Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Periode 2024 -2025 karena dinilai telah konsisten dalam menjaga kinerja pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Penghargaan diserahkan pada Anugerah Lingkungan Proper 2026 yang diselenggarakan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Selasa (07/04).

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong transformasi dunia usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Pada periode 2024-2025, sebanyak 5.476 perusahaan mengikuti penilaian Proper, dimana meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran dunia usaha dalam mempertanggungjawabkan kinerja lingkungan secara terbuka.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa PROPER kini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi telah berkembang menjadi motor transformasi dunia usaha. Perusahaan didorong untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, namun juga melampaui kepatuhan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi nyata kepada masyarakat.

Proper Hujau yang diraih menempatkan PT Pusri dalam kategoriBeyond Compliance,yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja lingkungan di atas standar yang dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan komitmen Pusri dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

VP Humas Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. “Pusri akan terus meningkatkan inovasi dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Capaian Proper Hijau ini semakin memperkuat posisi Pusri sebagai perusahaan yang konsisten mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Melalui berbagai program dan kebijakan yang berkelanjutan, Pusri tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Ke depan, Pusri berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi praktik bisnis berkelanjutan serta meningkatkan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Transformasi sistem perpajakan Indonesia tengah memasuki fase yang lebih matang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum (enforcement), tetapi mulai beralih menuju model kemitraan strategis dengan wajib pajak melalui pendekatan cooperative compliance.

Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan refleksi dari kebutuhan sistem fiskal yang lebih adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern.

Implementasi cooperative compliance di lingkungan DJP sejatinya telah mulai dijalankan melalui skema piloting yang kini diperkuat secara lebih disiplin.

Fase awal program ini difokuskan pada wajib pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), dengan langkah awal berupa integrasi sistem host-to-host antara DJP dan wajib pajak. Melalui integrasi ini, DJP memperoleh akses data perpajakan secara lebih cepat dan komprehensif untuk memetakan transaksi sekaligus mengidentifikasi potensi penerimaan negara secara lebih akurat.

Hasil dari piloting tersebut kemudian akan menjadi fondasi dalam memperluas penerapan cooperative compliance ke wajib pajak badan non-BUMN. Secara substansi, implementasi ini diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, menekan potensi sengketa perpajakan, serta menurunkan biaya kepatuhan, sehingga hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan berbasis pengelolaan risiko.

Sehingga dengan begitu cooperative compliance akan menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Di mana hal itu bukan hanya sebagai perubahan pendekatan dalam penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, era baru strategi penerimaan negara telah dimulai melalui pengelolaan risiko secara bersama, kepatuhan dibangun melalui kemitraan, dan kepercayaan menjadi fondasi utama sistem fiskal yang berkelanjutan.

Cooperative compliance bukan sekadar konsep baru. Pertama kali diperkenalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 2013 sebagai respons atas keterbatasan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi berdiri di dua sisi yang berseberangan. Mereka duduk di meja yang sama, membahas potensi risiko, membuka data lebih awal, dan menyelesaikan isu sebelum menjadi sengketa.

Penelitian Goslinga (2021) menunjukkan bahwa model ini mampu menciptakan hubungan yang lebih positif dan efisien antara otoritas dan wajib pajak. Bahkan dalam praktik di berbagai negara, cooperative compliance terbukti menurunkan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem yang terlalu kompleks, interpretasi aturan yang sering berbeda, serta rendahnya tingkat kepercayaan menjadi faktor yang selama ini menghambat kepatuhan sukarela.

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata. Integrasi host-to-host antara DJP dan wajib pajak membuka era baru: data tidak lagi datang terlambat, tetapi mengalir secara real-time. Dari sini, DJP dapat memetakan risiko, memahami pola transaksi, dan mengidentifikasi potensi penerimaan dengan lebih akurat.

