KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak serta orangtua memantau pembatasan akses media sosial (medsos) untuk anak.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) tak bisa dilakukan oleh Komdigi sendirian, peran serta orangtua dibutuhkan.

"Tentu dalam penegakan tidak cukup hanya aturan pemerintah ataupun industri, tetap kami imbau orangtua untuk juga membantu untuk juga menjaga anak-anaknya di ranah digital," jelas Meutya dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Ada sejumlah platform yang sudah mengikuti PP Tunas diantaranya X, Bigo Live, Meta (Instagram, Facebook, Threads), TikTok, dan YouTube.

Pembatasan akses untuk anak di bawah 16 tahun dilakukan bertahap, tak semuanya lekas terlaksana.

"Ini dilakukan bertahap. Jadi kalau misalnya ada anak yang langsung kena, tapi ada yang belum kena, ini memang karena dilakukan bertahap," ujar Meutya.

Pembatasan ini sengaja dilakukan agar anak di bawah umur 16 tahun tak terpapar pengaruh konten negatif media sosial.

Ancaman serius di ruang digital

Sebelumnya, Meutya menjelaskan banyak sekali ancaman di ruang digital yang menyasar ke anak-anak di bawah umur.

Implementasi PP Tunas dilakukan pada 28 Maret 2026, semua platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti aturan ini.

"Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma," jelas Meutya dikutip dari komdigi.go.id.

Dirinya mengungkapkan jika Indonesia menjadi pelopor peraturan perlindungan anak di ruang digital di Asia.

Tujuan PP Tunas ialah menjaga generasi bangsa untuk tumbuh sehat di era gempuran teknologi yang masif.

"Kita patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi," jelasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul"Menkomdigi Sebut Penonaktifan Akun Medsos Anak Dilakukan Bertahap, Tak Semua Langsung Kena"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi tujuh platform digital besar yang telah menyatakan kepatuhan terhadap PP TUNAS.

Ia juga mengingatkan platform lain untuk segera mengikuti langkah serupa, dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan, sejumlah platform besar seperti X, Bigo Live, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, telah menyerahkan komitmen resmi kepada Komdigi.

Kepatuhan ini dinilai sebagai langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak dan remaja.

"Ini semua sudah memberikan komitmen kepatuhan, untuk bersama-sama dengan pemerintah melindungi anak-anak Indonesia di ranah digital," ujar Meutya di Kantor Komdigi, Rabu (22/4/2026).

Salah satu implementasi yang mulai terlihat adalah penerapan pembatasan usia minimal 16 tahun di sejumlah platform.

Platform juga mulai menyesuaikan kebijakan terkait pengelolaan akun anak, serta menonaktifkan akun pengguna dibawah 16 tahun.

Meutya menegaskan, kepatuhan ini tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Komdigi akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut secara bertahap.

"Kami akan terus meminta angka-angka dari para platform untuk memastikan inisiasi itu juga diindahkan lagi dengan gerakan-gerakan yang lain, untuk mendeaktivasi anak-anak yang berada di ranah digital atau di platform tersebut," tuturnya.

Di sisi lain, Meutya masih menunggu komitmen dari platform lain yang belum menyatakan kepatuhan penuh.

Salah satunya adalah Roblox yang hingga kini masih dalam proses komunikasi dengan Komdigi.

"Roblox masih berkomunikasi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa melihat kepatuhan yang sama," ungkap Meutya.

Meutya juga mengingatkan platform lain di luar delapan kategori berisiko tinggi, agar segera menyampaikan self-assessment dalam masa jeda tiga bulan, dengan tenggat pada Juni.

"Platform yang lainnya kita ikut mengingatkan juga, waktu tiga bulan itu akan berakhir di bulan Juni," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Upaya perlindungan dinilai tidak akan optimal tanpa dukungan dari lingkungan keluarga.

Dengan adanya komitmen dari tujuh platform tersebut, pemerintah berharap penerapan PP TUNAS dapat berjalan lebih efektif, dan menjadi standar baru dalam perlindungan anak di ranah digital Indonesia. (*)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya mengandalkan regulasi platform, melainkan harus diperkuat dari peran keluarga sebagai benteng utama.

Keterlibatan aktif orang tua dinilai menjadi kunci dalam menjaga anak dari berbagai risiko internet.

Menurut Meutya, kebijakan pemerintah dan kepatuhan platform digital memang penting, tetapi tidak akan efektif tanpa pengawasan langsung dari orang tua di rumah.

