TRASHed" yaitu mewarnai dan mendekorasi tempat sampah agar lebih ‘menarik’ guna mendorong pemilahan sampah sesuai jenisnya. Setelah festival berakhir, tempat sampah ini didonasikan ke sejumlah museum dan sekolah.

Inisiatif lainnya misalnya pengumpulan botol dan kaleng kosong untuk mendapatkan air gratis atau ditukar dengan berbagai hadiah.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terus memperkuat kemandirian masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Salah satu keberhasilan utamanya adalah program MAMAKU SIGAP (Masyarakat Mandiri Kutawaru - Sistem Integrasi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir ) yang dilaksanakan oleh Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun mengatakan, program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menjawab tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Kutawaru, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil pemetaan sosial, di Kutawaru ada lebih dari 4.600 orang berpendapatan rendah atau 320 kelompok rentan secara ekonomi.

Mereka terdiri dari mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mantan Anak Buah Kapal (ABK), buruh serabutan, perempuan dari keluarga prasejahtera, anak-anak sekolah, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sementara permasalahan lingkungan terkait dengan ketiadaan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga per tahun kelurahan ini bisa menghasilkan sekitar 240 ton sampah.

“Kondisi ini menegaskan perlunya solusi terpadu yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertamina Patra Niaga merasa terpanggil untuk terjun langsung kesana dan membuat perubahan melalui inovasi sosial,” tutur Roberth.

Setelah melewati berbagai proses persiapan, pada 2020 dimulailah program MAMAKU SIGAP sebagai program integratif yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu pilar utama program ini adalah pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Abhipraya dengan pendekatan ekonomi sirkular.



Konsep ini diterapkan melalui langkah-langkah prinsip ekonomi sirkular yaitu Refuse (R0), Rethink (R1), Repurpose (R7), Recycle (R8), dan Recover (R9). Menurut Roberth, dengan strategi tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Setiap tahunnya, bank sampah ini berhasil mengelola sebanyak 7,6 ton sampah.

“Dengan beroperasinya Bank Sampah Abhipraya, masalah lingkungan di Kutawaru teratasi dengan baik. Bank sampah ini juga menjawab permasalahan ekonomi warga, karena sampah yang dikelola menghasilkan pundi-pundi rupiah,” jelas Roberth.

Masih di bidang lingkungan, Pertamina Patra Niaga juga menginisiasi penanaman mangrove di pesisir pantai Cilacap sebagai upaya untuk mencegah abrasi. Roberth menambahkan, program ini juga memanfaatkan energi bersih melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6.600 Wattpeak (Wp).

Dalam aspek ekonomi, Pertamina Patra Niaga mendorong pendirian Kampoeng Kepiting. Ini merupakan sentra kuliner hidangan laut yang dikelola oleh warga Kutawaru. Salah satu menu unggulannya adalah kepiting cangkang lunak. Kini Kampoeng Kepiting menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Cilacap dengan omzet per bulan mencapai puluhan juta rupiah.

“Kami juga menginisiasi Pasar Amarta yang merupakan pusat pemasaran produk UMKM lokal. Lalu ada pula Integrated Farming System yang merupakan wadah implementasi sistem pertanian dan dan perikanan untuk warga,” ungkap Roberth.

Pertamina Patra Niaga Perluas Akses Energi Warga Pesisir di Ujung Kulon



Konsep integrasi dalam program MAMAKU SIGAP memberikan dampak sosial yang dahsyat. Menurut Roberth, perputaran ekonomi dalam program ini mencapai Rp366 juta per bulan. Dari angka tersebut, 5% disalurkan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga memberikan dampak sosial yang baik. Dampak pendidikan juga terasa, yakni terbentuknya 1 pusat pembelajaran yang mendorong masyarakat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

Roberth menegaskan, program MAMAKU SIAGA merupakan langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung berbagai poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak hingga penanganan perubahan iklim.

“Dengan keberhasilan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, kami optimis MAMAKU SIGAP bisa menjadi contoh nyata bagaimana inovasi sosial dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia,” tutup Roberth.

Jakarta: Sekelompok mahasiswi tingkat akhir Marketing Communication dari LSPR Institute of Communication & Business sukses menyelenggarakan acara “9 to 5”, sebuah inisiatif edukatif yang mengangkat isu slow fashion dan circular economy.

