JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan sejumlah perubahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, mulai dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem pengupahan, hingga alih daya.

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Myra M Hanartani mengatakan dunia usaha memandang revisi aturan ketenagakerjaan perlu menjawab tantangan yang tidak seluruhnya tercakup dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dunia usaha memandang bahwa itu hal yang perlu dilakukan. Jadi kami ada sembilan isu pokok yang kira-kira kita harapkan bisa dipertimbangkan,” ujar Myra dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Salah satu sorotan utama adalah pengaturan PKWT yang dinilai harus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja.

Menurut Myra, kepastian masa kerja dan perlindungan tetap penting, namun tidak boleh menghambat dinamika dunia usaha.

Ia juga menyoroti skema uang kompensasi PKWT yang saat ini diatur secara kaku.

Dengan struktur dunia usaha yang didominasi UMKM, Apindo menilai besaran kompensasi perlu lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. “Ketentuannya perlu dipertimbangkan kembali sehingga kami menganggap uang kompensasi itu diambil yang affordable,” katanya.

Di sisi lain, Apindo juga mengkritisi sistem pengupahan yang dinilai belum optimal dalam mencapai tujuan kesejahteraan pekerja.

Myra menegaskan, upah minimum pada dasarnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, bukan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan. “Upah minimum itu memang hanya sebagai jaring pengaman atau safety net, bukan menjadi instrumen kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penetapan upah minimum seharusnya mempertimbangkan kemampuan mayoritas pelaku usaha di suatu wilayah agar tetap inklusif dan tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain itu, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor terkait, sebelum kemudian ditetapkan oleh gubernur.

Menurut Myra, pendekatan ini penting agar kebijakan yang diambil lebih berbasis data dan mencerminkan kondisi riil masing-masing sektor usaha.

Dalam isu alih daya, Apindo menekankan perlunya regulasi yang tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi juga mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan sertifikasi bagi perusahaan alih daya serta penguatan pengawasan. “Yang kita harapkan adalah bagaimana industri alih daya tetap berjalan tetapi pekerjanya tidak dieksploitasi,” kata Myra.

Apindo juga menyoroti aspek produktivitas tenaga kerja yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan kajian yang dirujuk dari International Labour Organization, waktu kerja di Indonesia relatif lebih pendek dibanding negara lain di kawasan, sementara jumlah hari libur tergolong tinggi.

Kondisi ini dinilai perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas nasional.

Selain itu, Apindo mengusulkan sinkronisasi aturan pemagangan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta perubahan skema tenaga kerja asing dari sistem daftar positif menjadi daftar negatif agar lebih fleksibel.

Di tengah berbagai usulan tersebut, Myra menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dalam merumuskan regulasi baru.

“Undang-undang harus bisa memberikan perlindungan, tetapi juga tidak menghambat fleksibilitas usaha,” ujarnya.

Dengan rangkaian usulan ini, Apindo berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas tidak hanya menjadi respons terhadap putusan MK, tetapi juga mampu menjawab tantangan struktural pasar tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membandingkan besaran upah minimum sektor manufaktur di Indonesia dengan negara tetangga.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot mengungkapkan rata-rata upah sektor manufaktur di Indonesia berada di kisaran US$188 atau setara Rp3,2 juta per bulan, lebih rendah dibanding Vietnam sebesar US$342 atau Rp5,8 juta dan Kamboja sekitar US$210 atau Rp3,5 juta.

Namun, upah minimum tertinggi di Indonesia justru mencapai sekitar US$334 atau setara Rp5,7 juta, lebih tinggi dibanding Vietnam yang sekitar US$204 dan setara dengan Kamboja di kisaran US$210.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara upah minimum dan kemampuan riil perusahaan dalam membayar.

"Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki upah minimum itu lebih tinggi daripada upah rata-rata yang real terjadi di lapangan. Jadi Indonesia ini upah minimumnya memang sebagian besar tidak bisa di-absorb oleh perusahaan padat karya," ujar Subchan dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Selain upah minimum, Subchan juga menyorot besaran pesangon di Indonesia yang mencapai satu bulan gaji per tahun masa kerja menjadi beban berat bagi dunia usaha.