“Meskipun pemerintah sudah meregulasi platform, tidak akan cukup kalau orang tua di rumah tidak aktif menjaga anak-anak,” kata Meutya Hafid dalam Upacara Peringatan Hari Kartini di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini menjadi dasar menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

“PP TUNAS ini diterbitkan oleh Bapak Presiden dengan semangat melindungi dan mencintai anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Meutya menjelaskan, perlindungan anak juga menjadi bagian dari visi “Terjaga” Komdigi, yang menempatkan perempuan, khususnya ibu, sebagai garda terdepan dalam menjaga keluarga.

“Upaya menjaga ini memang dekat tugasnya dengan ibu-ibu untuk menjaga keluarga."

"Terjaga adalah memastikan anak-anak dan keluarga terlindungi,” jelasnya.

Meutya mendorong perempuan aktif menjadi penggerak perlindungan anak di lingkungan sekitar, termasuk dengan menghadirkan alternatif aktivitas di luar ruang digital, agar anak tidak sepenuhnya bergantung pada internet.

Meutya juga menyoroti pentingnya kekuatan budaya lokal sebagai modal sosial dalam menjaga anak di era digital, melalui interaksi sosial yang lebih aktif di lingkungan tempat tinggal.

“Mari kita ajak anak-anak kita keluar dan bermain bersama anak-anak di lingkungan tempat kita tinggal,” ajaknya. (*)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, perempuan dan anak kini semakin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion hingga human trafficking.

Menurut Meutya, ancaman di dunia maya tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa, melainkan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan.

Ia menilai perkembangan kejahatan digital berlangsung sangat cepat, didorong oleh kemudahan distribusi konten serta anonimitas pelaku.

“Ranah digital mempermudah orang melakukan pemerasan, penipuan, human trafficking, terhadap perempuan."

"Ini menunjukkan kita harus sama-sama melindungi perempuan di ruang digital,” ujar Meutya dalam talkshow Perempuan Hebat di TVOne, Senin (20/4/2026).

Sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan akses akun digital bagi anak sejak Maret 2025.

Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengambil langkah tersebut.

“Kami bukan membatasi akses internetnya, tetapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun."

"Ini untuk memproteksi anak-anak, dari bahaya yang nyata terhadap mereka ketika belum siap di ruang digital yang begitu luas,” tegas Meutya.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak, yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental, menurunkan konsentrasi belajar, serta membuka peluang paparan konten berbahaya.

Langkah Indonesia pun mulai mendapat perhatian global.

Setidaknya 19 negara kini tengah mengkaji kebijakan serupa, dengan merujuk pada implementasi yang telah dijalankan.

Selain pembatasan akun, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk mempercepat penanganan konten bermuatan kekerasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kekerasan terhadap perempuan di ruang digital ini sama beratnya dengan kejahatan di ruang fisik."

"Jadi, hal ini juga harus ditindaklanjuti oleh teman-teman penegak hukum,” ujar Meutya.

Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah perlindungan lebih tegas, termasuk membatasi akses kepemilikan akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui PP TUNAS. (*)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia, dengan potensi kontribusi hingga 3,67% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai, peluang ini bisa dimaksimalkan jika adopsi AI dipercepat di sektor strategis, dan diiringi tata kelola yang kuat.

Meutya menekankan, arah daya saing global kini telah bergeser, tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam (SDA), melainkan pada kemampuan teknologi.

“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” ujar Meutya dalam forum The Power of AI di Bali, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk masuk dalam peta persaingan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat serta ekosistem digital yang berkembang, menjadi modal penting dalam memperluas pemanfaatan AI.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur meraih penghargaan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026. Hal itu tidak lepas dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas akses internet hingga pelosok melalui Program Gratispol Internet Desa, Kaltim.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Dalam kesempatan itu, Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Andi Muhammad Ishak yang menerima penghargaan atas keberhasilan Pemprov Kaltim mendorong pemerataan infrastruktur digital di daerah.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan, ajang ini menjadi bentuk apresiasi bagi individu, komunitas, dan institusi yang berkontribusi nyata dalam memperluas akses dan literasi digital di Indonesia.

“Kami mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang telah mewujudkan perubahan nyata dalam memperkuat konektivitas digital nasional,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Capaian Kaltim tak lepas dari program unggulan Gratispol, khususnya Internet Desa Gratis yang diluncurkan pada 21 April 2025. Hingga kini, program tersebut telah menghadirkan akses internet di 803 desa dari total 841 desa se-Kaltim. Pemprov Kaltim menargetkan seluruh desa tersisa, sebanyak 38 desa, akan segera terjangkau pada 2026, sekaligus memastikan keberlanjutan program hingga 2029.

