BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional hingga lokal juga menjadi faktor yang sangat penting.

Kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan, pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup, kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siti Hawa Lari (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sedangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.

ACEH - Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Tanah Rencong, Aceh terus mengalami kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru per 14 April 2026, sebanyak 71 titik lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) telah dinyatakan berstatus Hijau atau siap bangun.

Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, melaporkan progres signifikan. Secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) terdampak. Luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area HGU.

"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65% sudah berstatus siap bangun," ujar Safrizal, Selasa (5/5/2026).

Safrizal memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Beberapa wilayah seperti Bener Meriah sebanyak 10 titik, Aceh Timur sebanyak 9 titik, dan Aceh Tengah sebanyak 6 titik tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.

Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.

Lihat video: Rekonstruksi Pascabencana, Wamenko Polkam Tinjau Hunian Tetap di Aceh



Meskipun mayoritas menunjukkan progres positif, Safrizal ZA memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih terkendala administrasi maupun sengketa lahan. Saat ini masih terdapat 34 lokasi berstatus Kuning atau sedang dalam tahap negosiasi dan pengukuran dan 3 lokasi berstatus Merah atau lahan bermasalah.

"Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," tegas Safrizal.

Menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues adalah terkait belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk 3 titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.

"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," pungkasnya.

Di sisi lain, Posko Wilayah PRR Aceh juga masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap Komunal.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera telah merampungkan pembangunan Jembatan Gantung Lubuk Sidup yang menghubungkan Kecamatan Bandar Pusaka dengan Kecamatan Sekerak di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Infrastruktur sementara itu mampu menghidupkan kembali nadi ekonomi dan mobilitas warga Aceh Tamiang, yang sebelumnya sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera bagian utara pada akhir November 2025.

Dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Senin, setiap harinya, jembatan tersebut dilalui ratusan kendaraan milik warga. Para pekerja pun memanfaatkannya untuk menuju tempat kerja. Sementara, pelajar menggunakannya sebagai akses utama menuju sekolah.

Kehadiran jembatan gantung tersebut tidak hanya melancarkan mobilitas, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat di dua kecamatan yang terhubung.

Hendra, salah seorang warga Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak mengatakan keberadaan jembatan darurat tersebut membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menilai akses yang kembali terbuka membuat warga bisa beraktivitas dengan lebih lancar.

"Sangat terbantu lah dengan adanya jembatan ini," kata Hendra saat ditemui Rabu (29/4).

Seperti diketahui, sebelumnya warga mengandalkan jembatan beton sebagai akses utama antar kecamatan. Namun, jembatan tersebut hancur setelah diterjang banjir pada akhir November 2025 sehingga sempat menghambat mobilitas masyarakat setempat.

Merespons kondisi tersebut, Satgas PRR dengan cepat membangun jembatan darurat sebagai solusi sementara. Langkah itu dinilai tepat karena mampu memulihkan konektivitas antarwilayah dalam waktu relatif singkat sehingga masyarakat tidak terlalu lama mengalami keterisolasian.

Atas upaya tersebut, warga pun mengapresiasi kepada Satgas PRR yang telah sigap menghadirkan kembali akses penghubung bagi mereka.

"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah," ucap Hendra.

Meskipun jembatan gantung saat ini telah memberikan manfaat besar, masyarakat tetap berharap adanya pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut. Mereka menginginkan infrastruktur yang lebih kokoh dan nyaman agar dapat menunjang mobilitas jangka panjang secara lebih optimal.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memastikan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana akan terus dilanjutkan dari sekedar beroperasi secara fungsional, menjadi infrastruktur permanen yang menunjang aktivitas masyarakat.

"Pekerjaan (memperbaiki infrastruktur) jalan terus. Saya menghargai betul upaya dari TNI/Polri yang tidak berhenti, kemudian juga BNPB semua bergerak, dan Menteri PU (Dody Hanggodo) juga luar biasa," kata Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional berkolaborasi bersama Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia (BISON) menyelenggarakan kegiatan Garuda Youth Camp 2026. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta diselenggarakan pada 1–3 Mei 2026.