"Kita bicara terkait dengan masalah pesangon ini juga yang membuat tekanan cukup tinggi di mana total pesangon pekerja di Indonesia rata-rata masa kerja satu tahun itu adalah satu bulan gaji sedangkan di Vietnam dan juga Kamboja itu 0,5 bulan gaji dan di Kamboja 15 hari gaji," ujarnya.

Selain itu, dalam jangka panjang, beban pesangon di Indonesia juga jauh lebih besar. Untuk masa kerja 10 tahun, total pesangon bisa mencapai 12 bulan gaji, dengan batas maksimum hingga 19 bulan gaji. Sementara di Vietnam dan Kamboja, besaran pesangon umumnya hanya sekitar lima bulan gaji atau bahkan lebih rendah.

Perbedaan ini dinilai membuat struktur biaya tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif secara regional dan menjadi salah satu faktor yang mendorong ekspansi industri ke luar negeri.

"Jadi memang pesangon kita masih cukup tinggi sehingga memang beban yang dipikul oleh pengusaha di Indonesia kalau kita melihat perbandingan ini wajar kalau memang sebagian itu melakukan ekspansi keluar," terangnya.

Menurut Subchan tingginya upah minimum dan pesangon menjadi salah satu faktor yang mendorong relokasi industri ke negara tetangga.

"Jadi poin ini yang akan kita coba angkat bagaimana terjadi relokasi industri dari Indonesia ke Vietnam dan juga Kamboja. Jadi unit labor cost-nya Indonesia memang jauh lebih berat dan menjadi salah satu faktor relokasi manufaktur ke Vietnam dan juga Kamboja ini," terangnya.

Subchan mengingatkan meski upah di Indonesia secara nominal tergolong kompetitif, investor tidak hanya melihat besaran gaji, tetapi juga total biaya tenaga kerja.

"Tingkat upah Indonesia itu relatif kompetitif memang dibandingkan dengan negara lain di kawasan, namun itu bukan satu-satunya yang dilihat oleh investor namun juga melihat terkait dengan hubungannya total biaya yang memang dianggap tidak kompetitif akibat tingginya kewajiban pesangon yang jauh di atas negara pesaing," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa hanya sekitar 36% pekerja di Tanah Air yang dibayar sesuai ketentuan upah minimum.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan kondisi bahwa upah minimum di Indonesia yang terlihat tinggi, tetapi justru rendah dari sisi pemenuhannya.

“Jadi upah minimum kita kelihatan tinggi tetapi compliance-nya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA [sumber daya alam] dan padat modal justru," kata Bob dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pengusaha yang rendah adalah tingginya batas upah minimum, sehingga perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

Alhasil, dia menyebut banyak perusahaan seperti di Jakarta yang menawarkan upah lebih rendah dari batas minimum melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," ujar Bob.

Bob lantas menjelaskan bahwa yang patut menjadi perhatian adalah menyeimbangkan dua hal ini, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.

Pihaknya memandang bahwa upah minimum semestinya berperan sebatas sebagai jaring pengaman. Menurutnya, ketentuan untuk pengupahan di atas upah minimum seharusnya diatur dengan mekanisme struktur dan skala upah.

Apindo juga mendorong pembahasan pengupahan lebih didorong di tingkat bipartit alias antara perusahaan dan pekerja. Harapannya, hal ini dapat diatur lebih terperinci di RUU Ketenagakerjaan baru yang tengah digodok DPR.

“Tidak hanya masalah upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah. Kemudian juga upah kompetensi, upah produktivitas, upah yang sifatnya insentif. Jadi sebenarnya ekosistem pengupahannya itu sangat luas dan sangat terbuka, tetapi yang menghabiskan waktu kita banyak itu cuma upah minimum,” ujar Bob.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan upah minimum masih rendah.

Ia menyebut hanya sekitar 36 persen pekerja yang menerima upah sesuai atau di atas ketentuan minimum.

Adapun upah minimum di Indonesia pada 2026 bervariasi antar daerah, dengan kisaran sekitar Rp2,3 juta hingga Rp5,7 juta per bulan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi tercatat di DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta sementara beberapa daerah lain masih berada di kisaran Rp2 jutaan.