Lihat video: Menkomdigi Blokir Sementara Grok



Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov Kaltim juga terus meningkatkan kualitas jaringan serta mendorong pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, akses internet harus diiringi dengan peningkatan literasi digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Terus perkuat literasi digital agar program internet desa berdampak positif bagi masyarakat,” pesannya.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata upaya pemerataan akses digital melalui program Gratispol tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga memperkecil kesenjangan informasi antara desa dan kota di Kalimantan Timur.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wikimedia terancam diblokir di Indonesia, setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan peringatan terakhir dengan batas waktu selama 7 hari kerja, untuk menyelesaikan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Ultimatum ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar, yang menegaskan aturan berlaku untuk semua platform digital tanpa pengecualian.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil, bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alex di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Jika dalam tenggat waktu tersebut Wikimedia Foundation tidak juga mendaftar PSE, Kemkomdigi akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons yang selama ini banyak diakses pengguna di Indonesia.

Menurut Alexander, langkah ini bukan keputusan mendadak.

Kemkomdigi telah memberikan waktu panjang sejak 14 November 2025, termasuk beberapa kali perpanjangan atas permintaan Wikimedia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan apresiasi kepada TikTok, yang menjadi platform pertama melaporkan implementasi nyata kepatuhan terhadap PP TUNAS, termasuk penutupan ratusan ribu akun anak di Indonesia.

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang menilai langkah TikTok dalam melindungi anak di ruang digital sudah konkret.

“Kami bersuka cita, hari ini pemerintah dapat menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok."

"Yang juga sudah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia," ujar Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Selasa (14/4/2026).

TikTok dinilai telah menunjukkan komitmen konkret, tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga implementasi di lapangan.

"Menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia Terkait komitmen untuk menjalankan hal-hal yang tertera di dalam PP Tunas dan juga Pemen (Peraturan Menteri)," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu respons Google untuk segera menyelaraskan sistemnya agar terhindar dari konsekuensi hukum yang lebih berat.

Diketahui, Google telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis akibat ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah masih menunggu hingga batas waktu yang diberikan, yakni tujuh hari.

“Belum ada respons, kami kasih waktu sampai mereka merespon dan kami tunggu,” kata Meutya ditemui di Kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya berharap respons dapat diterima secepatnya. Dia juga mengharapkan tanggapan dari platform lain, seperti TikTok, yang diminta meningkatkan kepatuhan. Menurut Meutya, proses kepatuhan yang sebelumnya berjalan parsial kini masih dalam tahap penyesuaian.

“Jadi insya Allah besok akan ada penyampaian-penyampaian, doakan saja hasilnya baik,” katanya.

Dia menegaskan implementasi PP Tunas telah menjadi perhatian bersama secara global sehingga seluruh platform wajib mematuhi aturan tersebut. Terlebih, regulasi serupa telah diterapkan di Australia dan sekitar 19 negara lain tengah menunggu implementasi di Indonesia sebagai rujukan.

Meutya menambahkan Yunani juga telah menyatakan akan mengatur batas minimum usia untuk mengakses media sosial. Oleh karena itu, pemerintah berharap platform digital besar dapat menghormati kedaulatan Indonesia dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

“Jadi sekali lagi ini bergerakannya sudah global dan tentu kepatuhan di sini akan berdampak tidak hanya kepada anak-anak di Indonesia, tetapi anak-anak di belahan dunia lain,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi memberikan batas waktu tujuh hari kalender bagi Google untuk menyelaraskan sistemnya. Jika tidak, perusahaan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Teguran tertulis tersebut diberikan akibat ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, sebagaimana disampaikan pada Sabtu (11/4/2026).

Langkah ini diambil setelah otoritas melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) besar yang beroperasi di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem siber yang aman bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, Meta telah memenuhi kewajiban pelindungan anak dan dinyatakan sudah patuh. Sementara bagi Google, pemerintah telah melayangkan surat teguran tertulis pertama pada 9 April 2026,” ujar Alexander melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Berbeda dengan Google, Meta sebagai induk Facebook dan Instagram dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban pelindungan anak. Pemeriksaan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) menunjukkan Meta telah mengintegrasikan mekanisme keamanan digital bagi pengguna di bawah umur sesuai standar regulasi nasional.

Di sisi lain, Google dinilai belum memenuhi parameter kepatuhan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Secara operasional, PP Tunas mewajibkan setiap platform digital melakukan pemetaan profil risiko secara mandiri melalui self-assessment. Dokumen ini mencakup identifikasi layanan yang berisiko diakses anak-anak serta penerapan mekanisme verifikasi usia yang memadai.

