Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa klausul transfer data dalam perjanjian dagang Indonesia—Amerika Serikat (AS),Agreement on Reciprocal Trade(ART), bukan berarti Pemerintah memberikan data warga negara Indonesia kepada AS.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan masih banyak terjadi mispersepsi di masyarakat terkait perjanjian tersebut, khususnya anggapan bahwa Pemerintah menukarkan data warga negara Indonesia (WNI).

“Itu tidak betul sama sekali, kemudian bahwa pemerintah akan menukarkan data 280 juta itu juga fokus yang mencederai pengetahuan dari masyarakat,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Meutya menjelaskan di era digital saat ini, data memang telah menjadi komoditas yang tidak bisa dihindari pergerakannya. Data, menurutnya, secara alami bergerak lintas negara seiring dengan aktivitas digital masyarakat.

Dia menekankan ART dengan Amerika Serikat membuka kerangka pertukaran data antara Indonesia dan AS dengan berlandaskan prinsip-prinsip pelindungan data yang berlaku dan diakui oleh kedua negara. Bahkan, praktik pertukaran data lintas negara tersebut sejatinya sudah lama terjadi.

“Jadi apa yang dilakukan ART ini adalah untuk memberikan kerangkah hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini,” katanya.

Meutya mencontohkan, masyarakat Indonesia saat ini menggunakan berbagai platform digital dan layanan pembayaran digital berbasis Amerika Serikat.

Aktivitas tersebut secara otomatis melibatkan pertukaran data warga negara Indonesia ke luar negeri, termasuk ke AS, misalnya melalui layanancloudyang pusat datanya berada di Negeri Paman Sam.

“Jadi ini justru bagi kami memberikan kepastian hukum atau kerangka hukum terhadap praktik-praktik yang sudah berlaku dalam hal lintas data, lintas negara, data lintas negara,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan dalam hubungan dagang dan kerja sama antarnegara, Indonesia tentu menginginkan jaminan data warga negara tetap aman ketika berada di negara mitra.

Menurutnya, prinsip saling pengakuan atas standar keamanan data itulah yang tercermin dalam ART, yakni bahwa Indonesia dan AS sama-sama mengakui memiliki standar pelindungan data yang setara.

Dia juga menegaskan perjanjian ini tidak bersifat memaksa. Masyarakat tetap memiliki pilihan untuk tidak menggunakan platform digital, layanan pembayaran, atau teknologi berbasis Amerika Serikat.

“Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data. Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum pertama UU PDP yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights.

Nezar menjelaskan pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu, pemerintah memang diminta untuk menahan inisiatif tentang bagi hasil, lisensi berita, dan pertukaran data antara platform digital dengan media.

Namun ketiga hal tersebut, lanjut Nezar, hakikatnya telah dilakukan jauh sebelum Perpres Publisher Rights muncul.

Nezar mengatakan adapun saat ini yang paling penting adalah payung hukum hubungan antara platform digital dengan media, atau Perpres Publisher Rights, sudah ada dan masih berlaku di Indonesia. Dia berharap platform dan media bisa mengikuti aturan yang berlaku tersebut.

“Ada banyak hal yang bisa kita atur di sana termasuk kerja sama platform [digital] dengan industri media dalam bentuk-bentuk yang lain. Pemerintah bersama dengan komunitas, bersama dengan dewan pers kita coba mendiskusikan sejumlah tata kelola lain yang bisa mendukung kelanjutan dari industri media kita,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengaku prihatin dengan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang membebaskan Perusahaan Platform Digital (PPD) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan aturan itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Wahyu mengatakan AMSI tetap berharap platform digital menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit, mengingat kebutuhan platform terhadap konten yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak secara otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Namun, dia mengakui tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Wahyu menilai ketentuan tersebut juga menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Padahal, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights.

Nezar menjelaskan pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu, pemerintah memang diminta untuk menahan inisiatif tentang bagi hasil, lisensi berita, dan pertukaran data antara platform digital dengan media.

Namun ketiga hal tersebut, lanjut Nezar, hakikatnya telah dilakukan jauh sebelum Perpres Publisher Rights muncul.