"Nah, saat ini hanya sekitar 36 persen karyawan yang dibayar sesuai (atau) lebih baik dari upah minimum," ujar Bob dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Meski upah minimum terus meningkat, tidak semua perusahaan mampu memenuhi ketentuan tersebut.

"Jadi kita upah minimum kelihatan tinggi tetapi kompliansnya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA (sumber daya alam) dan padat modal justru," katanya.

Bob menjelaskan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan adalah tingginya batas upah minimum yang dinilai memberatkan sebagian pelaku usaha. Akibatnya, sejumlah perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

"Persoalannya kenapa upah minimum itu yang bisa follow hanya 36 persen ini juga yang menjadi dilema bagi kita. Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," tutur dia lebih lanjut.

Ia menambahkan fenomena di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang menawarkan upah di bawah minimum melalui kesepakatan langsung dengan pekerja.

Selain itu, Bob juga mengungkapkan kurang dari sepertiga pekerja yang berhak menerima pesangon benar-benar mendapatkannya, dengan mayoritas terjadi di sektor pertambangan, termasuk di perusahaan BUMN dan investasi asing.

Ia menegaskan, ke depan kebijakan pengupahan perlu lebih fleksibel dengan tetap memperkuat hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Kita sih berharap bahwa upah minimum itu bisa lah dilaksanakan atau dipenuhi oleh anggota, tapi berapa jumlahnya kita terus terang berharap dari keputusan pemerintah itu bisa ditetapkan threshold yang minimal tetapi nanti perusahaan baik perusahaan mereka harus mengembangkan bipartitnya masing-masing," ujarnya.

Dalam skema tersebut, perusahaan yang memiliki kemampuan lebih diharapkan memberikan upah di atas minimum. Sebaliknya, bagi perusahaan dengan kondisi terbatas, penyesuaian dapat dilakukan melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Kalau perusahaannya bagus ya mereka harus memberikan upah yang lebih bagus, tapi kalau enggak bagus kondisinya ya disesuaikan, jadi kuncinya sebenarnya ada di bipartit masing-masing perusahaan," kata dia.

Bob juga menyoroti bahwa selama ini pembahasan lebih banyak terfokus pada upah minimum, sementara struktur dan skala upah di tingkat perusahaan kurang mendapat perhatian.

Menurutnya, fokus yang terlalu besar pada upah minimum tanpa diimbangi pengaturan struktur upah membuat ekosistem ketenagakerjaan tidak berkembang secara optimal.

Ia menambahkan Apindo mendorong perusahaan membangun hubungan industrial bipartit yang kuat dengan pekerja agar kebijakan pengupahan dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

[Gambas:Youtube]

Kalangan pengusaha menilai kebijakan kenaikan upah minimum dalam beberapa tahun terakhir justru menyulitkan dunia usaha, sementara dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dinilai belum optimal.

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Myra Hanartani mengatakan perubahan aturan upah minimum yang terjadi berulang kali membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan bisnis.

"Perubahan-perubahan ketentuan upah minimum yang selalu menyusahkan dari teman-teman dunia usaha untuk membuat perencanaan. Dan toh juga yang terlindungi juga tidak hanya cuma 36 persen gitu dari instrumen upah minimum," ujarnya dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menegaskan secara prinsip, upah minimum bukan instrumen utama untuk menciptakan kesejahteraan pekerja, melainkan hanya sebagai jaring pengaman.

"Upah minimum itu memang hanya sebagai jaring pengaman. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan, 'oh kesejahteraan itu dengan upah minimum', karena tidak ada upah minimum itu jadi sejahtera. Itu hanya sebagai jaring pengaman saja atau safety net," jelasnya.

Myra menambahkan penetapan upah minimum seharusnya mempertimbangkan kemampuan bayar mayoritas pengusaha di suatu wilayah agar kebijakan tersebut tetap inklusif dan tidak memberatkan dunia usaha.