Verifikasi usia tidak hanya berupa pernyataan umur, tetapi harus menggunakan sistem berlapis yang mampu memastikan pengguna benar-benar berada di atas batas usia minimum yang diizinkan.

Dalam hal kepatuhan, Meta dinilai lebih responsif dalam menyesuaikan algoritma dan fitur pembatasan konten eksplisit bagi akun remaja. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Google yang masih menghadapi masalah ketidakpatuhan sehingga dikenai sanksi administratif.

Padahal, cakupan layanan Google—mulai dari mesin pencari hingga platform video YouTube—memiliki penetrasi sangat tinggi di kalangan anak-anak Indonesia.

Penerapan PP Tunas juga mengubah lanskap bisnis platform digital, terutama terkait audiens dan potensi pendapatan iklan. Kewajiban pelindungan anak mendorong penyaringan iklan yang lebih ketat serta pembatasan pengumpulan data perilaku (profiling) pada akun anak.

Dampaknya, akurasi penargetan iklan di segmen usia muda berpotensi menurun, tetapi di sisi lain menjadi standar etik baru yang harus dipenuhi agar tetap dapat beroperasi di pasar domestik.

Implementasi aturan ini telah dimulai sejak 28 Maret 2026. Perusahaan teknologi diberi waktu paling lambat tiga bulan setelah aturan turunan diundangkan untuk menyampaikan laporan penilaian mandiri. Data tersebut kemudian digunakan Komdigi untuk menetapkan profil risiko masing-masing layanan, baik rendah maupun tinggi.

Pemerintah juga memberi sinyal tidak akan ragu memanggil platform lain yang terindikasi melanggar. Penegakan sanksi ini menjadi langkah awal Komdigi dalam memitigasi risiko bagi anak di ruang digital sekaligus memastikan seluruh PSE mematuhi regulasi demi keberlanjutan industri digital yang lebih sehat.

“Google diminta untuk segera memenuhi kepatuhan PP Tunas dalam jangka waktu 7 hari sejak dikenakan sanksi administratif dimaksud,” kata Alexander.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi tambahan waktu hingga Juli 2026, bagi operator seluler untuk menerapkan registrasi SIM berbasis biometrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil, seperti perdesaan.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas berbagai kendala yang disampaikan operator, mulai dari tantangan implementasi di lapangan, hingga biaya akses data kependudukan.

“Kalau tidak salah untuk daerah di luar perkotaan kita berikan waktu sampai Bulan Juli,” kata Menteri Komunikasi dan Digital di Kantor Komdigi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kelonggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan operator untuk memperluas sosialisasi, sekaligus mematangkan implementasi kebijakan di berbagai daerah.

“Jadi ini masih ada waktu untuk teman-teman operator melakukan sosialisasi dan juga implementasi dari registrasi SIM di daerah sampai bulan Juli,” jelas Meutya.

Dalam implementasi ini muncul tantangan terkait biaya akses data kependudukan yang menjadi perhatian.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memulai proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan akses internet, khususnya untuk memperluas layanan 4G dan 5G hingga ke daerah pelosok.

Pelaksanaan lelang tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, proses lelang telah dimulai, seiring pembentukan tim seleksi melalui keputusan tersebut.

"Dengan dibentuknya tim seleksi melalui Kepmen kemarin, maka proses ini (lelang frekuensi) sudah resmi dimulai," ujar Meutya dalam Konferensi Pers Update PP TUNAS, Kamis (9/4/2026).

Tim seleksi ini akan dipimpin oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan, yang juga bertanggung jawab mengatur seluruh aspek teknis lelang, termasuk jadwal pelaksanaannya.

“Start lelang nanti secara teknis tanggal dan tata laksananya akan diumumkan oleh ketua tim pelaksana, yaitu Bapak Denny selaku ketua tim pelaksana lelang,” kata Meutya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat bukan merupakan tambahan hari libur. Meutya mengingatkan tak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” kata Meutya Selasa (7/4/2026).

Meutya menjelaskan, perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Meutya juga meminta Kementerian Komdigi menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi. “Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar dia.

Meutya mengingatkan adanya tantangan global menuntut seluruh jajaran untuk tetap disiplin dan fokus dalam bekerja. Meutya meminta seluruh pegawai Komdigi menjaga ritme kerja dan meningkatkan kolaborasi.

Lihat video: Pemerintah Tetapkan WFH Tiap Jumat, Kerja dari Rumah 1 Hari Seminggu Mulai Berlaku!



“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” imbuh dia.

Tak hanya itu, Meutya juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi. “Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” jelas dia.