Nezar mengatakan adapun saat ini yang paling penting adalah payung hukum hubungan antara platform digital dengan media, atau Perpres Publisher Rights, sudah ada dan masih berlaku di Indonesia. Dia berharap platform dan media bisa mengikuti aturan yang berlaku tersebut.

“Ada banyak hal yang bisa kita atur di sana termasuk kerja sama platform [digital] dengan industri media dalam bentuk-bentuk yang lain. Pemerintah bersama dengan komunitas, bersama dengan dewan pers kita coba mendiskusikan sejumlah tata kelola lain yang bisa mendukung kelanjutan dari industri media kita,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengaku prihatin dengan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang membebaskan Perusahaan Platform Digital (PPD) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan aturan itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Wahyu mengatakan AMSI tetap berharap platform digital menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit, mengingat kebutuhan platform terhadap konten yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak secara otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Namun, dia mengakui tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Wahyu menilai ketentuan tersebut juga menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Padahal, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) berisiko melonggarkan arus data lintas batas.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan permintaan data center domestik hingga investasi di bidang 5G.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memastikan transfer data melalui sarana elektronik lintas batas yang tepercaya, disertai perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan bisnis.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma mengatakan kesepakatan tersebut memuat komitmen Indonesia untuk memfasilitasi transfer data lintas negara serta “menahan diri” dari kebijakan yang membatasi pemrosesan data secara onshore, termasuk yang secara khusus disebutkan di sektor keuangan.

“Ini berpotensi mengurangi insentif sebagian pelaku untuk menempatkan beban kerja [workload] di data center Indonesia jika mereka dapat melakukan hosting di luar negeri dengan lebih mudah,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurut Hendra, implikasi praktis dari kesepakatan tersebut adalah tekanan terhadap pipeline layanan colocation dan hyperscale yang selama ini bertumpu pada narasi kewajiban atau pertumbuhan akibat kebijakan lokalisasi data.

Tekanan tersebut terutama dirasakan pada segmen tertentu, seperti sebagian jasa keuangan dan layanan digital.

Dia menambahkan Indonesia berisiko “dikunci” agar tidak agresif dalam memajaki atau menarik nilai ekonomi digital.

Akibatnya, ekosistem data center lokal berpotensi kehilangan pengungkit kebijakan yang selama ini digunakan untuk mendorong investasi dan permintaan domestik.

Selain itu, Hendra menyoroti adanya klausul yang melarang Indonesia menerapkan pajak layanan digital (digital services tax atau DST) yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Dalam lampiran komitmen digital, Indonesia juga diminta menahan diri dari penerapan dukungan wajib platform ke media, seperti paid license, pembagian data pengguna (user data sharing), atau skema bagi hasil (profit sharing).

Menurut Hendra, kebijakan tersebut sangat relevan bagi industri data center karena strategi fiskal dan regulasi platform kerap digunakan negara untuk mendorong reinvestasi lokal, menciptakan ruang bagi kewajiban kehadiran lokal (local presence), serta memperkuat ekosistem konten dan layanan domestik yang pada akhirnya meningkatkan permintaan komputasi lokal.

Di sisi lain, Hendra juga menyoroti risiko pada rantai pasok server dan perangkat data center yang berkaitan dengan isu pengendalian ekspor (export controls) dan penyelarasan sanksi (sanctions alignment).

Dia mengatakan kesepakatan ART memuat klausul penyelarasan ekonomi dan keamanan nasional, di mana Indonesia diminta mengadopsi langkah dengan “equivalent restrictive effect” ketika Amerika Serikat menerapkan pembatasan terhadap negara ketiga.

“Di lampiran perjanjian terdapat dorongan penguatan kerangka pengendalian ekspor serta pembatasan atas item asal Amerika Serikat yang dikendalikan oleh rezim Export Administration Regulations,” katanya.

Implikasi praktis bagi industri data center, lanjut Hendra, antara lain potensi menyempitnya pilihan vendor server, storage, dan jaringan.

Selain itu juga bertambahnya waktu tunggu pengadaan (lead time), meningkatnya biaya kepatuhan seperti pemeriksaan penggunaan akhir (end-use checks), audit, dan due diligence rantai pasok; serta risiko gangguan apabila terdapat entitas atau negara tertentu yang terkena pembatasan.

