JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merespons keraguan sejumlah pihak terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen.

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menegaskan, data yang dirilis merupakan statistik resmi yang disusun menggunakan metodologi standar internasional dengan proses bisnis yang teruji.

"Kami menyampaikan tadi berapa data yang digunakan untuk menghitung PDB. Jadi kalau misalkan di luar menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS," ujar Puji dalam Workshop Wartawan di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, penghitungan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia mengacu pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008, yang juga digunakan secara global.

Hal ini memastikan data yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarnegara serta kualitas yang terjaga.

Puji menjelaskan, salah satu pendekatan utama dalam menghitung PDB/PDRB adalah melalui sisi produksi atau lapangan usaha.

Dalam pendekatan ini, terdapat 17 kategori sektor ekonomi yang dihitung secara perinci, mulai dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, hingga sektor jasa.

"Secara teknis dia lebih spesifik juga waktunya. Karena ketika saya berbicara ada 17 kategori dari pertanian sampai hulu, itu metodenya beda-beda, tergantung dengan data yang tersedia," ungkap Puji.

Selain pendekatan produksi, BPS juga menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan akurasi data.

Pendekatan pengeluaran mencakup berbagai komponen, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Sementara itu, pendekatan pendapatan menghitung PDB berdasarkan komponen seperti kompensasi tenaga kerja, konsumsi barang modal tetap, surplus usaha, serta pajak dikurangi subsidi atas produksi.

Dengan penggunaan tiga pendekatan tersebut, BPS memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis telah melalui proses verifikasi yang komprehensif.

Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik dan menegaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia disusun secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya memang BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 atau kuartal II 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.947 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.396,3 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 bila dibandingkan dengan kuartal II 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12 persen," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode April-Juni 2025 itu meningkat dari kuartal sebelumnya.

Tercatat laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya 4,87 persen secara yoy. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Tercatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 mencapai 5,05 persen secara tahunan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan 'entrepreneur', pajak dan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi menjelaskan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak mencerminkan gaji rata-rata masyarakat, mengingat gaji dan kompensasi kerja lainnya hanya sebagian kecil dari perhitungan PDB.

Ia menuturkan PDB per kapita menggambarkan tingkat produktivitas penduduk Indonesia, dan dalam analisis lebih jauh dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“PDB per kapita sangat berbeda dengan gaji rata-rata. PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan entrepreneur (wirausaha), pajak dan subsidi,” ucap Windhiarso Ponco Adi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan istilah ‘per kapita’ dalam ‘PDB per kapita’ merujuk kepada seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia.

Seluruh kelompok usia tersebut, baik yang termasuk kelompok usia produktif maupun tidak, dianggap memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga nilai PDB per kapita tidak dapat disamakan dengan tingkat gaji rata-rata.

“(PDB per kapita) ini hanya sekadar ukuran statistik yang memudahkan bagaimana (menghitung) kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap penciptaan nilai tambah, ukuran pendekatan statistik untuk menggambarkan kontribusi rata-rata dari setiap penduduk atau setiap individu terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara,” ujar Windhiarso.

Pihaknya pun menyayangkan adanya salah pengertian di kalangan masyarakat terkait data PDB per kapita tersebut, seperti salah satu unggahan di media sosial Facebook pada 11 Februari 2026 yang mengatakan bahwa rata-rata gaji masyarakat Indonesia sebesar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,5 juta per bulan.

Padahal, angka tersebut adalah data PDB per kapita Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2025.

“Februari lalu, kalau saya nggak salah ingat, di sebuah sosial media dan bahkan sampai ramai (viral), (unggahan) ini menyamakan PDB per kapita dengan gaji rata-rata…. Nah, ini sangat misleading (keliru) ya,” kata Windhiarso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun di China, yang merupakan patokan suku bunga pinjaman berbasis pasar, tercatat sebesar 3 persen pada Senin (20/4/2026), tidak berubah dari bulan sebelumnya.

LPR lima tahun, yang menjadi dasar penetapan suku bunga hipotek oleh banyak pemberi pinjaman, juga tidak berubah dari angka sebelumnya sebesar 3,5 persen.

China mempertahankan suku bunga acuan pinjamannya selama 11 bulan berturut-turut. Beijing terus memantau dampak dari perang Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Meredanya tekanan deflasi juga mengurangi urgensi pemerintah untuk bertindak.

Produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5,0 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Angkanya 0,5 poin persentase lebih tinggi daripada PDB pada kuartal IV-2025.

Dilansir dari Xinhua, LPR mencerminkan tingkat biaya pembiayaan untuk rumah tangga dan bisnis.

Suku bunga yang lebih rendah akan meringankan beban peminjam, sehingga mendorong peningkatan investasi dan konsumsi. Suku bunga pinjaman baru di China disebut relatif rendah.

Data menunjukkan bahwa pada Maret 2026, suku bunga rata-rata untuk pinjaman korporasi baru sekitar 3,1 persen, sekitar 25 basis poin lebih rendah dari tahun sebelumnya, sementara untuk pinjaman perumahan pribadi baru adalah 3,1 persen, 6 basis poin lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa rasio utang publik global diperkirakan mencapai 100 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Dilansir dari Anadolu pada Minggu (19/4/2026), tingkat tersebut terakhir kali tercatat seusai Perang Dunia II.

Menurut laporan Fiscal Monitor terbaru yang dirilis IMF pekan ini, perang di Timur Tengah menjadi sumber tekanan fiskal baru untuk perekonomian global.

Laporan tersebut mengatakan, konflik di Timur Tengah memiliki dampak yang besar bagi ekonomi global. Dampaknya antara lain mengganggu pasokan energi, memperketat kondisi keuangan negara-negara, dan memaksa banyak pemerintah untuk memilih antara menahan kenaikan harga atau mempertahankan ruang fiskal.

Terlepas dari ketahanan ekonomi global, prospek fiskal terus memburuk, menurut laporan tersebut.

Utang publik bruto global meningkat menjadi 93,9 persen dari PDB pada 2025 dan, berdasarkan tren saat ini, diproyeksikan akan meningkat menjadi 95,3 persen pada 2026; 97,2 persen pada 2027; 98,8 persen pada 2028 dan 100 persen pada 2029.

Sementara itu, pembayaran bunga utang juga meningkat tajam dari dua persen dari PDB global menjadi hampir tiga persen hanya dalam waktu empat tahun. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA - Utang publik global diproyeksikan melonjak ke level mengkhawatirkan, dengan Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan rasio tersebut bisa mencapai 100% dari PDB global pada 2029 seiring meningkatnya tekanan fiskal di negara maju maupun berkembang.

Berdasarkan laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menyoroti pelemahan berkelanjutan pada keuangan publik meskipun ekonomi global tetap tangguh. Tingkat utang meroket menjadi hampir 94% dari PDB pada 2025 dan diprediksi terus naik didorong defisit yang berlanjut, biaya bunga lebih tinggi serta guncangan geopolitik baru.

Mengutip dari Business Today, pemicu utama yang memperburuk prospek adalah konflik Timur Tengah berkepanjangan, mengganggu pasar energi, dan memperketat kondisi keuangan secara global. Pemerintah kian terjepit antara melindungi rumah tangga dari kenaikan harga bahan bakar dan pangan dengan menjaga disiplin fiskal.

Beban ini jatuh lebih berat pada negara pengimpor energi dan berpenghasilan rendah, yang menghadapi tagihan impor membengkak serta ruang fiskal terbatas. Di tengah situasi ini, India muncul sebagai titik terang relatif. Bersama Meksiko dan Turki, India berhasil memperbaiki posisi fiskalnya berkat pengendalian pengeluaran primer.

IMF juga mencatat, trajektori utang India diproyeksikan stabil atau bahkan turun seiring waktu, didukung pertumbuhan PDB nominal yang kuat dan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Namun, rasio utang terhadap PDB India tetap tinggi di atas 84%, dan negara tersebut rentan terhadap risiko global.

Kenaikan harga energi, likuiditas global yang mengetat, serta aliran modal yang fluktuatif bisa menyulitkan pengelolaan fiskal, terutama jika ketegangan geopolitik berlanjut. IMF menekankan bahwa bantalan fiskal global telah terkikis habis. Seabad lalu, negara-negara masih punya ruang untuk menstabilkan utang, tapi kini cadangan itu nyaris nol.

Sementara itu, biaya pinjaman yang melonjak memperparah masalah. Pembayaran bunga melonjak tajam dari sekitar 2% menjadi hampir 3% dari PDB global hanya dalam empat tahun, seiring pemerintah merefinansial ulang utang pada tingkat suku bunga lebih tinggi.

