Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta trip kapal ferry ke Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditambah agar pengiriman bahan pangan dan kebutuhan lainnya bisa meningkat.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penambahan trip penyeberangan kapal besar bertujuan untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga komoditas di Nusa Penida. Koster meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan uji coba trip dari 2 kali menjadi 3 kali per hari.

Menurut Koster dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa penida harusnya bisa dilakukan 3 - 4 kali sehari.

"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,'' jelas Koster dikutip Rabu (17/6/2026).

Selain dengan jalur perintis, usulan penambahan trip dengan opsi komersialisasi jalur penyeberangan juga mengemuka. Akan tetapi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta menjelaskan hasil kajian oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali dengan berdasarkan data load factor dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai - Nusa Penida pada saat ini belum layak dikomersilkan secara langsung.

Selain itu juga terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam 1 lintasan pelayaran.

Selanjutnya, pengoperasian layanan komersial pada lintasan pelayaran Padangbai Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan existing KMP Nusa Jaya Abadi.

Komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap guna menurunkan subsidi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan serta memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penyesuaian tarif, di manaPemerintah Kabupaten Klungkung melakukan review terhadap tarif existing dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Pergub tentang tarif.

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi layanan dimana pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten Klungkung melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, serta apabila load factor konsisten di atas 60% dan pendapatan melebihi biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta dilakukan penambahan jadwal penyeberangan barang ke Nusa Penida untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok di pulau kecil yang terpisah di Kabupaten Klungkung itu.

“Kepada Dinas Perhubungan dan Bupati Klungkung agar melakukan uji coba penambahan trip, dari dua kali menjadi tiga kali per harinya. Jika penambahan trip ini dilakukan, ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi,” kata Koster di Denpasar, Selasa.

Gubernur Bali menjelaskan, arahan ini dikeluarkan menindaklanjuti tingginya harga kebutuhan pokok, terutama makanan di Nusa Penida yang berbeda dengan kondisi di Klungkung daratan.

Untuk menyamakan harga atau memperkecil perbedaan harga, menurut dia, perlu dilakukan peningkatan jumlah pengiriman barang agar menjadi lebih sering.

Koster memandang uji coba ini diperlukan dengan pola layanan kapal perintis atau subsidi pemerintah, agar pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa Penida seharusnya bisa dilakukan 3-4 kali sehari.

“Pasokan akan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali jalan sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,” ujarnya.

Bupati Klungkung I Made Satria merespons dengan membenarkan bahwa selama ini perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida terjadi akibat kelangkaan stok, selain itu juga terjadi antrean barang akibat jadwal penyeberangan yang terbatas.

Satria sepakat perlu dilakukan regulasi baru yang menetapkan adanya penambahan pengiriman barang untuk lebih sering dilakukan.

Jika memilih opsi lain yaitu mengizinkan kapal komersil masuk rute Padangbai-Nusa Penida bersama kapal perintis milik Pemkab Klungkung yaitu KMP Nusa Jaya Abadi, Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta menyampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan.

Ia menjelaskan terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahwa tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam satu lintasan pelayaran.

Selain itu hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali berdasarkan data load factor (keterisian penumpang) dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai-Nusa Penida saat ini belum layak dikomersialkan secara langsung.

Selanjutnya pengoperasian layanan komersil pada lintasan pelayaran Padangbai-Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan eksisting KMP Nusa Jaya Abadi.

Dishub Bali menyampaikan komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan, karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap.

“Ini guna menurunkan subsidi KMP Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan, serta memberi waktu Pemkab Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Mudarta.

Sebagai tindak lanjut maka dilakukan penyesuaian tarif, dimana Pemkab Klungkung melakukan kajian terhadap tarif yang sedang berjalan dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna.

Sementara Pemprov Bali melakukan revisi terhadap peraturan gubernur tentang tarif, sambil melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, apabila keterisian konsisten di atas 60 persen dan pendapatan melebih biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Selanjutnya komersialisasi akan dilakukan dengan cara melakukan pembentukan badan usaha atau kerja sama untuk mengoperasikan KMP Nusa Jaya Abadi, pencabutan subsidi, dan penetapan lintas komersial dan penambahan armada.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengejar pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kawasan wisata Pulau Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Satria menambahkan tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha.

“Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” jelas Satria, Rabu (13/5/2026).

I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67%. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.

“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung senilai Rp114,11 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan sebagai bank milik daerah, Bank BPD Bali memiliki tanggung jawab mendukung program kerja pemerintah daerah dan merupakan bagian dari fungsi lembaga perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

“Fasilitas kredit ini diharapkan membantu Pemkab Klungkung merealisasikan pembangunan infrastruktur untuk digunakan masyarakat Klungkung, dengan demikian, optimalisasi pendapatan akan kembali ke daerah dalam bentuk fasilitas pinjaman seperti ini atau program untuk UMKM lainnya," jelas Sudharma dikutip Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Melalui persetujuan kredit dari Bank BPD Bali, Pemkab Klungkung memperoleh total pinjaman sebesar Rp114,11 miliar.

"Pencairan kredit akan dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap pertama akan difokuskan pada tiga proyek strategis di Nusa Penida, yakni peningkatan Jalan Sampalan–Toya Pakeh, pembangunan Jalan Lingkar Ceningan serta pembangunan Gedung CSSD RS Gema Santi senilai. Sedangkan tahap berikutnya diperuntukkan bagi Pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida Tahap I, yang saat ini sedang dalam proses administrasi dan teknis yang mendalam," jelas Satria

Bupati menekankan pinjaman ini bukan sekadar pembiayaan, melainkan bagian dari komitmen mewujudkan visi pembangunan Klungkung ke depan. Ia juga menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi proyek serta memastikan transparansi dan kualitas pekerjaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinergi dengan Bank BPD Bali," kata Satria.

Mempercepat konektivitas antara Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya pelabuhan penyeberangan. Upaya tersebut terus didorong Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna merealisasikan pembangunan pelabuhan yang representatif dan berkelanjutan.

Bupati Klungkung, I Made Satria didampingi Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, Anak Agung Wedana Putra melaksanakan pertemuan dengan Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP), Sigit Widodo, S.T., M.T., di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Rabu (15/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan teknis serta memohon dukungan penganggaran percepatan realisasi proyek Pelabuhan Penyebrangan Pesinggahan.

“Pelabuhan Pesinggahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi untuk memecah kepadatan di pelabuhan eksisting. Pelabuhan ini juga diproyeksikan akan menjadi titik keberangkatan utama logistik dan penumpang menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan-Ceningan,” ujarnya.

Bupati menyebutkan rencana Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini dirancang untuk melayani kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) dan kapal cepat (fast boat), sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan memperpendek waktu tempuh menuju wilayah Kepulauan Nusa Penida. Klungkung, kata Bupati Satria memiliki potensi besar di kepulauan, namun tantangan utamanya adalah aksesibilitas. Dengan dibangunnya Pelabuhan Penyeberangan Pesinggahan ini, nantinya diharapkan distribusi logistik lebih murah dan akses wisatawan lebih nyaman.

“Melalui kunjungan ini kami berharap Kementerian Perhubungan dapat memberikan prioritas sehingga proses pembangunannya segera terealisasi," harap Bupati Satria.

Sementara itu, Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP), Sigit Widodo, S.T., M.T. menyambut baik rencana Pemkab Klungkung untuk membangun Pelabuhan Penyeberangan di Pesinggahan, sebagai simpul baru transportasi penyeberangan di Provinsi Bali. Namun, hal ini juga perlu adanya sinkronisasi dan penyamaan persepsi para pemangku kepentingan, mengingat saat ini sudah beroperasi Pelabuhan penyeberangan Padangbai yang dikelola PT. ASDP Indonesia Ferry, termasuk adanya rencana pengembangan Pelabuhan penyeberangan Gunaksa oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Dengan adanya singkronisasi yang baik, saya harapkan pembangunan kawasan pelabuhan yang terintegrasi memiliki peran dan manfaat masing – masing yang dapat saling mensuport, meningkatkan aksebilitas dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Klungkung pada khususnya,” sebutnya.

