IDXChannel - Beban gaji dan kesejahteraan karyawan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) tercatat melonjak 70,39 persen dalam laporan keuangan kuartal I-2026. Pada periode tersebut, EXCL membayar gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp877,43 miliar, naik 70,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp514,95 miliar.

Direktur & Chief Financial Officer XLSMART Antony Susilo menjelaskan, kenaikan tersebut terutama dipengaruhi proses integrasi pascamerger yang membuat jumlah pegawai bertambah dan adanya penyesuaian organisasi di internal perusahaan.

"Kalau kita lihat sebelum merger, angka expenses itu kan hanya angka XL saja. Tapi begitu merger, pegawainya bertambah. Selain itu, setelah merger kita melakukan integrasi organisasi, organisasi kita sekarang lebih terpadu, termasuk employee restructuring," ujar Antony dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, perusahaan juga melakukan harmonisasi struktur penggajian dan kesejahteraan karyawan agar lebih seragam setelah penggabungan entitas usaha dilakukan. Proses tersebut memerlukan berbagai program integrasi dan engagement kepada para pekerja.

Antony menilai kenaikan biaya gaji tersebut bukan semata-mata beban operasional, melainkan investasi perusahaan terhadap sumber daya manusia untuk mendukung transformasi dan integrasi bisnis pascamerger.

"Kita believe bahwa kenaikan salary ini merupakan investasi, bukan sekadar pengelolaan biaya. Ini investasi kepada para karyawan supaya dedikasi mereka dalam melakukan transformasi dan integrasi berjalan dengan baik," kata dia.

Dia menyebut proses integrasi jaringan antara XL Axiata dan Smartfren telah mencapai hampir 70 persen hingga akhir tahun lalu. Selain itu, struktur organisasi dan jumlah tenaga kerja kini dinilai lebih tertata dibandingkan sebelum merger dilakukan.

"Per 30 Desember tahun lalu, network kita sudah terintegrasi hampir 70 persen. Jumlah karyawan juga lebih rapi dan lebih terstruktur," ujar Antony.

Meski demikian, manajemen menegaskan lonjakan biaya karyawan tersebut bersifat sementara atau one time. Seiring proses integrasi yang hampir selesai pada tahun ini, perusahaan memperkirakan biaya integrasi organisasi ke depan tidak akan sebesar tahun sebelumnya.

"Ini sifatnya one time, bukan berarti akan terus terjadi. Di 2026 proses integrasi organisasi sudah hampir selesai. Mungkin masih ada biaya integrasi, tetapi nilainya tidak terlalu besar," katanya.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam proses merger bukan hanya penyatuan bisnis dan jaringan, tetapi juga penyelarasan budaya kerja dari dua perusahaan yang berbeda. Karena itu, perusahaan melakukan banyak program engagement untuk menjaga kenyamanan dan produktivitas karyawan selama masa transisi.

"Tahun lalu culture integration itu tidak gampang. Karena dua perusahaan berbeda, kita harus melakukan banyak engagement dengan para karyawan. Itu juga yang menyebabkan personal expenses meningkat," kata Antony.

(Dhera Arizona)

PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan 'entrepreneur', pajak dan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi menjelaskan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak mencerminkan gaji rata-rata masyarakat, mengingat gaji dan kompensasi kerja lainnya hanya sebagian kecil dari perhitungan PDB.

Ia menuturkan PDB per kapita menggambarkan tingkat produktivitas penduduk Indonesia, dan dalam analisis lebih jauh dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“PDB per kapita sangat berbeda dengan gaji rata-rata. PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan entrepreneur (wirausaha), pajak dan subsidi,” ucap Windhiarso Ponco Adi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan istilah ‘per kapita’ dalam ‘PDB per kapita’ merujuk kepada seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia.

Seluruh kelompok usia tersebut, baik yang termasuk kelompok usia produktif maupun tidak, dianggap memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga nilai PDB per kapita tidak dapat disamakan dengan tingkat gaji rata-rata.