Selain itu, perjanjian juga mengatur kewajiban Indonesia untuk berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang dinilai membahayakan kepentingan penting Amerika Serikat.

Hendra menilai ketentuan ini dapat memengaruhi perkembangan konektivitas ke depan, termasuk pengembangan jaringan generasi kelima dan keenam (5G/6G), infrastruktur kabel bawah laut, serta satelit, yang berpotensi mengubah peta vendor.

Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak langsung pada biaya konektivitas data center. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia juga diwajibkan menggunakan pemasok teknologi komunikasi yang tidak mengompromikan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk 5G/6G, satelit, dan kabel bawah laut, serta melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat.

“Efek ke data center, perubahan vendor dan arsitektur jaringan dapat mengubah belanja modal (capital expenditure/CAPEX) dan belanja operasional (operational expenditure/OPEX) konektivitas, serta mempercepat konsolidasi ke vendor tertentu,” kata Hendra.

Hendra juga menyoroti klausul terkait “essential U.S. interests” dan mekanisme penghentian perjanjian.

Dalam ketentuan tersebut, Amerika Serikat dapat mengakhiri perjanjian apabila Indonesia membuat kesepakatan lain yang dinilai “jeopardize essential U.S. interests”, serta terdapat mekanisme penegakan melalui tindakan sesuai hukum domestik Amerika Serikat.

“Bagi investor data center yang memiliki horizon investasi 10–20 tahun, hal ini meningkatkan risk premium karena kepastian aturan dapat berubah akibat penilaian sepihak atas kepentingan esensial,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani The Agreement on Reciprocal Trade (ART). Namun demikian, kesepakatan itu tidak langsung berlaku, karena perlu ratifikasi dari kedua belah pihak.

Di sisi lain, kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS itu juga berpotensi tidak bisa berlaku menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump. Putusan itu secara tidak langsung menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump cacat secara hukum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan AS tetap berjalan meski terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global.

Airlangga menyampaikan bahwa keputusan Supreme Court meminta pemerintah Amerika Serikat mengembalikan (reimburse) tarif yang sebelumnya telah dikenakan kepada korporasi.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dalam periode 60 hari tersebut, masing-masing negara akan melakukan konsultasi internal dengan lembaga terkait. Di Amerika Serikat, pemerintah kemungkinan perlu berkoordinasi dengan Kongres atau Senat, sedangkan di Indonesia melalui DPR.

Dia juga menyoroti bahwa tarif 10% yang diumumkan sebelumnya hanya berlaku selama 150 hari. Setelah itu, pemerintah AS memiliki opsi memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi baru.

“Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian,” katanya.

Airlangga mengungkapkan, Indonesia telah meminta agar fasilitas tarif 0% yang sudah diberikan sebelumnya tidak dibatalkan, meskipun kebijakan tarif global 10% berlaku bagi negara lain.

“Yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap,” ujarnya.

DPR Minta Pemerintah Berhati-hati

Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP menuturkan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, berpotensi memperlemah daya tawar dan kebijakan nasional Indonesia.

Dolfie menyebut bahwa, kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS mencakup berbagai aspek strategis mulai dari kebijakan ekonomi dan keamanan, pengaturan subsidi dan peran BUMN, penguatan hak kekayaan intelektual yang berpotensi meningkatkan biaya, hingga isu sensitif yang berkaitan dengan regulasi halal.

Menerut politikus PDIP tersebut, dengan cakupan yang luas, perjanjian ini memiliki potensi dampak signifikan terhadap kebijakan nasional. Dia menyebut secara spesifik misalnya kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional, fleksibilitas BUMN dalam subsidi strategis, akses publik terhadap obat dan produk esensial, kewenangan regulasi nasional pada jaminan halal, dan independensi politik luar negeri Indonesia.

"Perjanjian tersebut memiliki risiko pelemahan pada kebijakan nasional dan posisi tawar."

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah supaya segera menyampaikan secara terbuka analisis dampak ekonomi makro dan sektoral dari perjanjian antara RI dan AS tersebut. "Implikasi terhadap industri strategis dan hilirisasi, jaminan bahwa perjanjian ini benar-benar memberikan manfaat strategis dan menguntungkan bagi kepentingan nasional?"