Pendekatan berbasis risiko ini jauh lebih cerdas dibandingkan pendekatan lama yang reaktif. Risiko tidak lagi ditangani setelah masalah muncul, tetapi dikelola sejak awal. Ini seperti pergeseran dari memadamkan api menjadi mencegah kebakaran. Negara-negara maju telah mengadopsi model serupa untuk menghadapi kompleksitas ekonomi digital dan transaksi lintas batas. Tanpa pendekatan berbasis risiko, sistem perpajakan akan selalu tertinggal dari dinamika ekonomi.

Pergeseran paradigma

Selama bertahun-tahun, pendekatan enforcement menjadi tulang punggung sistem perpajakan. Model ini terbukti efektif dalam membangun kepatuhan dasar yaitu wajib pajak patuh karena takut terhadap sanksi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang semakin terasa dalam lanskap ekonomi yang kompleks, digital, dan lintas batas, serta cenderung reaktif. Pemeriksaan dilakukan setelah pelaporan, sengketa muncul akibat perbedaan interpretasi, dan ketidakpastian hukum sering kali membebani dunia usaha..

Di sinilah cooperative compliance hadir sebagai solusi. Pendekatan ini menempatkan wajib pajak khususnya yang besar dan kompleks sebagai mitra strategis dalam mengelola risiko perpajakan. Interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan berbasis transparansi. Di sini pendekatan dialogis akan dilakukan sepanjang tahun sebelum pelaporan SPT, dan tetap ada penindakan bagi wajib pajak yang nakal atau tidak kooperatif.

Studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penindakan (deterrence) memiliki korelasi yang relatif lemah terhadap kepatuhan jangka panjang (Kirchler et al., 2008). Artinya, ketakutan bisa membuat orang patuh sesaat, tetapi tidak membangun kesadaran yang berkelanjutan, dan pada titik inilah cooperative compliance menemukan relevansinya.

Relevansi cooperative compliance terletak pada kemampuannya menggeser fondasi kepatuhan dari rasa takut menjadi rasa percaya. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang lebih awal antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga potensi kesalahan atau perbedaan interpretasi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa.

Praktik dari negara yang telah lebih dahulu mengadopsi cooperative compliance sebagai strategi penerimaan negara antara lain: Belanda melalui Horizontal Monitoring yang menekankan transparansi dan dialog dini antara otoritas pajak dan wajib pajak, Australia melalui Australian Taxation Office mengembangkan program Justified Trust untuk memastikan kepatuhan berbasis pengujian risiko, serta Inggris melalui HM Revenue & Customs menerapkan Business Risk Review, yang mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko dan membuka komunikasi intensif bagi yang berisiko rendah.

Salah satu persoalan terbesar dalam sistem perpajakan adalah tingginya sengketa. Sengketa bukan hanya soal angka, tetapi juga soal energi, waktu, dan ketidakpastian yang harus ditanggung dunia usaha. Cooperative compliance menawarkan solusi yang lebih elegan. Dengan dialog sejak awal, transparansi data, dan kesepahaman atas risiko, potensi sengketa dapat ditekan secara signifikan. OECD bahkan menyebut pendekatan ini sebagai pertukaran antara transparansi dan kepastian.

Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat nyata. Biaya kepatuhan yang selama ini tinggi baik untuk konsultasi, dokumentasi, maupun litigasi dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga dunia usaha tidak lagi mengalokasikan energi untuk menghadapi sengketa, tetapi dapat fokus pada ekspansi dan inovasi. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga negara. Sistem yang efisien akan meningkatkan penerimaan tanpa harus meningkatkan tekanan.

Namun, jalan menuju cooperative compliance tidak sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek non-teknis: budaya dan kepercayaan. Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, kesiapan data, kualitas SDM, dan integrasi sistem juga menjadi faktor krusial. Beberapa studi bahkan mencatat bahwa keterbatasan data dan rendahnya transparansi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi cooperative compliance.

Lebih lanjut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Medina & Schneider (2018) memperkirakan ekonomi bayangan Indonesia mencapai sekitar 21,8% dari PDB. Sehingga hal ini menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih berada di luar jangkauan sistem perpajakan formal. Tanpa pembenahan struktural, cooperative compliance berisiko hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja.

