Tabanan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menginginkan ajang lari di alam terbuka, seperti Bali Tourism Run di Desa Jatiluwih, agar berpindah-pindah lokasi penyelenggaraannya dari satu daerah tujuan wisata (DTW) ke DTW lainnya.

“Ide dari Ketua Asita (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), ajang berikutnya (berlokasi di) Besakih, nanti kita bahas lagi. Panduannya sudah diberikan Pak Gubernur Bali yaitu kita harus bergerak dari DTW satu ke DTW yang lain mulai dari DTW unggulan yang merepresentasikan harmoni antara manusia, budaya, dan alam,” kata dia.

Sekda Bali di Tabanan, Minggu, mengatakan jelang 100 Tahun Pariwisata Bali 2027, penting bagi Pemprov Bali dan industri pariwisata bergerak dari DTW satu ke DTW lain untuk terus mempromosikan beragam daya tarik wisata yang ada. Sebab, Bali memiliki banyak daya tarik wisata namun belum semuanya populer dan masih banyak belum dikenal masyarakat Indonesia dan mancanegara.

“Melalui Bali Tourism Run ini kita perkenalkan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik, Astungkara ke depan akan menjadi lebih baik,” ucapnya.

Dewa Indra menyampaikan rasa senang lantaran pada ajang lari santai 5 km menjadi pembuka rangkaian 100 Tahun Pariwisata Bali dengan diikuti sebanyak 1.700 orang lebih.

Jatiluwih yang dipilih sebagai lokasi awal sangat tepat karena merupakan simbol Bali yang harmoni antara alam, manusia, dan budaya senada konsep pariwisata berkualitas yang ditawarkan.

Pemprov Bali memandang pemilihan ajang lari untuk mempromosikan pariwisata juga tepat sebab aktifitas sport tourism ini sedang digemari banyak kalangan.

“Kita harus terus kreatif menciptakan event pariwisata baru salah satunya lari karena sedang tren, Jatiluwih adalah poin untuk itu makanya start-nya dari sini, kita ingin mengirim pesan inilah pariwisata Bali, tidak sekadar pariwisata yang mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga harus terus menempatkan akar budaya dan lingkungan kita,” tuturnya.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra menambahkan lewat kegiatan pertama mengawali 100 Tahun Pariwisata Bali ini diperkirakan perputaran uang yang terjadi Rp1,5 miliar-Rp2 miliar.

Lewat Bali Tourism Run juga terjadi efek ganda pada usaha-usaha sekitar Desa Jatiluwih seperti penginapan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik warga, sekaligus menunjukkan ke pengunjung bagaimana komitmen menjaga destinasi berpredikat warisan budaya UNESCO.

“Ini komitmen kita menjaga Bali sebagai destinasi kelas dunia yg menjunjung tinggi alam dan budaya berkelanjutan, ini penggerak sektor pariwisata dan ekonomi, kita menarik wisatawan dengan durasi tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih tinggi sehingga dampak ekonomi dirasakan luas oleh masyarakat,” tutur Winastra.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta dilakukan penambahan jadwal penyeberangan barang ke Nusa Penida untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok di pulau kecil yang terpisah di Kabupaten Klungkung itu.

“Kepada Dinas Perhubungan dan Bupati Klungkung agar melakukan uji coba penambahan trip, dari dua kali menjadi tiga kali per harinya. Jika penambahan trip ini dilakukan, ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi,” kata Koster di Denpasar, Selasa.

Gubernur Bali menjelaskan, arahan ini dikeluarkan menindaklanjuti tingginya harga kebutuhan pokok, terutama makanan di Nusa Penida yang berbeda dengan kondisi di Klungkung daratan.

Untuk menyamakan harga atau memperkecil perbedaan harga, menurut dia, perlu dilakukan peningkatan jumlah pengiriman barang agar menjadi lebih sering.

