Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kegiatan militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dikurangi. Usulan ini buntut dari tiga calon peserta meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer.

Dia menjelaskan, perlu ada evaluasi menyeluruh khususnya dalam rangkaian tes kesehatan kepada masing-masing peserta.

"Saran saya, kegiatan kemiliterannya dikurangi saja ya gitu, dan utamakan untuk pelatihan manajemen koperasinya begitu ya," kata dia saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Sebab dikabarkan bahwa peserta dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum mengikuti rangkaian pelatihan. Hasanuddin menjelaskan, jika memang lulus tes kesehatan maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Menurutnya, pelatihan yang seharusnya menjadi fokus utama adalah manajemen perkoperasian karena para calon peserta disiapkan untuk menjadi manajer.

"Jadi kalau menurut hemat saya begini ya, beri pelatihan soal-soal pekerjaan yang akan diemban nanti. Kalau dia menjadi manajer, manajer ya sebuah koperasi ya itu yang paling utama. Titik," ucapnya.

Mengenai pelatihan fisik, hal ini harus mendapatkan atensi khusus di mana setiap peserta mendapatkan porsinya masing-masing sehingga menghindari adanya korban jiwa.

Meski demikian, dia menilai pelatihan tersebut masih memiliki relevansi untuk membentuk kedisiplinan para calon manajer. Namun, kedisiplinan yang ditanamkan harus berorientasi pada tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban nantinya sebagai pengelola koperasi maupun kampung nelayan, bukan semata-mata kedisiplinan dalam konteks kemiliteran.

Adapun tiga calon manajer yang wafat, yakni Anisa Muyassaroh yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Alami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026, sempat ditangani media dan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Kedua, Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Taufiq sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit. Meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang yang berasal dari Program SPPI KNMP Tahun 2026. Dia mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Alami mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026. Sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, rapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 karena berkaitan Tuberkulosis (TB).

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait, mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kriteria serta nilai ambang batas (passing grade) dalam seleksi kompetensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026, setelah sebanyak 483.648 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Seleksi kompetensi ini merupakan tahap kedua dalam rangkaian pengadaan sumber daya manusia KDKMP dan KNMP. Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan SDM KDKMP dan KNMP Tahun 2026, tahapan ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang juga digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjamin transparansi dan objektivitas penilaian.

Ujian yang berlangsung pada 3–12 Mei 2026 tersebut mencakup dua jenis tes utama, yakni tes potensi kognitif serta tes manajemen koperasi atau manajemen kelautan dan perikanan, yang menjadi tahapan krusial dalam menentukan kelulusan peserta ke tahap selanjutnya.

Passing Grade dan Rincian Tes Kompetensi KDKMP dan KNMP

1. Tes Potensi Kognitif (TPK)

Tes Potensi Kognitif (TPK) dalam seleksi Kopdes 2026 dirancang untuk mengukur kemampuan dasar peserta melalui beberapa aspek utama. Tes ini menjadi tahap krusial karena memiliki nilai ambang batas yang harus dipenuhi.

Cakupan dan ketentuan TPK:

• Terdiri dari 6 subtes, meliputi:
  - Kemampuan bahasa
  - Hitungan
  - Pengetahuan umum
  - Pola gambar
  - Abstraksi ruang
  - Kemampuan menentukan bentuk
• Durasi pengerjaan: sekitar 50 menit
• Passing grade: minimal 110
• Bersifat wajib lulus untuk melanjutkan ke tahap berikutnya

2. Tes Manajemen Bidang

Selain Tes Potensi Kognitif (TPK), seleksi Kopdes 2026 juga mencakup Tes Manajemen Koperasi atau Tes Manajemen Kelautan dan Perikanan. Tes ini mengukur pemahaman peserta terhadap pengelolaan usaha sesuai bidang yang dilamar.

Ketentuan Tes Manajemen Kopdes 2026:

• Jumlah soal: 20 butir
• Bidang tes: manajemen koperasi atau manajemen kelautan dan perikanan
• Sistem penilaian:
  - Jawaban benar: +5 poin
  - Jawaban salah/tidak diisi: 0 poin
• Skor maksimal: 100 poin
• Tidak memiliki passing grade

Meski tidak menggunakan nilai ambang batas seperti TPK, hasil Tes Manajemen tetap menjadi faktor penting dalam menentukan posisi peserta dalam sistem pemeringkatan akhir. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin besar peluang peserta untuk bersaing di peringkat teratas.