Mitra strategis

Cooperative compliance, apabila dijalankan secara konsisten, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan tax ratio rendah. Bukan dengan memperketat penindakan semata, tetapi dengan membangun ekosistem kepatuhan yang sehat. Sebuah era baru strategi fiskal yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh satu hal yang paling manusiawi: kepercayaan.

Sehingga dengan demikian, pajak bukan hanya soal angka dalam APBN, namun lebih dari itu, yaitu sebagai cerminan hubungan antara negara dan warganya. Ketika hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan, maka kepatuhan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi. Di tengah kompleksitas ekonomi modern, pendekatan berbasis risiko dan kemitraan ini bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan.

Melalui strategi cooperative compliance, Indonesia memasuki era baru penerimaan negara menuju kemitraan berbasis risiko. Di mana relasi yang dibangun adalah mengajak kita untuk melihat pajak bukan sebagai kewajiban yang menekan, tetapi sebagai ruang kolaborasi untuk membangun negara.

Di sinilah letak perubahan yang paling mendasar. Ketika negara tidak lagi sekadar menagih, tetapi juga mendengar. Ketika wajib pajak tidak lagi sekadar membayar, tetapi juga dipercaya sebagai mitra strategis penerimaan negara.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta bersikap tegas terhadap platform milik Meta, yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten judi online dan Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di Indonesia tercatat masih sangat rendah, yakni hanya 28,47%.

Meta bahkan menjadi salah satu platform dengan tingkat kepatuhan terendah di antara media sosial lain yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan mengingat basis pengguna layanan Meta di Tanah Air termasuk yang terbesar di dunia. Pengguna Facebook dan WhatsApp masing-masing diperkirakan mencapai sekitar 112 juta orang.

Pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan mengatakan jumlah pengguna platform Meta di Indonesia sangat besar, sehingga konten DFK dan judi online juga beredar secara masif.

“Mereka [Meta] dalam tanda kutip kewalahan. Tapi mestinya sih enggak,” kata Firman saat dihubungi Bisnis pada Kamis (5/3/2026).

Dia menilai ketimpangan antara perangkat pengawasan dan jumlah konten bermasalah yang dilaporkan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat penanganan.

Namun demikian, Firman juga menduga Meta melihat pemerintah Indonesia belum cukup tegas dalam menegakkan aturan. Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih jelas dari pemerintah setelah berbagai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Garis bawahnya di sini ketegasan bukan oh Indonesia sudah menjadi negara pertama untuk memblokir Grok, Indonesia sudah melakukan sidak ke kantornya Meta tapi what next? apa kemudian?” katanya.

Firman menilai pemerintah perlu menunjukkan kedaulatan digital apabila platform dinilai mengganggu atau mengancam kepentingan Indonesia.

“Tunjukkan Indonesia negara yang berdaulat kalau memang mengganggu dan mengancam apa, ke Indonesia, ya dibanned ditutup seperti itu,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui langkah tersebut berpotensi memicu gelombang protes dari para pengguna platform.

Sebagai alternatif, Firman juga mengusulkan pendekatan kolaboratif, misalnya dengan melibatkan pemerintah Indonesia secara langsung dalam proses moderasi konten.

“Maka dengan adanya supply tenaga dari Indonesia bisa menambah kapasitas pengawasan yang DFK,” katanya.

Sebelumnya, Meta merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).

Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar platform tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diharapkan,” kata Berni.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk sepatu lari buatan dalam negeri semakin menunjukkan daya saing di level kompetisi. Salah satunya datang dari 910 Nineten melalui model Geist Ekiden Elite X yang digunakan pelari meraih podium pertama pada BTN Jakarta International Marathon 2025 serta San Antonio Marathon 2025 di Amerika Serikat.

Sepatu tersebut juga telah masuk dalam World Athletics Shoe Compliance List 2025, yang berarti memenuhi standar teknis untuk digunakan dalam ajang lomba resmi. Sekaligus juga tercantum dalam World Athletics Shoe Compliance List 2025

CEO 910 Nineten Indonesia, Irene Anastasia mengatakan, pengembangan sepatu dilakukan melalui serangkaian riset sejak akhir 2024 dengan fokus pada kebutuhan pelari jarak jauh.