Koster memandang uji coba ini diperlukan dengan pola layanan kapal perintis atau subsidi pemerintah, agar pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa Penida seharusnya bisa dilakukan 3-4 kali sehari.

“Pasokan akan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali jalan sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,” ujarnya.

Bupati Klungkung I Made Satria merespons dengan membenarkan bahwa selama ini perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida terjadi akibat kelangkaan stok, selain itu juga terjadi antrean barang akibat jadwal penyeberangan yang terbatas.

Satria sepakat perlu dilakukan regulasi baru yang menetapkan adanya penambahan pengiriman barang untuk lebih sering dilakukan.

Jika memilih opsi lain yaitu mengizinkan kapal komersil masuk rute Padangbai-Nusa Penida bersama kapal perintis milik Pemkab Klungkung yaitu KMP Nusa Jaya Abadi, Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta menyampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan.

Ia menjelaskan terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahwa tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam satu lintasan pelayaran.

Selain itu hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali berdasarkan data load factor (keterisian penumpang) dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai-Nusa Penida saat ini belum layak dikomersialkan secara langsung.

Selanjutnya pengoperasian layanan komersil pada lintasan pelayaran Padangbai-Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan eksisting KMP Nusa Jaya Abadi.

Dishub Bali menyampaikan komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan, karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap.

“Ini guna menurunkan subsidi KMP Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan, serta memberi waktu Pemkab Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Mudarta.

Sebagai tindak lanjut maka dilakukan penyesuaian tarif, dimana Pemkab Klungkung melakukan kajian terhadap tarif yang sedang berjalan dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna.

Sementara Pemprov Bali melakukan revisi terhadap peraturan gubernur tentang tarif, sambil melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, apabila keterisian konsisten di atas 60 persen dan pendapatan melebih biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Selanjutnya komersialisasi akan dilakukan dengan cara melakukan pembentukan badan usaha atau kerja sama untuk mengoperasikan KMP Nusa Jaya Abadi, pencabutan subsidi, dan penetapan lintas komersial dan penambahan armada.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali memfasilitasi pelaku industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berjualan secara gratis di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026.

“Untuk stan IKM Bali Bangkit dan UMKM kuliner pada PKB tahun ini kita gratiskan, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat,” kata Ketua Dekranasda Bali Putri Suastini Koster.

Putri Koster di Denpasar, Kamis, menjelaskan fasilitas bagi IKM dan UMKM ini merupakan kebijakan keberpihakan Pemprov Bali terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mempromosikan dan memasarkan produknya.

PKB 2026 sebagai festival seni tahunan terbesar di Bali menurutnya wadah yang tepat untuk pelaku usaha kecil unjuk diri dengan karya atau produknya.

Ini sekaligus wahana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM lokal juga penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber, sebab pelaku usaha yang lolos kurasi untuk sebulan penuh berjualan di Taman Budaya Art Center akan diminta mengelola sampah sendiri.

“Dengan demikian PKB tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali secara berkelanjutan,” ujar Ketua Dekranasda Bali.

Putri Koster menyampaikan dahulu stan pameran Pesta Kesenian Bali kerap dilelang dengan harga tinggi kepada pelaku usaha, sehingga kesempatan ini hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut.

Karena itu, kebijakan stan gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.

Namun meskipun digratiskan, Dekranasda Bali memastikan seluruh peserta pameran adalah usaha yang dikurasi serius oleh Disperindag Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Bali, sehingga produk yang ditampilkan akan tetap memenuhi standar kualitas dan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali.

Selanjutnya sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli pengunjung, Pemprov Bali meminta para pelaku usaha yang lolos menjual produknya dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Tidak boleh juga ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada para pedagang, baik pungutan keamanan, kebersihan, maupun pungutan lainnya.

Terkait mengelola sampah tadi, Putri Koster ingin PKB 2026 menjadi contoh pelaksanaan kegiatan atau festival yang bersih dan ramah lingkungan.

