Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara menanggapi imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar perusahaan mempekerjakan kelompok lanjut usia (lansia).

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot mengatakan saat ini sudah banyak pekerja lanjut usia (lansia) yang bekerja di sektor formal.

Ia menyebut banyak sektor formal telah mempekerjakan pekerja lansia yang dinilai memiliki kompetensi memadai.

"Saat ini sudah banyak sektor formal yang mempekerjakan pekerja lansia yang memiliki kompetensi, relations, dan judgement yang baik," kata Subchan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/4).

Dengan semakin banyaknya lansia yang bekerja di sektor formal, Kadin berharap regulasi ketenagakerjaan dapat dibuat lebih fleksibel agar bisa mengakomodasi kebutuhan pekerja usia lanjut.

Subchan menjelaskan fleksibilitas tersebut mencakup ketentuan jam kerja, kontrak kerja, usia pensiun, hingga pengupahan.

Ia mencontohkan sektor restoran yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung pada akhir pekan. Dengan aturan kerja yang lebih fleksibel, pelaku usaha bisa merekrut pekerja lansia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu.

"Dunia usaha berharap regulasi ketenagakerjaannya juga jangan kaku, harus lebih fleksibel," ujar Subchan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi pekerja lansia agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan.

Menurut Subchan, pekerja lansia dinilai cocok mengisi sejumlah posisi di sektor formal seperti konsultan dan penasihat. Selain itu, lansia juga dinilai sesuai untuk bidang pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan audit, hubungan pelanggan, hingga sektor kesehatan dan sosial.

Imbauan mempekerjakan lansia dilontarkan Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani. Ia menyampaikan Indonesia memasuki era masyarakat menua seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia 2025 berkisar 11,93 persen dari total penduduk Indonesia, dan terus meningkat seiring naiknya angka harapan hidup

"Karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Estiarty saat membuka Workshop Link and Meet DUDI di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (15/4).

Di sisi lain, ia menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif lainnya. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu menjadi perhatian bersama.

Esti menegaskan penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif bagi kelompok lansia membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, komunitas, hingga media dan mitra pembangunan.

"Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak hanya implementatif, tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kemnaker juga tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lanjut usia, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan.

"Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses, memperkuat perlindungan, serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lansia di Indonesia," kata Estiarty.

[Gambas:Youtube]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membandingkan besaran upah minimum sektor manufaktur di Indonesia dengan negara tetangga.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot mengungkapkan rata-rata upah sektor manufaktur di Indonesia berada di kisaran US$188 atau setara Rp3,2 juta per bulan, lebih rendah dibanding Vietnam sebesar US$342 atau Rp5,8 juta dan Kamboja sekitar US$210 atau Rp3,5 juta.

Namun, upah minimum tertinggi di Indonesia justru mencapai sekitar US$334 atau setara Rp5,7 juta, lebih tinggi dibanding Vietnam yang sekitar US$204 dan setara dengan Kamboja di kisaran US$210.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara upah minimum dan kemampuan riil perusahaan dalam membayar.

"Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki upah minimum itu lebih tinggi daripada upah rata-rata yang real terjadi di lapangan. Jadi Indonesia ini upah minimumnya memang sebagian besar tidak bisa di-absorb oleh perusahaan padat karya," ujar Subchan dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Selain upah minimum, Subchan juga menyorot besaran pesangon di Indonesia yang mencapai satu bulan gaji per tahun masa kerja menjadi beban berat bagi dunia usaha.

"Kita bicara terkait dengan masalah pesangon ini juga yang membuat tekanan cukup tinggi di mana total pesangon pekerja di Indonesia rata-rata masa kerja satu tahun itu adalah satu bulan gaji sedangkan di Vietnam dan juga Kamboja itu 0,5 bulan gaji dan di Kamboja 15 hari gaji," ujarnya.

Selain itu, dalam jangka panjang, beban pesangon di Indonesia juga jauh lebih besar. Untuk masa kerja 10 tahun, total pesangon bisa mencapai 12 bulan gaji, dengan batas maksimum hingga 19 bulan gaji. Sementara di Vietnam dan Kamboja, besaran pesangon umumnya hanya sekitar lima bulan gaji atau bahkan lebih rendah.