“Pengembangan kami arahkan pada efisiensi langkah, bobot yang ringan, serta kenyamanan untuk menjaga performa pelari dalam jarak panjang,” ujarnya di sela peluncuran Geist Ekiden Elite X, dikutip dari siaran pers, Senin (16/2/2026).

Menurut Irene, peluncuran sepatu Geist Ekiden Elite X telah menjadi penanda, brand lokal 910 Nineten semakin menegaskan ambisinya menghadirkan sepatu berstandar internasional sekaligus memperkuat peran brand lokal dalam ekosistem lari kompetitif dan kampanye aktif brand 910Nineten yang mengedepankan #LocaltoGlobal .

Menurutnya, supershoe ini telah dikembangkan secara serius dengan teknologi dan inovasi yang cukup panjang sejak akhir 2024 lalu, melalu riset dan pengembangan produk yang dilakukan dengan revisi, dan perbaikan di material serta improvemet di beberapa bagian untuk lebih mendapatkan peningkatan performa kami.

Model ini menggunakan material Matryx pada bagian atas sepatu yang dikenal ringan dan memiliki sirkulasi udara baik. Selain itu, struktur sepatu dilengkapi pelat karbon serta midsole berbahan super critical foam yang dirancang untuk meningkatkan pengembalian energi saat berlari.

“Hasilnya, sepatu ini pun menjadi lebih ringan, kuat tapi breathable juga dan nyaman untuk speed pengguna," jelasnya.

Brand Director 910 Nineten, Asep Hadian, menjelaskan bahwa desain tersebut ditujukan untuk menjaga konsistensi pace pelari. “Dengan bobot di bawah 200 gram dan respons bantalan yang tinggi, sepatu ini dirancang untuk kebutuhan lomba maraton,” kata dia.

Atlet maraton Narman, yang menggunakan prototipe sepatu tersebut dalam sejumlah lomba sejak 2025, menyebut performanya kompetitif dibandingkan produk luar negeri.
“Beberapa personal best saya dicapai saat menggunakan sepatu ini, baik di half marathon maupun full marathon,” ujarnya.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas produk olahraga lokal yang mulai masuk ke segmen performa tinggi. Selama ini, kategori sepatu lomba maraton didominasi merek global dengan teknologi pelat karbon dan bantalan berdaya pantul tinggi.

Masuknya produk lokal ke daftar standar federasi atletik dunia juga menunjukkan bahwa industri peralatan olahraga nasional mulai memenuhi spesifikasi teknis internasional. Hal ini dinilai membuka peluang lebih luas bagi atlet dalam negeri untuk menggunakan produk lokal di kompetisi resmi tanpa terkendala regulasi perlengkapan.

Setelah membuktikan diri sebagai yang tercepat di ajang BTN Jakarta International Marathon 2025, sepatu super 910 Nineten Geist Ekiden Elite X terus melangkah lebih jauh.

Tak hanya di ajang lari dalam negeri, kemenangan 910Nineten di San Antonio Marathon 2025 (USA) menjadi penegasan bahwa inovasi brand lokal Indonesia kini mampu menaklukkan panggung global. Capaian ini mempertegas posisi 910Nineten bukan hanya sebagai brand komunitas, tetapi juga sebagai brand performa kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen smartphone, untuk mengakselerasi penetrasi IPv6. Dari sisi jaringan, operator seluler mangaku telah siap mendukung alamat protokol baru tersebut, namun perangkat di pengguna akhir berkata lain.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan untuk mendorong adopsi IPv6, dibutuhkan kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan. Kehadiran perangkat di pengguna akhir, menurutnya, masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi IPv6. Sejauh ini perangkat gawai masyarakat Indonesia masih menggunakan IP lawas yang terbatas yaitu IPv4.

“Balik lagi semuanya akan tergantung pada perangkat,” kata Indra kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan, Telkomsel mengalami loncatan dalam adopsi IPv6. Pada 2023-2024 adoption rate IPv6 Telkomsel mencapai 7,8%. Jumlah tersebut meningkat menjadi 38% pada 2025. Indra memperkirakan kemungkinan pada tahun ini bisa mencapai di atas 50% jika perangkat di masyarakat telah mendukung.