Sementara terkait dengan teknis serta langkah administratif dalam rangka pembangunan pelabuhan seperti penetapan review Feasibility study yang sudah diajukan, sementara tetap akan dilaksankan dan dilanjutkan dan di proses Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih ada daerah wisata yang belum mendapat sinyal internet di Bali.

Meutya mengungkapkan hal itu di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Selasa, setelah mendengar langsung keluhan wisatawan yang memanfaatkan libur panjang Nyepi dan Idul Fitri di Pulau Dewata.

“Tadi memang ada masukan yang cukup berharga yaitu tidak hanya kenaikan frekuensi komunikasi yang membuat jaringan internet sedikit melambat, tapi ada daerah-daerah di Bali ini yang memang belum ada sinyal,” kata dia.

Adapun daerah wisata yang dimaksud adalah Nusa Penida, sebuah daratan terpisah di Kabupaten Klungkung, yang diperkirakan kesulitan jaringan internet akibat kontur wilayah yang perlu mendapat perhatian perusahaan operator seluler.

“Jadi tadi memang banyak masukan itu, ada beberapa wilayah wisata yang memang belum ada sinyal, di Nusa Penida sebagai contoh sementara Nusa Lembongan bagus,” ujarnya.

“Jadi bukan karena kemacetan dari lalu lintas trafik operator seluler, tapi lebih kepada ada beberapa titik wisata yang memang dirasa perlu ditingkatkan juga untuk apa sambungan konektivitasnya,” sambung Menkomdigi.

Berdasarkan aduan wisatawan asal Yogyakarta yang ditemui di bandara, operator yang mengalami gangguan tersebut adalah Telkomsel.

Menteri langsung menyampaikan ke pihak operator seluler dan disanggupi untuk perbaikan.

"Dalam dua minggu ke depan diperbaiki, bagus, jadi mudah-mudahan nanti liburan anak-anak sekolah sudah lebih lancar,” ucapnya.

Meski masih terdapat daerah wisata yang belum dapat sinyal, secara umum kecepatan jaringan internet di Bali selama Posko Bersama Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) 2026 yaitu 13-24 Maret ini rata-rata 105 Mbps, melampaui kecepatan nasional.

Menkomdigi tetap ingin memastikan konektivitas selama arus Lebaran terjaga, sehingga ia membuka kesempatan masyarakat membuat aduan di 500 Posko Bersama Rafi 2026 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Termasuk menerima aduan langsung ketika berkunjung ke titik-titik vital seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Keluhan-keluhan yang masuk baik tadi yang kita terima secara langsung maupun yang melalui posko kurang lebih 90-an persen langsung ditangani,” ucapnya.

Salah satu wisatawan yang diajak berkomunikasi oleh Menteri Meutya bernama Nia Adani (27) yang berlibur bersama dua temannya turut berbagi cerita.

Ia merasa selama delapan hari di Bali tak pernah mengalami gangguan konektivitas sehingga komunikasinya dengan keluarga di Yogyakarta cenderung aman, namun gangguan jaringan internet sempat dirasakan temannya.

“Di Bali sinyalnya aman untuk saya, sejak tanggal 17 sudah disini dan lancar padahal saya keliling seperti Canggu, Ubud, Uluwatu, dan Nusa Lembongan, tapi ada teman yang kesulitan sedikit di Nusa Penida,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali dan Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diproyeksikan menjadi tujuan favorit wisatawan selama libur Imlek 2026 yang jatuh pada 16–17 Februari 2026.

Krishna Arya, General Manager Trip.com Indonesia, menjelaskan minat wisatawan terhadap atraksi wisata masih terpusat di wilayah Bali dan Lombok.

"Deretan destinasi wisata populer seperti Kepulauan Nusa Penida, Bali Exotic Marine Park, Waterbom Bali, dan Nusa Lembongan menjadi atraksi wisata yang paling banyak dipesan selama liburan Imlek," kata Arya dikutip dari siaran pers, Senin (9/2/2026).

Selain itu, Candi Borobudur juga menjadi salah satu atraksi unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan budaya, sejarah, serta keunikan Indonesia masih menjadi faktor utama yang menarik minat banyak wisatawan.