Kontroversi Kesepakatan Dagang

Adapun kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS telah menuai kontroversi. Selain soal tarif dan kewajiban RI untuk meniadakan 99% hambatan tarif bagi produk asal AS, poin-poin mengenai larangan Indonesia untuk menerapkan digital service tax kepada perusahaan AS hingga kewajiban membeli komoditas dagang dari AS berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Berikut poin kesepakatan dagang yang menjadi perhatian banyak pihak:

• Tidak Bisa Pajaki (PPh) Perusahaan Digital AS

Sekadar informasi, pemerintah sepakat tidak akan menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat (AS) seperti Google, Meta (Facebook, Instagram), Netflix, dan lainnya.

Kesepakatan tersebut termaktub dalam kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Indonesia tidak boleh memberlakukan pajak layanan digital [digital service tax], atau pajak sejenisnya, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik secara hukum maupun dalam praktiknya," tertulis dalam Article 3.1 Section 3 dokumen resmi perjanjian ART.

• Sertifikasi Halal

Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal. Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Pada Pasal 2.9 tentang Halal untuk Barang Manufaktur, Indonesia wajib membebaskan produk manufaktur asal AS, termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari setiap persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal.

Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi.

Selain itu, Indonesia tidak akan mengenakan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal. Pemerintah RI juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal AS yang diakui otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk tanpa persyaratan tambahan, serta menyederhanakan dan mempercepat proses pengakuannya.

• Penyembelihan Hewan

Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian. Dalam ketentuan tersebut, Indonesia wajib menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

Lebih lanjut, produk nonhewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dibebaskan dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Kontainer dan bahan untuk pengangkutan produk pangan dan pertanian juga tidak dikenai kewajiban sertifikasi halal.

Adapun, perusahaan pengepakan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasok ekspor produk pertanian bersertifikat halal ke Indonesia dibebaskan dari persyaratan uji kompetensi dan sertifikasi halal bagi karyawannya.

Indonesia juga tidak akan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan AS menunjuk tenaga ahli halal untuk mengawasi operasional.

Pengaturan tersebut menandai perubahan signifikan dalam rezim sertifikasi halal terhadap produk impor AS, sekaligus menjadi salah satu elemen sensitif dalam implementasi kesepakatan dagang kedua negara ke depan.

• Pertukaran Data Lintas Negara

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat juga menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat.

Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan mengenai digital services taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

• Wajib Impor Barang AS, Harus Beli Pesawat

Adapun kesepakatan lainnya, Indonesia wajib melakukan pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp227,9 triliun (kurs jisdor 20 Februari 2026: Rp16.885 per dolar AS).

Nilai tersebut mencakup komitmen pembelian 50 unit pesawat dari pabrikan Amerika Serikat, Boeing, sebagaimana tercantum dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff yang telah disepakati kedua negara.

Selain pembelian pesawat, Indonesia juga diwajibkan meningkatkan impor komoditas energi dari AS dengan total nilai mencapai US$15 miliar. Rinciannya meliputi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah US$4,5 miliar, serta bensin olahan sebesar US$7 miliar.

Di luar sektor energi, Indonesia turut menyepakati impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar. Komitmen tersebut mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut, terdiri dari kapas sebanyak 163.000 metrik ton, kedelai 3,5 juta metrik ton, bungkil kedelai 3,8 juta metrik ton, serta gandum 2 juta metrik ton.

Jika ditotal, pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak akan menggerus kedaulatan data nasional.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma berpandangan bahwa dalam kerangka hukum nasional, prinsip perlindungan data pribadi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta seluruh peraturan turunannya.

“Setiap komitmen internasional, termasuk dalam skema Agreement on Reciprocal Tariff [ART] antara Indonesia dan Amerika Serikat, tidak serta-merta menegasikan norma dasar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Sejalan dengan itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute Heru Sutadi menilai kebijakan transfer data lintas negara tidak akan menghilangkan kebutuhan keberadaan pusat data domestik.

Menurutnya, data center dalam negeri tetap dibutuhkan, terutama untuk pemrosesan dan penyimpanan data sensitif serta pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Pasalnya, seluruh data yang diproduksi di Indonesia tetap wajib ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun, memang penting memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi insentif investasi lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Jumat (20/2/2026).