Kegiatan ini mengusung tema “Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat untuk Indonesia Emas 2045” dan diikuti oleh 558 pelajar SMA/SMK sederajat dari 29 sekolah di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya pembinaan generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta karakter kepemimpinan pelajar di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai fenomena yang menjadi perhatian bersama, seperti meningkatnya konflik antarpelajar atau tawuran, masuknya paham radikalisme, serta keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa menyampaikan melalui kegiatan kemah yang dikemas secara edukatif dan partisipatif di alam terbuka, para peserta mendapatkan berbagai materi pembekalan, antara lain wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bahaya radikalisme, ekstremisme dan anarkisme, literasi digital yang positif, serta peran generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Lihat video: Ngeri! Tawuran Pelajar Pakai Sajam di Jakarta, Warga Resah



"Selain sesi pembelajaran, kegiatan juga diisi dengan aktivitas pembentukan karakter, seperti penanaman pohon, kerja sama tim, caraka malam, api unggun dan deklarasi kebangsaan, serta pentas seni yang dikemas secara interaktif dalam tim yang berbeda asal sekolahnya, latar belakangnya yang sebelumnya tidak saling mengenal sehingga diharapkan membentuk karakter kepekaan sosial satu sama lainnya sebagai bagian dari keluarga" ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan DKI Jakarta yang memberikan penguatan materi terkait kewaspadaan nasional dan pentingnya menjaga persatuan di kalangan generasi muda.

Melalui penyelenggaraan Garuda Youth Camp 2026, Kemendagri berharap dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif, memperkuat semangat persatuan dan kebinekaan, serta meningkatkan ketahanan sosial di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ruang ekspresi positif bagi pelajar sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan bersama dalam upaya pembinaan generasi muda guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa.

MANADO - Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menegaskan batas desa urgent (penting) untuk segera diselesaikan. Ini karena penegasan batas desa untuk menciptakan kepastian hukum, perencanaan pembangunan tepat sasaran, dan mengurangi konflik antar desa.

“Serta mendukung efektivitas pemerintah desa, dan dasar dalam penataan wilayah luas (kabupaten, provinsi, dan negara),” kata La Ode Ahmad P Bolombo dalam paparannya saat pelaksanaan Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4/2026).

Dalam program ILASPP ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan selama lima tahun dari 2025 -2029 dengan total target 5.000 desa. Pada tahap pertama, penegasan batas desa dilakukan di tiga kabupaten di Sulawesi, yaitu Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

“Maksudnya, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang tertib dan sesuai regulasi. Tujuan ILASPP adalah mendukung pemerinta daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penetapan batas desa,” katanya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia. Ada 10 provinsi dengan capaian batas desa tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Adapun 10 provinsi dengan capaian batas desa terendah adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa ini meliputi serangkaian proses tahapan, yaitu sosialisasi di kabupaten, kecamatan, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa secara historis maupun yuridis, tahapan pelacakan, dan sebagainya.

PALEMBANG - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menggelar National Firefighter Skill Competition (NFSC) 2026. Kompetisi ini untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan petugas pemadam kebakaran saat bertugas.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, menekankan kompetisi ini adalah ajang untuk menguji kesiapan personel di lapangan.

“Bagi petugas damkar, skill adalah yang utama. Kita bertugas menyelamatkan masyarakat dengan satu prinsip menyelamatkan orang tanpa mengorbankan diri sendiri. Skill harus tinggi, akurat, dan penuh perhitungan untuk memastikan zero risk/ zero accident bagi petugas dan sukses 100% penyelamatan bagi para korban,” katanya, Kamis (30/4/2026).

Wali Kota Palembang Ratu Dewa memberikan apresiasi tinggi kepada Kemendagri atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Palembang sebagai tuan rumah. Di tengah suasana hangat menyambut hari jadi Kota Palembang ke-1343 pada Juni 2026, Ratu Dewa menyebut ajang ini sebagai sarana peningkatan kualitas layanan publik.

“Ini adalah sebuah pembelajaran berharga, khususnya bagi Damkar Kota Palembang untuk belajar dari daerah lain agar pelayanan kepada warga semakin baik. Nama Damkar selalu ada di hati masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Puncak acara yang ditandai dengan pelaksanaan babak final dan upacara pengangkatan bendera ini berlangsung khidmat dan meriah di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Rabu, 29 April 2026.

Setelah melewati babak penyisihan yang ketat, enam tim terbaik pada masing-masing kategori perlombaan dari berbagai daerah berhasil melaju ke babak final untuk memperebutkan gelar juara nasional. Seluruh finalis menampilkan performa luar biasa yang menegaskan profesionalisme serta dedikasi tinggi mereka sebagai garda terdepan penyelamatan nyawa dan harta benda di Indonesia.