“(PDB per kapita) ini hanya sekadar ukuran statistik yang memudahkan bagaimana (menghitung) kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap penciptaan nilai tambah, ukuran pendekatan statistik untuk menggambarkan kontribusi rata-rata dari setiap penduduk atau setiap individu terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara,” ujar Windhiarso.

Pihaknya pun menyayangkan adanya salah pengertian di kalangan masyarakat terkait data PDB per kapita tersebut, seperti salah satu unggahan di media sosial Facebook pada 11 Februari 2026 yang mengatakan bahwa rata-rata gaji masyarakat Indonesia sebesar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,5 juta per bulan.

Padahal, angka tersebut adalah data PDB per kapita Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2025.

“Februari lalu, kalau saya nggak salah ingat, di sebuah sosial media dan bahkan sampai ramai (viral), (unggahan) ini menyamakan PDB per kapita dengan gaji rata-rata…. Nah, ini sangat misleading (keliru) ya,” kata Windhiarso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami sampaikan pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak (gaji) karyawan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib membayar gaji karyawan secara penuh meski menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu.

Dia menegaskan hal itu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan yang berpotensi mengurangi pendapatan karyawan selama masa penerapan WFH.

"Kami sampaikan pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak (gaji) karyawan," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Menurut Menaker, pengaturan WFH tidak boleh dijadikan alasan untuk menerapkan skema pengupahan seperti "no work no pay" yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan melalui kanal pengaduan Lapor Manaker yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran terkait kebijakan tersebut.

Laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan guna memastikan perusahaan mematuhi ketentuan serta tidak mengurangi hak pekerja dalam penerapan kebijakan itu.

Menaker menyebut penerapan WFH diharapkan menjadi momentum nasional untuk mendorong pola kerja baru yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan energi melalui pengurangan mobilitas harian, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan di berbagai sektor.

"Jadi, kita ingin menjadikan momentum saat ini sebagaimana arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) cara baru, cara lebih bijak dalam optimalisasi pemanfaatan energi menuju kepada ketahanan energi nasional," ucapnya.

Meski begitu, penerapan WFH diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan fleksibilitas pengaturan, namun tetap harus mengacu pada prinsip utama yaitu perlindungan hak pekerja.

Menaker menegaskan pula pengawasan akan diperketat dan sanksi dapat diberikan apabila ditemukan pelanggaran, sehingga kebijakan WFH dapat berjalan efektif, adil dan memberikan manfaat bagi pekerja serta perusahaan.

"Sanksi, tentu kita berbicara nanti adalah ketika WFH ini dilaksanakan tapi hak-hak pekerja atau buruh dikurangi," kata Menaker.

Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Perusahaan tersebut dapat menerapkan WFH yang berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026.

"Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi himbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," tutur Menaker.

Imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025.

Aturan ini menetapkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu sepanjang masa pajak Januari sampai Desember 2026.

Dalam aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertulis, alasan diterbitkannya fasilitas fiskal ini adalah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada 2026.

DOK. AMAR BANK Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menjelaskan, tujuan utama dari insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Harapannya, hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan.

Menurut dia, yang menarik adalah insentif PPh 21 DTP dapat meningkatkan take-home pay atau pendapatan yang bisa dibelanjakan pekerja di sektor yang termasuk dalam cakupan aturan tersebut.

"Jika kita mengacu ke angka tertinggi saja, Rp 10 juta per bulan, maka akan meningkatkan pendapatan yang bisa dibelanjakan sebesar Rp 3,9 juta setahun," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (7/1/2025).

Namun demikian, ia menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan rata-rata gaji karyawan operasional di angka Rp 3,2 juta sebulan. Artinya dalam setahun tidak sampai ke Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Jadi memang tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi memang tidak efektif ketika kita bicara terkait dengan menengah ke bawah," imbuh dia.