Untuk itu seluruh pedagang dan masyarakat diminta disiplin melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Setiap stan IKM dan UMKM akan dilengkapi tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik, namun menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada sarana yang disediakan, melainkan juga pada kesadaran seluruh pihak untuk memilah sampah dengan benar.

“Nanti akan disediakan dua tong sampah di setiap stan, masing-masing untuk sampah organik dan anorganik, saya minta diperhatikan agar jangan sampai bercampur,” ujarnya.

Para pelaku IKM dan UMKM juga diminta untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai melainkan beralih ke tas kain atau kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Ini sejalan dengan komitmen Pemprov Bali dalam mengurangi timbulan sampah plastik dan membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih juara atau peringkat pertama dalam pengendalian inflasi serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Jumat, menyampaikan ia sengaja hadir langsung menerima penghargaan dalam malam apresiasi tersebut.

“Penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, lalu menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting yang diserahkan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait,” katanya.

Tak hanya Pemprov Bali, sambungnya, pada malam apresiasi tersebut penghargaan kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota juga sebagian besar diterima oleh Bali.

“Peringkat satu tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul peringkat dua dan tiga diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan, sedangkan peringkat satu tingkat kota diterima oleh Kota Denpasar,” ujar Gubernur Koster.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh peringkat terbaik tiga dalam kategori Creative Financing tingkat kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh peringkat terbaik tiga dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat kota.

Gubernur Koster mengatakan tidak hanya trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp6 miliar untuk dua capaian peringkat satu yang diperoleh.

Untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk peringkat tiga, Rp2 miliar untuk peringkat dua, dan Rp3 milyar untuk peringkat satu.

Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Jawa-Bali sendiri merupakan momen apresiasi bagi Pemerintah Daerah Regional Jawa-Bali yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan daerah.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan apresiasi ini adalah bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pemerintah daerah.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat,” ujar Mendagri.

Ia menekankan bahwa di tengah banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum kepala daerah, masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini perlu diangkat bahwa banyak juga pemimpin-pemimpin yang bagus sehingga ada kepercayaan dari publik kepada para kepala daerah,” ucapnya.

Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi di wilayah Jawa-Bali antara lain kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, kategori Creative Financing, kategori Pengendalian Inflasi, dan kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi, Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bagi Bali, pembangunan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi hari ini, melainkan tentang warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi seratus tahun mendatang

Kuta, Bali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menawarkan visi pembangunan berkelanjutan yang berbasis budaya, lingkungan, dan ekonomi kepada para mitra global yaitu pemimpin bisnis internasional dalam US-ASEAN Business Council Executive Briefing 2026.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani yang hadir mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara bertajuk Impact of Inovation on Bali's Economic Development A Showcase of U.S Companies Initiative di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, menegaskan Bali sedang membangun kemajuan ekonomi tanpa kehilangan jati diri budaya, tanpa merusak lingkungan, dan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan Bali saat ini berlandaskan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

“Kami ingin menunjukkan bahwa adat, tradisi, seni budaya, teknologi, ekonomi, dan lingkungan dapat tumbuh bersama secara harmonis. Modernisasi tidak harus menghilangkan identitas dan kemajuan tidak harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Ayu.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Bali diwujudkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan harmoni kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyusun Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang berlandaskan filosofi Sad Kerthi.

Model pembangunan ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial, budaya, dan ekologis secara bersamaan.

Ayu menyebut enam sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian Bali, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya, industri kecil menengah serta UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta sektor pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu Aryani juga mengundang mitra internasional, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, untuk berinvestasi di berbagai sektor strategis seperti energi bersih, teknologi hijau, transformasi digital dan kecerdasan buatan, pendidikan, kesehatan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta riset dan inovasi.

Meski membuka peluang investasi yang luas, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa setiap investasi harus menghormati adat, tradisi, seni budaya, kawasan suci, kelestarian lingkungan, dan prinsip keberlanjutan antar generasi.

