IDXChannel - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengeklaim sebanyak 30 persen peserta Program Magang Nasional 2025 langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama enam bulan.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program magang menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

"Jadi dari 100 ribu peserta magang itu, setelah 6 bulan 30 persen di antaranya itu langsung bekerja," ujar dia dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Teddy mengatakan program tersebut sukses membantu lulusan perguruan tinggi, khususnya sarjana, memperoleh pengalaman kerja sekaligus penghasilan sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

"Artinya apa? Program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan," ujarnya.

Selain mendapat peluang langsung kerja, peserta juga memperoleh penghasilan sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi penempatan. Besaran yang diterima berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

"Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya," ujar Teddy.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan pendaftaran Program Magang Nasional 2026 angkatan kedua akan dibuka pada 15-28 Juli 2026. Pemerintah menambah kuota peserta menjadi 150.000 orang dari sebelumnya 100.000 orang dengan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

Yassierli mengatakan penambahan kuota tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah angkatan kedua kita sudah mulai siapkan. Hasil evaluasi kita, angkatan pertama 100 ribu orang, kemudian saya paparkan ke Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden memutuskan untuk menambah kuotanya menjadi 150 ribu," kata Yassierli.

Dia menjelaskan, menjelang pembukaan pendaftaran peserta, pemerintah memberi waktu sekitar dua pekan bagi perusahaan, kementerian, dan lembaga untuk mendaftarkan diri ke platform Magang Hub serta mengunggah lowongan magang yang akan dibuka.

Seluruh lowongan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan posisi yang ditawarkan sesuai bagi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, jumlah peserta magang di setiap perusahaan dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan.

Yassierli menambahkan, pelaksanaan pendaftaran peserta akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang.

"Kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Sekab, 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000, dan batch ketiga 50.000 orang," kata Yassierli.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli. Kuota peserta pada periode (batch) pertama Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftaran akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan dua minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silakan para perusahaan, kementerian, dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memulangkan 32 peserta yang sedang hamil saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dipulangkan usai peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Latsarmil. Selain itu, pertimbangan pemulangan adalah alasan kemanusiaan.

Ketut menjelaskan, alasan sejak awal tidak ada syarat pelarangan bagi peserta yang hamil untuk mengikuti pelatihan.

"Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dipulangkan dengan talent pool," kata

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan dalam konferensi pers di Gedung Kemenhan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan, salah satu peserta ada yang sudah melahirkan. Adapun para peserta yang hamil maupun melahirkan tetap dapat kembali melanjutkan pendidikan hingga akhir.

Selain itu, pihaknya juga segera melakukan klasterisasi dan penelusuran ulang (tracing) terhadap kondisi kesehatan peserta, termasuk yang berkaitan dengan potensi penyebaran virus.

Dia mengakui terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang tidak terdeteksi pada tahap seleksi awal. Oleh karena itu, dilakukan kembali proses tracing dan pengelompokan peserta berdasarkan tingkat kondisi kesehatan masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan agar tujuan pelaksanaan program tetap dapat tercapai dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta.

"Termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang bisa seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing. Sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman," urainya.

Ketut menambahkan, bahwa peserta masih dalam tahap pendidikan penanaman disiplin atau national building melalui bela negara sehingga kegiatan fisik masih disesuaikan seperti PBB dan PPM.

Oleh karena itu, menurutnya belum ada pelatihan fisik dalam intensitas berat. Pelatihan ini, katanya, diklaim sebagai cara menciptakan calon manajer yang profesional dan disiplin

"Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dijalankan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut," jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat lima peserta yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil. Pertama, Yonanda Muhammad Taufiq, wafat pada 17 Juni 2026 karena henti jantung.

