IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tren positif dalam kepatuhan formal wajib pajak yang memasuki batas akhir di pekan ketiga April 2026. Berdasarkan data terbaru hingga Selasa, 21 April 2026 pukul 24:00 WIB, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 11.579.824 laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti merinci bahwa pertumbuhan laporan ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, namun kepatuhan Wajib Pajak Badan juga terus menunjukkan peningkatan menjelang tenggat waktu akhir April.

"Untuk periode sampai dengan 21 April 2026, tercatat sebanyak 11.579.824 SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak," ujar Inge dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Dari total belasan juta laporan tersebut, DJP membagi rincian penyampaian berdasarkan klasifikasi wajib pajak diantaranya dengan Wajib Pajak Tahun Buku Januari-Desember diantaranya, OP Karyawan 9.943.687 laporan, OP Non-Karyawan 1.247.643 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 383.310 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 281 laporan.

Selain itu, terdapat laporan dari wajib pajak dengan siklus tahun buku berbeda (dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) yang mencakup 4.866 WP Badan Rupiah dan 34 WP Badan USD.

Di sisi lain, transformasi digital melalui sistem Coretax terus menunjukkan progres yang masif. Jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun sistem administrasi perpajakan terintegrasi ini telah mencapai 18.299.631 pengguna.

Inge menegaskan bahwa aktivasi akun Coretax merupakan langkah krusial bagi wajib pajak untuk mendapatkan akses layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien di masa depan.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.299.631," tambah Inge.

Adapun komposisi aktivasi akun tersebut meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi: 17.183.789 akun, Wajib Pajak Badan: 1.024.546 akun, Wajib Pajak Instansi Pemerintah: 91.069 akun dan Wajib Pajak PMSE: 227 akun.

DJP kembali mengimbau kepada Wajib Pajak Badan agar segera menyampaikan laporan SPT Tahunan sebelum batas waktu 30 April 2026 guna menghindari denda keterlambatan serta memastikan integritas data dalam sistem perpajakan nasional.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan masih ada sekitar 3,7 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang belum masuk hingga pertengahan April 2026.

Saat ini, DJP sedang mengoptimalkan pelayanan guna memenuhi sasaran total 15 juta pelaporan SPT yang ditargetkan rampung di akhir April.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebut hingga saat ini jumlah SPT yang telah diterima berada di kisaran 11,2 juta hingga 11,3 juta. Secara lebih spesifik, data terkini mencatat sudah ada sebanyak 11.286.900 SPT yang masuk.

“Secara total sebetulnya sudah cukup bagus. Hari ini sudah masuk sekitar 11,2 juta sampai 11,3 juta SPT. Berarti masih sekitar 3,7 juta lagi dalam sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Inge di Nganjuk, Jawa Timur saat media visit ke PT Mitra Saruta dikutip Jumat (17/4/2026).

Angka tersebut meliputi pelaporan dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang batas waktunya diperpanjang hingga pengujung April, serta WP Badan yang masa tenggatnya memang berakhir bulan ini.

DJP pun mengantisipasi adanya lonjakan aktivitas pelaporan saat mendekati tenggat waktu, merujuk pada rekor tertinggi pada 31 Maret lalu di mana tercatat ada 405 ribu SPT yang diterima dalam satu hari saja.

Meskipun progres saat ini dinilai cukup positif, Inge menekankan bahwa DJP tidak akan melonggarkan pengawasan. Prioritas utama instansi saat ini adalah memberikan pelayanan prima bagi wajib pajak yang taat melapor, namun konsekuensi dan sanksi tetap akan diterapkan bagi mereka yang mengabaikan kewajibannya.

“Sekarang teman-teman sedang fokus untuk bisa melayani mereka (wajib pajak) yang melaporkan tepat waktu. Bagi yang tidak menyampaikan tepat waktu ini yang kita akan kejar nanti,” kata Inge.