“Bagi Bali, pembangunan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi hari ini, melainkan tentang warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi seratus tahun mendatang,” katanya.

Ayu menambahkan, Bali memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia dan sedang diarahkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang berbasis adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal.

Melalui forum tersebut, ia mengajak seluruh mitra internasional untuk membangun kolaborasi yang saling menghormati, saling memperkuat, dan menciptakan nilai bersama guna mewujudkan masa depan yang lebih maju, adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bali ini banyak vila ilegal, penginapan ilegal yang tidak bayar pajak...

Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mencatat Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Bali meningkat meski diterpa isu terdampak konflik Timur Tengah.

“PHR dari 1 Januari sampai 27 Mei 2026 itu Rp2,89 triliun dari data yang saya terima, sementara tahun 2025 Januari sampai 31 Mei itu adalah Rp2,62 triliun, jadi naik secara tahun ke tahun,” kata Koster dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026.

Jika diasumsikan hingga 31 Mei besok PHR yang terkumpul Rp2,9 triliun maka dibandingkan periode yang sama tahun 2025, pajak di masa-masa konflik Timur Tengah ini justru naik hampir Rp300 milyar.

“Pajak hotelnya meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,8 triliun, restorannya juga meningkat dari Rp885 miliar menjadi Rp1 triliun, clear datanya karena ini sistem online, sama dengan data kabupaten, yang turun hanya Buleleng dan Klungkung, yang lain naik semua,” ujar Gubernur Koster.

Pemprov Bali memandang angka capaian PHR di masa-masa dinamika global ini menunjukkan pariwisata Bali masih tetap bertahan, tidak memberi dampak pada pemasukan pajak.

Namun, Koster mengakui dampak yang terasa dari konflik Timur Tengah adalah terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisman.

Dari Januari hingga April 2026, secara kumulatif terjadi penurunan kunjungan wisman mencapai 0,23 persen, dimana paling terasa saat bulan Maret dan April.

Memasuki masa-masa konflik Timur Tengah, Pemprov Bali mencatat khusus April terjadi penurunan kunjungan wisman hingga 9 persen.

Namun kondisinya membaik karena sepanjang Mei ini penurunan kunjungan hanya 7 persen, sehingga berangsur pulih.

“Jadi minusnya menurun, tapi kalau melihat dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan dampak terhadap pajak hotel ini meningkat, artinya meskipun jumlah wisatawan asingnya ini turun tapi dampak terhadap PHR tidak turun,” kata Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Bali, yang saat ini menjadi PR selain meningkatkan konektivitas, tata kelola, dan infrastruktur kepariwisataan, adalah memastikan wisatawan yang datang menggunakan akomodasi berizin, sebab banyak wisatawan diketahui menginap di tempat yang tidak membayar pajak.

“Bali ini banyak vila ilegal, penginapan ilegal yang tidak bayar pajak, yang disewakan murah-murah, dipasarkan oleh AirBnB dan segala macam, tapi sudah saya kumpulkan tidak boleh lagi memasarkan yang tidak berizin karena merusak tatanan kepariwisataan,” tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen

Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mencatat devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sepanjang 2025 berkontribusi 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional.

“Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen,” ucapnya dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.

Gubernur Koster menjelaskan 55 persen tersebut diperoleh dari penghitungan kunjungan dan pengeluaran wisman, dimana untuk kunjungan wisman saja sepanjang 2025 totalnya mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia.

Data BPS kemudian mengungkap pengeluaran rata-rata wisman selama berkunjung ke Pulau Dewata sekitar 1.522,44 dolar AS, sehingga jika dikalikan dengan total kunjungan dan dikonversi dengan kurs dolar AS Rp16.500, maka diperoleh Rp176 triliun devisa pariwisata Bali sepanjang 2025.