Kedua, Anisa Muyassaroh, meninggal dunia pada 18 Juni 2026 karena heat stroke atau peningkatan suhu secara drastis. Ketiga, Novi Rahmadhani Sihotang, wafat pada 23 Juni 2026 karena TBC. Keempat, Muhammad Rifki Reynaldi Gunawan, wafat pada 26 Juni 2026 karena infeksi paru-paru atau pneumonia. Kelima, Nola Diasari, wafat pada 26 Juni 2026 di mana sebelumnya mengalami henti jantung. Kemhan memberikan santunan Rp50 juta ke setiap keluarga korban.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kegiatan militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dikurangi. Usulan ini buntut dari tiga calon peserta meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer.

Dia menjelaskan, perlu ada evaluasi menyeluruh khususnya dalam rangkaian tes kesehatan kepada masing-masing peserta.

"Saran saya, kegiatan kemiliterannya dikurangi saja ya gitu, dan utamakan untuk pelatihan manajemen koperasinya begitu ya," kata dia saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Sebab dikabarkan bahwa peserta dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum mengikuti rangkaian pelatihan. Hasanuddin menjelaskan, jika memang lulus tes kesehatan maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Menurutnya, pelatihan yang seharusnya menjadi fokus utama adalah manajemen perkoperasian karena para calon peserta disiapkan untuk menjadi manajer.

"Jadi kalau menurut hemat saya begini ya, beri pelatihan soal-soal pekerjaan yang akan diemban nanti. Kalau dia menjadi manajer, manajer ya sebuah koperasi ya itu yang paling utama. Titik," ucapnya.

Mengenai pelatihan fisik, hal ini harus mendapatkan atensi khusus di mana setiap peserta mendapatkan porsinya masing-masing sehingga menghindari adanya korban jiwa.

Meski demikian, dia menilai pelatihan tersebut masih memiliki relevansi untuk membentuk kedisiplinan para calon manajer. Namun, kedisiplinan yang ditanamkan harus berorientasi pada tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban nantinya sebagai pengelola koperasi maupun kampung nelayan, bukan semata-mata kedisiplinan dalam konteks kemiliteran.

Adapun tiga calon manajer yang wafat, yakni Anisa Muyassaroh yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Alami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026, sempat ditangani media dan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Kedua, Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Taufiq sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit. Meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang yang berasal dari Program SPPI KNMP Tahun 2026. Dia mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Alami mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026. Sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, rapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 karena berkaitan Tuberkulosis (TB).

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait, mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) resmi membatalkan aturan sanksi denda sebesar Rp100 juta yang sebelumnya diberlakukan bagi peserta seleksi pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kebijakan terbaru tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang diumumkan pada Kamis (18/6/2026). Langkah ini sekaligus merespons berbagai masukan dan kekhawatiran peserta terkait ketentuan penalti yang sempat menjadi sorotan publik.

Dalam penjelasan resminya, Panselnas menyebut perubahan kebijakan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap mekanisme seleksi yang sedang berjalan.

Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga proses rekrutmen tetap transparan, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program strategis pemerintah.

Menurut Panselnas, penghapusan sanksi finansial diharapkan dapat membuat peserta lebih nyaman dalam menjalani seluruh rangkaian seleksi, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia tanpa dibayangi kekhawatiran mengenai denda.

“Dengan demikian, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri,” tulis pengumuman resmi Panselnas, Kamis (18/6/2026).

Kendati demikian, Panselnas menegaskan bahwa komitmen peserta tetap menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program. Mereka yang dinyatakan lolos seleksi diharapkan tetap menunjukkan tanggung jawab, kesungguhan, dan dedikasi hingga seluruh tahapan selesai dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta yang Telanjur Mengundurkan Diri Bisa Bergabung Lagi

Sejalan dengan dicabutnya aturan penalti, Panselnas juga membuka peluang bagi peserta yang sebelumnya memilih mengundurkan diri karena keberatan dengan ketentuan tersebut untuk kembali mengikuti proses seleksi.

Peserta yang telah menyatakan mundur dapat melakukan konfirmasi ulang mengenai kesediaannya mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas. Masa konfirmasi ulang berlangsung mulai 17 Juni hingga 23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Panselnas menilai kebijakan ini merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan proses seleksi yang berintegritas, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan masukan masyarakat.