Heru menambahkan, Indonesia masih dapat mempertahankan daya tarik industri data center selama regulasi menjamin perlindungan data, kepastian hukum, serta kewajiban penyimpanan data strategis di dalam negeri.

Selain itu, Heru menyoroti dominasi infrastruktur cloud global yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud.

“Dominasi ini menciptakan ketergantungan strategis dan risiko keamanan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat.

Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan mengenai digital services taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Pengaturan pertukaran data juga berkaitan dengan akses teknologi dan informasi. Dalam klausul Market Entry Conditions, Indonesia menyepakati larangan penerapan persyaratan alih teknologi atau pengungkapan kode sumber sebagai syarat berusaha.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan pihak Amerika Serikat untuk mengalihkan atau memberikan akses terhadap teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya sebagai syarat menjalankan usaha di Indonesia. Kendati demikian, perjanjian tetap memberikan ruang bagi otoritas berwenang untuk mengakses kode sumber atau algoritma dalam konteks investigasi atau proses hukum tertentu, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, termasuk konten digital, serta mendukung penerapan moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan fasilitas pertukaran data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan target penyaluran bansos yang dikabarkan di atas 45%, seperti yang terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan program ini menjadi bagian dari rencana 5 tahun ke depan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Komdigi memiliki banyak program yang ingin dicapai mulai dari meningkatkan kecepatan infrastruktur hingga mengelola sistem pemerintahan, termasuk soal bansos.

“Caranya adalah kita menyediakan fasilitas pertukaran data. Pertukaran data SPLP (Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah),” ujar Mira kepada Bisnis dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut Mira, masalah utama selama ini adalah inkonsistensi data yang tersimpan di berbagai tempat, menyebabkan sebagian data tidak ter-update, sehingga penyaluran bansos kurang tepat.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asalnya, tetapi bisa diverifikasi dan dipadankan secara real-time.

“Jadi datanya diharapkan konsisten karena hanya ada satu. Sehingga pentargetannya menjadi lebih tepat. Kan kalau selama ini kita dengar bansos itu ada yang terima, ada yang enggak," kata Mira.

Dia menekankan fasilitas ini berbeda dari Pusat Data Nasional (PDN), karena melibatkan semua data pemerintah yang dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milik Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS.

Tujuannya untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar berhak yang mendapatkan bansos, sehingga menghindari tumpang tindih dan miss target.

“Miss targetnya itu tinggi. Jadi, itu, Dewan Ekonomi Nasional itu ada suatu kajiannya targetnya itu miss target yang dulu itu sampai 45% dari total bansos,” kata Mira.

Implementasi SPLP sudah dimulai dengan pilot project di Banyuwangi. Tahun depan, program ini akan diperluas ke sekitar 32 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diterapkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, terkait kelanjutan PDN, Mira menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian infrastruktur penyimpan data nasional itu tak kunjung rampung.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” candanya.

IDXChannel - Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan sistem Indonesia National Single Window (INSW) memiliki kapabilitas untuk mencegah praktik importasi ilegal. Kunci pencegahan ini terletak pada implementasi dan pertukaran data internasional secara elektronik untuk dokumen Electronic Certificate of Origin (e-COO) atau sertifikasi digital asal barang.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan melalui sistem e-COO, pihaknya telah menjalin pertukaran data dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Keunggulan utama sistem digital ini merupakan transparansi dan jaminan data yang tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

"Kalau mungkin dia menyampaikan data itu secara manual, dikirim dengan hardcopy, itu data tuh bisa ditukar, bisa lepas, bisa diubah, yang berikutnya A diganti B gitu kan, ada penipuan-penipuan, penyalahgunaan misalnya jumlah, jenis, bisa saja ditukar Itu kalau dia manual, dan dulu pernah kejadian jika dokumen dikirim tidak elektronik," kata Oza dalam Media Gathering LNSW, Kamis (4/12/2025).

Dengan adanya e-COO di INSW, data Surat Keterangan Asal (SKA) tidak mungkin dipalsukan karena pihak yang mengirimkan data adalah otoritas yang berwenang dari negara pengekspor secara langsung.

