Bisnis.com, DENPASAR – Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hingga Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan kunjungan wisman ke Bali turun sekitar 7% pada Mei 2026, dan pada April 2026 turun 9%. Hal ini terjadi dampak dari kondisi global seperti perang Amerika Serikat dengan Iran yang menyebabkan rute penerbangan Eropa ke Bali dengan transit di Timur Tengah terganggu.

Walaupun terjadi penurunan, Koster mengklaim hal tersebut tidak berdampak ke Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

"Saya sudah cek, PHR dari 1 Januari - 27 Mei 2026 sudah mencapai 2,89 Triliun. Naik jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 yang nilainya Rp2,62 triliun. Sampai 31 Mei 2026 kami proyeksikan penerimaan PHR Rp2,9 triliun, jadi meningkat Rp300 miliar," jelas Koster kepada media dikutip Senin (1/6/2026).

Koster merinci penerimaan PHR senilai Rp2,9 triliun tersebut berasal dari penerimaan pajak hotel Rp1,8 triliun dan Rp1,1 triliun pajak restoran. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, penerimaan PHR naik di 7 Kabupaten/Kota, dan hanya turun di Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Menurut Koster, naiknya penerimaan PHR di tengah penurunan angka kunjungan wisman menandakan wisatawan yang datang ke Bali saat ini merupakan wisatawan berkualitas, dengan belanja atau spending yang besar, kemudian menginap di hotel yang resmi, berizin dan membayar pajak.

"Bisa jadi yang 7% tidak datang itu selama ini menginapnya di hotel yang tidak berizin," kata Koster.

Koster menyebut Bali saat ini tidak lagi hanya menghitung kuantitas wisman yang berkunjung, melainkan fokus mendorong kedatangan wisman yang berkualitas. Ia juga menyebut sedang menertibkan airbnb yang memfasilitasi hotel atau penginapan yang belum berizin.

Koster juga telah mengumpulkan online travel agent (OTA) beberapa waktu lalu untuk membahas penertiban hotel, villa yang tidak resmi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan walaupun perlu didorong pemerataan kunjungan wisman agar tidak terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan seperti Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

“Perlu pemerataan sehingga dampak PHR lebih dirasakan,” kata Achris.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengejar pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kawasan wisata Pulau Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Satria menambahkan tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha.

“Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” jelas Satria, Rabu (13/5/2026).

I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67%. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.

“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 20% di sektor perhotelan dan restoran untuk masa pajak bulan Maret 2026.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 310 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan pemberian insentif sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong daya beli masyarakat khususnya di sektor makanan dan/atau minuman serta perhotelan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Jakarta.

"Kebijakan ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Dukungan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pemulihan serta keberlanjutan aktivitas ekonomi di sektor makanan, minuman, dan perhotelan di Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme pemberian pajak dilakukan secara jabatan sehingga Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh keringanan pajak tersebut.

Nantinya, insentif 20% dari pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan akan langsung diperhitungkan dalam kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk masa pajak Maret 2026.

"Meskipun diberikan keringanan pokok pajak, Wajib Pajak tetap wajib melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: melakukan pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku," jelasnya.

Masyarakat dapat memanfaatkan keringanan ini melalui layanan pajak online milik Bapenda DKI Jakarta di situs: https://pajakonline.jakarta.go.id/ dan berlaku hingga tanggal 30 April 2026.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali mencatat pendapatan asli daerah (PAD) dari 10 pemerintah kabupaten dan provinsi di Pulau Dewata pada 2025 mencapai Rp19,75 triliun atau tumbuh 7,87 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp16,33 triliun.

“Nilai APBD di Bali 2025 surplus Rp1,22 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhamad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Rabu.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah sebesar Rp15 triliun yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum) atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp8,66 triliun.

Adapun total pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah (pemda) di Bali yakni sembilan pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi mencapai Rp33,08 triliun, naik 1,91 persen dibandingkan realisasi 2024 mencapai Rp29,79 triliun.