Selain membuka ruang yang lebih luas bagi peserta, penyesuaian aturan tersebut juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk program KDKMP dan KNMP secara optimal. Ketersediaan SDM yang memadai dinilai penting guna mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan prioritas yang tengah dijalankan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa Program Magang Nasional untuk lulusan baru alias fresh graduate masih belum merata, lantaran lokasi pelaksanaan yang masih terpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi yang hendak dibenahi dalam pelaksanaan program magang nasional yang akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ini.

“Sebaran peserta magang pada angkatan satu masih banyak di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi di Jakarta,” katanya dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Yassierli memaparkan, hal ini salah satunya dipicu oleh besaran uang saku peserta magang setara upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta, yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Banyak peserta magang disebutnya juga ingin merasakan pengalaman bekerja di Ibu Kota. Hal ini juga selaras dengan perusahaan penyedia magang yang banyak berpusat di Jakarta.

Oleh karena itu, Yassierli menginginkan agar sebaran peserta magang nasional tahun depan dapat lebih merata. Kemnaker tengah menggodok agar distribusi peserta magang nantinya dapat berdasarkan masing-masing wilayah atau provinsi

Selain itu, dia juga menyinggung tantangan sebaran program studi masing-masing peserta magang. Dia ingin program ini lebih aksesibel bagi semua latar belakang, tak terkecuali difabel.

“Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, kita ingin kesempatan itu juga dimiliki oleh adik-adik lulusan perguruan tinggi dari difabel,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan 3 gelombang Program Magang Nasional 2025 yang telah rampung, Yassierli menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus memonitor dan mengevaluasi sekitar 100.000 lulusan yang ada.

Langkah ini mencakup penelusuran (tracer) terhadap serapan kerja alumnus program sesudah 3 bulan dan sesudah 6 bulan mereka melaksanakan magang.

“Kita evaluasi dulu dari hasil survei, ini masih kita olah datanya dan kita akan terus memonitor nanti terkait dengan serapan mereka di industri,” tutur Yassierli.

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau melepas kontingen dengan 69 peserta untuk mewakili daerah yang terdiri atas petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha sektor pertanian serta perikanan pada Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII, 20-24 Juni 2026.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan keikutsertaan kontingen Riau dalam PENAS merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan.

Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi sarana memperluas jejaring serta memperkenalkan potensi pertanian dan perikanan Riau di tingkat nasional.

"Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar serta menjalin kerja sama dengan peserta dari berbagai daerah," katanya di Pekanbaru, Senin.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjaga kekompakan dan nama baik Provinsi Riau selama mengikuti rangkaian kegiatan. Selain itu, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menyebarluaskan inovasi dan praktik terbaik kepada petani dan nelayan di daerah masing-masing.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Riau, Aji Suratman, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian yang diberikan. Ia menyebut dukungan tersebut menjadi motivasi bagi kontingen untuk memberikan penampilan terbaik selama mengikuti kegiatan.

"Kami berkomitmen untuk membawa nama baik Provinsi Riau dan memanfaatkan ajang ini sebagai sarana menambah wawasan serta memperluas jaringan dengan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Berbagai pengalaman dan inovasi yang diperoleh nantinya akan kami bagikan kepada petani dan nelayan di daerah agar memberikan manfaat yang lebih luas," ujar Aji.

Ia menjelaskan bahwa kontingen Riau terdiri dari perwakilan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan dari berbagai kabupaten dan kota. Keikutsertaan mereka diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, peserta akan mengikuti lokakarya pengembangan teknologi produksi, studi banding, widyawisata, pameran produk unggulan daerah, pagelaran seni budaya, hingga berbagai perlombaan ketangkasan orasi dan teknis pertanian.

Gelaran akbar PENAS XVII Petani Nelayan 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 20–25 Juni 2026. Seluruh kegiatan akan dipusatkan di Gelanggang Olahraga (GOR) David Tony, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan.

