Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan peluncuran Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Qodari mengungkapkan, buku saku tersebut merangkum sedikitnya 17 program utama yang dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam agenda peluncuran buku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Untuk nol persen kemiskinan saja ada 17 program, belum lagi yang universal dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, buku ini disusun agar masyarakat dapat dengan mudah memahami jenis bantuan yang tersedia sekaligus cara mengaksesnya.

Salah satu terobosan utama yang disoroti Qodari adalah integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang disebut sebagai revolusi dalam kebijakan publik.

“DTSN ini adalah game changer, revolusi data sekaligus kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui DTSN, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Regsosek, dan DTKS untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Langkah ini bertujuan menghapus dua masalah klasik bantuan sosial, yakni inclusion error (yang tidak berhak menerima) dan exclusion error (yang berhak justru tidak menerima).

Qodari menjelaskan, sistem satu data memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih presisi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Semua bantuan sosial dasarnya adalah data. Karena itu datanya diperbaiki dan diintegrasikan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

142 Juta Kelas Menengah Rentan Jadi Fokus

Dalam paparannya, Qodari menyebut mayoritas masyarakat Indonesia kini berada dalam kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah, dengan jumlah mencapai 142 juta orang.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin (near poor), 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan tidak jatuh kembali,” katanya.

Qodari menekankan pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.

Program yang diintegrasikan mencakup untuk masa awal kehidupan yang menargetkan PKH ibu hamil dan anak usia dini. Lalu untuk usia sekolah melalui Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat. Selanjutnya ada usia produktif dengan KIP Kuliah, LPDP, KUR, subsidi dan program yang ditujukan bagi lansia yaitu PKH lansia dan bantuan sosial lainnya

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, tapi dukungan berkelanjutan sepanjang hayat,” ujarnya.

Qodari juga memaparkan contoh konkret dampak integrasi program. Salah satunya keluarga penerima manfaat yang bisa mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun dari berbagai program terintegrasi.

Bantuan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga subsidi energi.

Mengacu pada data Bank Dunia, Qodari menyebut Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam 40 tahun terakhir, dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.

“Ini hasil kerja kolektif dan berkelanjutan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Menurut Qodari, buku saku ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar memahami hak dan akses terhadap program kesejahteraan.

Pemerintah pun membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan buku tersebut ke depan. Dengan integrasi data, penguatan program, dan transparansi informasi, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Ini panduan praktis menuju kesejahteraan, agar masyarakat tahu apa haknya dan bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Coretax itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Coretax baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Cortex, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Cortex itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Cortex baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.

Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.

"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).

Ke depan, dengan berbekal teknologi facerecognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.

"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.

Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.

"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.

Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).

[Gambas:Instagram]

"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.

"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.

Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government) bisa mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga menyentuh level 14%.

Luhut mengaku berdasarkan pertemuannya dengan pihak World Bank alias Bank Dunia, organisasi yang berbasis di Washington DC itu menyatakan penerapan e-government secara masif mampu memberikan tambahan tax ratio sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan posisi tax ratio saat ini yang masih mandek di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB, kebijakan digitalisasi pemerintahan diproyeksikan mampu mendongkrak rasio tersebut ke level 13% hingga 14% terhadap PDB.

"Penerimaan pajak, basisnya akan lebih luas karena semua sudah tersambung, terdigital, semua terkoneksi dengan baik," klaim Luhut dalam paparan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025—2045 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat (27/2/2026).

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menguji coba atau pilot project e-government di sejumlah daerah seperti Banyuwangi hingga Bali. Dia mencontohkan, salah satu produk pemerintah digital yaitu implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement).

Luhut mengklaim, jika sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi akibat permainan harga, kini e-katalog yang diperkuat akal imitasi (AI) akan secara otomatis memblokir penawaran yang terdeteksi sebagai anomali harga.

Purnawirawan jenderal TNI ini pun melihat digitalisasi ini juga merupakan pendekatan struktural yang secara efektif mencabut kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta dan Kritik Sistem Coretax

Lebih jauh, integrasi data e-government diyakini akan memberikan transparansi data finansial wajib pajak. Luhut sempat menyinggung rumor di media sosial yang menyebut dirinya memiliki harta Rp271 triliun, hingga kepemilikan saham di Toba Palm.