[Gambas:Youtube]

Ia juga mengingatkan upah minimum hanyalah batas bawah dalam struktur pengupahan, sementara perusahaan tetap memiliki skema upah di atasnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Oleh karena itu karena dia harus hanya sebagai jaring pengaman, tanda petik, dan harus juga inklusif tidak boleh diskriminasi, itu harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar mayoritas di wilayah tertentu," tegas Myra.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam yang menyoroti adanya ketimpangan antara kenaikan upah dengan produktivitas tenaga kerja.

"Sedangkan di sisi lain upah minimum itu naik sekitar rata-rata 7 sampai 8 persen per tahun. Jadi antara produktiviti dan upah ini terjadi gap. Kita bukan anti kenaikan upah minimum silahkan," ujarnya.

Menurut Bob, kenaikan upah yang tidak diiringi peningkatan produktivitas berisiko menekan dunia usaha tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan pekerja.

"Kita juga mendukung peningkatan kesejahteraan. Tetapi setelah 10 tahun upah rata-ratanya 7-8 persen, toh buruh kita enggak sejahtera juga gitu loh. Berarti ada something wrong gitu loh," katanya.

Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari kondisi tersebut terhadap sektor industri, khususnya padat karya. Menurutnya, tekanan biaya membuat sebagian investor mulai meninggalkan sektor tersebut, sehingga berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja.

Apindo juga menekankan pentingnya peran upah minimum sebagai alat untuk mengurangi disparitas antarwilayah, dengan tetap mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai batas pencapaian.

Sementara itu, untuk pekerja dengan tingkat upah di atas minimum, pengaturannya dilakukan melalui struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.

Dalam mekanisme penetapannya, Apindo menjelaskan bahwa upah minimum dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mempertimbangkan kondisi daerah, apakah sudah berada di atas atau di bawah KHL.

Untuk sektor tertentu, upah minimum sektoral dapat ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi asosiasi sektor, dengan mempertimbangkan risiko kerja dan pertumbuhan sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan upah minimum dinilai belum efektif meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tingkat kepatuhan terhadap aturan masih rendah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, hanya sebagian kecil pekerja menerima upah sesuai ketentuan.

“Nah saat ini hanya sekitar 36 persen karyawan yang dibayar sesuai lebih baik dari upah minimum,” ujar Bob dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/4/2026).

Bob menilai standar upah di atas kertas tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan. Banyak perusahaan belum mampu memenuhi ketentuan secara konsisten, terutama di sektor tertentu.

Ia menekankan persoalan upah tidak cukup dilihat dari kenaikan nominal. Kemampuan dunia usaha dan tingkat kepatuhan menjadi faktor utama.

Dalam satu dekade terakhir, upah minimum meningkat rata-rata 7 hingga 8 persen per tahun. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja hanya sekitar 2 persen.

Kesenjangan ini dinilai menekan dunia usaha dan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja.

"Kita bukan anti kenaikan upah minimum silahkan, kita juga mendukung peningkatan kesejahteraan. Tetapi setelah 10 tahun upah rata-ratanya 7-8 persen toh buruh kita gak sejahtera juga gitu loh. Berarti ada something wrong gitu loh," jelasnya.

Bob juga menyoroti rendahnya pemenuhan hak pekerja lain, termasuk pesangon. Kurang dari sepertiga pekerja yang memenuhi syarat menerima hak tersebut.

Apindo menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu diperbaiki. Fokus tidak hanya pada penetapan standar, tetapi juga pada implementasi di lapangan.

Kepastian regulasi dan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha dinilai penting untuk menjaga penciptaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengubah skema penetapan upah minimum yang dituding sebagai biang keladi tingginya informalitas pekerja di Indonesia.

Laporan Bank Dunia menyoroti anomali di pasar tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan standar global. Berdasarkan Indeks Kaitz yang mengukur rasio upah minimum terhadap upah median pasar, Indonesia memiliki salah satu negara tingkat upah minimum tertinggi di dunia.

Pada 2022, rasio upah minimum Indonesia tercatat mencapai 124% terhadap upah median pasar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara OECD yang bertengger di level 55%.

Kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu agresif dan melampaui laju pertumbuhan produktivitas ini membuat biaya kepatuhan perusahaan meroket. Sebagai respons rasional, perusahaan cenderung menghindari perekrutan formal, sehingga para pekerja terdampak pada akhirnya terserap ke dalam ekosistem informal dengan kondisi yang lebih rentan.