Sementara itu, Vice President Global Network Operations Telkomsel Galumbang Pasaribu mengatakan bahwa porsi penggunaan IPv4 di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas agar produsen perangkat dan prinsipal global memastikan perangkat mereka siap adopsi IPv6.

“Perlu aturan atau anjuran yang kuat sebagai regulator agar para prinsipal bisa membantu menyiapkan perangkat yang benar-benar IPv6 adoption ready, meskipun perangkat tersebut sudah terlanjur beredar,” ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa tidak hanya perangkat, beberapa aplikasi dan konten lokal pun belum mendukung IPv6. Padahal, layanan digital utama seperti Google dan Meta sudah kompatibel dengan protokol tersebut.

Galumbang menegaskan perlunya peran pemerintah untuk memastikan seluruh perangkat yang dijual di Indonesia memiliki kemampuan IPv6, minimal dalam bentuk dual-stack yang menjadikan IPv6 sebagai default.

“Perlu ada mandat IPv6 compliant, supaya semua perangkat yang diimpor atau masuk ke Indonesia sudah berbasis IPv6. Selain itu, harus ada standarisasi dan sertifikasi perangkat, bukan hanya pernyataan dari prinsipal.”

Lebih jauh, Galumbang menilai percepatan adopsi IPv6 tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui skema penta helix collaboration.

“Pemerintah sebagai regulator, operator, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, hingga media harus bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memfasilitasi rencana besar pemerintah dan mendorong tingkat adopsi IPv6 meningkat drastis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif.

Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September 'sengaja atau tidak sengaja diperlambat'.

Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan.

Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati.

"Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan.

Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF).

Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.

Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan.

"Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

"Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce," pungkasnya.

Hati-hati Wajib Pajak Besar

Ke depan, selain peningkatan kepatuhan WP hingga penegakan hukum, otoritas pajak bakal memastikan kepatuhan WP besar melalui sistem Coretax.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan komprehensif berupa skema compliance by design bagi wajib pajak besar.

"Untuk mencegah sistematis, Coretax akan melakukan validasi kepada sistem untuk memastikan wajib pajak menjadi patuh. Contoh, PKP [pengusaha kena pajak] tidak bisa melaporkan SPT masa PPN jika SPT masa PPN sebelumnya belum dilaporkan. Jadi automatic ke-detect," tutur Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kemudian, Ditjen Pajak akan menerapkan compliance risk management dengan profiling berbasis risiko. Hal ini guna menentukan treatment berdasarkan tingkat kepatuhan WP. Upaya ini dilakukan dengan pemadanan data internal otoritas pajak serta eksternal.

Selanjutnya, compliance through tax intermediary atau third party guna memastikan validitas transaksi lebih efisien. Contohnya, interoperabilitas sistem Coretax dan Ceisa dari Bea Cukai.

Lalu, Coretax early warning system (EWS) untuk memantau kinerja penerimaan dengan cepat. Tujuannya, sistem peringatan dini ini bisa dimanfaatkan untuk menilai kinerja organisasi maupun keputusan strategis.

Secara terpisah, Bimo turut mengungkap pentingnya upaya multidoor approach alias melibatkan instansi lain hingga penegak hukum untuk mendorong penerimaan pajak.

Saat menghadiri media gathering di Kanwil Ditjen Pajak Bali, Selasa (25/11/2025), Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menegaskan perlunya koordinasi dengan stakhokders lain kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dia mengakui upaya-upaya otoritas pajak dalam memungut penerimaan negara seringkali dibalas dengan upaya hukum. Dia mengungkap pihaknya seringkali digugat dalam praperadilan saat penyidik pajak baru saja melakukan proses hukum.

"Belum sempat kami bukper [bukti permulaan], sudah gugur karena praperadilan. Maka kami kerja sama, kami meminta fatwa dari MA misalnya tentang proses formal dari tindak pidana perpajakan. Akhirnya akan turun surat edaran dari Mahkamah Agung bagi hakim untu menerima dan menolak proses praperadilan itu," paparnya.