Acara ini berlangsung di Queens Head, Kemang, dan berhasil menghadirkan pengalaman yang tidak hanya inspiratif, tetapi juga partisipatif bagi para pengunjung.

Mengusung pesan Help Our Planet Revive, 9 to 5 mengajak masyarakat untuk melihat
kembali kebiasaan konsumsi fashion sehari-hari. Melalui rangkaian kegiatan seperti talkshow, fashion show, hingga workshop interaktif, pengunjung diajak memahami perubahan kecil dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan.

Dalam rangkaian acara “9 to 5”, salah satu pembicara, Dino Augusto, menyoroti isu kritis
dalam industri fashion: meningkatnya limbah tekstil akibat pola konsumsi yang tidak
berkelanjutan.

Dalam sesi talkshow, Dino menyampaikan bahwa limbah tekstil saat ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran di dunia, bahkan disebut sebagai yang terbesar kedua setelah limbah industri lainnya. Ia juga mengungkapkan produksi pakaian saat ini telah melampaui kebutuhan, bahkan diperkirakan cukup untuk memenuhi hingga sembilan generasi ke depan. Pernyataan ini menekankan bahwa dunia tidak kekurangan pakaian, melainkan menghadapi masalah overproduksi dan overkonsumsi yang terus berlanjut.

Melalui pandangan tersebut, Dino mengajak masyarakat untuk mulai mengubah cara
pandang terhadap fashion. Bukan lagi sebagai barang sekali pakai, tetapi sebagai aset yang
memiliki nilai dan umur panjang. Prinsip ini sejalan dengan konsep circular economy yang
diangkat dalam acara 9 to 5, di mana praktik seperti reuse, repair, dan repurpose menjadi
langkah nyata dalam mengurangi limbah.

Sejumlah pengunjung juga mengaku mendapatkan perspektif baru setelah mengikuti sesi
ini. “Very insightful, apalagi buat aku yang sebelumnya sering beli baju tanpa pikir panjang.
Penting banget datang ke acara seperti ini biar jadi lebih sadar,” ujar Aisha.

Pengunjung lainnya, Andien, juga menyampaikan antusiasmenya “Sekarang jadi lebih
paham apa saja yang bisa dipertimbangkan untuk fashion ke depannya, termasuk
bahan-bahan yang sebaiknya dihindari.”

Sementara itu, Keysha menambahkan, “Acaranya seru banget, banyak activations yang
bikin aku jadi terinfluence untuk mulai menerapkan slow fashion dari sekarang. Ternyata kita
sebenarnya nggak butuh baju sebanyak itu, kita harus mulai dari refuse, menolak membeli
dan mulai kreatif untuk mix & match”

Kehadiran Dino Augusto dalam acara ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga
memperkuat pesan utama 9 to 5 bahwa perubahan dalam industri fashion dapat dimulai dari
kesadaran individu.

Dengan semakin meningkatnya urgensi isu ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak
dalam mengkonsumsi fashion, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih
berkelanjutan.

Tak hanya menjadi ruang belajar bagi peserta, acara ini juga mendapat perhatian dari para
dosen LSPR Institute of Communication & Business yang menilai pentingnya membangun
kesadaran sejak dini dalam memilih dan mengkonsumsi fashion secara bijak.

Dosen LSPR Institute of Communication & Business, Ms. Revy Marlina, S. Sos, MA juga
turut mengapresiasi konsep yang diangkat dalam acara ini. “Implementasinya keren, tidak
hanya berhenti di 3R tetapi berkembang hingga 9R. Karena kalau bukan kita sebagai
generasi muda yang mulai sadar, lalu siapa lagi?” ujarnya

(SAW)

Jakarta: Perusahaan material global Dow (NYSE: DOW) menggandeng PT Sadikun Niagamas Raya untuk mempercepat pengembangan ekosistem sirkular di sektor kemasan Indonesia.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bagian dari upaya memperkuat praktik sirkular sekaligus mendukung agenda keberlanjutan nasional.

Kesepakatan yang diteken pada 11 Februari tersebut menegaskan komitmen kedua pihak dalam mendorong desain kemasan berbasis prinsip sirkular. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah memperluas penggunaan resin daur ulang pascakonsumen (post-consumer recycled/PCR) Dow REVOLOOP™ pada botol pelumas.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan jejak karbon produk, tetapi juga mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia, sejalan dengan target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Pemerintah sendiri terus mendorong penguatan industri daur ulang domestik, pengurangan kebocoran sampah plastik, serta percepatan implementasi sistem sirkular di berbagai sektor.