Secara akumulatif, DJP memasang target total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, seluruh wajib pajak sangat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban lapor sebelum April berakhir guna mencegah hambatan teknis yang mungkin terjadi akibat tingginya trafik akses sistem pada hari-hari terakhir.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan soal pembaruan kebijakan mengenai pengembalian pembayaran pajak atau restitusi berjalan hanya menyasar wajib pajak yang memang memiliki hak atas dana tersebut. Rencananya, aturan terbaru mengenai restitusi ini akan mulai diimplementasikan pada 1 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi regulasi melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

“Kami berusaha supaya yang mendapatkan restitusi dengan waktu cepat atau pengembalian pendahuluan adalah benar-benar wajib pajak dan yang tingkat patuhnya memang sudah benar," ujar Inge dalam media briefing di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Inge menerangkan, restitusi adalah hak mutlak wajib pajak, sehingga DJP akan senantiasa mengedepankan perlindungan hak tersebut dalam setiap prosesnya. Pihak DJP juga akan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat segera setelah aturan resmi diterbitkan.

“Intinya, lebih tepat sasaran siapa yang mendapatkan itu. Tetapi jangan khawatir, katanya kan akan segera keluar, jadi mending kita tunggu saja daripada saya bocorin yang belum ditandatangani Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata dia.

Restitusi merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang bisa diproses dalam dua kondisi utama. Pertama, yakni pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, di mana wajib pajak membayar pajak padahal secara aturan tidak memiliki kewajiban tersebut.

Kedua, pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terjadi karena wajib pajak menyetorkan dana lebih besar daripada jumlah yang semestinya.

Perlu diketahui pula Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum tengah melakukan sinkronisasi terhadap RPMK mengenai Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut.

Kebijakan ini nantinya akan menggantikan sekaligus mencabut beberapa aturan sebelumnya, dengan target waktu pemberlakuan mulai 1 Mei 2026.

Dalam tahapan harmonisasi regulasi, pemerintah tengah mengkaji detail mengenai mekanisme pemberian pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak. Salah satu aspek krusial adalah prosedur penelitian permohonan yang akan menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memutuskan kelayakan pemberian restitusi tersebut.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah menembus angka 11,1 juta hingga 12 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebutkan total pelaporan yang masuk mencapai 11.112.624 SPT.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni sebanyak 9,65 juta SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan menyumbang sekitar 1,18 juta laporan.

Dari sisi korporasi, terdapat 273.630 wajib pajak badan yang melaporkan dalam rupiah dan 192 badan usaha yang menggunakan denominasi dolar AS.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya relatif kecil, terdiri dari 2.628 wajib pajak badan dalam rupiah dan 32 dalam dolar AS.

Adopsi Coretax Meningkat

Di sisi lain, DJP juga mencatat akselerasi penggunaan sistem administrasi pajak terbaru, Coretax. Hingga saat ini, aktivasi akun telah mencapai hampir 18 juta.

Rinciannya, sebanyak 16,87 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi, diikuti 993 ribu wajib pajak badan, 90 ribu instansi pemerintah, serta 227 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Tenggat Diperpanjang, Sanksi Dihapus Sementara

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi dengan memperpanjang batas waktu pelaporan hingga 30 April 2026, mundur dari tenggat semula 31 Maret.

Tak hanya itu, DJP juga meniadakan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT untuk periode tersebut. Kebijakan ini memberi ruang bagi wajib pajak yang belum sempat melaporkan kewajibannya tepat waktu.

Sebagai perbandingan, dalam kondisi normal, keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Pemerintah Soroti Praktik “Joki Pajak”

Di tengah meningkatnya pelaporan, pemerintah juga menaruh perhatian pada maraknya praktik perjokian pengisian SPT yang banyak ditawarkan di media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sistem Coretax akan terus disempurnakan untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut, sekaligus meningkatkan keamanan dan integritas data perpajakan.

(SAW)

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Transformasi sistem perpajakan Indonesia tengah memasuki fase yang lebih matang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum (enforcement), tetapi mulai beralih menuju model kemitraan strategis dengan wajib pajak melalui pendekatan cooperative compliance.

Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan refleksi dari kebutuhan sistem fiskal yang lebih adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern.

Implementasi cooperative compliance di lingkungan DJP sejatinya telah mulai dijalankan melalui skema piloting yang kini diperkuat secara lebih disiplin.

Fase awal program ini difokuskan pada wajib pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), dengan langkah awal berupa integrasi sistem host-to-host antara DJP dan wajib pajak. Melalui integrasi ini, DJP memperoleh akses data perpajakan secara lebih cepat dan komprehensif untuk memetakan transaksi sekaligus mengidentifikasi potensi penerimaan negara secara lebih akurat.