Perbedaan ini dinilai membuat struktur biaya tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif secara regional dan menjadi salah satu faktor yang mendorong ekspansi industri ke luar negeri.

"Jadi memang pesangon kita masih cukup tinggi sehingga memang beban yang dipikul oleh pengusaha di Indonesia kalau kita melihat perbandingan ini wajar kalau memang sebagian itu melakukan ekspansi keluar," terangnya.

Menurut Subchan tingginya upah minimum dan pesangon menjadi salah satu faktor yang mendorong relokasi industri ke negara tetangga.

"Jadi poin ini yang akan kita coba angkat bagaimana terjadi relokasi industri dari Indonesia ke Vietnam dan juga Kamboja. Jadi unit labor cost-nya Indonesia memang jauh lebih berat dan menjadi salah satu faktor relokasi manufaktur ke Vietnam dan juga Kamboja ini," terangnya.

Subchan mengingatkan meski upah di Indonesia secara nominal tergolong kompetitif, investor tidak hanya melihat besaran gaji, tetapi juga total biaya tenaga kerja.

"Tingkat upah Indonesia itu relatif kompetitif memang dibandingkan dengan negara lain di kawasan, namun itu bukan satu-satunya yang dilihat oleh investor namun juga melihat terkait dengan hubungannya total biaya yang memang dianggap tidak kompetitif akibat tingginya kewajiban pesangon yang jauh di atas negara pesaing," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai dunia usaha berada dalam fase wait and see di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan mandeknya negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan penurunan ekspektasi kegiatan bisnis dan stagnasi penjualan mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekspansi.

Meski demikian, ekspansi bisnis dinilai tidak berhenti, tetapi mengalami penyesuaian strategi.

“Secara umum, ekspansi bisnis masih akan berjalan namun lebih selektif dan terukur,” kata Erwin kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi besar yang bersifat padat modal, sambil fokus pada efisiensi dan optimalisasi operasional.

Investasi juga mulai dialihkan ke sektor yang dinilai lebih resilien, seperti pangan, energi, dan digital.

Erwin menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan ekspansi, antara lain ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga energi dan logistik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, melemahnya permintaan global, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi.

Kondisi tersebut berdampak pada perhitungan risiko dan imbal hasil investasi.

Dari sisi penjualan, Kadin memproyeksikan kinerja masih cenderung stagnan dalam jangka pendek, namun berpotensi membaik pada semester II/2026 apabila tidak terjadi eskalasi lanjutan konflik global.

Konsumsi domestik dinilai tetap menjadi penopang utama, meski daya beli masyarakat perlu dijaga.

Lebih lanjut, Erwin menilai mandeknya negosiasi antara AS dan Iran turut berdampak pada dunia usaha, antara lain melalui kenaikan harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar, serta peningkatan biaya produksi dan distribusi.

“Bagi dunia usaha, ini meningkatkan uncertainty premium, sehingga banyak pelaku usaha menunda ekspansi besar dan memilih menunggu arah yang lebih jelas,” ujarnya.

Untuk mendorong ekspansi, Kadin menilai diperlukan kepastian dan stabilitas kebijakan, termasuk kebijakan yang konsisten, insentif fiskal, kemudahan investasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Selain itu, percepatan belanja pemerintah dan deregulasi di sektor riil seperti logistik dan perizinan dinilai penting untuk memperkuat daya saing.

“Dunia usaha siap berekspansi, namun membutuhkan sinyal yang jelas bahwa risiko dapat dikelola dengan baik,” tandasnya.

Jayapura (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis potensi Papua mampu memperkuat ekonomi nasional dan tidak hanya bertumpu pada komoditas emas dan tembaga, tetapi juga kelautan dan perikanan yang didukung oleh posisi strategis di kawasan timur Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jayapura, Minggu, menilai Papua memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan hingga hasil hutan dan kelautan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

“Potensi tersebut tidak hanya bertumpu pada komoditas seperti emas dan tembaga, tetapi juga mencakup sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Menurut Anindya, Papua juga dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya dan energi air, mengingat kondisi geografis yang mendukung pemanfaatan energi bersih.

Papua, kata dia, memiliki potensi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pertanian yang luas serta pengembangan komoditas lokal.

Di sisi lain, letak geografis Papua yang strategis di kawasan timur Indonesia menjadikannya berpeluang sebagai pintu gerbang perdagangan menuju kawasan Pasifik.