Bank Dunia mengungkapkan pada tahun-tahun setelah diterapkan upah minimum kabupaten yang lebih tinggi dari provinsi sekitarnya, proporsi pekerja yang setidaknya sesuai upah minimum menurun sebesar 3,4 poin persentase, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,7 poin persentase, dan tingkat pekerjaan penuh waktu turun sebesar 3,5 poin persentase.

Saran dari Bank Dunia

Untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan informalitas tersebut, Bank Dunia merekomendasikan pergeseran fundamental dalam regulasi pengupahan.

Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan rebranding atau penjenamaan ulang terhadap kebijakan upah minimum yang ada saat ini. Bank Dunia menilai kebijakan tersebut lebih akurat diubah statusnya menjadi "upah referensi" atau "upah acuan" yang sifatnya tidak mengikat, yang bertujuan memfasilitasi perundingan pekerja sektor formal tanpa menciptakan distorsi hukum dan beban kepatuhan palsu.

Kedua, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi konsep batas upah baru yang benar-benar difungsikan sebagai jaring pengaman bagi pekerja berupah rendah. Agar dapat berjalan berkelanjutan, batas bawah ini harus dikalibrasi secara ketat dengan tren produktivitas.

Untuk memastikan upah tidak mendistorsi pasar di wilayah berproduktivitas rendah, skema penetapan ini disarankan menggunakan Indeks Kaitz di tingkat provinsi.

Dengan demikian, batas upah dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal, memungkinkan upah naik secara proporsional seiring dengan membaiknya produktivitas tanpa harus mengorbankan ketersediaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan upah minimum yang secara historis didesain untuk melindungi para pekerja berpendapatan rendah di Indonesia ternyata menghasilkan efek samping yang paradoksal.

Dalam laporan terbaru bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, World Bank alias Bank Dunia mencatat bahwa penetapan upah minimum yang berada di luar kisaran optimalnya justru menciptakan kerugian efisiensi dan distorsi yang signifikan di pasar tenaga kerja. Alih-alih mengentaskan ketimpangan daya tawar, kebijakan ini malah menjadi pendorong pekerja keluar dari sektor formal.

Laporan tersebut menyoroti anomali di pasar tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan standar global. Berdasarkan Indeks Kaitz yang mengukur rasio upah minimum terhadap upah median pasar, Indonesia memiliki salah satu negara tingkat upah minimum tertinggi di dunia.

Pada 2022, rasio upah minimum Indonesia tercatat mencapai 124% terhadap upah median pasar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara OECD yang bertengger di level 55%.

Kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu agresif dan melampaui laju pertumbuhan produktivitas ini membuat biaya kepatuhan perusahaan meroket. Sebagai respons rasional, perusahaan cenderung menghindari perekrutan formal, sehingga para pekerja terdampak pada akhirnya terserap ke dalam ekosistem informal dengan kondisi yang lebih rentan.

Bank Dunia mengungkapkan pada tahun-tahun setelah diterapkan upah minimum kabupaten yang lebih tinggi dari provinsi sekitarnya, proporsi pekerja yang setidaknya sesuai upah minimum menurun sebesar 3,4 poin persentase, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,7 poin persentase, dan tingkat pekerjaan penuh waktu turun sebesar 3,5 poin persentase.

"Sesuai dengan lemahnya penegakan aturan, pekerja yang terdampak di kabupaten tersebut sebagian besar terserap ke sektor informal alih-alih menjadi pengangguran," jelas laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Dampak dari kebijakan upah minimum ini semakin terlihat dari data historis yang dihimpun Bank Dunia. Proporsi pekerja yang secara aktual menerima upah minimum atau lebih, tercatat merosot tajam dari 53% pada 2010 menjadi kurang dari 20% pada 2023.

"Seiring dengan meningkatnya batas upah minimum, proporsi pekerja yang memperoleh upah setidaknya sebesar upah minimum menurun dengan cepat," jelas laporan tersebut.

Ironisnya, kelompok yang paling dirugikan dan terdepak dari pasar kerja formal akibat kebijakan ini justru adalah mereka yang paling rentan, seperti tenaga kerja muda, pekerja minim keahlian, dan penyandang disabilitas.