Menurutnya, di era integrasi data nanti, kehebohan semacam itu tidak akan terjadi lagi karena seluruh profil kekayaan, mulai dari jumlah kendaraan hingga portofolio saham, akan terkoneksi dan dapat dilacak dengan integritas data via e-government.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelasnya.

Adapun dalam paparan Luhut, dijelaskan e-government diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; serta mendorong transparansi.

Di sisi lain, Luhut turut melontarkan kritik keras terhadap pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax milik Kementerian Keuangan yang dinilai lamban dan berbiaya mahal.

Dia membandingkan lambannya Coretax dengan sejumlah proyek e-government yang banyak digarap oleh talenta digital lokal. Luhut mengklaim bahwa peranti lunak (software) yang dikembangkan anak muda Indonesia sukses mampu menurunkan akses judi online.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," sentil Luhut.

Oleh sebab itu, dia menyerukan kolaborasi lintas sektoral yang digerakkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa pada 2026 dinilai memiliki prospek yang baik, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi kesehatan.

Meski begitu, pengamat asuransi Dedy Kristianto turut menilai akan ada sejumlah tantangan yang dihadapi industri asuransi jiwa dalam memasarkan produk asuransi kesehatan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara premi dan klaim.

“Selain itu, inflasi biaya medis yang tinggi, layanan kesehatan belum terkendali, serta integrasi data dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Untuk menghadapi itu, dia menyarankan agar perusahaan menerapkan manajemen risiko yang lebih disiplin, memperkuat governance produk, dan mendorong kolaborasi berbasis data dengan ekosistem kesehatan agar layanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dedy optimistis dengan cara-cara tersebut, permintaan produk asuransi kesehatan yang lebih relevan, fleksibel, dan berkelanjutan akan terus meningkat. Terlebih, kenaikan biaya medis dan perubahan gaya hidup juga mendorong kebutuhan akan perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu pula, dia mengingatkan perusahaan jangan sampai semata-mata meningkatkan volume saja, tetapi juga harus memastikan kualitas pertumbuhan.

“Perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan segmen pasar, mengombinasikan proteksi dengan program pencegahan dan wellness, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah,” jelasnya.

Tak sampai di situ, dia turut menilai edukasi kepada masyarakat juga penting supaya asuransi kesehatan dipahami sebagai perlindungan jangka panjang, bukan sebatas alat klaim saja.

Di lain sisi, Dedy turut berpendapat penyesuaian premi asuransi kesehatan merupakan langkah yang tidak terhindarkan, mengingat cara ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan produk. Namun, harus dilakukan secara prudent dan transparan.

“Perusahaan perlu memastikan bahwa penyesuaian harga tetap adil bagi nasabah, disertai dengan peningkatan nilai manfaat, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta komunikasi yang jelas. Tujuannya bukan hanya profitabilitas, tetapi memastikan produk tetap berkelanjutan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% year-on-year (YoY).“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan fasilitas pertukaran data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan target penyaluran bansos yang dikabarkan di atas 45%, seperti yang terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan program ini menjadi bagian dari rencana 5 tahun ke depan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Komdigi memiliki banyak program yang ingin dicapai mulai dari meningkatkan kecepatan infrastruktur hingga mengelola sistem pemerintahan, termasuk soal bansos.

“Caranya adalah kita menyediakan fasilitas pertukaran data. Pertukaran data SPLP (Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah),” ujar Mira kepada Bisnis dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut Mira, masalah utama selama ini adalah inkonsistensi data yang tersimpan di berbagai tempat, menyebabkan sebagian data tidak ter-update, sehingga penyaluran bansos kurang tepat.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asalnya, tetapi bisa diverifikasi dan dipadankan secara real-time.

“Jadi datanya diharapkan konsisten karena hanya ada satu. Sehingga pentargetannya menjadi lebih tepat. Kan kalau selama ini kita dengar bansos itu ada yang terima, ada yang enggak," kata Mira.

Dia menekankan fasilitas ini berbeda dari Pusat Data Nasional (PDN), karena melibatkan semua data pemerintah yang dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milik Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS.