Multidoor approach itu, terang Bimo, ikut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Bareskrim dan Kortas Tipikor Polri; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kejaksaan Agung (Kejagung); serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kerja sama antarinstansi yang dilakukan Ditjen Pajak misalnya bersama-sama dengan BPKP dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). BPKP akan menghitung kerugian keuangan negara, sedangkan Ditjen Pajak bakal menghitung penerimaan negara yang seharusnya tertagih.

Di sisi lain, Ditjen Pajak bekerja sama dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal dengan Satgas PASTI OJK. Kemudian, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas ilegal berkaitan dengan kehutanan (illegal logging), pertambangan (illegal mining), perkebunan sawit hingga perikanan (illegal fishing).

"Itu terus kami konsisten lakukan. Ada sebuah kasus yang sampai tahun kedelapan baru terbukti, baru ada pengembalian keuangan negara yang kemarin dilakukan oleh Kanwil Jakarta Pusat. Itu konflik, ada TPPU-nya, ada tipijaknya [tindak pidana perpajakan], kemudian ada mutual legal assistance dengan otoritas pajak atau otoritas keuangan Singapura untuk asset recovery-nya," tutur Bimo.

Tidak hanya itu, secara reguler pertukaran data pajak oleh Kemenkeu dan instansi lain disebut Bimo sebagai hal yang sudah biasa.

Kendati berkoordinasi erat dengan lembaga lain, Bimo memastikan lembaganya akan tetap independen dan dominan dalam hal penanganan tindak pidana perpajakan. Hal itu kendati di tengah isu perebutan kewenangan antar aparat penegak hukum yang kerap mencuat di publik.

"Yang bisa ngitung delik perpajakan dan konsekuensi dari pajak terutang dan segala macam ya pasti penyidik kami. Independensi itu kami pasti akan selalu jaga dan yang bisa mengakses informasi, mengolah, membandingkan dengan data pihak ketiga dan segala macam by law ya kami," terang Bimo.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) Ditjen Pajak dan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar otoritas pajak berhati-hati agar penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dikendalikan oleh pihak lain.

"Ketika masuk ke tim-tim penegakan hukum jangan sampai kemudian penegakan hukum di tingkat pajak ini dikendalikan oleh pihak lain, karena instrumen penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak itu kan adalah instrumen yang melekat dan prosedural, serta diberi kewenangan yang kuat oleh undang-undang," terang Misbakhun kepada Bimo dan jajarannya di DPR.

Misbakhun juga mempertanyakan langkah multidoor approach yang dilakukan Ditjen Pajak dalam mendorong penerimaan negara. Sebab, dia menilai harusnya otoritas pajak tidak kekurangan instrumen hukum.

"Apa yang kurang dalam undang-undang pajak ini dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan? Apa yang kurang instrumen penegakannya sehingga harus melibatkan pihak luar APH dan lainnya padahal pajak diberikan instrumen untuk membawa itu ke APH. Dalam rangka apa? Ini yang harus kita dudukkan strateginya pakai strategi apa?," tanya Politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasinah Jusuf dikenal sebagai sosok yang teguh menjaga prinsip tata kelola dan kepatuhan di sektor keuangan. Dalam perannya sebagai Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dia berfokus pada penguatan sistem internal yang mendukung perlindungan konsumen dan transparansi perusahaan.

Komitmennya terhadap praktik tata kelola yang baik mengantarkannya meraih Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, atas kontribusinya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, pada Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis yang dijalankannya dalam membangun sistem kepatuhan yang adaptif dan menyeluruh.

Di bawah kepemimpinannya, Allianz Indonesia memperkuat kerangka kerja corporate compliance, memperbaiki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta menjalankan edukasi hukum lintas divisi.

Dia juga termasuk salah satu pelopor dalam penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi nasabah, jauh sebelum regulasi nasional resmi diterapkan.