Kriteria Kelulusan Seleksi Kompetensi Kopdes 2026

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan SDM KDKMP dan KNMP Tahun 2026, kriteria kelulusan seleksi kompetensi Kopdes 2026 ditentukan melalui kombinasi passing grade dan sistem pemeringkatan.

Peserta dinyatakan lolos apabila memenuhi nilai ambang batas Tes Potensi Kognitif (TPK) dan masuk dalam peringkat terbaik sesuai jumlah formasi.

Ketentuan umum kelulusan:

• Lolos passing grade TPK minimal 110
• Masuk 3 kali jumlah formasi berdasarkan nilai TPK tertinggi
• Kelulusan ditentukan melalui sistem ranking (pemeringkatan)

Penentuan Kelulusan Jika Nilai TPK Sama (KDKMP)

Apabila peserta pada formasi KDKMP memiliki nilai TPK yang sama, maka penentuan kelulusan dilakukan secara berurutan berdasarkan:

• Nilai Tes Manajemen Koperasi tertinggi
• Jika sama: IPK tertinggi
• Jika sama: usia peserta tertua
• Jika seluruh nilai sama di batas kuota: semua peserta tetap diikutkan ke tahap SKT

Penentuan Kelulusan Jika Nilai TPK Sama (KNMP)

Sementara pada formasi KNMP jika memiliki nilai TPK yang sama, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan:

• Nilai Tes Manajemen Kelautan dan Perikanan tertinggi
• Jika sama: memiliki sertifikat kompetensi terkait
• Jika sama: IPK tertinggi
• Jika sama: usia peserta tertua
• Jika seluruh nilai sama di batas kuota: semua peserta tetap diikutkan ke tahap SKT

Secara keseluruhan, passing grade dalam seleksi Kopdes 2026 berfungsi sebagai syarat minimum yang harus dipenuhi peserta. Namun, kelulusan akhir tetap ditentukan oleh kombinasi nilai dan posisi dalam pemeringkatan.

Dengan sistem tersebut, peserta tidak cukup hanya melampaui passing grade, tetapi juga dituntut meraih skor setinggi mungkin untuk bersaing dalam peringkat terbaik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pendanaan untuk gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) telah tersedia melalui skema optimalisasi sisa anggaran di sejumlah kementerian/lembaga terkait, sehingga diklaim tidak menambah beban tambahan ke APBN.

Dia mengakui sempat ada sumbatan komunikasi dengan jajarannya terkait koordinasi penempatan skema gaji tersebut. Kendati demikian, bendahara negara itu menyatakan bahwa proses pembiayaan untuk manajemen koperasi tersebut kini sudah menemui titik terang.

Purbaya mengungkapkan, kepastian anggaran tersebut muncul setelah jajarannya di Kementerian Keuangan melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait, meskipun laporan final baru sampai ke mejanya setelah kesepakatan diteken.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka, tapi tidak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Karena pembiayaan clear," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait skema penganggaran, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan tambahan anggaran baru dalam APBN. Sebaliknya, otoritas fiskal memanfaatkan sisa kuota dana dari pembentukan KDMP/KKMP yang belum terealisasi sepenuhnya tahun ini.

Strategi ini diambil mengingat pembentukan koperasi dilakukan secara bertahap, sehingga terdapat selisih anggaran yang bisa direlokasi untuk kebutuhan operasional manajemen selama masa transisi dua tahun ke depan.

"Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan berapa, [tapi] itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada," jelasnya.

Transisi Status Kerja

Di sisi lain, Purbaya masih enggan berkomentar jauh mengenai status jangka panjang para pegawai tersebut setelah masa kontrak dua tahun berakhir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut para manajer ini akan berada di bawah entitas Agrinas Pangan untuk dua tahun pertama sebelum beralih status menjadi petugas koperasi.

Terkait kemungkinan para pegawai tersebut akan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan beban gajinya tetap ditanggung APBN secara permanen, Purbaya menyerahkan keputusan tersebut kepada kementerian teknis.