Menurut Arya, perjalanan domestik selama libur Imlek juga menunjukkan tren yang menarik. Destinasi domestik populer umumnya didominasi kota dengan populasi masyarakat China-Indonesia yang signifikan, seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Pontianak, dan Medan.

Sementara itu, Jakarta–Bali–Jakarta, Jakarta–Medan, dan Jakarta–Pontianak masih menjadi rute domestik yang paling banyak dipesan.

"Tren ini mencerminkan kuatnya budaya mudik di Indonesia bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek. Berdasarkan data Trip.com, puncak arus mudik Tahun Baru Imlek diperkirakan terjadi selama 3 hari, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 Februari 2026," kata Arya.

Saat ini, Trip.com menyediakan lebih dari 300.000 aktivitas, atraksi wisata, pertunjukan, tur, pilihan transportasi, dan pengalaman wisata yang dapat dipesan di lebih dari 2.000 kota dalam 24 bahasa.

Tersedia beragam pilihan wisata, mulai dari wisata kuliner di restoran mitra Trip.Gourmet hingga pertunjukan budaya.

Para wisatawan dapat mencari dan memesan berbagai atraksi wisata lokal maupun internasional dalam bahasa dan mata uang pilihan mereka, dengan ketersediaan real-time melalui aplikasiTrip.com.

Arya juga menjelaskan banyak wisatawan Indonesia yang bepergian ke berbagai destinasi di luar negeri saat libur imlek, mulai dari Kuala Lumpur, Singapura, hingga Jeddah.

Fakta tersebut mencerminkan tingginya demand perjalanan ke luar negeri selama musim liburan. Di sisi lain, demand perjalanan wisata ke Indonesia di periode yang sama juga tetap solid, dengan China, Malaysia, dan Singapura tercatat sebagai tiga kontributor sumber wisatawan mancanegara terbesar.

Bisnis.com, MANGUPURA – Kementerian Pariwisata bakal fokus mengembangkan wisata bahari yang berkualitas sebagai bagian dari transformasi pariwisata Indonesia.

Wakil Menteri Pariwisata Indonesia Ni Luh Puspa menjelaskan pariwisata Indonesia saatnya bertransformasi dari pariwisata berbasis kuantitas atau jumlah kunjungan menjadi pariwisata berkualitas. Pariwisata bahari menjadi salah satu sektor pariwisata yang didorong lebih berkualitas.

Ni Luh menyebut sejumlah destinasi bahari unggulan seperti Bali dan Nusa Penida, Labuan Bajo dan Komodo, Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Alor, hingga Derawan dan Banda, yang saat ini menghadapi tantangan nyata berupa kepadatan kunjungan, tekanan terhadap terumbu karang, beban sampah dan limbah, serta keterbatasan daya dukung lingkungan.

“Kalau dikelola dengan benar, pariwisata bisa menjadi insentif kuat untuk menjaga alam. Tapi kalau salah kelola, kerusakannya bisa bersifat permanen,” jelas Ni Luh dalam sambutannya di acara Bali Ocean Days pada Jumat (30/1/2026).

Alasan Ni Luh fokus dalam wisata Bahari karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan area laut mencapai 6,4 juta km2 atau 77% dari total luas wilayah. Kemudian potensi ekonomi di laut mencapai US$5,953 miliar, dengan potensi tenaga kerja mencapai 45 juta, termasuk di dalamnya potensi lapangan kerja di pariwisata bahari.

Menurut Wamenpar, tantangan utama pariwisata ke depan bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, melainkan membenahi cara mengelola destinasi.

Ia mendorong pergeseran pendekatan dari yang terlalu berfokus pada volume, menuju pendekatan yang lebih menekankan kualitas pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Yang perlu kita jaga adalah agar destinasi kita tetap hidup dalam jangka panjang. Karena itu, isu daya dukung, tata kelola, dan kualitas harus menjadi bagian utama dari cara kita membangun pariwisata,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Wamenpar menegaskan bahwa peran pemerintah pusat bukanlah menjanjikan solusi instan, melainkan menyiapkan kerangka kebijakan, tata kelola, dan standar agar transformasi pariwisata dapat berjalan secara bertahap dan konsisten.