Hasil dari piloting tersebut kemudian akan menjadi fondasi dalam memperluas penerapan cooperative compliance ke wajib pajak badan non-BUMN. Secara substansi, implementasi ini diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, menekan potensi sengketa perpajakan, serta menurunkan biaya kepatuhan, sehingga hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan berbasis pengelolaan risiko.

Sehingga dengan begitu cooperative compliance akan menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Di mana hal itu bukan hanya sebagai perubahan pendekatan dalam penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, era baru strategi penerimaan negara telah dimulai melalui pengelolaan risiko secara bersama, kepatuhan dibangun melalui kemitraan, dan kepercayaan menjadi fondasi utama sistem fiskal yang berkelanjutan.

Cooperative compliance bukan sekadar konsep baru. Pertama kali diperkenalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 2013 sebagai respons atas keterbatasan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi berdiri di dua sisi yang berseberangan. Mereka duduk di meja yang sama, membahas potensi risiko, membuka data lebih awal, dan menyelesaikan isu sebelum menjadi sengketa.

Penelitian Goslinga (2021) menunjukkan bahwa model ini mampu menciptakan hubungan yang lebih positif dan efisien antara otoritas dan wajib pajak. Bahkan dalam praktik di berbagai negara, cooperative compliance terbukti menurunkan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem yang terlalu kompleks, interpretasi aturan yang sering berbeda, serta rendahnya tingkat kepercayaan menjadi faktor yang selama ini menghambat kepatuhan sukarela.

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata. Integrasi host-to-host antara DJP dan wajib pajak membuka era baru: data tidak lagi datang terlambat, tetapi mengalir secara real-time. Dari sini, DJP dapat memetakan risiko, memahami pola transaksi, dan mengidentifikasi potensi penerimaan dengan lebih akurat.

Pendekatan berbasis risiko ini jauh lebih cerdas dibandingkan pendekatan lama yang reaktif. Risiko tidak lagi ditangani setelah masalah muncul, tetapi dikelola sejak awal. Ini seperti pergeseran dari memadamkan api menjadi mencegah kebakaran. Negara-negara maju telah mengadopsi model serupa untuk menghadapi kompleksitas ekonomi digital dan transaksi lintas batas. Tanpa pendekatan berbasis risiko, sistem perpajakan akan selalu tertinggal dari dinamika ekonomi.

Pergeseran paradigma

Selama bertahun-tahun, pendekatan enforcement menjadi tulang punggung sistem perpajakan. Model ini terbukti efektif dalam membangun kepatuhan dasar yaitu wajib pajak patuh karena takut terhadap sanksi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang semakin terasa dalam lanskap ekonomi yang kompleks, digital, dan lintas batas, serta cenderung reaktif. Pemeriksaan dilakukan setelah pelaporan, sengketa muncul akibat perbedaan interpretasi, dan ketidakpastian hukum sering kali membebani dunia usaha..

Di sinilah cooperative compliance hadir sebagai solusi. Pendekatan ini menempatkan wajib pajak khususnya yang besar dan kompleks sebagai mitra strategis dalam mengelola risiko perpajakan. Interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan berbasis transparansi. Di sini pendekatan dialogis akan dilakukan sepanjang tahun sebelum pelaporan SPT, dan tetap ada penindakan bagi wajib pajak yang nakal atau tidak kooperatif.

Studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penindakan (deterrence) memiliki korelasi yang relatif lemah terhadap kepatuhan jangka panjang (Kirchler et al., 2008). Artinya, ketakutan bisa membuat orang patuh sesaat, tetapi tidak membangun kesadaran yang berkelanjutan, dan pada titik inilah cooperative compliance menemukan relevansinya.

Relevansi cooperative compliance terletak pada kemampuannya menggeser fondasi kepatuhan dari rasa takut menjadi rasa percaya. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang lebih awal antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga potensi kesalahan atau perbedaan interpretasi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa.

Praktik dari negara yang telah lebih dahulu mengadopsi cooperative compliance sebagai strategi penerimaan negara antara lain: Belanda melalui Horizontal Monitoring yang menekankan transparansi dan dialog dini antara otoritas pajak dan wajib pajak, Australia melalui Australian Taxation Office mengembangkan program Justified Trust untuk memastikan kepatuhan berbasis pengujian risiko, serta Inggris melalui HM Revenue & Customs menerapkan Business Risk Review, yang mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko dan membuka komunikasi intensif bagi yang berisiko rendah.