“Itu pengeluaran wisatawan asing sesuai rumus, menjadi devisa pariwisata, uang asing yang beredar di Bali yang dibelanjakan di hotel, transportasi, restoran, UMKM, Rp176 triliun sementara di Indonesia total Rp319,9 triliun atau sudah lah Rp320 triliun,” ujar gubernur lulusan Matematika ITB itu.

Kontribusi besar ini menurut Gubernur Koster menjadi penanda bahwa pariwisata Bali tidak mudah digoyang, mengingat 2025 lalu banyak isu negatif menimpa Bali.

Justru Pemprov Bali menjanjikan terus menangani persoalan-persoalan yang dituntut seperti sampah, infrastruktur, dan kemacetan, sehingga pariwisata tetap bertahan.

Apalagi pariwisata terhadap ekonomi Bali sendiri berkontribusi 66 persen, data itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang sebesar 5,82 persen.

“Pendapatan per kapitanya Rp72 juta, tingkat kemiskinannya 1,42 persen, terendah di Indonesia, tingkat penganggurannya 1,45 persen juga terendah di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap pertanian dan perikanan, karena banyak hotel yang menggunakan produk lokal Bali, buah, sayur, telur, beras,” kata Koster.

Pemprov Bali memandang selain pariwisata mendatangkan devisa, pariwisata juga memberi kontribusi bagi sektor ekonomi lainnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ini membuat Bali menjadi posisi kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, menjadi yang nomor satu sebagai provinsi tanpa kekayaan alam pertambangan.

“Ini pariwisata menggerek petani, nelayan, dan perajin, rembesannya ke masyarakat itu tinggi, membedakan dunia pariwisata dengan dunia yang bersumber dari sumber daya alam, kalau yang itu sedikit orang yang punya tapi uang dia banyak, sedangkan yang ini tersebar hotelnya banyak, restorannya banyak, travelnya banyak, petaninya banyak, UMKM-nya banyak,“ ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menerima masukan dari World Bank atau organisasi keuangan global soal lima persoalan Bali yang menjadi perhatian dunia.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemprov Bali, infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” kata Koster dalam keterangan di Denpasar, Minggu.

Dalam pertemuan Gubernur Bali dengan World Bank Country Director Carolyn Turk itu mencuat lima persoalan yang menjadi tantangan dan dinilai mestinya diselesaikan.

Isu tersebut yaitu pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali.

Untuk itu Gubernur Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan terkait pembangunan dan keberlanjutan Pulau Dewata di masa depan itu, apalagi masukan tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Seperti pada infrastruktur, dimana infrastruktur sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana.

Dalam aspek lingkungan, kata dia, Pemprov Bali juga sudah terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang,” ucapnya.

Kemudian dalam aspek manusia, Gubernur Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah seperti memastikan kebutuhan atas udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

“Udara Bali harus bagus, air bersih dan sehat harus disiapkan, Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Dan untuk energi, ia merespons bahwa Pemprov Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan.

Terbukti dari Koster tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih, didorong juga lewat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, hingga penyiapan pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

“Pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali, serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.

World Bank Country Director Carolyn Turk sendiri mengatakan lima persoalan Bali tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, ketakutan World Bank, Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang, Bali saat ini masih menjadi primadona dunia, tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Carolyn.

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank, pihaknya meminta Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi menggelar diskusi lanjutan membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” kata dia.

Carolyn berharap, pemerintah dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang, tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Sama sekali amat sangat tidak ada (dampak terhadap lingkungan), nanti juga truk-truk yang mengangkut sampah kami pakai yang betul-betul aman

Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta merespons penolakan warga Pesanggaran terkait pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan memastikan keberadaan teknologi tersebut aman dari dampak negatif pada lingkungan.

“Sama sekali amat sangat tidak ada (dampak terhadap lingkungan), nanti juga truk-truk yang mengangkut sampah kami pakai yang betul-betul aman,” kata Giri usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Bali, Senin.