"Secara untuk dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)-nya enggak mungkin dia akan palsukan lagi, karena sudah dikirim langsung. Apakah bisa mencegah impor ilegal? Sangat bisa, khusus untuk yang tadi yang pertukaran data. Jadi semakin banyak data yang dipertukarkan dengan elektronik ini, ya orang enggak akan mungkin bisa mengubah. Karena yang mengirim otoritas yang berwenang dari negara pengekspor," kata dia.

Fungsi Utama e-COO yang pertama yaitu mempermudah perdagangan internasional yang menjadi syarat bea masuk preferensial (tarif lebih rendah/nol persen) dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement - FTA).

Kedua, membuktikan keaslian barang yang menjamin bahwa produk benar-benar diproduksi, diolah, atau diproses di negara asal.

Kemudian efisiensi administrasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan mengirim fisik dokumen, cukup melalui sistem elektronik antar-negara. Terakhir untuk mengurangi pemalsuan, maka dokumen digital lebih mudah diverifikasi secara online.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan Indonesia untuk menekan lonjakan penipuan digital (scam) dan kejahatan siber yang makin agresif.

Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.

Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.

"Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi," katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.

Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.

Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital

Ratu Maxima menambahkan, berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.

“Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu. Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir.

Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.

"Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar," tulis keterangan resmi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang memperluas cakupan data keuangan untuk kepentingan perpajakan, baik domestik maupun pertukaran internasional dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Rosmauli menjelaskan langkah tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi keuangan dan adopsi standar global yang kini menjadi praktik umum di banyak negara.

Perluasan cakupan tersebut, terangnya, meliputi instrumen keuangan digital seperti uang elektronik, dompet digital, dan aset kripto. Dia memaparkan saat ini pergeseran aktivitas ekonomi ke ranah digital membuat data transaksi semakin beragam dan kompleks.

"Tanpa pembaruan regulasi, data yang diterima DJP berisiko tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, sehingga menghambat pengawasan, pemetaan risiko, dan optimalisasi penerimaan pajak," terangnya kepada Bisnis, Minggu (23/11/2025).

Dari sisi pengawasan, lanjutnya, perluasan ini juga penting untuk mempersempit peluang penyembunyian penghasilan atau aset di ekosistem digital.

Rosmauli menegaskan bahwa akses data yang lebih andal memungkinkan DJP mendeteksi praktik tax avoidance maupun tax evasion secara lebih dini.

"Pada akhirnya, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dan menjaga fairness sistem perpajakan," imbuhnya.

Lebih jauh, paparnya, regulasi ini mengacu pada standar internasional yang telah disepakati global, termasuk Amended Common Reporting Standard (CRS) dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebagaimana tercermin dalam G20 Leaders’ Declaration tahun 2022 dan 2023.

Indonesia, sebutnya, telah berkomitmen mengimplementasikan Amended CRS mulai tahun data 2026, yang pertukaran informasinya dilaksanakan pada 2027.

Komitmen tersebut telah dikukuhkan melalui penandatanganan Addendum to the CRS MCAA oleh Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia pada 19 November 2024.

Secara keseluruhan, akses data yang lebih lengkap diharapkan dapat menggali potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau, sekaligus memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kerja sama perpajakan internasional.

Uang Elektronik

Dia juga menerangkan bahwa dalam konteks penerapan awal RPMK, uang elektronik tidak otomatis menjadi objek pelaporan. Batasan saldo maksimal uang elektronik yang diatur Bank Indonesia saat ini berada pada level Rp20 juta, yang jauh di bawah ambang batas pelaporan global (US$10.000) maupun ambang batas pelaporan domestik (Rp1 miliar).

"Dengan demikian, instrumen ini belum masuk cakupan pelaporan pada tahun berjalan," terangnya.

Sementara itu, terkait dengan rupiah digital (CBDC), DJP juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai rencana pengaturan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.

BI, lanjutnya, telah menyampaikan bahwa Rupiah Digital masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum akan menjadi bagian dari cakupan pelaporan pada 2027.

Dalam proses penyusunan aturan hingga kini DJP berkoordinasi erat dengan OJK, Bank Indonesia, serta berbagai lembaga keuangan.

"Kami secara aktif memberikan asistensi kepada asosiasi lembaga keuangan untuk memastikan seluruh pihak yang wajib lapor siap memenuhi ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) akan memasukan data transaksi kripto hingga e-wallet ke dalam kategori informasi yang dipertukarkan dalam rangka automatic exchange of information alias AEoI.