“Untuk itu penguatan infrastruktur dan efisiensi logistik menjadi kunci dalam mengoptimalkan seluruh potensi tersebut agar dapat terintegrasi dengan baik,” katanya.

Anindya meyakini Papua mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata dengan dukungan infrastruktur dan logistik.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga menghadiri kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Papua serta Pelantikan Ketua Kadin Papua Jecleana Joku dengan masa bakti 2021-2026 yang bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (11/4).

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Indonesia untuk menjalin kerja sama di bidang energi nuklir dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin, Pahala Mansury mengatakan, kerja sama tersebut akan memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

"Masih cukup banyak potensi-potensi yang bisa kita realisasikan antara kedua negara dan juga beberapa hal lainnya seperti misalnya di sektor energi kita lihat juga bahwa pengembangan dari energi yang ada seperti misalnya di sektor energi berbasis nuklir," katanya dalam acara Russia-Indonesia Workshop on EAEU-Indonesia Free Trade Agreement in Practice yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pahala mengungkapkan, pemerintah telah mencanangkan pengembangan energi nuklir pada 2030. Dengan demikian, kerja sama dengan negara-negara EAEU penting untuk mendukung target tersebut.

"Kan sudah dicanangkan bahwa di tahun 2030 nanti Indonesia diharapkan sudah memiliki teknologi untuk bisa melakukan pengembangan energi berbasis nuklir dan ini juga salah satu hal yang kita perlu bicarakan dengan negara-negara anggota Eurasia tadi," tutur dia.

Selain sektor energi, Pahala menyebut terdapat tiga sektor utama lain yang berpotensi menjadi motor penggerak peningkatan perdagangan antara Indonesia dan EAEU. Pertama adalah sektor komoditas pangan, seperti minyak sawit mentah (CPO), gandum, serta pupuk, khususnya potash.

"Ini adalah sektor-sektor yang dengan adanya penurunan tarif tersebut kita harapkan akan bisa meningkatkan adanya perdagangan," ujar dia.

Kedua, sektor energi termasuk hilirisasi mineral seperti nikel juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerja sama ini.

Adapun sektor ketiga adalah industri padat karya, meliputi tekstil, garmen, serta industri manufaktur seperti mesin, peralatan, dan elektronik yang saat ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia.

(DESI ANGRIANI)

Kita selalu akan menghadapi gejolak-gejolak yang makin hari makin lebih sering. Ini sudah menjadi suatu hal yang the .,new normal ya, normal yang baru ya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha di Tanah Air untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika global yang semakin tidak menentu.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T Riady dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa gejolak global kini menjadi fenomena yang kian sering terjadi dan harus dihadapi dengan kesiapan yang matang.

“Kita selalu akan menghadapi gejolak-gejolak yang makin hari makin lebih sering. Ini sudah menjadi suatu hal yang the new normal ya, normal yang baru ya. Jadi kita harus belajar bagaimana pintar untuk merespons dan pintar untuk menyesuaikan diri dengan situasi global yang ada,” katanya.

Meski menghadapi tantangan jangka pendek, James menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang tetap kuat.

Ini menurutnya, didukung oleh pergeseran pusat ekonomi global ke kawasan Pasifik yang mencakup Amerika Serikat, China, dan Indonesia.

“Di mana di Pasifik ini berarti Amerika Serikat, China dan juga Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi geografis Indonesia menjadi keunggulan strategis dalam perdagangan internasional karena berada di jalur utama arus perdagangan dunia.

“Dan Indonesia memiliki strategi geografik yang luar biasa. Bentangan itu dari Barat sampai Timur itu kan naik pesawat itu 7 jam ya. Jadi perdagangan internasional banyak yang harus melalui Indonesia,” jelasnya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, James menilai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sudah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, pelaku usaha tetap dituntut untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang cepat.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan global seperti inflasi dan kenaikan suku bunga menjadi tantangan yang sulit dihindari.

Oleh karena itu, Kadin mendorong dunia usaha agar mulai mengoptimalkan sektor yang relatif tahan terhadap gejolak global, terutama pasar domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Dan karena itulah harus mencari peluang-peluang yang anti-inflasi, yang anti-siklikal berarti ya pasar domestik. Jadi pasar domestik itu harus dikembangkan, konsumsi domestik itu harus dikembangkan,” jelasnya.