“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia,” ujar Pujo, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. “TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bertambahnya kepercayaan terhadap Program JKN, perluasan akses layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, hingga perubahan pola demografi dan epidemiologi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan utilisasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan peserta sejak dini,” ujar Abdi.

Dia melanjutkan, penguatan peran FKTP menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini penyakit, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks tersebut, TKMKB memiliki peran strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, berbasis kebutuhan medis, dan mendukung keberlanjutan Program JKN,” jelasnya.

Menurut Abdi, dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diwujudkan melalui perluasan akses layanan kesehatan, tetapi juga dengan memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, TKMKB memiliki peran penting untuk menjaga agar pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, kebutuhan medis, dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta JKN di mana pun mereka berada.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TKMKB Pusat Akmal Taher, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi kendali mutu dan kendali biaya Program JKN.

"TKMKB memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dalam ekosistem JKN. Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat indikasi, tepat prosedur, tepat manfaat, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akmal Taher.

Akmal Taher menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi peserta JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, berkeadilan, serta keberlanjutan Program JKN dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah membukukan laba sebesar Rp132,37 miliar, tumbuh 125,9% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (28/5/2026), jumlah pendapatan perusahaan sebesar Rp1,03 triliun.

Jumlah pendapatan itu berasal dari pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ sebesar Rp988,75 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta sebesar Rp36,62 miliar, dan pendapatan investasi sebesar Rp9,68 miliar.

Adapun, beban usaha Asuransi Allianz Life Syariah pada 2025 mencapai Rp970,33 miliar. Angka tersebut menurun sekitar 15,6% YoY dari sebelumnya Rp1,15 triliun.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset pada 2025 tercatat Rp3,63 triliun, naik 9% YoY dari Rp3,33 triliun. Aset terbesar adalah investasi yang mencapai Rp3,19 triliun. Kemudian, aset lain mencapai Rp217,22 miliar dan kas dan setara kas senilai Rp143,86 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada utang lain sebesar Rp318,92 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan sebesar Rp296,69 miliar, dan penyisihan klaim dalam proses sebesar Rp229,38 miliar. Adapun, total liabilitas sebesar Rp991,05 miliar.

Sementara itu, dana investasi perusahaan pada 2025 sebesar Rp2,06 triliun, naik 7,8% YoY. Kemudian, dana tabarru’ minus Rp559,04 miliar dan dana tanahud minus Rp5,77 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp3,63 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 255%. Pada 2024 rasionya sebesar 2245%.

JAKARTA - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam membantu mengontrol penyakit kronis agar tetap stabil.

Manfaat tersebut dirasakan oleh Iko (38), salah seorang peserta JKN yang telah mengikuti PROLANIS selama satu tahun lebih. Ia merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba.

Sebelum mengikuti PROLANIS, Iko mengaku kondisi kesehatannya sering tidak stabil sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Namun, sejak rutin mengikuti kegiatan dalam program tersebut, ia mulai merasakan adanya perubahan yang cukup baik pada kesehatannya.

“Selama mengikuti program ini, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi saya. Sekarang tensinya jadi lebih terkontrol. Kalau dulu itu masih sering kambuh dibandingkan sekarang. Saat ini sih jadi lebih sering buat olahraga ringan aja kayak futsal ataupun lari,” ujar Iko, Selasa (26/5/2026).

Iko juga berupaya menjaga kondisi kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan berkala secara rutin. Iko mengaku lebih sering berolahraga demi menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh.

Selain Iko, manfaat PROLANIS juga dirasakan oleh Zainudin (44), peserta JKN lainnya yang terdiagnosis penyakit diabetes. Ia mengungkapkan baru mengetahui penyakit tersebut setelah menjalani medical check up di tempat kerjanya.

“Saya baru tahu kalau kena diabetes itu setelah saya medical check up di perusahaan. Dari situ saya mulai lebih waspada lagi sama kesehatan saya,” ujar Zainudin.

Meski sibuk, Zainudin selalu menyempatkan diri turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PROLANIS, Zainudin mengaku merasakan manfaat dari program tersebut. Ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya dan memantau kondisi kesehatannya.

