Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan mengevaluasi dan berpotensi menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, seiring tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

Dilansir dari Antara, kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, sebagai upaya pemerintah menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan, termasuk mendorong pengembangan prodi berbasis delapan industri strategis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco.

Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kemdiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.

Di sisi lain, wacana penutupan prodi juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) Radius Setiyawan menilai penutupan program studi harus dikaji secara kritis agar tidak menggeser tujuan utama Kemdiktisaintek menata prodi berbasis kebutuhan industri.

“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius di Surabaya, Selasa.

Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.

Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola era Orde Baru, yang ditandai dengan narasi pembangunan, modernisasi pendidikan, serta dorongan mengejar ketertinggalan.

Ia menuturkan, narasi tersebut cenderung menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan industrialisasi, bukan semata sebagai ruang pengembangan nalar kritis.

“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai, jargon mengejar ketertinggalan kerap mengandaikan bahwa masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama menuju modernitas demi kemajuan ekonomi dan industri. Radius menambahkan penekanan pada konsep link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, seiring menguatnya logika pasar.

“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorientasi industri,” ujarnya.

Ia menilai, pendidikan saat ini berpotensi terdorong ke arah marketisasi dan komersialisasi yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa sebelumnya.

8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Indonesia

Sementara itu, di tengah wacana evaluasi dan potensi penutupan prodi, sejumlah jurusan justru masih memiliki daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut daftar prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa = 380 orang
2. Manajemen – UPN “Veteran” Yogyakarta = 354 orang
3. Ilmu Hukum – Universitas Sam Ratulangi = 350 orang
4. Ilmu Hukum – Universitas Udayana = 297 orang
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Negeri Medan = 288 orang
6. Ilmu Hukum – Universitas Tanjungpura = 284 orang
7. Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang = 283 orang
8. Hukum – Universitas Lampung = 280 orang

Kebijakan penataan hingga penutupan prodi tak relevan menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu menekan pengangguran terdidik dan meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, para akademisi mengingatkan agar pendidikan tidak semata diarahkan pada kepentingan pasar, melainkan tetap menjaga perannya sebagai ruang pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggung pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atau pajak karyawan untuk peserta magang lulusan perguruan tinggi tahun anggaran 2026.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/2026 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

"Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi peserta magang, perlu memberikan fasilitas fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah," demikian bunyi pertimbangan PMK yang dikutip, Jumat (20/2/2026).

Adapun penghasilan peserta magang yang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah itu mencakup tiga kategori. Pertama, Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang diberikan kepada peserta pemagangan dalam bentuk uang saku atau imbalan sejenis.

Kedua, iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah. Ketiga, penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada peserta pemagangan.

Sementara itu, kriteria peserta magang yang memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah antara lain, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan, peserta yang memenuhi pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi, dan tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya.

"Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026."

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menargetkan 62,95% lulusan dari perguruan tinggi langsung bekerja setelah kelulusan dalam jangka waktu 1. Target ini untuk tahun 2026.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi X, Selasa (3/2/2026). Brian menjelaskan target tersebut sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kemendiktisaintek 2025-2029.

Dalam paparannya, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di tahun 2025 mencapai 96,91% atau terealisasi 32,89% dari target seharusnya 33,94%. Di tahun 2026 targetnya mencapai 34,92%.

"Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan di tahun 2025 ini melebihi dari 62,16,% ditetapkan targetnya mencapai realisasi 62,57%," katanya.

Dia menjelaskan lulusan yang langsung bekerja sebagai karyawan atau wirausaha setelah kelulusan dalam jangka waktu 1 tahun di 2025 mencapai 93,97% dari target 83%. Di tahun 2026 di targetkan 84,22% langsung bekerja atau berwirausaha.

Sedangkan persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang bekerja di bidang sesuai pendidikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan mencapai 127,03% dari target 44,88%.

Dari data yang ditunjukkan, Kemendiktisaintek menargetkan di tahun 2026 mencapai 46,38% bagi lulusan vokasi.