FREEPIK/KATEMANGOSTAR Ilustrasi pajak. Purbaya Bebaskan Pajak PPh21 untuk Karyawan Gaji Kurang dari Rp 10 Juta.

Kebijakan khusus untuk sektor padat karya

Nailul berkesimpulan, kebijakan insentif pajak ini memang dikhususkan untuk sektor dan pekerja dengan gaji tertentu, dalam hal ini lebih merujuk pada sektor padat karya.

"Saya rasa masih terlalu jauh untuk semua pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta mendapatkan insentif pajak," ungkap dia.

Ia berujar, keuangan negara tidak akan cukup untuk membiayai insentif tersebut. Kemudian, jika terlalu membebani, maka akan terjadi defisit fiskal yang meningkat.

Meskipun jika dilakukan akan mendongkrak konsumsi rumah tangga dan perekonomian akan meningkat, situasi tersebut tetap berdampak bahaya bagi kesehatan fiskal Indonesia,

Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Kenaikan batas PTKP akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa dibelanjakan.

Dengan ada kenaikan pendapatan yang bisa dibelanjakan, maka konsumsi akan meningkat.

"Daya beli masyarakat bisa lebih baik dan perekonomian akan berputar lebih tinggi," ungkap dia.

Target penerima insentif PPh 21 terbatas

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan, insentif yang diberikan pemerintah sebenarnya memiliki dampak yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, secara agregat dampaknya memang tidak terlalu besar bagi ekonomi secara keseluruhan.

"Mengingat target penerima sangat terbatas," ucap dia.

Sebagai catatan, PMK 105/2025 membatasi penerima insentif pajak kepada pegawai yang bekerja pada pemberi kerja dengan kriteria tertentu.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Sektor usaha yang termasuk dalam insentif fiskal ini antara lain industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Lampiran PMK menyebutkan 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang termasuk.

Sektor padat karya masih rawan PHK

Pria yang karib disapa Wija ini menjelaskan, pemilihan sektor tertentu tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dampak. Hal ini mengingat saat ini kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas.

"Sangat rasional jika sektor padat karya menjadi target utama mengingat sektor ini sangat rentan dan terancam gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," ujar dia.

Ia menerangkan, insentif ini bertujuan untuk menahan laju penurunan daya beli di masyarakat. Harapannya, insentif ini juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang termasuk di dalamnya.

"Secara agregat ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Efektivitas pembebasan PPh 21 untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta diragukan

Pengamat pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, secara historis kebijakan serupa menunjukkan efektivitas yang terbatas, terutama karena mekanisme pengajuan insentif tidak sejalan dengan pihak yang menerima manfaat langsung.

Menurut Fajry, dalam skema Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), pihak yang harus mengajukan insentif adalah wajib pajak badan atau perusahaan, sementara manfaat justru dinikmati oleh karyawan.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak. Sejumlah asosiasi pengusaha menyambut positif keputusan pemerintah terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang mewah.

"Perusahaan tentu akan berpikir ulang untuk mengajukan insentif yang membutuhkan biaya administrasi dan memiliki risiko, tetapi tidak memberikan manfaat langsung bagi badan usaha," ujarnya kepada Kompas.com.

Selain itu, Fajry juga menyoroti risiko penyelewengan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Ia menyebutkan adanya kasus di mana perusahaan mengajukan insentif PPh 21 DTP, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya disalurkan kepada pegawai.

Pengawasan pelaksanaan sulit dilakukan pegawai

Di sisi lain, pegawai dinilai sulit melakukan pengawasan karena proses pengajuan dilakukan oleh badan usaha.

Ketika praktik seperti itu terjadi secara luas, Fajry menilai tujuan kebijakan untuk menjaga dan mendorong konsumsi masyarakat tidak akan tercapai.

"Efektivitas kebijakan menjadi rendah apabila insentif yang seharusnya diterima pegawai tidak benar-benar sampai," jelas dia.