Kontribusi Hasinah terhadap pencapaian SDGs tercermin dari komitmennya membangun institusi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dan kemitraan eksternal yang memperkuat ekosistem tata kelola berkelanjutan.

Selain itu, Hasinah aktif terlibat dalam berbagai dialog strategis dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, dan forum lintas negara yang membahas isu keuangan beretika serta perlindungan konsumen. Dia juga berkontribusi dalam pembaruan kode etik industri asuransi dan advokasi penerapan standar praktik tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan publik, Hasinah Jusuf berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dedikasinya sejalan dengan semangat SDGs untuk menciptakan sistem kelembagaan yang tangguh, adil, dan berintegritas di Indonesia.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan ajang apresiasi yang ditujukan bagi para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Program ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah perempuan yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada 11 November 2025, ajang ini merupakan inisiatif perdana dari Bisnis Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan empat dekade perjalanan Bisnis Indonesia.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor berbeda mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menyambut HUT ke-40, Bisnis Indonesia juga menggelar sejumlah kegiatan lain seperti Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, serta BIG Conference yang akan menjadi puncak acara pada Desember mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan economic outlook 2026 sekaligus memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis nasional. (Chelsea Venda)

Bisnis.com, JAKARTA - Hasinah Yusuf dikenal sebagai sosok yang teguh menjaga prinsip tata kelola dan kepatuhan di sektor keuangan. Dalam perannya sebagai Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dia berfokus pada penguatan sistem internal yang mendukung perlindungan konsumen dan transparansi perusahaan.

Komitmennya terhadap praktik tata kelola yang baik mengantarkannya meraih Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, atas kontribusinya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, pada Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis yang dijalankannya dalam membangun sistem kepatuhan yang adaptif dan menyeluruh.

Di bawah kepemimpinannya, Allianz Indonesia memperkuat kerangka kerja corporate compliance, memperbaiki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta menjalankan edukasi hukum lintas divisi.

Dia juga termasuk salah satu pelopor dalam penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi nasabah, jauh sebelum regulasi nasional resmi diterapkan.

Kontribusi Hasinah terhadap pencapaian SDGs tercermin dari komitmennya membangun institusi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dan kemitraan eksternal yang memperkuat ekosistem tata kelola berkelanjutan.

Selain itu, Hasinah aktif terlibat dalam berbagai dialog strategis dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, dan forum lintas negara yang membahas isu keuangan beretika serta perlindungan konsumen. Dia juga berkontribusi dalam pembaruan kode etik industri asuransi dan advokasi penerapan standar praktik tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan publik, Hasinah Yusuf berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dedikasinya sejalan dengan semangat SDGs untuk menciptakan sistem kelembagaan yang tangguh, adil, dan berintegritas di Indonesia.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan ajang apresiasi yang ditujukan bagi para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Program ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah perempuan yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada 11 November 2025, ajang ini merupakan inisiatif perdana dari Bisnis Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan empat dekade perjalanan Bisnis Indonesia.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor berbeda mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menyambut HUT ke-40, Bisnis Indonesia juga menggelar sejumlah kegiatan lain seperti Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, serta BIG Conference yang akan menjadi puncak acara pada Desember mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan economic outlook 2026 sekaligus memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis nasional. (Chelsea Venda)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara.

Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan.

Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. "Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu.

Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Praktik Under Invoicing

Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing.

Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud.

Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses," terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak.

Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. "Belum tahu, masih kita hitung," ujarnya singkat.

Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman.

Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. "Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres," terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Belum Jelas Arah Kebijakan

Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu.

Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

"Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile," terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

"Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi 'single profile' antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan," terang Fajry.

Jakarta: Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) menegaskan kembali pentingnya penerapan enforcement safety compliance dan standarisasi kompetensi kerja di sektor gas industri.

Penegasan ini disampaikan menyusul terjadinya insiden ledakan tabung gas oksigen di stasiun pengisian gas APJ, Banda Aceh, pada 5 November 2025 lalu. Pasalnya, lingkungan industri seharusnya memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan penggunaan gas di rumah tangga.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penerapan standar keselamatan kerja di sektor gas
industri harus terus diperkuat. Sejak didirikan pada tahun 1972, AGII telah menempatkan aspek
keselamatan (safety) sebagai visi dan misi utama dalam seluruh kegiatan industri gas di
Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, AGII bersama pemerintah dan para pelaku usaha terus melakukan sosialisasi dan kampanye peningkatan kesadaran keselamatan baik kepada produsen, operator, maupun konsumen gas industri.