Menanggapi data tersebut, anggota Komisi X dari fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkarru merasa ada ketimpangan dengan realitas di lapangan karena masih banyak anak muda yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Ini terlalu indah jika disandingkan di lapangan. Sedangkan keseharian kita mungkin kalau misalkan kita sering nongkrongin sosmed begitu kita banyak mendengar keluhan terkhususnya anak-anak muda sangat sulit mencari lapangan pekerjaan," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta Brian menjelaskan bagaimana target tersebut bisa tercapai. Ratih juga menyoroti data mengenai kelulusan di perguruan tinggi vokasi.

Menurutnya akan menjadi peringatan bagi Mendiktisaintek jika lulusan vokasi justru tidak bekerja sesuai bidang yang diemban semasa kuliah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran program Magang Nasional Batch III bagi lulusan baru perguruan tinggi, Kamis ini hingga Ahad (7/12/2025), secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

“Pada Batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan data dasbor Magang Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan.

Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi.

Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker, Surya Lukita Warman, mengatakan setelah tahap pendaftaran, calon peserta akan mengikuti seleksi pada 8–11 Desember 2025, kemudian penetapan peserta dilakukan pada 12 Desember 2025.

“Selanjutnya, peserta mengikuti orientasi bersama mentor sebelum resmi memulai program pada 16 Desember 2025,” kata dia.

Adapun Program Magang Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bagi mahasiswa yang baru lulus, langkah hidup selanjutnya biasanya mencari pekerjaan. Kondisi paling ideal adalah diterima di tempat kerja yang memberikan gaji tinggi dan benefit memadai, seperti asuransi kesehatan dan bonus tahunan.

Namun, kondisi tersebut kian sulit dicapai. Ketidakpastian ekonomi global, ditambah perkembangan teknologi AI yang kian masif, membuat bursa kerja berubah drastis.

Gelombang PHK masih terjadi di mana-mana, pengangguran muda membludak, serta sulitnya mencari kerja dengan gaji layak.

Kendati demikian, masih ada beberapa pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Untuk itu, penting bagi calon mahasiswa mengetahui jurusan apa yang nantinya bisa menghasilkan gaji tinggi setelah lulus.

Bankrate melakukan studi untuk memproyeksi pekerjaan dengan gaji tinggi di 2025. Dikutip dari laman resminya, Jumat (14/11/2025), Bankrate mengatakan lulusan sarjana bisa menghasilkan gaji 66% lebih tinggi ketimbang lulusan SMA, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (BLS).

Menurut Asosiasi Perguruan Tinggi dan Pemberi Kerja Nasional (NACE) di AS, lulusan perguruan tinggi di 2025 menghadapi pertumbuhan pendapatan yang beragam. Namun, proyeksi gaji rata-rata lulusan perguruan tinggi meningkat untuk gelar sarjana di bidang teknik, ilmu komputer, bisnis, dan pertanian/sumber daya alam.

Laporan Bankrate dipublikasikan pada 2 Juni 2025. Data menunjukkan bahwa kuliah tetap menjadi salah satu jalur terbaik menuju pekerjaan bergaji tinggi. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan lebih dari sepertiga orang dewasa AS (35 persen) menganggap gelar sarjana sebagai bagian dari 'American Dream', menurut Survei Keterjangkauan Rumah Bankrate.

Namun, kuliah itu mahal, dan tidak semua karier sama menguntungkannya. Berikut beberapa pekerjaan dengan gaji awal paling tinggi untuk lulusan perguruan tinggi di AS pada 2025, beserta perbedaannya dengan 2024, dikutip dari Bankrate:

1. Teknik

Gaji awal diproyeksikan US$78.731 (Rp1,29 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,6% dibandingkan 2024.

2. Ilmu Komputer

Gaji awal diproyeksikan US$76.251 (Rp1,25 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2% dibandingkan 2024.

3. Matematika dan Sains

Gaji awal diproyeksikan US$69.709 (Rp1,14 miliar) per tahun. Mengalami penurunan -1,9% dibandingkan 2024.