Beberapa arah kerja yang terus didorong antara lain penguatan pengelolaan destinasi (destination management) sebagai prioritas utama, bukan hanya promosi. Penempatan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan pengembangan. Kemudian penguatan tanggung jawab industri pariwisata dalam menjaga dampak operasionalnya. Perlu juga peneguhan peran masyarakat lokal sebagai bagian utama dari ekosistem pariwisata.

Bisnis.com, JAKARTA - TripAdvisor baru saja mengumumkan kategori Travelers’ Choice Awards pertamanya untuk tahun 2026, menelusuri Destinasi Terbaik dari yang Terbaik, tempat yang paling disukai wisatawan di seluruh dunia.

Setiap tahun, TripAdvisor menganalisis jutaan ulasan dan peringkat dari komunitas globalnya untuk mengungkap rekomendasi yang paling tepercaya, untuk membantu wisatawan merencanakan perjalanan yang tak terlupakan dan menemukan pengalaman terbaik di dunia.

Untuk tahun 2026, Bali, Indonesia meraih gelar Destinasi Teratas Nomor 1 di Dunia, karena pemandangan indah yang dikagumi dan lanskapnya yang subur dan pantai berpasir putih.

Bali menjadi pilihan karena wisatawan dapat menjelajahi pemandangan luar biasa dengan keramahan yang tak terlupakan dengan mengikuti “Petualangan Jeep Gunung Batur” atau menikmati waktu snorkeling di antara pari manta dengan tur pribadi dalam “Perjalanan sehari Nusa Penida: perahu, 4 kali snorkeling, pari manta & tur darat.”

Selain Bali, destinasi wisata terpopuler di dunia lainnya adalah New York City, London, Dubai, Paris, Roma, dan Bangkok, yang mencerminkan minat wisatawan yang berkelanjutan terhadap kota-kota ikonik yang dipadukan dengan pengalaman budaya yang mendalam.

Di Amerika Serikat, New York City sekali lagi menduduki peringkat teratas, memperkuat reputasinya sebagai pusat global untuk makanan, budaya, hiburan, dan seni.

Berikut ini 10 Destinasi Wisata Terbaik 2026 menurut TripAdvisor:

1. Bali, Indonesia

2. London, Inggris Raya

3. Dubai, Uni Emirat Arab

4. Hanoi, Vietnam

5. Paris, Prancis

6. Roma, Italia

7. Marrakech, Maroko

8. Bangkok, Thailand

9. Crete, Yunani

10. New York City, AS

Tren untuk 2026

Selain 10 destinasi di atas, Madeira, Portugal dinobatkan sebagai Destinasi Trending Nomor 1 di Dunia untuk tahun 2026, yang menarik perhatian wisatawan dengan keindahan alamnya yang dramatis dan suasananya yang santai.

Sebagai pulau yang kurang begitu dikenal, Madeira adalah tempat pelarian yang sempurna untuk liburan ramah keluarga tanpa keramaian, menawarkan perpaduan petualangan dan rekreasi yang menarik, mulai dari kolam alami hingga pendakian gunung berapi.

Di sana, wisatawan bisa mengikuti tur "Canyoning di Pulau Madeira" untuk melihat lebih dekat satwa liar dan geografi asli pulau ini di Taman Ekologi Funchal.

Di posisi ke-2, ada Tbilisi, Georgia terus meningkat sebagai destinasi yang wajib dikunjungi dengan energi yang luar biasa. Dengan latar belakang lembah yang dramatis, kota ini memadukan jalanan berbatu, arsitektur yang berwarna-warni, dan perkembangan seni yang pesat.

Melengkapi 10 besar adalah destinasi yang sedang berkembang dan kembali populer di Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia, termasuk Quy Nhon, Puerto Escondido, Milan, Glasgow, Abu Dhabi, Recife, dan San Carlos de Bariloche.

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya mengambil keputusan menghentikan secara permanen proyek lift kaca pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung karena dinilai melanggar aturan investasi di Pulau Dewata.

Awal pemberhentian proyek yang dibangun investor asal China tersebut setelah viral dan menimbulkan pro kontra di publik, khususnya di media sosial.

