Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,25 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

“Maka target PNBP TA 2025 dengan target Rp25 triliun sekian-sekian realisasinya dapat kami lampaui menjadi Rp29 triliun sekian-sekian atau kenaikan 116,04%,”kata Meutya.

Berdasarkan paparan, kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Adapun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Meutya juga melaporkan rekapitulasi pelaksanaan anggaran Komdigi hingga 31 Desember 2025. Total pagu eksisting tercatat sebesar Rp12,67 triliun dengan pagu blokir Rp1,5 triliun, sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp11,4 triliun.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai Rp10,58 triliun atau setara 94,9% dari pagu setelah blokir. Meutya mengatakan realisasi tersebut telah memperhitungkan pembayaran termin terakhir pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang saat ini masih dalam proses penerbitan surat perintah pembukuan pengesahan pinjaman atau hibah luar negeri dari Kementerian Keuangan sebesar EUR16,3 juta atau sekitar Rp315 miliar.

Meutya menambahkan, realisasi anggaran tahun 2025 turut dipengaruhi oleh perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi yang baru efektif pada awal Agustus 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada periode anggaran tersebut, pihaknya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Pada tahun 2026 kami pun berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengorbankan realisasi anggaran untuk menunggu capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan fasilitas pertukaran data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan target penyaluran bansos yang dikabarkan di atas 45%, seperti yang terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan program ini menjadi bagian dari rencana 5 tahun ke depan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Komdigi memiliki banyak program yang ingin dicapai mulai dari meningkatkan kecepatan infrastruktur hingga mengelola sistem pemerintahan, termasuk soal bansos.

“Caranya adalah kita menyediakan fasilitas pertukaran data. Pertukaran data SPLP (Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah),” ujar Mira kepada Bisnis dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut Mira, masalah utama selama ini adalah inkonsistensi data yang tersimpan di berbagai tempat, menyebabkan sebagian data tidak ter-update, sehingga penyaluran bansos kurang tepat.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asalnya, tetapi bisa diverifikasi dan dipadankan secara real-time.

“Jadi datanya diharapkan konsisten karena hanya ada satu. Sehingga pentargetannya menjadi lebih tepat. Kan kalau selama ini kita dengar bansos itu ada yang terima, ada yang enggak," kata Mira.

Dia menekankan fasilitas ini berbeda dari Pusat Data Nasional (PDN), karena melibatkan semua data pemerintah yang dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milik Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS.

Tujuannya untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar berhak yang mendapatkan bansos, sehingga menghindari tumpang tindih dan miss target.

“Miss targetnya itu tinggi. Jadi, itu, Dewan Ekonomi Nasional itu ada suatu kajiannya targetnya itu miss target yang dulu itu sampai 45% dari total bansos,” kata Mira.

Implementasi SPLP sudah dimulai dengan pilot project di Banyuwangi. Tahun depan, program ini akan diperluas ke sekitar 32 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diterapkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, terkait kelanjutan PDN, Mira menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian infrastruktur penyimpan data nasional itu tak kunjung rampung.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” candanya.