James menilai, berbagai program pemerintah yang berfokus pada penguatan konsumsi domestik merupakan langkah strategis dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

“Dan beberapa inisiatif Presiden itu sangat-sangat penting. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) umpamanya itu kan sangat penting karena adalah domestic consumption. Perumahan umpamanya itu juga sangat-sangat penting sekali kan. Pariwisata ini juga dalam negeri semua. Jadi ini beberapa inisiatif dari pemerintah dan saya kira yang sangat-sangat bagus,” pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Pasalnya, wacana ini dinilai berdampak langsung terhadap likuiditas dunia usaha dan iklim investasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

"Wacana mengenai rencana penghentian restitusi pajak perlu dikaji ulang secara cermat dan hati-hati sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme fiskal yang sudah diatur dan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk mendukung aktivitas produksi hingga pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

"Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasionalnya, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja," katanya.

[Gambas:Youtube]

Siddhi menilai konsistensi kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Kepastian hukum dinilai menjadi dasar utama bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

"Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan," ujarnya lebih lanjut.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyampaikan penolakan terhadap wacana penahanan atau penghentian restitusi pajak.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin menyebut dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.

"Para pelaku usaha mendukung program pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Ini bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," ujarnya.

Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan perang tarif membuat dunia usaha menghadapi tekanan berat, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Dalam situasi tersebut, kebijakan yang menambah ketidakpastian dinilai dapat memperburuk iklim usaha.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha," kata Saleh.

Ia menegaskan restitusi pajak merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dalam berusaha sangat dibutuhkan para pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan usaha, termasuk mempertahankan karyawan hingga membuka lapangan kerja baru.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa dalam tekanan ekonomi global, yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik, mempertahankan pekerja yang ada bukan hal mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta-juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Salah satu kebijakan yang berisiko melemahkan iklim usaha tersebut adalah wacana terkait restitusi pajak. Kadin, kata Saleh, menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara.

Menurutnya, penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.

“Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi,” ujar mantan Menteri Perindustrian tersebut.

Meskipun demikian, Kadin memastikan dukungannya terhadap program pemerintah, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan, jika ada ketenangan dan kepastian dalam berusaha.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global.

JAKARTA - Kadin menegaskan, bahwa restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.

“Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi,”kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, Kamis (9/4/2026).

Lebih jauh, Saleh mengingatkan, bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak dalam situasi normal. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan -baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi- perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Pengembalian Pembayaran Pajak Meledak hingga Rp340 Triliun, Apa Efek Restitusi Pajak?



Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan para pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan usaha untuk mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah perlu memberikan ketenangan dan kepastian berusaha. Dalam tekanan ekonomi global -yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik-, mempertahankan pekerja yang ada bukan masalah mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

“Para pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,”tegas mantan Menteri Perindustrian itu.

Pernyataan ini merupakan respons Kadin terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (8/4/2026). Kadin menilai, dalam situasi global yang masih bergejolak, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha.

Karena itu, pelaku usaha justru membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi. Restitusi Pajak Terus Meningkat, Golkar Desak Pengawasan DPR dan Audit BPK Diperkuat



“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta juta tenaga kerja,” terang Saleh.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global. Namun dunia usaha, kata saleh, menilai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional.

“Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam kondisi ekonomi tak menentu dan pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan usaha untuk mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah perlu memberikan ketenangan dan kepastian berusaha.

Dalam tekanan ekonomi global, yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik, mempertahankan pekerja yang ada bukan masalah mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

“Pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin, dalam keterangan, Kamis (9/4/2026).

Pernyataan ini merupakan respons Kadin terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (8/4/2026).

Kadin menilai, dalam situasi global yang masih bergejolak, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha. Karena itu, pelaku usaha justru membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi.

“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta-juta tenaga kerja ,” ujar Saleh.

Kadin menegaskan, restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.

“Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi,” tegas mantan menteri perindustrian itu.

Lebih jauh, Saleh mengingatkan kondisi ekonomi saat ini tidak dalam situasi normal. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi, perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global.

Menurut Saleh, dunia usaha menilai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. “Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeklaim kinerja produk ekspor dari Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku UMKM lokal dengan nilai transaksi mencapai US$2,73 juta atau senilai Rp46,4 miliar. Sekitar 36 usaha telah memenuhi standar untuk dapat menembus pasar ekspor.