Diketahui sebelumnya, muncul penolakan dari warga Pesanggaran atas rencana pengembangan PSEL di kawasan Pelindo, masyarakat meminta pengolahan dilakukan di TPA Suwung agar lingkungan mereka sehat, bersih, dan nyaman.

Wagub Giri kemudian menjelaskan bahwa secara teknis setelah PSEL beroperasi sampah-sampah akan dibawa dengan truk tertutup dan ditekan muatannya.

“Bisa sampah itu yang tiga truk menjadi satu mobil, dia akan ditekan di dalamnya, ini tertutup sekali dan tidak ada yang tercecer lagi di jalan, langsung masuk dan diselesaikan,” ujarnya.

Jika dituntut membatalkan pembangunan PSEL di kawasan Pelindo atau Lingkungan Pesanggaran, Giri melihat hal itu sudah tidak memungkinkan. Sebab perjanjian kerja sama penggunaan lahan sudah diputuskan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung lagi.

“Tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung, PSEL ini sekali lagi sama sekali tidak menimbun sampah, ini merupakan pabrik, sampah yang masuk itu pagi masuk dan sore sudah selesai,” kata dia.

Lebih jauh jika melihat fungsinya, PSEL nantinya akan mengalirkan listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga Giri meminta warga Pesanggaran bersabar hingga PSEL benar-benar rampung.

Sebelum teknologi pengolahan sampah itu rampung, Pemprov Bali sendiri sudah mengkoordinasikan strategi jangka pendek pengelolaan sampah dengan seluruh kabupaten/kota, langkah-langkah pengolahan sampah berbasis sumber juga sudah berjalan terutama di Denpasar dan Badung.

Pemprov Bali optimistis pembangunan PSEL akan berjalan baik dan teknologi tersebut berhasil menyelesaikan polemik sampah, sebab kali ini pemerintah daerah bersama pemerintah pusat turun langsung dalam proyek ini.

“Kalau dulu PT NOEI (mantan investor pengolahan sampah) itu kan pihak ketiga tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, kalau yang sekarang ini Danantara, program rill dari pemerintah pusat, semoga nanti Bali berhasil maka Bantar Gebang juga bisa berhasil,” tutur Wagub Giri.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

..ada 34 yang akan diundang untuk berkontribusi dan saya yakin semua juga akan mendukung

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menjadwalkan pertemuan dengan seluruh konsul jenderal (konjen) di Bali untuk meminta dukungan pungutan wisatawan asing (PWA).

“Dalam waktu dekat tanggal 21 Mei ini saya akan mengundang semua konsul jenderal yang ada di Bali, ada 34 yang akan diundang untuk berkontribusi dan saya yakin semua juga akan mendukung,” kata Koster di Denpasar, Sabtu.

Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali akan meminta bantuan konsul jenderal negara-negara sahabat mengomunikasikan ke warganya yang hendak ke Bali bahwa mereka wajib membayar PWA Rp150 ribu.

Sejauh ini Koster melihat sudah banyak wisman yang mengetahui kebijakan tersebut dan menyambut dengan baik lewat membayar sejak sebelum mendarat di Bali, namun tak sedikit pula yang belum tahu bahkan belum mau membayar.

Dari catatan Pemprov Bali pada tahun 2024 total PWA yang berhasil dikumpulkan Rp318 milyar atau dibayar oleh 32 persen dari 6,3 juta wisman yang masuk Bali, selanjutnya tahun 2025 terkumpul Rp369 milyar atau dibayar oleh 34 persen dari total 7 juta kunjungan wisman.

Sementara di tahun 2026 hingga 11 Mei PWA yang berhasil terkumpul baru Rp114 milyar, sedangkan Gubernur Koster menargetkan pungutan wisman menembus Rp500 milyar.

Oleh karena itu, Pemprov Bali melakukan berbagai cara untuk mensukseskan kebijakan ini, sebab jika PWA bisa terkumpul sesuai jumlah kunjungan wisman, maka akan sangat membantu fiskal daerah.