Ekonomi besar tetap menjadi sorotan utang global. Amerika Serikat (AS) terus mencatat defisit 7–8% dari PDB, meskipun utangnya diproyeksikan mencapai 142% dari PDB pada 2031. China juga mengalami defisit yang naik saat mendukung permintaan domestik dengan utang diprediksi mendekati 127% dari PDB pada periode yang sama.

Sementara, sebagian Uni Eropa (UE) melonggarkan aturan fiskal untuk menampung peningkatan belanja pertahanan. IMF memperingatkan bahwa risiko cenderung ke arah negatif. Skenario buruk seperti konflik berkepanjangan atau koreksi pasar keuangan utang global bisa melonjak lebih cepat.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026. SPMB Jatim 2026 hadir dengan sistem yang lebih sistematis, inklusif, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah juga menghadirkan dashboard monitoring realtime yang memungkinkan publik memantau proses seleksi secara terbuka.

Selain itu, tersedia layanan informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan akses cepat, mudah, dan responsif bagi calon murid maupun orang tua. Posko layanan SPMB juga disiapkan di seluruh Jawa Timur, baik di sekolah maupun cabang dinas pendidikan, dengan layanan online dan offline.

Dalam pelaksanaannya, SPMB Jatim 2026 membuka beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi calon murid.

Berikut jalur pendaftaran yang dibuka dikutip dari laman spmbjatim.net.

Jalur SPMB Jatim 2026

Jalur Domisili

Diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di suatu rayon berdasarkan alamat pada kartu keluarga.

Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu, Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), anak buruh dari keluarga tidak mampu, serta penyandang disabilitas.

Jalur Mutasi Orang Tua/Wali

Diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, termasuk anak guru atau tenaga kependidikan.

Jalur Prestasi Hasil Lomba

Diperuntukkan bagi calon murid dengan prestasi akademik maupun non-akademik dari berbagai perlombaan.

Jalur Nilai Akademik

Berdasarkan gabungan rerata nilai rapor semester 1–5 serta nilai TKA (untuk lulusan 2026) atau indeks sekolah asal (lulusan sebelum 2026).

Jadwal Lengkap SPMB Jatim 2026

Dikutip dari Instagram @dindik_jatim, Sabtu (18/4/2026), berikut jadwal pendaftaran SPMB Jatim 2026.

1. Tahap 1

Jalur Domisili: 11-15 Juni 2026

2. Tahap 2

Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi Lomba: 17-23 Juni 2026

3. Tahap 3

Nilai Akademik SMA: 24-29 Juni 2026

4. Tahap 4

Nilai Akademik SMK: 30 Juni-4 Juli 2026.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) mengingatkan utang publik global dapat mencapai sekitar 100 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 2029.

Dalam Laporan Fiscal Monitor edisi April yang dikutip Anadolu Ajansi, Rabu (15/4),IMF memperkirakan utang publik bruto global meningkat menjadi 93,9 persen dari PDB pada 2025 dan, berdasarkan lintasan saat ini, diproyeksikan akan meningkat menjadi 95,3 persen pada 2026; 97,2 persen pada 2027; 98,8 persen pada 2028 dan 100 persen pada 2029.

Menurut IMF, tidak ada perbaikan signifikan dalam dinamika utang publik global pada 2025, sementara perang di Timur Tengah menambah sumber tekanan fiskal baru secara global.

Kemudian, IMF juga menilai, kendati peningkatan ketidakpastian kebijakan yang mendominasi prospek ekonomi setahun lalu telah mereda dari puncaknya, tekanan fiskal dan geopolitik yang mendasarinya belum mereda.

Konflik di Timur Tengah menimbulkan dampak global yang besar dengan mengganggu pasokan energi, memperketat kondisi keuangan, dan memaksa pemerintah untuk memilih antara menahan kenaikan harga dan mempertahankan ruang fiskal.

Dilansir dari Benzinga, utang publik global yang mendekati 100 persen dari PDB berarti nilai utang pemerintah di seluruh dunia hampir setara dengan seluruh output ekonomi global dalam satu tahun.

Beban utang tersebut diperkirakan dapat menyerap hampir seluruh output ekonomi global, sehingga ruang untuk investasi tambahan menjadi sangat terbatas.

Jika pertumbuhan ekonomi tahunan setara atau lebih rendah dari utang yang ditarik melalui penerbitan obligasi pemerintah, pasar dapat mulai mempertanyakan solvabilitas atau kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka

Kondisi itu pun dinilai mampu mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas keuangan.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Ekonomi Malaysia tumbuh 5,3 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya.