Sebagian pihak menilai proyek ini akan merusak lingkungan, namun sebagian juga menilai lift memang dibutuhkan karena lebih aman daripada turun ke pantai dengan tangga.

Setelah melakukan peninjauan ulang terhadap proyek bernilai Rp200 miliar tersebut dan kajian bersama Bupati Klungkung dan Panitia Khusus Tata Ruang dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Koster berkesimpulan ada 5 jenis dan 13 bentuk pelanggaran investor di proyek yang sudah dimulai pada 2023 tersebut.

Jenis pelanggaran pertama yakni pelanggaran tata ruang, yang diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020, dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan investor antara lain pembangunan Lift Kaca dengan luas 846 m2 dan tinggi ±180 m beserta bangunan pendukung berada pada kawasan sempadan jurang, tidak memiliki rekomendasi Gubernur Bali sebagaimana syarat yang ditentukan.

Kedua pondasi (bore pile) bangunan jembatan dan Lift Kaca berada di wilayah pantai dan pesisir, tidak mendapat Rekomendasi Gubernur Bali dan tidak mendapat izin pemanfaatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, lift kaca tidak memiliki rekomendasi Gubernur Bali terhadap kajian kestabilan jurang. Tidak ada validasi terhadap KKPR bagi PMA yang terbit otomatis melalui OSS, sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025. Kemudian sebagian besar bangunan Lift Kaca berada di wilayah perairan pesisir yang tidak memiliki perizinan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua investor dinilai melakukan pelanggaran Lingkungan Hidup, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dimana bentuk pelanggarannya antara lain tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Hanya memiliki Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung,” jelas Koster, Minggu (23/11/2025).

Ketiga investor dinilai melakukan pelanggaran perizinan, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dimana bentuk pelanggarannya antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.

Kemudian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya untuk bangunan loket tiket dengan luas 563,91 m2 yang tidak mencakup bangunan Jembatan Layang Penghubung dengan panjang 42 m dan Lift Kaca.

Investor juga dinilai melakukan pelanggaran tata ruang laut, yang diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Bali No. 1828 Tahun 2017 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali karena bangunan pondasi beton (bore pile) yang terbangun, berada di kawasan konservasi perairan, pada zona perikanan berkelanjutan, sub zona perikanan tradisional, tidak diperbolehkan pembangunan bangunan wisata termasuk bangunan lift.

Kemudian pelanggaran pariwisata berbasis budaya, yang diatur dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, karena merubah keorisinilan Daerah Tujuan Wisata (DTW).

“Atas banyaknya pelanggaran tersebut, kami memutuskan pembangunan dihentikan dan harus dibongkar, kami memberikan waktu 6 bulan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group untuk melakukan pembongkaran, segala biaya yang timbul atas pembongkaran tersebut ditanggung oleh perusahaan tersebut,” kata Koster.

Koster juga menjelaskan tindakan tegas terhadap investor nakal tidak akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Bali. Menurutnya selama investor melakukan investasi yang sesuai dengan aturan dan memperhatikan kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, akan didukung dan difasilitasi.

Gubernur juga membantah jika dirinya tebang pilih dalam melakukan penertiban, Ia menyebut seluruh investasi yang melanggar akan ditindak tegas secara bertahap, karena tidak bisa sekaligus dilakukan dalam waktu bersamaan.

Hari ini, PLN membangun sistem distribusi yang berkelanjutan, siap menghadapi tantangan era transisi energi dan digitalisasi

Klungkung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) resmi mengoperasikan Smart Microgrid Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Senin sebagai bentuk tranformasi sistem kelistrikan cerdas berbasis digital dan energi hijau yang menjadi tonggak baru dalam perjalanan transformasi energi nasional.

Peresmian ini dilakukan langsung oleh General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho, bersama jajaran PLN Group dan mitra strategis, serta disaksikan secara daring oleh Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Arsyadany Ghana Akmalaputri, didampingi jajaran Direksi dari PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Icon Plus.

Nusa Penida, permata di timur Pulau Bali yang kini menjadi destinasi pariwisata kelas dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan transisi menuju energi bersih.