Selain dari PAD, pendapatan juga bersumber dari dana transfer sebesar Rp13,3 triliun.

Sementara itu, belanja daerah pemda di Bali selama 2025 mencapai Rp31,8 triliun dengan pengeluaran paling besar untuk belanja operasi sebesar Rp21,6 triliun.

Komponen terbesar yang menyedot pengeluaran operasional itu adalah untuk membayar pegawai Rp11,5 triliun yang naik 14,06 persen dibandingkan 2024.

Sisanya untuk belanja barang dan jasa Rp7 triliun, belanja hibah Rp2,7 triliun.

Sedangkan belanja untuk bantuan sosial selama 2025 mencapai Rp394,6 miliar atau naik 858,4 persen.

Ia juga mencatat belanja tidak terduga sebesar Rp66,82 miliar atau tumbuh 89,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

DJPb Bali juga mencatat total ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode anggaran mencapai Rp3,22 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD yang mencatatkan surplus yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana Rp21 miliar, Pemkab Tabanan Rp21,59 miliar, Pemkab Badung Rp766,66 miliar, Pemkab Bangli Rp10,72 miliar, Pemkab Karangasem Rp70,64 miliar dan Pemprov Bali Rp526,69 miliar.

Sedangkan ada empat kabupaten/kota di Bali yang APBD mengalami defisit pada 2025 yakni Pemkab Buleleng Rp2,84 miliar, Klungkung Rp25,48 miliar, Gianyar Rp116,50 miliar, dan Kota Denpasar Rp54,22 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Instruksi pemerintah pusat supaya pemerintah daerah memangkas belanja perjalanan dinas (Perdin) dan seremonial demi mendanai program prioritas berpotensi memicu efek samping serius.

Kontraksi ekonomi lokal hingga tergerusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi ancaman serius.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai surat edaran bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengefisienkan APBD 2026 memang bertujuan mengamankan ruang fiskal.

Target utamanya jelas, sambungnya, yakni demi membiayai program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hanya saja, Rizal mengingatkan bahwa dari kacamata ekonomi daerah, kebijakan ini tidaklah netral.

"Kebijakan pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan langsung menekan permintaan pada sektor-sektor yang selama ini sangat bergantung pada belanja pemerintah, terutama perhotelan dan restoran," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Rizal menyoroti fakta struktural bahwa di banyak daerah, terutama di luar kota besar, belanja pemerintah daerah masih berperan sebagai jangkar utama aktivitas ekonomi.

Ketika keran belanja birokrasi ditutup, dampaknya tidak hanya sebatas penurunan tingkat okupansi hotel atau omzet rumah makan. Lebih dari itu, sambung Rizal, pemangkasan belanja Perdin hingga seremonial berpotensi menjadi bumerang bagi kas daerah itu sendiri lantaran pajak hotel dan restoran merupakan salah satu tulang punggung PAD.

Risiko efek domino yang melemah juga menjadi sorotan Indef. Alasannya, sektor hospitality seperti perhotelan dan restoran memiliki keterkaitan rantai pasok yang kuat, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan pangan, transportasi, hingga UMKM pendukung.

"Sehingga berisiko menekan pendapatan masyarakat lokal dan daya beli, terutama di daerah yang struktur ekonominya belum cukup ditopang oleh sektor swasta atau pariwisata murni," ungkapnya.

MBG hingga Kopdes Tak Bisa Tambal

Lantas, apakah guyuran dana ke program prioritas seperti MBG mampu menambal lubang ekonomi tersebut? Rizal bersikap realistis.

Menurutnya, belanja program prioritas seperti MBG dan Kopdes memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Belanja ini bersifat sosial-produktif yang menyasar kebutuhan dasar, bukan jasa hospitality yang sebelumnya banyak diserap lewat belanja birokrasi.

Akibatnya, dalam jangka pendek, realokasi anggaran tersebut dinilai sulit menggantikan hilangnya potensi ekonomi di industri perhotelan dan restoran secara serta-merta.