Dilansir dari Reuters, Departemen Statistik Malaysia merilis estimasi awal produk domestik bruto (PDB) negara tersebut untuk kuartal I-2026 pada Jumat (17/4/2026).

Meski tetap tumbuh relatif tinggi, lajunya melambat dibandingkan dengan kuartal IV-2025.

Pada Oktober-Desember 2025, ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 6,3 persen, laju tercepat dalam tiga tahun, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, ekspor, dan investasi.

Pertumbuhan pada Januari-Maret 2026 didorong oleh ekspansi di sektor manufaktur, jasa, dan konstruksi yang berkelanjutan.

“Pada kuartal I-2026, ekonomi Malaysia mencerminkan perekonomian yang pada dasarnya tetap tangguh, bahkan dengan meningkatnya ketidakpastian global, khususnya kenaikan harga minyak menyusul ketegangan geopolitik,” kata Kepala Departemen Statistik Malasyia Mohd Uzir Mahidin.

Angka final dijadwalkan dirilis pada 15 Mei.

Bulan lalu, Bank Negara Malaysia menaikkan perkiraan pertumbuhan untuk 2026 menjadi 4 persen hingga 5 persen, dari proyeksi sebelumnya sebesar 4 persen hingga 4,5 persen, didukung oleh pengeluaran rumah tangga yang tangguh, ekspor yang stabil, dan pariwisata.

Namun, bank sentral itu memperingatkan bahwa gangguan pasokan dan harga bahan bakar akan menimbulkan risiko terhadap prospek pertumbuhan dan inflasi.

Perekonomian Malaysia tumbuh 5,2 persen tahun lalu, melampaui ekspektasi karena negara tersebut mencatatkan rekor nilai perdagangan dan investasi.

(Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5,0 persen secara tahunan pada kuartal I-2026.

Menurut data dari Biro Statistik Nasional (NBS), angkanya 0,5 poin persentase lebih tinggi daripada kuartal IV-2025.

Dilansir dari Xinhua pada Kamis (16/4/2026), PDB negara tersebut mencapai 33,4 triliun yuan atau sekitar Rp84.000 triliun selama periode ini.

"Pada kuartal pertama, pertumbuhan produksi dan pasokan meningkat, permintaan pasar terus membaik, lapangan kerja secara umum stabil, harga pasar meningkat moderat, dan pembangunan berkualitas tinggi maju dengan momentum baru dan positif," kata NBS dalam sebuah pernyataan.

"Perekonomian nasional memulai tahun dengan baik dengan perkembangan yang menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang lebih besar," katanya.

PDB China tumbuh 5,0 persen secara tahunan tahun lalu. Beijing menargetkan pertumbuhan di kisaran 4,5 persen hingga 5 persen tahun ini.

Target tersebut merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi China saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya permintaan domestik, krisis properti, dan gejolak perekonomian global. (Wahyu Dwi Anggoro)

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen pada 2026 dan 5,1 persen di 2027.

Menurut laporan World Economic Outlook yang dirilis IMF pekan ini, ekonomi dunia terancam terguncang akibat perang di Timur Tengah.

“Sekali lagi, ekonomi global terancam terguncang, kali ini karena pecahnya perang di Timur Tengah,” kata IMF dalam laporannya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026, dari 3,3 persen menjadi 3,1 persen.

Sementara itu, inflasi global diperkirakan naik sebesar 4,4 persen tahun ini sebelum mendingin menjadi 3,7 persen tahun depan.

Sebelum perang pecah, IMF awalnya melihat ekonomi global akan tumbuh kuat tahun ini, didorong investasi teknologi yang masif dan sektor keuangan yang tangguh.

Namun, perang Amerika Serikat (AS) dan Israel di Iran memicu ketidakstabilan ekonomi yang sangat besar, yang menyebabkan situasi yang sangat fluktuatif. (Wahyu Dwi Anggoro)

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada menjadi langkah penting dalam kesejahteraan bersama.

Koperasi yang dimaksud adalah terkait dengan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat.

"Koperasi existing juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Farida, saat bertemu dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Dia menuturkan pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam proyek percontohan.

Farida menyatakan misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi (KSP) dengan bunga 2% dan setelah itu ke KDMP, sehingga sampai ke masyarakat desa sebesar 6%.

"Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.