Tujuannya untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar berhak yang mendapatkan bansos, sehingga menghindari tumpang tindih dan miss target.

“Miss targetnya itu tinggi. Jadi, itu, Dewan Ekonomi Nasional itu ada suatu kajiannya targetnya itu miss target yang dulu itu sampai 45% dari total bansos,” kata Mira.

Implementasi SPLP sudah dimulai dengan pilot project di Banyuwangi. Tahun depan, program ini akan diperluas ke sekitar 32 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diterapkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, terkait kelanjutan PDN, Mira menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian infrastruktur penyimpan data nasional itu tak kunjung rampung.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” candanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) meminta pemerintah memberlakukan transisi terkait rencana implementasi komoditas tembaga ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) pada 15 Desember 2025.

Ketua Umum AP3I Haykal Hubeis menyampaikan bahwa masa transisi tersebut krusial untuk melakukan penyeragaman data sehingga sengketa (dispute) atau hambatan operasional bisa terhindar.

"Terpenting yang perlu dilakukan adalah perlunya masa transisi, jangan dadakan. Tujuannya supaya ada penyeragaman data untuk menghindari dispute di kemudian hari. Jangan sampai implementasi menghambat operasional smelter," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (9/12/2025).

Haykal juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan stabilitas sistem dan kesiapan teknis infrastruktur Simbara. Pasalnya, kompleksitas rantai pasok di industri smelter jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas batu bara yang telah lebih dulu masuk dalam ekosistem tersebut.

Dia mewanti-wanti agar integrasi ini tidak justru memperlama proses administrasi akibat ketidaksiapan sistem teknis maupun ketidakcocokan data pelaporan.

Kendati memberikan sejumlah catatan, Haykal menyatakan bahwa pelaku usaha pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola sektor pertambangan yang transparan dan terintegrasi.

Menurutnya, masuknya tembaga dan rencananya emas pada 2026 ke dalam Simbara akan memungkinkan pengawasan rantai pasok secara menyeluruh (end-to-end), mulai dari tambang, pengangkutan, input ke smelter, hingga ekspor.

"Selain itu, memungkinkan adanya sinkronisasi data antara Kementerian ESDM, Kemenkeu [Bea Cukai], dan Kemenperin. Ada full-cycle monitoring yang menjadikan keseluruhan proses hilirisasi menjadi terintegrasi dan terukur," jelasnya.

Lebih lanjut, Haykal menilai integrasi ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kepastian penerimaan negara dan fiskal.

Peta Jalan Pemerintah

Sebelumnya, Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan segera masuk dalam ekosistem Simbara, sebagai upaya memperketat pengawasan penerimaan negara dan kepatuhan hilirisasi.

Kepala LNSW Oza Olavia mengungkapkan bahwa untuk komoditas tembaga, proses integrasi data dan sistem telah memasuki tahap finalisasi akhir tahun.

"Ini kita sedang proses finalisasi. Mudah-mudahan tanggal 15 [Desember 2025] akan selesai untuk kita bisa melaksanakan penambahan satu komoditi baru yaitu tembaga," ujar Oza dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Setelah tembaga, pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk memasukkan emas ke dalam sistem Simbara pada 2026.

Tak sampai situ, LNSW sedang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memasukkan kelapa sawit sistem Simbara.

Oza menjelaskan Peraturan Presiden No. 94/2025 yang mengatur Simbara tidak menutup kemungkinan komoditas di luar mineral dan batu bara seperti kelapa sawit masuk ke sistem tersebut. Kendati demikian, sambungnya, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan setiap K/L yang terlibat.

"Dalam kita mengintegrasikan, kan harus ada dokumen, ada superset data [dari K/L terkait] yang harus bisa disambungkan. Ini sudah ada belum? Ini sangat tergantung dari K/L-nya nih. Nah, kami lagi koordinasi dengan K/L-K/L yang terkait," jelasnya.

Dengan demikian, perluasan ke komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan melengkapi cakupan Simbara yang sebelumnya telah mengelola tata kelola komoditas batu bara, nikel, bauksit, dan timah.