Lihat video: Pemadam Kebakaran Depok Berduka, Satu Petugas Meninggal saat Tugas



Kualifikasi ketat tersebut mengantarkan tim-tim ini untuk berlaga di tiga kategori bergengsi. Pada kategori Hose Laying, ketangkasan operasional dipertandingkan antara perwakilan dari Kota Bekasi 1, Kota Makassar, Kota Bekasi 2, Kota Bandung, Kota Padang, dan Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, pada kategori Survival yang secara khusus menguji daya tahan dan strategi, tim dari Kota Makassar bersaing bersama Kabupaten Banjar, Kota Bekasi 1, Kota Surabaya, Kota Jambi 1, serta Kota Padang.

Pada kategori Ladder Pitching, ketajaman dan presisi teknik menjadi panggung pembuktian bagi tim dari Kota Bekasi 1, Kota Bandung, Kabupaten Bogor 1, Kota Bekasi 2, Kabupaten Bogor 2, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Gelaran NFSC 2026 ini mengakhiri rangkaian kompetisi yang diikuti oleh ratusan aparatur pemadam kebakaran dari seluruh penjuru tanah air, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran demi keselamatan bangsa dan hasil penilaian dewan juri dari kompetisi ini sebagai berikut.

Kategori Ladder Pitching :

Juara

1. Kota Bekasi 1

2. Kota Bandung

3. Kabupaten Bogor 1

Harapan

1. Kota Bekasi 2

2. Kabupaten Bogor 2

3. Provinsi Kalimantan Selatan

Kategori Hose Laying :

Juara

1. Kota Bekasi 1

2. Kota Bekasi 2

3. Kota Bandung

Harapan

1. Kota Makassar

2. Kota Padang

3. Kabupaten Kebumen

Kategori Survival :

Juara

1. Kota Makassar

2. Kabupaten Banjar

3. Kota Bekasi 2

Harapan

1. Kota Surabaya

2. Kota Jambi 1

3. Kota Padang

Secara keseluruhan, gelar juara umum NFSC 2026 diraih oleh Kota Bekasi 1 atas konsistensi dan performa unggul di berbagai kategori perlombaan.

"Kita tingkatkan terus kemampuan dan kapasitas Damkar Seluruh Indonesia, - termasuk Relawan Pemadam Kebakaran/ Redkar - baik dari sisi skill maupun sarprasnya. Damkar di hati rakyat, terus berkontribusi sebagai penyelamat. Salam Yudha Brama Jaya, " ucapnya.

MANADO - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan percepatan penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Program ini dilaksanakan selama lima tahun dari 2025-2029.

Dalam program ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Bank Dunia. Dalam kegiatan tahun pertama ditetapkan tiga kabupaten sebagai lokas percepatan penegasan batas desa, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahamd P Bolombo menyatakan, pelaksanaan penegasan batas desa di tiga lokasi tersebut diharapkan dapat berjalan baik.

“Kami berharap dalam proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat desa dan pemerintah desa dapat memperoleh manfaat pasif dari pelaksanaan kegiatan ini,” katanya saat pembukaan Kick off Meeting Penegasan Batas Desa Bagi Pemerintah ILASPP tahun anggaran 2026, di Manado, Rabu (29/04/2026).

La Ode menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, desa-desa di tiga kabupaten tersebut belum memiliki batas desa secara definitif atau belum ada peraturan bupati tentang batas desa.

Oleh karena itu, dia meminta para bupati dari tiga kabupaten tersebut dan para pihak terkait untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan bantuan teknis penegasan batas desa.

Lihat video: Momen Upacara di Perbatasan RI-Malaysia



Penegasan batas desa akan dilakukan di 457 desa. Kabupaten Bolaang Mongondow mencakup seluruh desa yang berjumlah 200 desa. Untuk Kabupaten Donggala sebanyak 154 desa dan Kabupaten Toli Toli sebanyak 103 desa.

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa ini meliputi serangkaian proses tahapan, yaitu sosialisasi di kabupaten, kecamatan, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa secara historis maupun yuridis, tahapan pelacakan, dan sebagainya.

“Saya sampaikan juga pesan juga kepada para Bupati dan jajaran dinas terkait, kami minta kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat dalam memberikan bimbingan dan pengawasan, pengorganisasian masyarakat dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat,” katanya.

La Ode menambahkan, sejalan UU Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa. Dengan demikian, desa harus memiliki batas desa secara definitif.

“Untuk mendukung kepentingan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan regulasi terkait pedoman penetapan dan penegasan batas desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Berdasarkan data, progres capaian penegasan batas desa yang telah dilaporkan kepada Kemendagri terkait progres capaian penyelesaian batas desa di seluruh Indonesia adalah sejumlah 10.909 desa atau mencapai 14,49% dari total desa di Indonesia.