“Ini akan sangat membantu kapasitas fiskal Pemprov Bali yang saat ini sedang membutuhkan pendanaan cukup besar untuk melakukan pembangunan, terutama sekali pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis agar pariwisata Bali ini dapat dikelola dengan baik, berkualitas, berdaya saing, serta berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya konsul jenderal, belum lama Gubernur Koster juga menemui beberapa perusahaan Online Travel Agent (OTA) atau aplikasi daring penyewaan akomodasi yang selama ini banyak memasarkan akomodasi tak berizin.

“Ada delapan OTA terbesar semuanya mendukung, saya sampaikan bahwa mereka-mereka itu bertransaksi secara digital bagi wisatawan yang ke Bali menginap, ini kan bisnis juga, kalau pariwisata Bali tidak bagus tidak dijaga sama-sama kan nanti macet juga bisnisnya, jadi harus sama-sama menjaga,” ujarnya.

Dalam waktu tidak lama setelah bertemu konsul jenderal nanti, Gubernur Koster juga berencana mengumpulkan pihak maskapai penerbangan internasional.

Mereka juga akan diajak berperan di dalam meningkatkan PWA sebagai upaya bersama untuk menjaga Bali baik alam, manusia, juga kebudayaannya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar membahas pembangunan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan dibangun di Bali.

Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Jumat, membahas ini lantaran PSEL yang akan dibangun dikerjakan bersama mitra asal Tiongkok Zhejiang Weiming atas pilihan Danantara.

“Saya memimpin langsung prosesnya bersama Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar untuk memastikan semuanya berjalan baik hingga peletakan batu pertama pada Juli mendatang,” katanya.

Gubernur Koster menyampaikan, saat ini proses finalisasi dokumen dan administrasi terus berjalan tanpa hambatan, pematangan lahan juga sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Karena ini pertama kali adanya PSEL berteknologi tinggi di Bali, saya mengawasi ketat seluruh prosesnya, sesuai rencana, pengerjaan berlangsung selama 15 bulan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2027,” ujarnya.

Koster menaruh harapan agar fasilitas yang dikerjakan bersama perusahaan Tiongkok tersebut mampu mengatasi persoalan sampah di Denpasar dan Badung sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih dan moderen.

Ia sendiri banyak belajar dari perkembangan Tiongkok yang kini menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia, terutama dalam pembangunan teknologi dan industri.

Di luar proyek PSEL, ia mengatakan Bali dengan Tiongkok sudah memiliki kedekatan sejak lama baik secara historis maupun kultural.

“Di sejumlah tempat suci di Bali ada pemujaan terhadap dewa-dewi Tiongkok, secara kultural, masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki nilai-nilai yang cukup mirip dengan budaya Tiongkok,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali itu.

Belum lagi, wisatawan asal Tiongkok adalah salah satu penopang utama di sektor pariwisata Bali, lantaran jumlah kunjungan mereka berada di posisi ketiga terbesar setelah Australia dan India.

Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar Zhang Zhisheng sendiri menyatakan dukungan Tiongkok terhadap pengembangan proyek PSEL di Bali.

Ia menyebut telah mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang dan melihat pentingnya kepastian pasokan listrik bagi Bali.

Selain itu, Konjen Tiongkok itu optimistis proyek PSEL dapat menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan serius di Bali.

“Saya pastikan investor Zhejiang Weiming yang menggarap proyek PSEL ini profesional dan memiliki pengalaman sukses di berbagai tempat, kami juga memastikan seluruh proses mematuhi aturan hukum yang berlaku di Bali,” ujar Konjen Tiongkok Zhang.

Ia sendiri melihat banyak yang pihak kerap hanya menyoroti kekurangan Bali, sementara sebagai diplomat ia justru melihat banyak capaian positif yang menggembirakan, termasuk dari sisi keamanan.