Urgensi Simbara

Oza menjelaskan bahwa urgensi memasukkan komoditas-komoditas itu ke dalam Simbara didasari oleh nilai ekonomis komoditas tersebut yang signifikan bagi kas negara, baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun bea keluar.

Dengan masuknya tembaga ke Simbara, pemerintah dapat memantau rantai pasok secara end-to-end atau dari hilir ke hulu, mulai dari aktivitas penambangan, pengangkutan, realisasi hilirisasi, hingga ekspor.

"Jadi dengan Simbara kita bisa pantau. Kalau dia melaporkan mau ekspor, misalnya 1.000 ton, tapi dia belum bayar PNBP-nya, ekspornya tak bisa lanjut. Sistem akan mengunci," tegas Oza.

Mekanisme 'kunci otomatis' ini dinilai ampuh untuk memaksa pelaku usaha melunasi seluruh kewajiban finansialnya kepada negara sebelum barang keluar dari pelabuhan. Selain itu, sistem ini juga memastikan validasi dokumen antar-instansi berjalan terintegrasi.

Kendati demikian, Oza mengakui tantangan terbesar dalam perluasan ini adalah menyatukan proses bisnis lintas instansi. Dia menyebut LNSW terus berkoordinasi intensif dengan K/L terkait.

"Memulai sebuah sistem pasti dimulai dengan penyamaan proses bisnisnya. LNSW tidak bisa berdiri sendiri, kita didukung oleh 29 kementerian/lembaga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan menekankan bahwa pendekatan sistemik menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi nilai transaksi barang alias underinvoicing dalam kegiatan ekspor-impor.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa strategi utama lembaganya bukan sekadar mengejar target penerimaan negara semata, melainkan membangun ekosistem yang memaksa tingkat kepatuhan pengguna jasa meningkat secara otomatis.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerapan superset data dalam Indonesia National Single Window (INSW). Melalui mekanisme ini, sambung Oza, integrasi data antar-kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sehingga dokumen yang disampaikan pelaku usaha menjadi lebih komprehensif dan sulit dimanipulasi.

"Jadi secara LNSW, bagaimana kita untuk yang underinvoicing-nya? Kita lihat dengan upaya antar K/L. Kita gunakan superset data yang kita mintakan kepada pengguna jasa, agar mereka mengisi dokumen dengan baik," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Oza menekankan bahwa peran LNSW berada pada penyediaan infrastruktur data dan dokumen. Seluruh informasi yang diinput oleh pelaku usaha akan menjadi basis data bagi unit teknis terkait untuk melakukan analisis mendalam.

Dalam konteks penindakan underinvoicing, Oza menegaskan adanya pembagian peran yang jelas di lingkungan Kementerian Keuangan. LNSW bertugas memastikan ketersediaan dan validitas data dalam sistem, sementara kewenangan analisis nilai pabean dan penindakan tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Dokumen dan data mereka infokan semua [ke LNSW]. Selanjutnya yang melakukan analisa adalah unit-unit yang berkepentingan dan memang diberikan mandat. Sepanjang mereka diberikan mandat, ya itu dilakukan," jelasnya.

Pemanfaatan AI

Terkait penggunaan teknologi, Oza tidak menampik bahwa Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau akal imitasi.

Kendati demikian, implementasi AI di LNSW saat ini belum difokuskan secara langsung untuk mendeteksi underinvoicing secara spesifik, mengingat hal tersebut merupakan ranah pengawasan teknis Bea Cukai. Di samping itu, dia tidak menutup peluang integrasi sistem di masa depan.

"Ke depannya, kita akan lihat konektivitasnya seperti apa," jelas Oza.

Maraknya Praktik Underinvoicing

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap jumlah wajib pajak (WP) yang diduga terlibat dalam praktik underinvoicing terus bertambah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan memeriksa 282 WP Badan yang diduga terlibat praktik underinvoicing dimaksud. Teranyar, ada dugaan bahwa jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktik serupa ini mencapai 463 WP.

Bimo menegaskan bahwa pihaknya menerapkan azas praduga tak bersalah kepada para WP dimaksud. Namun, sejauh ini otoritas pajak mengendus adanya modus penghindaran pungutan ekspor serta dividen yang terselubung.