"Saya tidak tahu. Itu tanya Pak Zulhas. Yang saya tahu, saya wajib bayar itu katanya, ya sudah. Saya belum diskusi tentang itu [gaji dari APBN setelah di bawah Kemenkop], nanti salah ngomong," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan membuka lapangan kerja hingga 1,6 juta orang.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menuturkan pemerintah tengah menyiapkan pelatihan manajemen koperasi, mulai dari keuangan, digitalisasi pencatatan transaksi, logistik, tata niaga, hingga pendampingan bisnis bagi para pengurus koperasi.

“Kami selalu mendampingi koperasi dalam penyusunan proposal bisnis, agar usaha yang direncanakan sesuai dengan yang dijalankan. Ini penting untuk menjaga profesionalitas pengelolaan KopDes Merah Putih,” kata Farida dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Farida menjelaskan potensi ekonomi yang besar melalui pembangunan 80.000 gerai dan pergudangan KopDes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

“Bayangkan, 80.000 gerai dan pergudangan baru dibangun di setiap desa. Ini akan menjadi instrumen baru yang membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Farida mengatakan setiap KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan memiliki enam gerai yang dapat menyerap 20—25 tenaga kerja. Jika seluruh gerai beroperasi, maka peluang penciptaan kerja diperkirakan mencapai 1,6 juta orang.

Di sisi lain, dia juga meminta koperasi eksisting untuk memandang KopDes/Kel Merah Putih sebagai mitra, bukan pesaing. Sebab, dia menyebut, keberadaan koperasi baru dapat memperluas jaringan usaha.

“Koperasi yang sudah memiliki aset dan valuasi tinggi didorong untuk membangun pabrik dan industri agar produk-produk dalam negeri dapat didistribusikan dan dipajang di etalase 80.000 gerai yang sedang kami bangun,” tuturnya.

Diketahui, Kemenkop saat ini mendorong KopDes/Kel Merah Putih masuk ke sektor produksi, distribusi, dan layanan koperasi simpan pinjam. Serta, memasok bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi, termasuk Jawa Timur.

“Ekosistem baru ini akan memperkuat jaringan koperasi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggota dan masyarakat desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menggencarkan pelatihan bagi para pendamping dan pengurus Koperasi Merah Putih di wilayah ini dalam menjalankan usahanya nanti.

Sebagaimana diketahui, seluruh koperasi desa/kelurahan Merah Putih se-Indonesia ditarget beroperasi seluruhnya pada 2026. Sumut memiliki 6.100 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum, tersebar di 33 kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi digunakan sebagai gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bersamaan, lanjut Surya, Pemprov Sumut juga menggelar pelatihan kepada ribuan pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga dilakukan.

"Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026," ucap Surya di Medan, Senin (27/10/2025).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait mengatakan 6.100 Koperasi Merah Putih yang ada saat ini di Sumut seluruhnya merupakan unit baru, bukan konversi dari koperasi yang sudah ada. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 209 unit koperasi yang aktif dan menjalankan lini usaha mereka.

"Kami tengah berusaha untuk mengaktifkan lebih banyak koperasi merah putih ini agar bisa segera memberi dampak pada perekonomian. Tapi, tentu banyak tantangannya," kata Naslindo kepada Bisnis saat agenda KADIN Fest di Medan, Senin.

Naslindo mengatakan dari 209 unit Koperasi Merah Putih yang aktif rata-rata menggunakan dana internal untuk menggerakkan bisnis mereka seperti simpanan pokok, simpanan wajib, maupun modal yang dipinjamkan oleh pengurus.

Pemprov Sumut juga masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait akses pembiayaan (pinjaman) bagi Koperasi Merah Putih yang rencananya akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan plafon mencapai Rp3 miliar per unit.

Naslindo awalnya menyebut ada 886 koperasi dari 6.100 di Sumut yang berpotensi mendapat pinjaman usaha tahap pertama dari Himbara pada akhir Oktober.

Jumlah ini didapat berdasarkan data desa maju dan mandiri Kementerian Desa, Kota Medan mencatatkan calon penerima pembiayaan terbanyak yakni 151 koperasi.

Aturan yang belum bulat di tingkat pusat dipastikan akan membuat rencana koperasi mendapat pinjaman dari bank menjadi mundur.

Naslindo menekankan hal itu seharusnya tak serta merta menghalangi aktivitas koperasi. Penguatan permodalan dari dalam disebutnya dapat menjadi solusi.

"Masa menunggu kepastian pinjaman ini kami gunakan untuk persiapan, termasuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus melalui pelatihan-pelatihan," ujar Naslindo.