Informasi yang dihimpun Bisnis dari internal pemerintahan menyatakan bahwa rencana itu merespons pola transaksi digital, termasuk kripto yang naik cukup signifikan. Kalau tidak aral melintang, transaksi kripto hingga e-wallet itu akan diperlakukan seperti data transaksi di lembaga keuangan konvensional lainnya.

Adapun rencana memasukkan mata yang kripto hingga e-wallet tersebut akan dimasukkan dalam peraturan menteri keuangan. Beleid baru itu untuk menampung perubahan skema pertukaran informasi keuangan dalam amandements to the common reporting standard alias CRS OECD.

Ssmentara itu, rencana perubahan beleid itu dilakukan melalui perubahan ketiga PMK No.70/2017 yang mengatur tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Adapun common reporting standard kalau melansir laman resmi DJP adalah standar internasional yang mewajibkan yurisdiksi untuk memperoleh informasi dari lembaga keuangan mereka dan mempertukarkan informasi tersebut secara otomatis dengan yurisdiksi lain secara periodik setiap tahun.

CRS menetapkan informasi rekening keuangan yang akan dipertukarkan, lembaga keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, cakupan jenis-jenis rekening keuangan dan wajib pajak, serta prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence procedures) yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Otoritas pajak, untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, akan menambah dan memasukkan sejumlah poin perubahan. Pertama, menambahkan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan yang mencakup produk uang elektronik tertentu (Specified Electronic Money Products) dan mata uang digital bank sentral.

Kedua, pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ketiga, penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi seperti yang disebut dalam poin nomor tiga mencakup tentang informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person)

Kemudian, informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equityinterest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement); informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru; informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Sedangkan yang terakhir adalah informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud; penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Keempat, penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

Skema Pelaporan Kripto

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, rencana pertukaran data transaksi kripto itu merupakan respons atas peningkatan transaksi di mata uang digital tersebut. Mengutip laman resmi DJP, selama beberapa tahun terakhir, perdagangan aset kripto telah tumbuh dengan pesat dengan nilai perdagangan sekitar US$100 miliar pada pertengahan tahun 2017 dan melesat serta mencapai puncaknya pada akhir tahun 2021 hingga US$3,000 miliar.

Adapun G20 secara proaktif meminta OECD untuk mengembangkan sebuah kerangka pertukaran otomatis atas informasi aset kripto dan pada bulan Juni 2023 diterbitkanlah dokumen resmi CARF.

Indonesia sendiri berupaya memenuhi standar internasional atas pertukaran informasi untuk transparansi perpajakan (Exchange of Information for tax transparency) sebagaimana terefleksikan dalam keanggotaan dan partisipasi aktif Indonesia dalam the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax purposes (Global Forum), sebuah lembaga multilateral dalam naungan OECD yang mendorong terlaksananya implementasi efektif standar internasional dimaksud.

Berdasarkan data pada laman OECD di bulan Juni 2025, saat ini terdapat 69 yurisdiksi, termasuk Indonesia, yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan CARF mulai tahun 2027 dan 2028.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama 109 pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tahap VII, melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2019.

PKS Tripartit lanjutan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengelolaan perpajakan antara pusat dan daerah, hingga mencakup lebih dari 400 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Melalui perluasan tahap VII ini, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan sinergi pengawasan terhadap wajib pajak potensial, pertukaran data, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.

Dalam acara penandatanganan PKS Tripartit itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pajak pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Sinergi pajak pusat dan daerah bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang selaras, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, baik untuk negara maupun daerah," ujar Askolani dalam siaran pers acara penandatangan secara daring, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sinergi pengawasan bersama antara Kantor Wilayah DJP dan pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap setoran pajak di tingkat pusat maupun daerah senilai Rp 202,82 miliar per kuartal II-2025.

"Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi penerimaan pajak pusat atas kegiatan pengawasan bersama mencapai Rp 26,84 miliar, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah yang dilaporkan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp 175,98 miliar," ungkap Bimo.

Menurut Bimo, capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat koordinasi fiskal antarlembaga.

"Kebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera," tegasnya.