Salah satu persoalan terbesar dalam sistem perpajakan adalah tingginya sengketa. Sengketa bukan hanya soal angka, tetapi juga soal energi, waktu, dan ketidakpastian yang harus ditanggung dunia usaha. Cooperative compliance menawarkan solusi yang lebih elegan. Dengan dialog sejak awal, transparansi data, dan kesepahaman atas risiko, potensi sengketa dapat ditekan secara signifikan. OECD bahkan menyebut pendekatan ini sebagai pertukaran antara transparansi dan kepastian.

Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat nyata. Biaya kepatuhan yang selama ini tinggi baik untuk konsultasi, dokumentasi, maupun litigasi dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga dunia usaha tidak lagi mengalokasikan energi untuk menghadapi sengketa, tetapi dapat fokus pada ekspansi dan inovasi. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga negara. Sistem yang efisien akan meningkatkan penerimaan tanpa harus meningkatkan tekanan.

Namun, jalan menuju cooperative compliance tidak sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek non-teknis: budaya dan kepercayaan. Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, kesiapan data, kualitas SDM, dan integrasi sistem juga menjadi faktor krusial. Beberapa studi bahkan mencatat bahwa keterbatasan data dan rendahnya transparansi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi cooperative compliance.

Lebih lanjut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Medina & Schneider (2018) memperkirakan ekonomi bayangan Indonesia mencapai sekitar 21,8% dari PDB. Sehingga hal ini menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih berada di luar jangkauan sistem perpajakan formal. Tanpa pembenahan struktural, cooperative compliance berisiko hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja.

Mitra strategis

Cooperative compliance, apabila dijalankan secara konsisten, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan tax ratio rendah. Bukan dengan memperketat penindakan semata, tetapi dengan membangun ekosistem kepatuhan yang sehat. Sebuah era baru strategi fiskal yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh satu hal yang paling manusiawi: kepercayaan.

Sehingga dengan demikian, pajak bukan hanya soal angka dalam APBN, namun lebih dari itu, yaitu sebagai cerminan hubungan antara negara dan warganya. Ketika hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan, maka kepatuhan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi. Di tengah kompleksitas ekonomi modern, pendekatan berbasis risiko dan kemitraan ini bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan.

Melalui strategi cooperative compliance, Indonesia memasuki era baru penerimaan negara menuju kemitraan berbasis risiko. Di mana relasi yang dibangun adalah mengajak kita untuk melihat pajak bukan sebagai kewajiban yang menekan, tetapi sebagai ruang kolaborasi untuk membangun negara.

Di sinilah letak perubahan yang paling mendasar. Ketika negara tidak lagi sekadar menagih, tetapi juga mendengar. Ketika wajib pajak tidak lagi sekadar membayar, tetapi juga dipercaya sebagai mitra strategis penerimaan negara.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat bisa seefektif dan efisien layaknya layanan perbankan.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini layanan Samsat sudah mulai efektif melaksanakan isi surat edaran terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Menurutnya terobosan yang didorong pihaknya tersebut agar masyarakat makin mudah menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” katanya, Kamis (9/8/2026).

Dedi menilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan harus disikapi dengan pelayanan yang cepat dan efisien. Menurutnya saat ini tercatat ada 5 juta wajib pajak yang masih menunggak dan ditenggarai mengurungkan kewajiban karena dalam implementasi di lapangan pemerintah dinilai menghambat.

“Pada akhirnya malas, logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?” paparnya.

Menurutnya layanan publik seperti Samsat mesti berkaca pada kemudahan yang diberikan perbankan pada para nasabahnya. Nasabah mengandrungi layanan perbankan karena mulai urusan kemudahan menarik tabungan hingga mengganti kartu ATM dan tabungan yang hilang tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang enggak usah bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, layanan perbankan yang mensyaratkan keamanan tinggi pun terus berupaya mempermudah nasabahnya terkait transaksi keuangan, hal ini tentu bisa dipraktekan dalam layanan pemerintah. “Pemerintah ngurus [pajak] saja susah, orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya,” katanya.