4. Ilmu Sosial

Gaji awal diproyeksikan US$67.316 (Rp1,10 miliar) per tahun. Mengalami penurunan -3,6% dibandingkan 2024.

5. Bisnis

Gaji awal diproyeksikan US$65.276 (Rp1,07miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,1% dibandingkan 2024.

6. Agrikultur dan SDA

Gaji awal diproyeksikan US$63.122 (Rp1,03 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,8% dibandingkan 2024.

7. Komunikasi

Gaji awal diproyeksikan US$60.353 (Rp989 juta) per tahun. Mengalami penurunan -3% dibandingkan 2024.

Perlu diketahui, data yang diambil hanya berasal dari Amerika Serikat (AS), sehingga tidak serta-merta bisa dipukul rata dengan kondisi di Tanah Air.

Namun, informasi ini bisa menjadi gambaran umum terkait bursa kerja di negara ekonomi terbesar dunia. Semoga membantu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah meluncurkan program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Program ini dibuka bagi 100.000 orang peserta magang kerja nasional.

Rencananya, program pemagangan ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Hal ini ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Magang 100 ribu ini, kita akan lanjutkan di tahun depan sehingga ini akan menjembatani antara perguruan tinggi dan lapangan kerja," kata Airlangga, Selasa (4/11/2025).

Kendati akan dilanjutkan, Airlangga berharap pemagang bisa siap kerja ke depannya. Ini, menurutnya, harus diikuti juga oleh kemauan perusahaan untuk benar-benar ikut membina peserta magang.

"Tentu harapannya kalau sudah magang 6 bulan dan magang 6 bulan dibiayai pemerintah. Ya tentu perusahaan harus membina tenaga kerja ini agar betul-betul mereka menjadi siap kerja," paparnya.

Dia juga berharap peserta magang juga bisa masuk ke sektor unggulan seperti manufaktur yang berbasis AI dan Internet of Things (IoT). Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong daya saing Indonesia.

Dengan demikian, lulusan peruguan tinggi bisa masuk ke lapangan kerja masa depan.

"Sinergi ini tentu sangat penting, dan saya berharap seluruh stakeholder juga membantu masyarakat kita dan kita punya lulusan perguruan tinggi 1,3 sampai 1,4 juta. Dan ini menjadi tugas kita semua agar generasi-generasi muda ke depan," kata Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali membuka program pemagangan nasional batch 2. Sejauh ini, menurut Kemenko Perekonomian, tercatat sudah ada 1.942 perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia program magang, lewat situs Maganghub.

Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi itu diikuti oleh perusahaan, instansi pemerintah dan atau lembaga negara independen yang memenuhi syarat.

Perusahaan yang mengikuti program tersebut bisa langsung melakukan pembinaan pada lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar mereka siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri dan menyaring potensi siap kerja.

Batch 2 program tersebut ditargetkan dengan kuota 80 ribu peserta. Program akan dibuka mulai awal November ini.

Pendaftaran perusahaan telah dibuka hingga 5 November 2025. Sementara peserta magang bisa mulai mendaftar mulai 6 sampai 12 November 2025.

Proses seleksi dan pengumuman peserta akan dilakukan pada 12-20 November 2025. Programnya baru akan dilakukan pada 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026 mendatang.

"Pemerintah berharap, peserta magang tidak hanya mendapatkan keterampilan kerja serta pengalaman kerja, namun lebih jauh juga diajarkan tentang disiplin kerja dan perubahan budaya dari dunia belajar ke dunia bekerja," ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Selama program pemagangan, peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota tanpa ada potongan. Mereka yang ikut dalam program juga akan mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sebelumnya batch 1 program telah diluncurkan pada 20 Oktober 2025. Saat itu tercatat 20 ribu peserta mengikuti program magang. Progam ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi terbaru yang digelontorkan pemerintah.

Haryo mengatakan program ini jadi salah satu dengan respons yang baik. Diharapkan bisa berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja.