Fajry juga mengingatkan potensi kecemburuan sosial apabila pembebasan pajak tersebut hanya diberikan kepada pegawai di sektor tertentu.

Penurunan daya beli tak hanya di sektor padat karya

Fajry juga mempertanyakan dasar penentuan sektor penerima insentif, mengingat penurunan daya beli tidak hanya terjadi pada sektor tertentu saja.

Menurut dia, tekanan daya beli masyarakat saat ini lebih banyak dipicu oleh meningkatnya PHK. Dalam kondisi tersebut, kebijakan yang lebih tepat justru menyasar keberlangsungan usaha.

Ia menilai insentif PPh badan akan lebih efektif untuk menjaga solvabilitas perusahaan sekaligus mencegah terjadinya PHK lanjutan.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Manfaat pajak bagi masyarakat.

Dengan menjaga kesehatan keuangan perusahaan, Fajry menilai daya beli masyarakat dapat terjaga secara lebih berkelanjutan.

Insentif PPh 21 DTP mempersempit ruang fiskal

Fajry menjelaskan, PPh 21 DTP pada dasarnya tidak mengurangi penerimaan pajak secara langsung, karena mekanismenya melalui penganggaran di APBN. Insentif tersebut dialokasikan terlebih dahulu sebagai belanja negara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak akhirnya tetap sama, yakni mempersempit ruang fiskal.

Hal ini karena adanya tambahan belanja negara untuk menutup pajak yang ditanggung pemerintah tetap memberikan tekanan pada APBN, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan yang semakin besar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan tertentu sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Aturan ini ditetapkan pada 29 Desember 2025 dan berlaku untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam pertimbangan aturan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pemberian fasilitas fiskal dilakukan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial sepanjang 2026.

"Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal," tulis Purbaya dalam pertimbangan aturan tersebut, dikutip Senin (5/1/2026).

Hanya Berlaku untuk Lima Sektor Usaha

Insentif PPh 21 ini diberikan kepada pegawai tertentu yang bekerja pada perusahaan dengan kriteria usaha tertentu.

Pemerintah membatasi fasilitas tersebut hanya bagi pemberi kerja yang bergerak di lima sektor, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata.

Selain bergerak di sektor tersebut, pemberi kerja juga harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercatat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Kode tersebut mengacu pada data yang tercatat per 1 Januari 2026 atau pada saat perusahaan terdaftar bagi wajib pajak baru.

Kriteria Pegawai Tetap Penerima Insentif

Pegawai tetap menjadi salah satu kelompok yang berhak menerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Namun, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Untuk pegawai tetap, pemerintah menetapkan syarat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tetap harus menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur dengan jumlah tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan.

Batas penghasilan tersebut berlaku pada Masa Pajak Januari 2026 bagi pegawai yang telah bekerja sebelum Januari 2026, atau pada bulan pertama bekerja bagi pegawai yang mulai bekerja pada tahun 2026.

Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji dan tunjangan tetap serta imbalan sejenis yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Penghasilan tersebut dapat diberikan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Ketentuan bagi Pegawai Tidak Tetap

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas juga dapat memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dengan syarat tertentu.

Pegawai tidak tetap harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem perpajakan dan tidak menerima insentif PPh 21 lainnya.

Untuk pegawai tidak tetap, batas penghasilan ditetapkan sebesar rata-rata tidak lebih dari Rp 500.000 per hari bagi pekerja harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Adapun bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah bulanan, batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp 10 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan, penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri tidak termasuk dalam cakupan insentif ini.

Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pemotongan PPh 21 tetap dilakukan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan.

Namun, pajak yang seharusnya dipotong tersebut dibayarkan kembali secara tunai kepada pegawai, sehingga tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima pekerja.

Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini juga wajib membuat bukti pemotongan serta melaporkan pemanfaatan insentif melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21/26 untuk setiap masa pajak.

Pelaporan untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026 dapat disampaikan paling lambat pada 31 Januari 2027.