"Jadi targetnya dari kemarin 282 [WP], setelah kami coba telusuri, ini ada sekitar dugaan ya, ini masih dugaan, prejudice of innocent itu sekitar 493 wajib pajak. Tentu tadi modusnya untuk menghindari pungutan ekspor, kewajiban domestic market obligation, kemudian pajak dalam negeri dan dugaan dividen yang terselubung," terangnya pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Temuan indikasi praktik tersebut bermula saat pengungkapan dugaan underinvoicing oleh sejumlah perusahaan dengan total nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) senilai Rp47,98 triliun dari 282 perusahaan.

Bimo mengaku sudah melaporkan dugaan praktik underinvoicing itu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar mereka bisa segera melakukan pemeriksaan.

Dia menjelaskan ada dua modus yang digunakan oleh 282 perusahaan tersebut. Pertama, modus penyamaran komoditas ekspor sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) sendiri sudah mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak sawit mentah (CPO), namun dilaporkan sebagai fatty matter. Puluhan kontainer itu sendiri diekspor ke China oleh PT MMS.

Adapun dari data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

"Potensi kerugian negara, kami estimasi dari Rp2,08 triliun, dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ungkap Bimo usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Kedua, modus pelaporkan ekspor sebagai POME Oil (HS Code 230690) untuk menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, POME (palm oil mill effluent) sejatinya merupakan limbah cair hasil pengolahan CPO dengan kadar minyak hanya sekitar 0,7% dan tidak layak secara ekonomis untuk diekspor dalam jumlah besar.

Data menunjukkan bahwa volume ekspor POME justru melampaui volume ekspor CPO nasional, serta ditemukan perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan (mirror gap).

Bimo mengungkapkan sepanjang 2021-2024, diidentifikasi 257 perusahaan yang diduga melakukaN praktik underinvoicing lewat modus POME, dengan nilai PEB sekitar Rp45,9 triliun.

"Ini masih dugaan apakah itu sebenarnya POME atau bukan. Saat ini masih dalam proses investigasi tim di Direktorat Jenderal Pajak [DJP], khususnya di Direkturat Penegakan Hukum di DJP," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BOSNET Distribution Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu penggerak utama transformasi distribusi nasional. Di tengah kompleksitas rantai pasok dan tuntutan efisiensi yang makin tinggi, perusahaan mengembangkan strategi berbasis data, digitalisasi, dan kolaborasi operasional untuk memperkuat layanan distribusi modern di Indonesia.

Presiden Direktur BOSNET, Surianto Tjhin, menuturkan bahwa distribusi yang efektif tidak lagi cukup hanya mengandalkan sistem digital. Menurut dia, integrasi data, akurasi keputusan, dan kolaborasi lintas mitra menjadi fondasi baru yang menentukan keberhasilan bisnis.

Ia menyebut bahwa data kini memegang peran penting dalam menekan biaya, memperkuat kontrol operasional, dan mempercepat pertumbuhan perusahaan yang menggunakan layanan BOSNET.

Tiga pendekatan utama disiapkan BOSNET untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, high-level consultancy yang membantu perusahaan merumuskan strategi pertumbuhan berbasis data penjualan, distribusi, serta biaya operasional. Konsultasi ini dirancang agar keputusan bisnis dapat diambil lebih cepat dan tepat sasaran.

Kedua, digitalisasi yang menjadi ciri utama BOSNET sejak awal berdiri. Melalui lebih dari 40 solusi digital, BOSNET mendorong perusahaan beralih dari proses manual menuju sistem yang real-time dan terintegrasi. Digitalisasi ini memberikan visibilitas menyeluruh pada alur distribusi mulai dari prinsipal hingga outlet, sekaligus membantu mengoptimalkan inventori dan melindungi aset di seluruh jaringan distribusi.

Pendekatan ketiga adalah sharing operations. Model ini mendorong kolaborasi antar mitra distribusi, termasuk berbagi armada, gudang, dan sumber daya operasional. Skema tersebut memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan pasar tanpa memerlukan investasi besar, namun tetap mempertahankan efisiensi operasional.