“Namun hingga saat ini Pemerintah Daerah belum semua menyampaikan laporan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa beserta data dukung hasil penegasan batas desa,” tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Tujuannya untuk mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jambore Linmas pertama yang mengusung tema “Kolaborasi Jaga Negeri” yang digelar di Jakabaring Sport City pada 28–29 April 2026.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menyampaikan jambore ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan soliditas Satlinmas di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan Satlinmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas lingkungan di tingkat desa dan kelurahan.

“Peran Satlinmas mungkin terlihat kecil, tetapi jangan salah, kecil-kecil cabe rawit. Mereka memiliki kontribusi nyata dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pukul kentongan turut diangkat sebagai simbol kesukarelawanan masyarakat. Simbol ini mencerminkan semangat gotong royong warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri serta responsif terhadap berbagai potensi gangguan.

Lihat video: Diduga Kelelahan, Petugas Linmas di Purbalingga Meninggal Dunia Usai Jaga TPS



Menurut Safrizal, Jambore Linmas juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antaranggota dari berbagai daerah.

“Walaupun berasal dari kabupaten dan provinsi yang berbeda, kita bisa saling bertukar pengalaman, pengetahuan, maupun informasi. Sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan Linmas di seluruh Indonesia secara terus menerus,” jelasnya.

Linmas merupakan organisasi berbasis pengabdian dan partisipasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Linmas sebagai organisasi pengabdian masyarakat harus konsisten hadir memberikan kontribusi nyata dan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Safrizal juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur Linmas, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran dan bencana. Oleh karena itu, anggota Linmas perlu dibekali kemampuan dasar yang memadai, tidak hanya dalam aspek trantibumlinmas, tetapi juga dalam penanganan bencana.

“Mereka harus mampu mengarahkan masyarakat saat evakuasi, memberikan pertolongan pertama, mencegah potensi kebakaran, hingga membantu pemadaman api dalam skala ringan. Selain itu, Linmas juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pengamanan pemilihan umum, serta berperan dalam kesiapsiagaan pertahanan pada kondisi darurat dan situasi tertentu,” ungkapnya.

Safrizal berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan dalam pembinaan Satlinmas di seluruh Indonesia. “Kita terus berdoa, kita tidak diam, dan kita akan terus melakukan perbaikan di sana sini,” ujarnya.

Dengan semangat Jambore Linmas yang digelar untuk pertama kalinya ini, Ditjen Bina Adwil berharap lahir energi baru dalam memperkuat Satlinmas sebagai pilar penting dalam sistem keamanan berbasis masyarakat. “Kita gelorakan Satlinmas berdaya, Indonesia terjaga,” katanya.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi. Penghargaan itu diraih dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin, 27 April 2026.

Dalam evaluasi nasional tersebut, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 (kategori tinggi), meningkat signifikan dibanding empat tahun sebelumnya.

Penghargaan LPPD merupakan evaluasi nasional yang dilakukan dengan melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan capaian itu menjadi indikator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

“Penilaian LPPD mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruhnya diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Benyamin, proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan detail, mulai dari kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Laporan tersebut juga dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, seperti RPJMD dan RPJMN.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.

Berdasarkan data evaluasi LPPD, peringkat kinerja Tangsel terus meningkat, dari posisi 23 nasional pada 2022 dengan skor 2,95 (kategori sedang), menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, lalu naik ke peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga masuk tiga besar nasional pada 2025.

Benyamin menilai, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. “Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja,” jelasnya.

Benyamin menambahkan, penghargaan LPPD bukan hanya soal angka atau peringkat, tetapi mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Benyamin meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi pemerintahan.

“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.

PANDEGLANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini gencar menggelar dialog interaktif pemahaman nilai sejarah untuk generasi muda. Mengusung tema "Muda Sadar Sejarah", Kemendagri juga fokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

"Kami berharap generasi muda sejak dini memahami sejarah nasional dan sejarah daerah mereka," ujar Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Edison Siagian di aula SMA Negeri 1 Pandeglang, Banten, Senin (27/4/2026).

Kegiatan "Muda Sadar Sejarah" yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang kali ni melibatkan siswa dari beberapa sekolah. Di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMAN 6 dan SMKN 2 Pandeglang.



Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut Direktur Edison Siagian, pemahaman tentang sejarah kebangsaan sangat penting diketahui para pelajar agar matang dalam wawasan kebangsaan.

Dinamika sosial yang ditandai pesatnya perkembangan tekonologi informasi, bisa mengikis rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Untuk itu, dengan literasi sejarah yang baik, akan terbentuk karakter pemuda yang tangguh dan berintegritas.