Apabila pelaporan dilakukan melewati batas waktu tersebut, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah tidak diberikan dan pemberi kerja wajib menyetorkan PPh 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Bebaskan Pajak Pegawai dengan Gaji hingga Rp 10 Juta, Simak Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Mercer mengungkapkan bahwa rata-rata gaji karyawan di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 5,8 persen pada 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan kenaikan yang diperkirakan sebesar 6,3 persen pada 2025.

Total Remuneration Survey Mercer tahun 2025 menganalisis tren dan kebijakan remunerasi di lebih dari 7.000 jabatan pada 588 perusahaan di Indonesia. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kenaikan gaji diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2025, seluruh perusahaan yang disurvei tetap berencana memberikan kenaikan gaji pada 2026, sama seperti pada 2025.

Faktor utama yang memengaruhi kenaikan gaji pada tahun 2026 adalah kinerja individu, rentang gaji, dan kinerja perusahaan.

Industri kimia memproyeksikan kenaikan gaji paling optimis untuk 2026, dengan perkiraan kenaikan sebesar 6,2 persen, mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap investasi talenta.

Sebaliknya, industri otomotif memperkirakan kenaikan yang lebih moderat sebesar 4,9 persen, lebih rendah dibandingkan dengan industri lainnya. Perbedaan ini menegaskan pandangan industri yang beragam dalam mempersiapkan strategi kompensasi untuk tahun mendatang.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa realisasi pembayaran bonus 2025 diperkirakan sedikit di bawah ekspektasi, dengan rata-rata sebesar 16,6 persen dari gaji pokok tahunan, dibandingkan ekspektasi 17,5 persen pada 2024.

Tingkat pengunduran diri sukarela karyawan (voluntary turnover) diperkirakan tetap stabil pada 5,2 persen di 2025, atau konsisten dengan tingkat 5,1 persen yang tercatat pada 2023 dan 2024.

Meskipun pengunduran diri sukarela tetap stabil, pengunduran diri non-sukarela diperkirakan meningkat, terutama di sektor teknologi tinggi, pertambangan, dan kontraktor pertambangan.

Selain itu, rencana ekspansi tenaga kerja juga melambat, dengan hanya sekitar 20 persen perusahaan yang berencana menambah karyawan pada 2026, atau turun dari 25 persen pada perkiraan tahun sebelumnya.

Associate Director & Career Products Leader, Mercer Indonesia, Yosef Budiman mengatakan dengan perbedaan anggaran gaji di berbagai sektor, pendekatan kompensasi perlu disesuaikan dengan kondisi unik masing-masing perusahaan.

"Meskipun pengunduran diri sukarela tetap stabil, peningkatan pengunduran diri non-sukarela, terutama di sektor teknologi tinggi dan pertambangan, serta perlambatan rencana perekrutan, menuntut perusahaan untuk mengelola strategi penghargaan dan retensi secara lebih terarah di tengah pasar talenta yang kompetitif,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, menatap tahun 2026, para pemimpin HR akan menghadapi tantangan untuk mendorong produktivitas di tengah anggaran yang semakin ketat, sambil berusaha tetap memenuhi aspirasi pertumbuhan perusahaan.

Hal ini akan membutuhkan fokus yang kuat pada inisiatif peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling), menjaga kompensasi yang adil, meningkatkan kesehatan perusahaan di tengah kenaikan biaya, serta membangun budaya digital yang selaras dengan tren talenta global.

Sementara itu, Presiden Direktur Mercer Indonesia Isdar Marwan menambahkan, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia harus mengelola ambisi pertumbuhan secara lebih strategis di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan biaya yang meningkat.

Dengan anggaran yang lebih ketat, pemimpin HR dan bisnis perlu memprioritaskan produktivitas melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang, memperkuat kapabilitas digital, dan berinvestasi pada kesehatan karyawan sebagai pembeda jangka panjang.