Bank Dunia mencatat, sebanyak 45% pekerja penuh waktu dengan pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah memperoleh upah setidaknya sebesar upah minimum pada 2010. Proporsi itu turun menjadi 10% pada 2023.

"Meskipun demikian, para pembuat kebijakan secara konsisten tetap mendorong kenaikan upah minimum yang agresif sejak saat itu—mengakibatkan peningkatan lebih dari 87% dari 2010 hingga 2023 setelah memperhitungkan inflasi," lanjut laporan tersebut.

Rekomendasi Perombakan Kebijakan

Untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan informalitas tersebut, Bank Dunia merekomendasikan pergeseran fundamental dalam regulasi pengupahan.

Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan rebranding atau penjenamaan ulang terhadap kebijakan upah minimum yang ada saat ini. Bank Dunia menilai kebijakan tersebut lebih akurat diubah statusnya menjadi "upah referensi" atau "upah acuan" yang sifatnya tidak mengikat, yang bertujuan memfasilitasi perundingan pekerja sektor formal tanpa menciptakan distorsi hukum dan beban kepatuhan palsu.

Kedua, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi konsep batas upah baru yang benar-benar difungsikan sebagai jaring pengaman bagi pekerja berupah rendah. Agar dapat berjalan berkelanjutan, batas bawah ini harus dikalibrasi secara ketat dengan tren produktivitas.

Untuk memastikan upah tidak mendistorsi pasar di wilayah berproduktivitas rendah, skema penetapan ini disarankan menggunakan Indeks Kaitz di tingkat provinsi. Dengan demikian, batas upah dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal, memungkinkan upah naik secara proporsional seiring dengan membaiknya produktivitas tanpa harus mengorbankan ketersediaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan memandang bahwa tunjangan hari raya (THR) semestinya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, kecuali jika memiliki nominal tinggi di atas upah minimum baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa PPh 21 selama ini didasarkan pada besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berkisar Rp4,5 juta per bulan.

Menurutnya, pengenaan PPh 21 terhadap penghasilan bulanan seharusnya mengikuti besaran upah minimum, agar THR tak turut dikenakan pajak. Hal ini mengingat sejumlah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki besaran UMP jauh di atas ambang PTKP.

“Masa upah minimum Rp5,8 juta seperti di Jakarta masih juga dikenakan pajak. Sebaiknya THR itu memang bukan objek pajak,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).

Kendati demikian, dia memahami bahwa pajak tetap perlu dikenakan kepada wajib pajak (WP) dengan pendapatan tinggi, demikian pula atas besaran THR yang diterima.

Oleh karenanya, Timboel mendorong agar pungutan pajak THR terhadap individu dengan pendapatan pada rentang upah minimum tersebut dapat diterapkan dengan lebih adil.

“Untuk THR, menurut saya yang [pendapatan] upah minimum atau kira-kira di bawah Rp10 juta tidak perlu dikenakan PPh 21. Kalau Rp30 juta apa boleh buat,” ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar pemberian tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan pajak penghasilan alias PPh pasal 21.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pemberian THR untuk pekerja kerap kali dilakukan bersamaan dengan gaji bulanan, sehingga pendapatan penghasilan bruto melonjak. Hal ini memungkinkan THR dikenakan pajak progresif.

“Pajaknya melambung tinggi karena kan progresif. Yang misalnya seharusnya tidak kena pendapatan tidak kena pajak atau PTKP senilai Rp4,5 juta, gara-gara digabungkan antara uang THR dan uang gaji, maka dia akan terkena pajak,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta programmagang nasional seiring kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Padang, Sumatra Barat, Jumat (13/2/2026).

Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi, atau lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik menjadi Rp 3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional agar memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik untuk menabung, memberikan kepada orang tua, maupun keperluan bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air benar-benar siap kerja, memiliki pengalaman langsung di lapangan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemnaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang, Jumat.