“Kalo sekarang sih saya coba lebih hati-hati sama kondisi kesehatan ya, biar tetep stabil juga, apalagi kemarin diajarin untuk pantau kesehatan lewat Mobile JKN aja, jadi lebih mudah dan saya juga lebih bisa teratur untuk maintain pola hidup,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga pola makan dan memantau kondisi kesehatan menjadi hal yang cukup penting agar penyakit yang ada didalam tubuh tidak semakin memburuk.

Selama menjadi peserta JKN, baik Iko maupun Zainudin mengaku merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal itu tersebut cukup membuat mereka percaya terhadap program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Keduanya juga menyampaikan harapan agar Program JKN, khususnya PROLANIS dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan program seperti PROLANIS bisa terus ada dan semakin banyak inovasi BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat, mungkin tidak hanya ke peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, tapi juga ke peserta yang lain,” pungkas Zainudin.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026. Program akselerasi dan pelatihan tersebut diperuntukkan bagi calon petinggi BUMN.

Momen pemberian taklimat Prabowo kepada peserta PFLP 2026 itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat unggahan di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet.

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan taklimat kepada para peserta PFLP 2026 di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (24/5/2026).

“Program yang dirancang khusus oleh Bapak Presiden ini dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang,” tulis Teddy.

Program pendidikan tersebut akan berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, dimulai dari pembentukan karakter dan disiplin peserta selama tiga bulan pertama.

Selanjutnya, para peserta akan mendapatkan penguatan kapasitas manajerial serta kemampuan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan sebelum menjalani program magang.

“Penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan, serta magang selama dua bulan di kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN,” kata Teddy.

Teddy menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk memimpin BUMN di masa mendatang.

“Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia,” ujarnya.

JAKARTA - Peserta UTBK SNBT 2026 akan bisa mulai mengunduh sertifikat UTBK di jadwal terbaru yang dibagikan panitia SNPMB. Berikut ini cara mengunduh sertifikat UTBK melalui portal SNPMB.

Pengumuman hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT ) 2026 akan diumumkan pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu para peserta SNBT yang telah berjuang mati-matian demi menghadapi UTBK demi mewujudkan mimpi kuliah di kampus impian.

Pengumuman hasil bisa diakses melalui portal resmi SNPMB dengan mengisi nomor peserta dan tanggal lahir. Para peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan background biru beserta kalimat Selamat Anda Dinyatakan Lulus Seleksi SNBT 2026.

Cara Cek Pengumuman UTBK SNBT 2026

1. Buka laman resmi pengumuman UTBK-SNBT 2026 melalui https://pengumuman-snbt.snpmb.id/ atau salah satu link mirror PTN.

2. Pilih menu “UTBK-SNBT”, lalu klik “Pengumuman SNBT”.

3. Masukkan nomor peserta UTBK-SNBT 2026 pada kolom yang tersedia.

4. Masukkan tanggal lahir sesuai data saat pendaftaran.

5. Klik “Lihat Hasil Seleksi” untuk mengecek status kelulusan.

6. Sistem akan menampilkan keterangan diterima atau tidak.

Cara Unduh Sertifikat UTBK 2026

Jadwal unduh sertifikat UTBK sendiri dimajukan. Jika jadwal sebelumnya, peserta bisa mengunduh sertifikat pada 2 Juni hingga 31 Juli maka kini sudah bisa dilakukan pada 26 Mei atau satu hari setelah pengumuman SNBT digelar.

Berikut panduan yang dapat diikuti untuk mengunduh sertifikat UTBK-SNBT 2026.

1. Buka laman resmi SNPMB di https://snpmb.id.

2. Login menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar.

3. Pilih menu "Pendaftaran UTBK-SNBT"

4. Klik menu “Lihat Sertifikat Hasil” untuk menampilkan sertifikat nilai UTBK .

5. Klik tombol unduh untuk menyimpan file sertifikat di perangkat.