“Kasus-kasus yang menimpa warga Tiongkok juga dapat diselesaikan dengan baik dari kami yang bergerak di bidang diplomasi, saya melihat banyak hasil nyata dari kepemimpinan Pak Gubernur selama ini,” kata Konjen Zhang.

Banyak perubahan dalam hal perkembangan pembangunan juga ia lihat dibanding saat pertama bertugas di Bali dua tahun lalu, seperti infrastruktur jalan di Buleleng dan Ubud yang membaik.

Kemudian semakin besarnya potensi komoditas buah Bali di pasar Tiongkok, terutama manggis dan salak, dan kerja sama sistem pembayaran digital antara Indonesia dan Tiongkok melalui QRIS yang menurutnya semakin memudahkan wisatawan dan transaksi lintas negara.

Konjen Tiongkok turut mengundang Gubernur Koster untuk berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok, termasuk ke kota teknologi seperti Shenzhen untuk memperkuat kolaborasi investasi dan transformasi digital Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Budaya, alam, dan keramahan masyarakat merupakan kekuatan utama pariwisata Bali yang harus terus dijaga dan dilestarikan,

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Gubernur Siquijor, Filipina Jake Vincent Sarmiento Villa guna membagikan strategi kepariwisataan Bali.

“Budaya, alam, dan keramahan masyarakat merupakan kekuatan utama pariwisata Bali yang harus terus dijaga dan dilestarikan," kata Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa.

Ia menyampaikan tiga hal tersebut yaitu membangun pariwisata dengan kekuatan budaya dan alam yang indah serta keramahtamahan masyarakat Bali adalah modal dasar yang tidak dimiliki daerah lain dan terus dijaga kelestarian.

Koster bercerita bahwa sejak awal menjadi gubernur Pemprov Bali terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian alam dan lingkungan melalui berbagai kebijakan strategis.

Kebijakan tersebut seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Bali.

Selain itu, Pemprov Bali juga menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga alam Bali agar tetap bersih, sehat, dan lestari, pelestarian lingkungan menjadi salah satu prioritas utama karena alam Bali merupakan aset penting yang mendukung kehidupan masyarakat sekaligus sektor pariwisata,” ujar Wayan Koster.

Selanjutnya, identitas budaya yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun domestik kepada Bali.

Berbagai tradisi, adat istiadat, seni, hingga kehidupan masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal merupakan pengalaman unik yang sulit ditemukan di daerah lain yang memantik minat wisatawan.

Gubernur Koster berharap pertemuan dengan Gubernur Siquijor ini lebih jauh dari berbagi strategi kepariwisataan namun juga membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, khususnya sektor pariwisata, budaya, dan pengembangan sumber daya manusia.

Gubernur Siquijor, Filipina, Jake Vincent Sarmiento Villa sendiri mengatakan, kehadirannya memang untuk mempelajari bagaimana pariwisata Bali bisa berkembang seperti saat ini.

Ia melihat Bali memiliki daya tarik yang kuat serta mampu mempertahankan eksistensi sebagai tujuan wisata internasional.

“Kedatangan kami ke Bali untuk mempelajari bagaimana pariwisata Bali bisa berkembang seperti saat ini hingga menjadi salah satu destinasi wisata dunia,” ucapnya.

Ia juga menilai keberhasilan Bali dalam mengembangkan pariwisata tidak terlepas dari kekuatan budaya, keindahan alam, serta dukungan masyarakat dalam menjaga identitas daerahnya, sehingga pengalaman Bali tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Melalui kunjungan ini, Gubernur Siquijor berupaya mempelajari serta memperoleh masukan dan poin-poin strategis dari Gubernur Bali terkait perkembangan industri pariwisata di Bali, mengingat provinsinya juga merupakan daerah wisata di Filipina.

Dalam pertemuan penuh keakraban tersebut, kedua gubernur saling bertukar data dan statistik mengenai sektor pariwisata serta perkembangan wilayah masing-masing.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026