Prof Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi atau lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 ialah sebesar Rp2.994.193 atau naik menjadi RpRp3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, maka penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional untuk dapat memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik itu untuk menabung, memberikan kepada orang tua maupun hal-hal bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air dapat benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemenaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah kenaikan upah minimum dan target pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat justru menunjukkan gejala melemah. Fenomena paradoksal ini kian terasa setelah memasuki 2026, ketika tekanan biaya hidup meningkat, sementara pendapatan riil masyarakat khususnya kelas menengah-bawah tak sepenuhnya mampu mengimbanginya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, salah satu faktor utama pelemahan daya beli adalah minimnya penciptaan lapangan kerja formal.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira.

Selain masalah ketenagakerjaan, tekanan daya beli juga datang dari sisi harga, terutama menjelang Ramadhan. Bhima menyoroti kecenderungan naiknya harga komoditas pangan, meskipun secara produksi beberapa bahan pokok seperti beras dalam kondisi surplus.

Namun, surplus tersebut tidak sepenuhnya tersedia untuk konsumsi pasar karena sebagian dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini diperluas secara masif. Anggaran MBG pada 2026 melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan 2025, sehingga menyerap suplai pangan dalam jumlah besar.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi rendah tidak selalu berarti daya beli kuat, terutama jika kenaikan harga terjadi pada kebutuhan pokok yang menyerap porsi besar pengeluaran rumah tangga menengah-bawah.

Keyakinan Konsumen Masih Tinggi, Tapi Mulai Retak

Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen masih berada di zona optimistis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 tercatat sebesar 123,5, meskipun turun tipis 0,5 poin dibandingkan November 2025.

Penurunan serupa juga terlihat pada:

• Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 111,5 menjadi 111,4
• Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 136,6 menjadi 135,6

Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) justru meningkat ke level 106,5. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia, terutama dari sisi formalitas dan tingkat upah riil.

Laporan BRI Economic Outlook 2026 menguatkan pandangan bahwa pelemahan daya beli bersifat struktural. Tim Ekonom BRI mengidentifikasi tiga indikator utama yang menunjukkan daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Penurunan rasio gaji terhadap UMR.

Data olahan BRI menunjukkan bahwa rata-rata gaji bulanan bersih masyarakat terus menurun relatif terhadap UMR. Bahkan, sejak 2020, gaji bersih rata-rata tercatat berada di bawah UMR, sempat membaik pada 2022, namun kembali melandai hingga 2024. Artinya, kenaikan UMR tidak sepenuhnya tercermin dalam pendapatan riil pekerja.

Anomali inflasi rendah.

BRI menilai rendahnya inflasi saat ini bukan semata hasil keberhasilan pengendalian harga, melainkan akibat melemahnya permintaan domestik. Kontribusi inflasi dari sisi permintaan (demand pull) menyusut tajam, menandakan konsumsi rumah tangga sedang tertekan.

Ketimpangan dampak ekonomi.

Pelemahan daya beli tidak merata. Kelompok atas masih memiliki bantalan likuiditas, sementara kelas menengah-bawah justru berada di zona negatif dalam indeks daya beli. Padahal, kelompok inilah yang menjadi penopang utama konsumsi nasional.

"Berbagai indikator daya beli domestik cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir dibandingkan ketika periode pra-pandemi, menjadi tantangan utama perekonomian saat ini,” tulis Tim Ekonom BRI.

Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu melakukan koreksi kebijakan agar konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan. Salah satu langkah yang disarankan adalah merevisi kebijakan perpajakan, terutama bagi kelas menengah.

Celios mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke level 8–9 persen untuk mendorong belanja masyarakat. Selain itu, transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat agar cicilan KPR dan kredit kendaraan menjadi lebih ringan. Namun, solusi jangka panjang tetap bertumpu pada penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Fiskal yang agresif dengan defisit yang lebar perlu dicek kualitas belanjanya, apakah benar-benar mendorong penciptaan lapangan kerja,” tegas Bhima.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan besar: memastikan kenaikan upah tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar meningkatkan daya beli riil masyarakat.

Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, pengendalian harga pangan, dan stimulus yang tepat sasaran bagi kelas menengah-bawah, paradoks “upah naik, daya beli turun” berisiko terus berulang dan menjadi batu sandungan utama pemulihan ekonomi nasional.