Dalam implementasinya, kolaborasi Dow dan Sadikun akan difokuskan pada pengembangan kemasan kaku dengan pendekatan sirkular, khususnya melalui teknologi blow moulding untuk botol pelumas. Kedua perusahaan juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok guna memperluas adopsi material PCR sebagai bagian dari solusi sirkular di pasar.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang telah mengarah pada penerapan konsep sirkular, termasuk penggunaan material Dow XUS 60934.01 pada kemasan pelumas 20 liter milik Sadikun. Dengan jaringan industri yang luas, Sadikun dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat penetrasi solusi sirkular di sektor pelumas nasional.

Wakil Presiden Komersial Asia-Pasifik Dow Packaging & Specialty Plastics, Bambang Candra, menegaskan bahwa kolaborasi lintas rantai nilai menjadi fondasi utama dalam membangun industri yang lebih sirkular.

“Segmen kemasan merupakan salah satu yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara. Karena itu, kami terus mengembangkan material secara bertanggung jawab untuk mendukung ekosistem yang lebih sirkular di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sadikun Niagamas Raya, Antawirya Husen, menyebut kemitraan ini akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadirkan solusi kemasan berbasis sirkular bagi pelanggan.

“Integrasi material daur ulang REVOLOOP™ memungkinkan kami menghadirkan kemasan berkualitas tinggi yang sejalan dengan prinsip sirkular. Ini juga membantu pelanggan beralih ke portofolio produk yang lebih sirkular,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan industri mobilitas dan manufaktur yang semakin mengarah pada efisiensi sumber daya dan praktik sirkular.

(SAW)

JAKARTA - Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan model ekonomi sirkular. Dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin mengatakan, bahwa model ekonomi sirkular bisa diterapkan di industri kelapa sawit nasional mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Dengan model tersebut, industri kelapa sawit bisa mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. "Model ekonomi sirkular memungkinkan untuk diterapkan di industri kelapa sawit dan memang harus diterapkan. Bagaimana menerapkan itu semua? Pastinya membutuhkan ilmu dan teknologi," katanya di Jakarta, Rabu (15/4).

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dikategorikan sebagai zero waste crop atau tanaman nihil limbah. Seluruh bagian dari tanaman sawit mulai dari buah, biji, pelepah, tandan kosong, hingga batang, dapat diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Membangun Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan



Siti Nikmatin mencontohkan, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dapat dioptimalkan menjadi produk-produk biomaterial seperti helm, rompi anti-peluru, hingga sepatu. Sebagai peneliti ia telah melakukan berbagai macam penelitian inovatif yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar limbah TKKS tersebut.

Kemudian cangkang sawit atau palm oil shell dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang memberikan kontribusi positif terhadap transisi energi terbarukan. Pemanfaatan cangkang sawit meliputi bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit, bahan campuran beton dan material bangunan, hingga bahan baku biobriket dan biopellet.

"Jadi, yang saya lakukan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit menjadi produk-produk biomaterial itu merupakan upaya untuk menerapkan model ekonomi sirkular di industri sawit," tuturnya.

Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Solusi Atasi Meningkatnya Permintaan



Dosen dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini mengatakan, dirinya banyak mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dalam melakukan penelitian yang mendukung penerapan ekonomi sirkular di industri sawit.

"Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia. Saya termasuk peneliti yang mendapat dukungan dana penelitian sawit dari BPDP," katanya.

Nikmatin menegaskan, penerapan model ekonomi sirkular di industri kelapa sawit akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menjelaskan produk turunan berbahan dasar limbah kelapa sawit bisa mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Selain dampak positif ke ekonomi dan lingkungan, penerapan model ekonomi sirkular juga berpotensi untuk memberi dampak positif ke sektor sosial. Ia mengatakan industri sawit bisa melibatkan masyarakat sekitar pabrik atau perkebunan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah ekonomi.

"Kalau memang perusahaan itu tidak mengolah semua sendiri, bisa melibatkan masyarakat di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pastinya itu akan membawa dampak positif ke masyarakat," pungkasnya.