"Sebagai bagian dari program Paket Ekonomi yang diluncurkan Pemerintah, program ini termasuk salah satu program yang responsnya sangat baik sehingga mudah-mudahan ini juga nantinya dapat menghasilkan impact yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti Program Pemagangan Nasional Batch 2. Program ini menargetkan 80.000 posisi magang yang akan mulai berjalan pada pertengahan November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Batch 1 yang telah berlangsung sejak 13 Oktober 2025 menjadi alasan pemerintah memperluas kuota peserta di gelombang kedua ini.

"Di batch 2 ini, Kemnaker mendorong perluasan akses magang tidak hanya perusahaan swasta dan BUMN, tetapi juga kantor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk diketahui bahwa keterlibatan perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa," ujar Yassierli dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/10/2025).

Program Magang Nasional merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, sekaligus memberikan pengalaman kerja langsung di berbagai sektor industri. Program ini juga bertujuan mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.

"Selama enam bulan, peserta magang akan menerima uang saku setara UMK (upah minimum kota/ kabupaten) melalui Bank Himbara, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Yassierli menegaskan, pelibatan dunia usaha dalam program magang ini tidak hanya memberi manfaat bagi peserta, tetapi juga bagi perusahaan.

"Melalui magang nasional ini, perusahaan atau dunia usaha akan memperoleh keuntungan, antara lain akses ke talenta muda berkualitas, kontribusi terhadap pembangunan SDM nasional, efisiensi biaya pelatihan, dan menjadi sarana pra-rekrutmen yang efektif, serta peningkatan citra dan tanggung jawab sosial perusahaan," jelasnya.

Adapun pendaftaran perusahaan untuk Batch 2 telah dibuka sejak 24 Oktober dan akan ditutup pada 5 November 2025. Perusahaan yang berminat dapat mendaftar melalui platform digital SIAPkerja di laman maganghub.

"Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data perusahaan dan mengajukan usulan program pemagangan. Setelah melalui proses verifikasi, perusahaan akan ditetapkan sebagai penyelenggara resmi dan dapat mulai merekrut peserta magang," kata Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah telah sukses meluncurkan Program Pemagangan Nasional 2025 batch 1 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Batch 1 program ini resmi dimulai Senin, 20 Oktober 2025, dengan kuota 20.000 peserta.

Dari jumlah tersebut, sekitar 15.000 orang sudah mulai magang pada hari pertama, Senin 20 Oktober 2025, sementara 5.000 peserta lainnya menyusul dua hari kemudian, pada 22 Oktober 2025. Program berlangsung selama enam bulan, dengan setiap peserta menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota serta jaminan sosial JKK dan JKM yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan pembukaan Batch 2, pemerintah berharap lebih banyak lulusan muda mendapatkan pengalaman kerja dan dapat segera terserap di dunia industri, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah meluncurkan program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Program magang kerja dengan peserta mendapat uang saku setara upah minimum kabupaten/ kota ini telah resmi dimulai hari ini, Senin (20/10/2025), untuk batch I.

Kuota untuk batch I ini adalah sebanyak 20.000 orang, dan yang resmi mulai magang kerja hari ini adalah sekitar 15.000 orang dan sisanya 5.000-an orang lainnya mulai magang hari Rabu nanti (22/10/2025).

Magang kerja ini akan berlangsung selama 6 bulan, dn setiap bulan peserta mendapat uang saku. Juga, akan mendapat JKK dan JKM, tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah. Uang saku itu akan dibayar pemerintah, bukan perusahaan.

Sementara itu, pemerintah pun telah mengumumkan program magang kerja nasional untuk batch II untuk kuota sebanyak 80.000 orang. Yang dijadwalkan akan dimulai pada November 2025 nanti. Dengan demikian, total kuota untuk tahun ini adalah 100.000 orang peserta magang kerja nasional.