Surianto menambahkan bahwa nilai tambah BOSNET terletak pada dampak langsung dari transformasi distribusi tersebut terhadap kinerja bisnis. Menurut dia, perusahaan yang mengadopsi solusi BOSNET dapat merasakan peningkatan efisiensi, penurunan kehilangan, serta produktivitas yang lebih baik.

“Transformasi distribusi itu soal bagaimana data dan kolaborasi bisa menciptakan efisiensi yang berdampak langsung pada pertumbuhan,” ujarnya berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (25/11/2025).

Memasuki 2026, BOSNET memprioritaskan integrasi data, peningkatan efisiensi operasional, dan kerja sama dengan lebih banyak mitra distribusi. Perusahaan menargetkan terbentuknya ekosistem distribusi yang lebih cerdas, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pasar nasional.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka berkolaborasi lintas daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Kesepakatan ini didasarkan pada visi yang sama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan akurat.

Hal itu terungkap usai pertemuan yang digelar di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) yang berfokus pada diskusi intens mengenai integrasi data, interoperabilitas layanan publik, dan peluang kolaborasi strategis pada sektor-sektor prioritas. Pertemuan ini menjadi penanda bahwa tantangan pemerintahan modern tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial.

Sumedang, yang telah lebih dulu dikenal sebagai salah satu daerah pionir digital government di Jawa Barat, berbagi pengalaman terkait pembangunan command center, integrasi data sektoral, serta implementasi program Satu Data.

Pemkab Sumedang memaparkan bagaimana pemanfaatan data, dashboard sektoral dan algoritma analitik yang terbukti membantu meningkatkan akurasi kebijakan. Akurasi kebijakan yang dimaksud termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan percepatan pelayanan publik.

Sementara itu, Majalengka datang dengan komitmen untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam layanan dasar dan perencanaan pembangunan. Majalengka mengapresiasi sekaligus menyiapkan langkah serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa era baru pemerintahan menuntut setiap kebijakan berbasis fakta yang real-time, bukan sekadar asumsi.

“Kami percaya masa depan pemerintahan ditentukan oleh bagaimana membaca data dan membuat keputusan secara cepat. Kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar transformasi ini berjalan lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Majalengka Herman Suherman menilai Sumedang sebagai salah satu laboratorium tata kelola digital yang paling berhasil di daerah.

Pihaknya menegaskan, Majalengka ingin memperkuat kapasitas digital daerah, terlebih dengan berkembangnya kawasan strategis seperti BIJB Kertajati, Aerocity, hingga kawasan industri baru yang menuntut pemerintahannya lebih siap.

“Kami datang bukan hanya belajar, tetapi membangun kemitraan yang saling menguatkan. Pemerintahan berbasis data hanya akan berhasil jika kita membuka kolaborasi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan integrasi data antara wajib pajak pajak, bea cukai, dan wajib bayar PNBP dalam format single profile menuai pro dan kontra.

Pemerintah memastikan bahwa integrasi data akan meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan. Sementara itu, kalangan pengusaha berharap penerapan single profile tidak menjadi beban baru ke pelaku usaha.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan, single profile bertujuan untuk mengintegrasikan data para pengguna layanan Kemenkeu.

Sekadar catatan, saat ini data wajib pajak (WP), pengguna jasa kepabeanan dan cukai maupun wajib bayar PNBP dikoordinasikan oleh masing-masing direktorat jenderal berbeda di Kemenkeu.

Single profile merupakan salah satu inisiatif untuk mengkalibrasi profil pelaku usaha berdasarkan profil pengguna layanan digital, yang saat ini telah ada di masing-masing layanan elektronik di bawah berbagai unit Kemenkeu.

"Rencana implementasi single profile untuk berbagai layanan akan dilakukan secara bertahap serta dilakukan perluasan penerapan di beberapa sistem dan layanan Kemenkeu lainnya," terang Deni kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Dia menyebut pihaknya berharap program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan layanan dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

"Termasuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara ke depan," lanjut Deni.

Namun demikian, Deni mengungkap rencana pembuatan single profile secara spesifik belum mengarah ke integrasi data dengan unit kementerian/lembaga lain, meskipun PMK No.70/2025 menyebut integrasi basis data penerimaan negara melalui single profile dilakukan untuk antarunit Kemenkeu maupun antarkementerian.