"Prioritas ini sejalan dengan Global Talent Trends yang kami amati. Mercer tetap berkomitmen untuk membantu perusahaan merancang strategi talenta dan penghargaan yang adaptif dan siap menghadapi masa depan,” tutup dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah atau gaji para buruh, karyawan, ataupun pegawai mengalami kenaikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

BPS mencatat, hasil Sakernas Agustus 2025 rata-rata upah sebesar Rp 3,33 juta, naik sekitar 1,94% dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2024 yang senilai Rp 3,27 juta.

"Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta. Upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta," dikutip dari laporan terbaru BPS tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Rabu (5/11/2025).

Berdasarkan pendidikannya, rata-rata upah buruh tertinggi untuk jenjang pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp 4,80 juta, sementara buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp 2,19 juta.

Adapun untuk upah buruh lulusan diploma I/II/III sebesar Rp 4,50 juta, SMK sebesar Rp 3,26 juta, SMA Rp 3,15 juta, dan SMP Rp 2,48 juta.

"Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar upah yang diterima," tulis BPS dalam laporan terbarunya itu.

Jika ditinjau lebih lanjut menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, BPS mengungkapkan upah buruh laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada buruh berpendidikan SD ke bawah, upah buruh laki-laki sebesar Rp 2,46 juta, sedangkan upah buruh perempuan sebesar Rp 1,53 juta. Sementara upah buruh laki-laki berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp 5,68 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp 4,03 juta.

"Selisih upah terbesar antara buruh laki-laki dan buruh perempuan menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan terdapat pada buruh berpendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar Rp 1,94 juta," kata BPS.

Berdasarkan kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar Rp 2,02 juta. Sebaliknya upah tertinggi tercatat pada kelompok umur 50-54 tahun sebesar Rp 3,92 juta. Sedangkan usia 25-29 tahun senilai Rp 3,12 juta rata-ratanya, 30-34 tahun Rp 3,42 juta, 35-39 tahun Rp 3,62 juta, 40-44 tahun Rp 3,68 juta, dan 45-49 tahun Rp 3,84 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hamish Daud pernah mendirikan startup yang bergerak di industri daur ulang. Namun, startup "hijau" tersebut kini nasibnya tak jelas setelah dirundung segudang masalah.

Hamish mendirikan Octopus bersama empat orang temannya yaitu Mohammad Ichsan, Hamish Daud, Niko Adi Nugroho, Rizki Mardian, dan Dimas Ario.

Pada pertengahan 2022, startup ini mengumumkan keberhasilan menggalang modal US$5 juta dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Openspace dan SOSV. Saat itu, Octopus menyatakan akan menggunakan dana untuk membangun lima fasilitas pemilahan dan 1.700 pos pemeriksaan di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Bali dan Makassar, dengan tujuan menangani 380 ton sampah, mulai dari plastik untuk peralatan elektronik setiap bulan.

Namun setahun setelah mengumumkan pendanaan jumbo, Octopus terimbas berbagai masalah. Kabar soal masalah di Octopus berawal dari keluhan sejumlah netizen yang mengaku karyawan perusahaan.

Warganet yang diduga pegawai Hamish Daud buka suara dan berkomentar di Instagram resmi milik Octopus. Komentarnya berupa keluhan karena aktor sekaligus pengusaha itu ternyata tidak membayarkan gaji karyawannya hingga berbulan-bulan.

Sampai dengan akhirnya seorang warganet di platform media sosial X membuat sebuah utas atau thread tentang kasus tersebut, dan isu hangat soal Hamish Daud yang tidak membayar gaji karyawan pun menjadi viral di media sosial.

"Octopus itu platform yang dibangun Hamish Daud sama temen-temennya buat ngumpulin sampah bekas pakai. Ada yang pakai juga? Karyawan nggak dibayar, tapi malah jalan-jalan ini bang Hamish. Gimana ini?" tulis akun Twitter @muthiastp.