"Nanti akan kita dengar arahan dari Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) tahun depan seperti apa dan seterusnya. Tapi tadi bisik-bisiknya, Insyaallah, 100.000 lagi tahun depan. Dan nanti ini akan program rutin pemerintah," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Pembukaan Program Pemagangan Nassional Lulusan perguruan Tinggi Batch I di kantornya, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Merespons hal itu, saat menyampaikan pidato di acara yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal senada.

"Ini adalah program pertama dari paket ekonomi yang 8 yang diluncurkan tahun ini, dan tahun depan ini yang termasuk dilanjutkan, pak Menteri," kata Airlangga.

"100.000 itu angka minimal. Kalau bisa ngegas lagi kita gas. Tapi ya 100.000 mudah-mudahan ini bisa terus jadi program andalan Kementerian Ketenagakerjaan," ucap Airlangga.

Dia menambahkan, program magang kerja ini dapat mengisi kesenjangan pasokan tenaga kerja di perusahaan.

"Ini kita sadari karena memang ada kesenjangan supply demand, antara lulusan perguruan tinggi dan perusahaan. Dan program ini menjembatani kesenjangan ini sekitar 8-10% dari jumlah lulusan perguruan tinggi," bebernya.

"Biasanya pekerja ini diisi oleh lulusan yang sudah kerja, secondary. Nah yang lulusan primary ini, yang lulus pertama, pertanyaannya adalah pengalaman kerja. Inilah yang dijembatani dengan program magang 6 bulan, dengan harapan perusahaannya menerima mereka yang magang kita kasih jempol 4," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, sejak dibuka pada 1 Oktober 2025, antusiasme terhadap program ini terbilang tinggi. Berdasarkan data Barenbang Naker, tercatat 1.668 perusahaan mendaftar dengan total usulan 26.181 posisi magang.

Dari jumlah itu, 20.457 posisi disetujui, dan setelah proses seleksi yang diumumkan 19 Oktober lalu, 15.876 peserta dinyatakan lolos.

"Pengumuman pada tanggal 19 Oktober kemarin tercatat 15.876 orang yang ditetapkan sebagai peserta magang pertama adalah 14.913 yang sebagian hadir dalam aula ini dan sebagian lainnya hadir dalam kanal Youtube yang sudah kita sediakan," kata Anwar.

Foto: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam acara Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I, di kantor Kemnaker, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti) Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam acara Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I, di kantor Kemnaker, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi meluncurkan dua program baru pemerintah, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi.

Peluncuran kedua program tersebut berlangsung di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

“Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi,” kata Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga menjelaskan, program BLT tambahan ini akan diberikan selama tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember 2025 kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

Jumlah ini meningkat dibandingkan BLT sebelumnya dan diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako,” ujarnya.

Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk 18,3 juta KPM dan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta KPM. Airlangga menegaskan proses pencairan akan dimulai minggu depan.

“Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya,” katanya.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan baru (fresh graduate) di dunia usaha, industri, BUMN, serta lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.

“Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru di dunia usaha dan industri. Program ini juga untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” kata Airlangga.

Pada tahap pertama, program ini diikuti 20.000 peserta magang yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025. Batch kedua akan dibuka pada November dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta.

“Seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan sesuai standar daerah kabupaten dan kota. Selain itu juga mendapat iuran jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” terang Airlangga.

Per Jumat (17/10/2025), jumlah perusahaan yang telah mendaftar mencapai 1.666 perusahaan dengan 26.181 posisi kerja yang ditawarkan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

“Dalam proses ini nanti beberapa perusahaan, penerima, dan sejumlah rektor hadir di sini, baik dari UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan universitas lainnya,” tutur Airlangga.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kembali membuka magang nasional pada November 2025. Total lowongan yang dibuka untuk 80.000 peserta magang.

"Bulan depan dibuka lagi menjadi 80.000 peserta magang," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025)

Program magang pemerintah diperuntukkan kepada lulusan perguruan tinggi baik S1 maupun D3, termasuk nanti dari lulusan Universitas Keagamaan. Magang akan berlangsung selama 6 bulan dan menerima honor setara upah minimum kabupaten atau kota.