Deni hanya menambahkan bahwa, sebelum adanya rencana pembangunan single profile, integrasi data salah satu unit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dia mencontohkan misalnya, dengan data nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Integrasi basis data Bea Cukai dan BKPM itu terkait dengan layanan elektronik di bidang ekspor-impor maupun logistik, yang kini dikoordinasikan oleh Lembaga National Single Window (LNSW), salah satu unit di bawah Kemenkeu juga. Data eksportir maupun importir serta pelaku logistik lainnya sudah berdasarkan single stakeholder information.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa data bea cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga lain khususnya terkait dengan ekspor dan impor. Koordinasi dilakukan di bawah unit Kemenkeu lainnya, yakni Lembaga National Single Window (LNSW).

"Melalui SINSW, sistem Bea Cukai terhubung secara langsung dengan berbagai K/L teknis yang menerbitkan izin ekspor maupun impor. Artinya, setiap kali pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah perizinan dari instansi terkait telah terpenuhi, dan apakah dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan," terang Nirwala kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Sudah Berlangsung Lama

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mengintegrasikan datanya dengan berbagai instansi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Salah satu contohnya adalah pemadanan identitas nomor induk kependudukan (NIK), yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli juga menyebut data WP sudah diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum terkait dengan data badan usaha.

Sementara itu, lanjut Rosmauli, antarunit Kemenkeu yakni Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai sudah saling bertukar data terkait dengan ekspor impor maupun profil wajib pajak pelaku usahanya.

Dia mengeklaim integrasi basis data sejatinya sudah berjalan dan sedang dalam tahap penyempurnaan, serta perluasan cakupan. Akan tetapi, otoritas pajak disebut bakal menyiapkan data-data sesuai dengan profil yang ingin dibangun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile wajib pajak," terangnya kepada Bisnis.

Adapun mengutip Renstra Kemenkeu 2025-2029, nantinya pembuatan single profile akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta unit baru di kementerian itu yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII).

Jangan Bebani Pengusaha

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, dunia usaha melihat langkah pemerintah membangun single profile ini sebagai kebijakan strategis dan sejalan dengan kebutuhan tata kelola penerimaan negara yang lebih berbasis data, transparan, dan efisien.

Dia pun melihat rencana Menkeu Purbaya itu menjadi praktik terbaik (best practice) menuju pengelolaan fiskal yang lebih akurat, berkeadilan dan kredibel.

"Namun demikian, yang perlu kita pastikan bersama nantinya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan ini berjalan secara terukur dan inklusif, agar tidak menimbulkan friction cost baru bagi pelaku usaha, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kepastian hukum," terang Shinta kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Untuk itu, lanjutnya, dunia usaha memerlukan peta jalan kebijakan single profile yang jelas, periode transisi yang memadai, proses sosialisasi dan konsultasi yang efektif, serta jaminan perlindungan data yang kuat.

CEO Sintesa Group itu menilai, profil tunggal data penerimaan negara yang ideal tidak hanya merupakan instrumen pengawasan. Dia berharap agar single profile yang ingin dibangun Kemenkeu itu terintegrasi, ramah pengguna, serta mengurangi biaya kepatuhan.

Selain itu, profil data tunggal untuk wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai itu diharapkan mempercepat proses perizinan dalam bentuk kepabenan maupun restitusi pajak.

"Dengan kata lain, if designed well, this reform can be a catalyst for ease of doing business, not a barrier [apabila dirancang dengan baik, reformasi ini akan bisa menjadi katalis untuk kemudahan berusaha, bukan hambatan]," terang Shinta.

Menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, kebijakan single profile ini perlu dilihat sebagai dua sisi koin. Saat pemerintah ingin memperkuat basis penerimaan negara, pelaku usaha juga memerlukan kepastian dan kejelasan regulasi supaya bisa beroperasi secara efisien.

Shinta juga menyinggung bahwa upaya mendulang penerimaan negara harusnya lebih berorientasi pada perluasan basis ekonomi. Integrasi data fiskal semestinya menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan sekadar memperdalam pengawasan terhadap sektor yang sudah patuh.

"Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha," ujarnya.