Akun X @muthiastp itu mengaku banyak warganet yang mengirim pesan langsung atau Direct Message (DM) ke dirinya. Ia menuliskan, warganet yang mengirimkannya pesan berisi aduan dan kabar soal Octopus sudah gulung tikar, warganet yang mengaku belum dibayar gajinya selama 3 bulan, dan Hamish Daud yang kabur saat dipertanyakan soal ini.

"Ada beberapa lagi yang DM, karyawannya sendiri. Dia bilang berita ini valid bahkan, semua hak mereka tertahan termasuk BPJS kesehatan nggak bisa diakses karena perusahaan masih nunggak bayarnya," katanya.

"Katanya CEO (Moehammad Ichsan), CMO (Hamish Daud) ngilang saat ditanya nasib mereka," lanjutnya.

CEO Moehammad Ichsan disebut mengaku-ngaku lulusan dari UC Berkeley. Setidaknya, itulah yang diungkapkan tiga sumber online Tech in Asia. Namun, belakangan diketahui bahwa dirinya bukan lulusan universitas yang berlokasi di AS tersebut.

Hamish kemudian mundur dari Octopus pada Februari 2024. Hal tersebut diunggah melalui Instagram pribadinya @hamishdw.

Ia mengatakan dalam empat tahun terakhir dirinya terjun di sebuah perusahaan startup bernama Octopus untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Namun ia memilih untuk mengundurkan diri dari posisi CMO karena alasan pribadi, terhitung sejak tiga hari yang lalu saat ia memposting unggahan tersebut.

Berikut pernyataan selengkapnya dari Hamish Daud:

"Empat tahun terakhir saya terjun di sebuah perusahaan startup bernama Octopus untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan," katanya. "Dengan berat hati saya mengumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhir saya sebagai CMO/Co-Founder. Saya akan mengundurkan diri dari posisi saya di Octopus karena alasan pribadi."

Namun, Hamish yakin Octopus masih bisa bertahan. "Saya yakin perusahaan ini dapat bangkit kembali dan memberikan dampak lingkungan yang lebih besar lagi dalam waktu dekat."

Kini, nasib Octopus tidak diketahui. Website perusahaan tidak bisa ditemukan, sedangkan laman Octopus Indonesia di LinkedIn sudah lama tidak aktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.

Mahesa menyebut bahwa perlu ada perubahan kebijakan ke depannya untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga. Dia pun mengungkap bahwa DJSN bersama pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan untuk BPJS Kesehatan pada 2026.

"Bauran kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Mahesa tidak mengungkap dengan detil delapan skenario kebijakan itu. Namun, dia menyebut bahwa salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah menaikkan tarif segmen penerima bantuan iuran (PBI).

"Ada delapan alternatif yang sedang dibahas oleh tim," ujarnya.

Seperti diketahui, iuran PBI berasal langsung dari kantong pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Agustus 2025, sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, lalu terdapat 21% atau 59,2 juta orang peserta yang didaftarkan dan dibayar iurannya oleh Pemda—beberapa tahun lalu dikenal sebagai peserta PBI APBD. Artinya, jika tarif PBI naik maka penerimaan iuran BPJS otomatis akan naik karena pemerintah yang membayarnya, dan besaran dana yang diperoleh pun sudah jelas.

Naiknya iuran PBI secara otomatis akan menambah penerimaan BPJS Kesehatan dari 62,5% pesertanya.

Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik adalah pada 2020. Saat itu, BPJS Kesehatan mengalami defisit menahun dan ada risiko keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Setelah iuran naik dan klaim turun (karena efek pandemi Covid-19, yakni biaya pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah), keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus.

Bisnis kemudian mengonfirmasi opsi lainnya kepada Mahesa terkait iuran segmen peserta pekerja penerima upah (PPU), yakni batas atas gaji dalam perhitungan iuran BPJS para pekerja. Mahesa membenarkan hal itu masuk dalam delapan skenario kebijakan yang menjadi pembahasan DJSN.