"Uang saku besarannya upah minimum di daerah Kabupaten Kota dan mendapat iuran JKK dan JKM itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah," terangnya.

Airlangga menambahkan 1.666 perusahaan yang sudah terdaftar dengan 26.181 lowongan. Ini di luar dari lembaga pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Pada gelombang pertama, peserta magang sudah mencapai 20.000 orang dan mulai bekerja pada 20 Oktober 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Program magang pemerintah akan dimulai hari ini, Rabu (15/10/2025) yang diperuntukkan kepada lulusan perguruan tinggi baik S1 maupun D3, termasuk nanti dari lulusan Universitas Keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program magang akan berlangsung selama 6 bulan dan menerima honor setara upah minimum kabupaten atau kota.

Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya airlanggahartarto_official.

"Sekarang sudah mendaftar lebih dari 1.300 perusahaan nantinya kementerian dan lembaga sudah boleh juga untuk memposting kebutuhannya sehingga anak-anak lulusan perguruan tinggi ini bisa mengakses," ujar Airlangga dikutip Rabu (15/10/2025).

Tidak hanya kementerian dan lembaga pemerintah yang akan membuka kesempatan magang tetapi juga sektor swasta dan juga Bank Indonesia yang turut membuka partisipasi.

Menurut Airlangga, program tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan mismatch antara lulusan perguruan tinggi dan lapangan kerja yang menuntut pengalaman kerja.

"Mismatch antara lulusan perguruan tinggi dan lapangan kerja selama ini kan lapangan kerja selalu meminta mereka yang berpengalaman kerja dan itu diisi oleh secondary, orang yang pernah kerja kemudian pindah. Kita ingin agar fresh graduate ini gen Z ini bisa diberikan kesempatan untuk mencoba kerja atau berpengalaman kerja selama 6 bulan," ujarnya.

Program ini menargetkan partisipasi lebih dari 20.000 peserta yang akan mengikuti magang dalam 4 batch pelaksanaan. Tak hanya mendapatkan pengalaman kerja nyata, Airlangga menjelaskan para peserta magang juga akan mendapatkan pembelajaran lintas sektor, serta penguatan karakter dan kompetensi profesional secara langsung di lapangan.

"Melalui program ini, peserta akan terlibat secara langsung dalam berbagai proses kerja profesional di lingkungan birokrasi, pengembangan program, hingga pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Program ini dibuka lintas sektor, meliputi makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, industri manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa lainnya.

Syarat Pendaftaran

Bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin mengikuti program ini, berikut syarat-syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Lulusan program diploma atau sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar

3. Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi

Calon peserta juga wajib mendaftar melalui situs SIAPkerja. Setelah mendaftar, data akan divalidasi oleh tim pelaksana. Pada tahap pendaftaran di SIAPkerja, pelamar harus melengkapi data usulan program pemagangan.

"Calon Peserta Pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan," tulis Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 soal Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Cara Daftar Program Magang

Berikut langkah-langkah pendaftaran program magang pemerintah 2025:

- Masuk ke situs siapkerja.kemnaker.go.id

- Daftar atau buat akun SIAPkerja

- Setelah terdaftar, masuk ke laman utama SIAPkerja dan pilih menu Maganghub

- Gunakan kolom pencarian untuk menemukan lowongan magang sesuai keahlian

- Pilih lowongan yang diinginkan, kemudian daftar secara online

Mekanisme Penyelenggaraan

Adapun perusahaan yang menjadi penyelenggara program akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan wajib melakukan proses rekrutmen terhadap calon peserta yang telah lolos validasi.

"Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen oleh Penyelenggara Pemagangan," disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan perjanjian pemagangan antara penyelenggara dan peserta. Penyelenggara wajib menyediakan mentor dan perjanjian pemagangan yang mencakup ketentuan hari kerja.

Selain itu, peserta juga akan didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Evaluasi terhadap peserta dilakukan setiap bulan.

Peserta akan memperoleh jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), dengan iuran yang ditanggung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat terkait.