"Dampak positifnya terhadap ekonomi daerah memang ada, tetapi jalurnya tidak langsung dan tidak serta-merta menggantikan hilangnya permintaan di sektor perhotelan dan restoran. ," jelas Rizal.

Oleh karena itu, Indef mewanti-wanti agar efisiensi belanja tidak berujung pada kontraksi ekonomi lokal yang berlebihan. Dia mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari sumber pertumbuhan alternatif agar sektor usaha tidak melulu bergantung pada 'cek' pemerintah.

Instruksi Purbaya & Tito

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan efisiensi ketat terhadap belanja seremonial dan perjalanan dinas untuk mengamankan pendanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor SE-3/MK.08/2025 dan Nomor 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat pada APBD TA 2026. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 9 Desember 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sebesar Rp693,0 triliun. Purbaya menegaskan bahwa penggunaan TKD yang tidak ditentukan penggunaannya harus diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat, serta dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah.

"Belanja yang bersifat dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah... merupakan belanja untuk mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Subsidi, Preservasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, serta Sekolah Rakyat," demikian kutipan poin 4 huruf e dalam SEB tersebut.

Demi memuluskan alokasi anggaran untuk program-program strategis tersebut, pemerintah pusat meminta pemda melakukan efisiensi radikal. Pemda diminta mengalihkan alokasi belanja yang dianggap tidak prioritas.

Beberapa pos belanja yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta publikasi dan seminar. Selain itu, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukung lainnya yang tidak memiliki output terukur juga wajib diefisienkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyoroti belanja hibah. Dalam SEB ini, pemda diminta melakukan efisiensi atas belanja hibah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, termasuk hibah kepada instansi vertikal.

Di sisi pendapatan, Purbaya dan Tito mendorong optimalisasi PAD. Di samping itu, pemerintah pusat menggarisbawahi agar upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah tidak mematikan ekonomi.

"Optimalisasi PAD dengan berorientasi mendorong pertumbuhan dan kemajuan kegiatan perekonomian di daerah guna memperluas dan memperkuat basis PAD secara berkelanjutan," bunyi arahan poin 4 huruf g dalam SEB tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga terjadi banyak praktik penggelapan dana pajak dan retribusi yang dipungut daerah sehingga tak masuk ke kantong APBD.

Tito menyebut, telah berpesan ke pemerintah daerah (pemda) untuk kreatif dalam meningkatkan pajak asli daerah (PAD). Dia mengimbau agar pemda tidak serta-merta menaikkan pajak seperti pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya memicu penolakan masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kendati demikian, Tito menilai pemda sekaligus pemerintah pusat juga tetap harus mendorong digitalisasi sistem penerimaan daerah guna mengurangi terjadinya kebocoran. Kendati tidak mengungkap daerah tertentu, dia menyebut, banyak pajak dan retribusi yang tidak masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

"Hotel, resto, dan lain-lain yang melayani masyarakat, mereka sudah menjadi collector [pajak] sebetulnya, atau retribusi. Masalahnya, barang ini sampai enggak ke Dispenda, dan saya yakin tidak. Mungkin hanya berapa persen," ungkapnya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mendagri sejak 2019 itu mencontohkan Pemerintah Kota Banyuwangi yang membuat terobosan dengan mendigitalisasi sistem informasi penerimaan daerah. Alat itu menghubungkan data pajak dan retribusi yang dipungut oleh badan usaha dan terhubung langsung ke database Dispenda.

Tito pun meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk membantu digitalisasi sistem penerimaan daerah. Dia meminta agar bank sentral bisa membuat terobosan lagi seperti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Tito, saat ini masih ada pemda yang melakukan pendataan manual pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD. Akibat modus penggelapan itu, banyak pemda yang disebut olehnya merugi.

"Dia rugi karena collector tidak menyerahkan kepada Dispenda. Mereka pakai dua buku, satu buku asli, satu buku untuk Dispenda," terangnya.