"[Threshold iuran PPU] itu salah satu alternatif yang sudah dibahas di dalam, jadi ada batas atas dan batas bawah," ujar Mahesa.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menetapkan bahwa terdapat rentang gaji untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan para pekerja atau segmen PPU.

Pasal 32 Perpres 59/2024 menetapkan bahwa batas paling rendah dalam perhitungan iuran peserta PPU adalah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besaran batas minimum itu dikecualikan bagi pekerja usaha mikro kecil.

Sementara itu, batas atas untuk perhitungan iuran PPU adalah Rp12 juta. Artinya, para pekerja dengan gaji Rp15 juta, atau bahkan Rp30 juta, tetap masuk kategori gaji Rp12 juta dalam perhitungan iuran PPU.

Kenaikan batas atas atau threshold perhitungan gaji itu akan menambah pendapatan BPJS Kesehatan dari para pekerja maupun bos dengan gaji di atas Rp12 juta.

Ketahanan Dana BPJS Kesehatan Cukup Rentan

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan bahwa terdapat risiko ketahanan dana JKN dengan besaran iuran saat ini jika dibandingkan dengan perkembangan klaim. Menurutnya, dana BPJS Kesehatan hanya bisa bertahan untuk membayar klaim rumah sakit hingga pertengahan 2026, sehingga perlu adanya penyesuaian kebijakan.

"Kalau berdasarkan perhitungan aktuaria, kami bisa bertahan hingga Juni 2026, tetapi setelah itu kami akan mengalami defisit," ujar Abdul.

Dia tidak bisa menentukan apakah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 akan berlaku atau tidak, karena keputusan itu berada di tangan pemerintah.

"Itu sangat tergantung dari keputusan pemerintah. Kami lagi menunggu ini apakah naik naik atau tidak, tergantung bapak presiden, menteri keuangan, dan DJSN," ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai bahwa jika iuran naik, prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas, sembari memperhatikan aspek solvabilitas JKN.

Ghufron menjelaskan bahwa terdapat potensi kenaikan klaim BPJS Kesehatan menjadi Rp201 triliun, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Nilai itu naik dari klaim 2024 senilai Rp175 triliun.

"Yang jelas RKAT BPJS untuk tahun 2025 itu Rp201 triliun untuk pengeluaran," ujarnya.

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik 2026?

Pengamat jaminan sosial Elyasani Irwanti menilai bahwa pemerintah memang perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan demi keberlangsungan program JKN. Namun, di tengah kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tidak bisa berlaku untuk semua segmen peserta.

"Kenaikan iuran kemungkinan tidak akan berlaku untuk semua segmen peserta secara seragam. Tentunya pemerintah akan memepertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat juga, ya," ujar Elyasani kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia menilai bahwa pemerintah harus melakukan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan dana JKN dalam kondisi ekonomi saat ini. Salah satu sorotannya adalah pengelolaan biaya pelayanan kesehatan.

Pengelolaan itu menjadi penting agar rasio klaim lebih terjaga dan keuangan JKN bisa lebih berkelanjutan.

Lalu, Elyasani juga menilai BPJS Kesehatan harus memastikan semua peserta terdaftar dan aktif. Semakin banyak peserta yang aktif, maka semakin besar pula penerimaan iurannya, yang membuat keuangan JKN bisa lebih aman.

"Dalam hal ini berlaku hukum bilangan besar [law of large number], yaitu prinsip probabilitas yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah tertanggung yang menjadi peserta, maka semakin akurat prediksi badan penyelenggara terhadap kerugian di masa depan. Ada prinsip gotong royong di sini, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah, yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan kecil," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa setelah semakin banyak peserta yang aktif, BPJS Kesehatan harus melakukan pengelolaan iuran dengan baik dan benar. Hal itu penting agar peserta tetap menerima manfaat dengan baik, tetapi penerimaan iuran BPJS juga berjalan lancar. (Annisa Nurul Amara)