Dirinya yakin dengan kemudahan yang tengah diinisiasi oleh Samsat Jabar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. “Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak senilai Rp 200 triliun dari upaya perluasan basis pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam seminar bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelaskan penerimaan pajak yang dapat diamankan secara otomatis setiap tahun berkisar Rp 1.800 triliun.

Sementara itu, target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 2.357,7 triliun. Oleh karena itu, DJP perlu melakukan upaya tambahan untuk mengejar penerimaan sekitar Rp 560 triliun.

“Setiap tahun kami dapat mengamankan Rp 1.800 triliun dengan mesin dan kebijakan yang ceteris paribus. Untuk mencapai Rp 2.357,7 triliun, kami masih membutuhkan Rp 560 triliun, sehingga diperlukan upaya ekstra,” kata Bimo.

Ia menambahkan, DJP tidak dapat hanya mengandalkan basis pajak lama untuk memenuhi target tersebut. Oleh sebab itu, Bimo mengandalkan ekstensifikasi pajak sebagai salah satu sumber tambahan penerimaan.

Bimo menyebutkan, dari total kebutuhan tambahan sebesar Rp 560 triliun, sekitar Rp 200 triliun ditargetkan berasal dari perluasan basis pajak yang selama ini belum tergarap optimal.

“Dari kebutuhan tambahan Rp 560 triliun tersebut, kami menargetkan Rp 200 triliun dari ekspansi basis pajak. Insya Allah dapat tercapai,” tambahnya.

Dirjen Pajak mengerahkan sekitar 530 kantor pelayanan pajak untuk menggali potensi basis pajak. DJP akan mengolah basis pajak lama menjadi data pembanding yang digunakan untuk menguji penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan hingga tanggal 6 April 2026 pukul 24.00 WIB, tercatat sebanyak 10.852.655 SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti memaparkan bahwa mayoritas kontribusi pelaporan masih didominasi oleh segmen Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

"Untuk periode sampai dengan 6 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.852.655 SPT," kata Inge dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun untuk periode tahun buku Januari-Desember 2025, rincian penyampaian SPT adalah sebagai berikut:
• Wajib Pajak OP Karyawan: 9.468.238 laporan.
• Wajib Pajak OP Non-Karyawan: 1.145.159 laporan.
• Wajib Pajak Badan (IDR): 236.832 laporan.
• Wajib Pajak Badan (USD): 171 laporan.

Selain itu, terdapat pula laporan dari Wajib Pajak dengan periode beda tahun buku (yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) sebanyak 2.223 WP Badan (IDR) dan 32 WP Badan (USD).

Sejalan dengan proses modernisasi sistem perpajakan, DJP juga melaporkan progres signifikan pada aktivasi akun Coretax. Hingga saat ini, total Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 17.758.819.

Rinciannya, Wajib Pajak Orang Pribadi 16.688.762 aktivasi, Wajib Pajak Badan 979.165 aktivasi.m, Instansi Pemerintah 90.665 aktivasi dan Wajib Pajak PMSE 227 aktivasi.

Peningkatan angka aktivasi ini mencerminkan antusiasme serta kesiapan Wajib Pajak dalam bertransisi menuju sistem perpajakan digital yang lebih terintegrasi dan efisien.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 10,53 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga batas waktu 31 Maret 2026. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi sekaligus meningkatnya adopsi sistem digital perpajakan melalui Coretax.

"Untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT. Dari jumlah tersebut, pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 9.214.182 SPT dan nonkaryawan sebanyak 1.100.876 SPT," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Selain wajib pajak orang pribadi, pelaporan juga datang dari wajib pajak badan. Untuk tahun buku Januari–Desember, tercatat 213.492 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 159 SPT dalam mata uang dolar AS. Sementara untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, terdapat 1.912 SPT badan dalam rupiah dan 30 SPT dalam dolar AS.

DJP menilai capaian tersebut mencerminkan tren positif kepatuhan pajak di tengah transformasi sistem administrasi perpajakan. Reformasi ini turut didukung penerapan sistem Coretax yang terintegrasi.

Hingga akhir Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 17.551.174. Angka tersebut terdiri dari 16.489.868 wajib pajak orang pribadi, 970.529 wajib pajak badan, 90.550 instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Tingginya angka aktivasi menunjukkan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem perpajakan digital yang lebih modern dan efisien. Coretax diharapkan mampu mempermudah proses pelaporan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

DJP mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT maupun mengaktivasi akun Coretax untuk segera memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Langkah ini penting guna menghindari kendala administrasi serta memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

Status lebih bayar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ternyata tidak selalu berarti wajib pajak bisa menerima pengembalian dana.

Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 yang mengatur tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan pada 16 Maret 2026 oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, sebagai bagian dari penyesuaian dalam sistem administrasi perpajakan.

Dalam aturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan terdapat kondisi tertentu di mana nilai lebih bayar yang dilaporkan dalam SPT justru dianggap bukan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

"Nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak," demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) beleid itu.

Kondisi tersebut terjadi apabila lebih bayar muncul akibat perbedaan pembulatan dalam sistem administrasi DJP, berasal dari pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah atau disebabkan oleh kesalahan dalam pengisian SPT, khususnya pada wajib pajak orang pribadi.

Kesalahan yang dimaksud mencakup pencantuman kredit pajak yang tidak sesuai, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tidak tepat, kredit pajak tanpa disertai pelaporan penghasilan, hingga penggabungan kredit pajak final dengan penghasilan non final.

Aturan ini juga mencakup kondisi tertentu pada pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, maupun pejabat negara yang hanya menerima penghasilan dari APBN atau APBD, namun mencatatkan perhitungan pajak terutang yang lebih kecil dibandingkan bukti potong yang dimiliki.

DJP menegaskan konsekuensi dari kondisi tersebut. Nilai lebih bayar yang dianggap bukan kelebihan pembayaran pajak tidak dapat diproses untuk pengembalian.

"Tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2).

Selain itu, DJP juga tidak akan melakukan penelitian maupun pemeriksaan untuk proses pengembalian pendahuluan. Sebagai gantinya, otoritas pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada wajib pajak.

"Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak," lanjut ketentuan dalam pasal yang sama.

Di sisi lain, aturan ini juga mengatur ketentuan terkait penyampaian SPT. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SPT yang disampaikan tidak sesuai ketentuan dapat dianggap tidak disampaikan, sementara kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan.

Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak diharapkan lebih cermat dalam mengisi SPT agar status lebih bayar yang dilaporkan tidak berujung pada penolakan pengembalian.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) meyakini pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) bisa mencapai target 15 juta SPT usai perpanjangan batas akhir atau deadline menjadi 30 April 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak telah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT di atas 31 Maret 2026. Dengan demikian, periode pelaporan secara tidak langsung diperpanjang hingga 30 April 2026 atau berbarengan dengan deadline WP badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan dalam dua hari terakhir Maret 2026 akan ada tambahan 500.000 SPT yang dilaporkan.

"Kami berharap akan ada tambahan sekitar 500.000 SPT di dua hari terakhir bulan Maret. Sedangkan sampai dengan akhir April diharapkan tercapai target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," terang Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun pada Senin (30/3/2026), jumlah SPT yang sudah dilaporkan mencapai 10.124.668 SPT atau meningkat hanya 373.261 dari jumlah per Minggu (29/3/2026) yakni 9.751.452 SPT. Dengan demikian, tingkat pelaporan SPT baru 67,4% dari target 15 juta.

"Kami akan terus melakukan edukasi dan pendampingan terhadap Wajib Pajak yang memerlukannya, dan kami mengimbau agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunda pelaporan sampai dengan batas akhir waktu relaksasi penghapusan sanksi," lanjut Inge.

Otoritas pajak sebelumnya telah memperkirakan tingkat pelaporan SPT bakal semakin menurun setelah periode sebelum cuti bersama dan libur Idulfitri 2026 yakni 18-24 Maret 2026. Sebelum masuk hari libur, tingkat pelaporan SPT sempat mencapai 250.000 SPT per hari.

Kini, tingkat pelaporannya sudah lebih rendah dari itu. Pada periode setelah libur Lebaran, pelaporan SPT harian tercatat hanya 198.031 SPT pada 25 Maret, 240.492 SPT pada 26 Maret serta 237.190 SPT pada 27 Maret.

Kendati demikian, Inge mengeklaim tidak terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT. Dia justru menyebut pelaporan saat akhir pekan lalu yakni Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026) merupakan capaian tertinggi sepanjang bulan ini.

"Begitu pula pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Maret, yang merupakan weekend dengan capaian pelaporan SPT tertinggi sepanjang bulan Maret," tuturnya.