Menjawab tantangan tersebut, PLN menghadirkan Smart Microgrid, sistem terintegrasi yang mengatur pembangkit tenaga surya, diesel, dan baterai secara otomatis melalui kendali berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI).

Direktur Distribusi PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, menyampaikan proyek Smart Microgrid Nusa Penida merupakan simbol nyata transformasi PLN menuju sistem energi yang smart, resilient, dan green.

Pilot project ini menjadi pengejawantahan dari Rencana Jangka Panjang Direktorat Distribusi 2025-2029 yang baru diluncurkan, sekaligus persembahan PLN pada usia ke-80 tahun.

“Hari ini, PLN membangun sistem distribusi yang berkelanjutan, siap menghadapi tantangan era transisi energi dan digitalisasi," katanya.

Dia menjelaskan distribusi yang Smart berarti mengelola data dan teknologi untuk menciptakan sistem yang efisien dan responsif. Distribusi yang Resilient berarti siap menghadapi segala tantangan dan gangguan, sementara distribusi yang green adalah komitmen PLN terhadap keberlanjutan dan energi ramah lingkungan.

Arsyadany menambahkan sebelumnya sistem kelistrikan di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan sepenuhnya bergantung pada pembangkit diesel berbahan bakar minyak.

Kini, dengan integrasi PLTS Suana berkapasitas 3,5 MWp dan Battery Energy Storage System (BESS) 1,8 MWh, sistem kelistrikan diatur secara otomatis untuk menyeimbangkan pasokan energi terbarukan dan cadangan diesel secara real time.

“Teknologi ini bukan hanya milik kota besar. Justru di pulau kecil seperti Nusa Penida, Smart Microgrid menjadi simbol keadilan energi dari pesisir hingga perbatasan, masyarakat berhak menikmati listrik yang bersih dan berkelanjutan,” katanya.

Arsyadany menekankan Smart Microgrid bukan sekadar sistem kelistrikan, melainkan jembatan menuju masa depan PLN dari perusahaan listrik konvensional menuju perusahaan energi berbasis teknologi yang modern dan berkelanjutan.

“Sistem ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru transformasi PLN. Dari sini, kita menyalakan bukan hanya listrik, tapi juga kemajuan,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan Smart Microgrid Nusa Penida merupakan manifestasi nyata dari semangat Transformasi PLN 2.0, khususnya dalam mendorong digitalisasi sistem distribusi dan mendukung transisi energi hijau.

“Pulau Nusa Penida yang dikenal sebagai destinasi pariwisata unggulan, kini tidak hanya memesona dari sisi alam, tetapi juga menjadi pionir modernisasi kelistrikan berbasis green, digital, dan resilient grid,” kata Eric.

Eric menyampaikan keberhasilan proyek itu tidak lepas dari kolaborasi erat antara PLN UID Bali, PLN Icon Plus, dan PT Indonesia Power, yang masing-masing berperan dalam pengelolaan wilayah, integrasi sistem, serta pengoperasian pembangkit. Dukungan juga datang dari USAID SINAR yang berperan sejak tahap awal pengembangan proyek.

“Proyek Smart Microgrid ini menjadi bukti nyata komitmen PLN untuk menyongsong masa depan kelistrikan yang lebih cerdas dan berkelanjutan," katanya.

Eric berharap sistem itu mampu mengorkestrasi pembangkit dengan karakteristik berbeda seperti PLTD, PLTS, BESS, dan ke depan PLT Bayu serta Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, meningkatkan keandalan, dan mencegah potensi blackout system.

Selain itu, sistem Smart Microgrid ini juga dapat dioperasikan dengan baik, menjadi percontohan bagi pengembangan energi cerdas di daerah kepulauan lainnya, sekaligus mendukung upaya mewujudkan Bali sebagai pulau hijau dan mandiri energi.

Hingga Agustus 2025, sistem kelistrikan Nusa Penida telah melayani 23.916 pelanggan dengan daya terpasang 60,91 MVA dan penjualan energi mencapai 59,82 GWh.

Melalui Smart Microgrid, sistem kelistrikan di Nusa Penida kini lebih efisien, tangguh, dan mendukung Bali menuju pulau hijau dan mandiri energi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025