Apalagi jika memahami bahwa sejarah bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah namun merupakan hasil dari perjuangan pahlawan bangsa. "Kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045 dimana tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepatuhan pada aturan bernegara," ujarnya.

Pada Kegiatan Muda Sadar Sejarah di SMA Negeri 1 Pandeglang, juga tampil sejumlah pembicara. Mereka adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten Prof Soleh Hidayat, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin.

IDXChannel – Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJtentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KBLBB.

Surat Edaran yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026tersebut meminta para gubernur di seluruh Indonesia mengambil opsi pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai, dengan mempertimbangkan instabilitas ketersediaan dan harga energi global yang berdampak pada perekonomian nasional.

INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) dan WRI Indonesia menyebut dalam konteks meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga minyak dunia, dan tekanan fiskal akibat subsidi energi, terbitnya peraturan tersebut perlu dicermati secara hati-hati.

Kedua lembaga memandang Surat Edaran (SE) tersebut menegaskan pengalihan kewenangan penetapan insentif pajak kendaraan listrik ke pemerintah daerah. Hal itu setidaknya memiliki tiga implikasi utama.

Pertama, pengalihan insentif ke daerah berpotensi menciptakan hingga 38 rezim pajak berbeda, membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian bagi industri serta investor. INDEF GTI memandang aturan ini mengancam investasi asing ekosistem kendaraan listrik yang selama tiga tahun terakhir telah mencapai USD2,73 miliar.

Kedua, tingkat penjualan mobil listrik terhadap total penjualan mobil nasional tumbuh pesat dari hanya 2,2 persen (2023) menjadi 16,9 persen (2025). WRI Indonesia memandang insentif masih dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan permintaan, terlebih di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir.

Ketiga, perlambatan adopsi kendaraan listrik dapat menghambat pencapaian target Net Zero Emission 2060, memperpanjang ketergantungan pada impor BBM, serta mempertahankan tekanan subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah melampaui Rp100 triliun. Risiko ini semakin besar di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.

Head of Industrial and Transport Decarbonization, INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemendagri tersebut. “Kementerian Dalam Negeri justru memindahkan tanggung jawab pemberian insentif kendaraan listrik dari pusat ke daerah. Padahal jika memang Pemerintah merasa insentif diperlukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan lebih cepat lagi, maka Kemendagri hanya perlu mencabut saja peraturan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia, I Made Vikannanda, menegaskan, di tengah gejolak harga energi global, pemerintah seharusnya mempertahankan insentif kendaraan listrik agar momentum pertumbuhan permintaan tidak terhenti.

“Langkah ini sejalan dengan target swasembada energi dalam RPJMN 2025–2029, pencapaian NDC, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui industri masa depan yang lebih kompetitif,” tuturnya.

WRI Indonesia dan INDEF GTI mendorong evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan desain kebijakan kendaraan listrik yang efektif, adil secara fiskal, mudah diimplementasikan, serta selaras dengan agenda swasembada energi dan pembangunan ekonomi hijau Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML) mendukung penuh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Aturan ini mengatur pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (Electric Vehicle)

Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menilai kebijakan ini memberikan kejelasan bagi industri sekaligus memberi ruang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merancang pendekatan sesuai prioritas daerahnya. Menurutnya, aturan ini menjadi solusi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM di tengah krisis energi global.

"AEML sangat mengapresiasi lahirnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Ini bukan sekadar arahan yang bersifat normatif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah konsisten menjalankan mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahannya di Perpres Nomor 79 Tahun 2023," ujar Ernest kepada Warta Ekonomi, Senin (27/4/2026).

Dalam dokumen tersebut, AEML menyoroti sejumlah poin fundamental mulai dari pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB dan BBNKB yang menjadi instrumen utama Pemda untuk menarik investasi ke wilayahnya. AEML juga menggarisbawahi adanya arahan Mendagri kepada para Gubernur untuk mempertimbangkan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Selain itu, regulasi ini dinilai memberikan ruang diskresi bagi Pemda guna merancang paket insentif yang paling sesuai dengan karakteristik ekonomi serta demografis daerahnya. Tak kalah penting, AEML menyoroti adanya sistem pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memungkinkan terjadinya pertukaran praktik terbaik antarprovinsi dalam implementasi kebijakan ini.

Ernest meyakini bahwa kepastian fiskal seperti ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ia merujuk pada pengalaman pasar EV di ASEAN di mana kontribusi pajak dari ekosistem pendukung biasanya akan melampaui potensi pajak kendaraan konvensional pada tahun ketiga hingga kelima pasca-insentif.