Dalam Kongres AGII tahun 2024 di Bali, Ketua Umum AGII Rachmat Harsono menegaskan kepengurusannya akan berfokus pada dua pilar utama yakni enforcement safety compliance dan standarisasi kompetensi kerja di seluruh rantai industri gas. Aspek keselamatan harus ditegakkan, bukan hanya disosialisasikan. Karena di sektor gas, keselamatan sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana produksi. Ketika kompetensi kerja maupun fasilitas tidak memenuhi kaidah keselamatan, risikonya bisa sangat besar apalagi gas industri termasuk kategori B3.

Realisasi enforcement safety compliance sektor gas industri telah dimulai di lingkungan usaha
anggota AGII. Salah satunya di Stasiun pengisian gas industri yang cabangnya tersebar di 29
provinsi di Indonesia.

Sampai saat ini AGII telah melakukan enforcement di beberapa stasiun pengisian gas industri dengan jumlah sekitar 100 filling station dan lebih dari 50 pabrik gas industri, sehingga upaya yang dilakukan oleh AGII ini dapat dijadikan sebagai icon safety yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota AGII lainnya.

Dalam upaya enforcement safety compliance tersebut, AGII mencermati safety dan standarisasi
kerangka kerja dan pola kerja, kompetensi karyawan dan sarana prasarana termasuk hydrotest
tabung silinder sebagai sarana penyimpanan gas oksigen dan juga produk gas industri lainnya.

Hydrotest sangat penting bahkan wajib dilakukan oleh semua pelaku gas industri untuk mengetahui dan memverifikasi secara teknis, ilmiah dan legal apakah sarana tabungnya masih
layak digunakan. Hydrotest dilakukan setiap lima tahun sekali sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Dengan melakukan hydrotest pemilik usaha dapat mengetahui apakah ada kebocoran, lekukan, korosi dan hal lainnya yang mempengaruhi kelayakan tabung seperti ketebalan dan keausan besi tabung.

Dengan hydrotest, kelayakan fungsi tabung sebagai sarana penyimpanan dengan pressure 150
bar dapat terverifikasi. Karena dampak dari ketidak layakan ini sangat rentan bahaya dengan
pressure yang 50 kali lebih besar dibandingkan dengan tekanan ban 2 sd 3 bar atau 32 sd 35
psi.

Selain hydrotest juga dilakukan verifikasi penerapan standar warna tabung sesuai standar
internasional.yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan penyimpanan. Karena
setiap tabung memiliki spesifikasi khusus untuk jenis gas tertentu yang tidak boleh tercampur
atau tertukar.

AGII menyadari bahwa keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga
pada kompetensi sumber daya manusia. Karena itu, AGII saat ini tengah bekerja sama dengan
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor gas industri.

“Dengan adanya SKKNI, kami ingin memastikan seluruh tenaga kerja di industri gas memiliki
standar keahlian yang diakui secara nasional mulai dari pengoperasian, perawatan, hingga
pengendalian kualitas,” ujar Rachmat dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 November 2025.

Melalui SKKNI, pekerja gas industri diharapkan dapat menjalankan proses produksi dengan
aman, efisien, dan sesuai dengan kaidah teknis serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, AGII
terus mendorong seluruh pelaku usaha gas baik anggota maupun non-anggota untuk bersamasama berkomitmen terhadap penerapan standar keselamatan yang konsisten.

“Kami berharap seluruh pelaku usaha gas industri di Indonesia dapat menjadi bagian dari
AGII, agar penerapan safety compliance dapat dilakukan secara menyeluruh dan
terintegrasi. Tujuannya satu yaitu menciptakan industri gas nasional yang aman, profesional, dan
berdaya saing global,” kata Rachmat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)