Eri telah melepas hasil produksi IKM Kota Pahlawan ke enam negara berbeda di belahan dunia, di antaranya Pakistan, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Oman di Grand City Surabaya, Rabu (8/4/2026).

"Total yang terkirim untuk ekspor hari ini mencapai US$2,7 juta. Ini angka yang sangat besar dan jauh melebihi apa yang kita targetkan," ungkap Eri dalam gelaran Surabaya Industrial & Labour Festival 2026.

Sementara itu, bermacam-macam komoditas yang diekspor meliputi furnitur, dekorasi rumah, fesyen, alas kaki (sandal/sepatu), hingga produk olahan makanan seperti rendang.

Eri mengungkapkan terdapat sekitar 36 IKM yang dinyatakan telah mampu memenuhi standar kualitas produk internasional. Menurutnya, menjadi tugas pemerintah mendorong agar pengusaha dapat berkembang.

"Pemerintah kota tidak selalu harus di depan, tapi kita mendorong agar perusahaan dan UMKM terus berkembang. Hari ini terbukti, Surabaya bukan hanya kota jasa, tapi juga kota industri yang mampu menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan Pemkot Surabaya bakal memperkuat kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hal tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi pengusaha muda serta menghapus stigma bahwa ekspor itu sulit atau berisiko tinggi.

"Nanti ada pendampingan dari Kadin. Mereka yang sudah berhasil ekspor akan menjadi mentor bagi UMKM yang lain. Kita ingin anak muda Surabaya tidak ragu lagi untuk mendunia," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan awalnya terdapat sekitar 80 pelaku IKM yang ingin menerima pendampingan intensif serta pelatihan khusus agar produknya mampu menembus pasar ekspor.

"Kami memberikan coaching clinic kepada 80 pelaku usaha tersebut. Setelah dikurasi secara mendalam, kami menemukan 36 perusahaan (PT/IKM) yang dinyatakan benar-benar siap untuk ekspor dan dipertemukan langsung dengan para pembeli (buyer)," beber Hebi.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari kehadiran enam buyer besar yang tertarik dengan produk lokal garapan UMKM Surabaya. Para buyer tersebut diketahui hadir secara daring maupun luring.

“Selain yang hadir offline, ada tiga negara yang terhubung melalui Zoom, yaitu dari Singapura, Oman, dan Hongkong. Hasilnya luar biasa, seluruh buyer baik yang hadir langsung maupun daring melakukan pembelian. Total transaksi yang tertuang dalam Letter of Intent mencapai US$2,7 juta," jelas Hebi.

Di sisi lain, Stefanus Sugeng Irawan selaku CEO Performa Optima Group menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan platform kolaboratif yang mempertemukan inovasi, peluang, dan solusi nyata bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan.

“Surabaya Industrial & Labour Festival 2026 adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi industri yang adaptif dan inklusif. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan global sekaligus membuka peluang baru bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong dunia usaha untuk memperkuat kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah resmi berlaku, guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan selaras dengan ketentuan hukum terbaru.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis menyampaikan upaya tersebut diwujudkan melalui executive brief yang digelar Kadin Indonesia bersama Kadin Indonesia Institute (KII) guna lebih memahami secara komprehensif aturan baru tersebut.

Selain itu, menurutnya kegiatan yang digelar pada Rabu (8/4) itu juga menjadi langkah penting untuk menyelaraskan perspektif antara dunia hukum dan dunia usaha.

“Dalam rangka bagaimana menyelaraskan pandangan-pandangan dunia hukum untuk kemajuan dunia usaha dan industri,” ujar Azis.

Lebih lanjut, diskusi juga menyoroti pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas dunia usaha, termasuk sektor konstruksi.

Tenaga Ahli Komisi III DPR RI sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Afdhal Mahatta menekankan bahwa pemberlakuan KUHP baru membawa implikasi signifikan bagi sektor bisnis, terutama terkait penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

“Tentu kita tahu bahwa KUHP baru sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan berimplikasi kepada sektor dunia usaha maupun bisnis,” kata Afdhal.

Ia juga menjelaskan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan. Jika sebelumnya KUHP lama belum mengatur korporasi sebagai subjek pidana dan lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, kini pendekatan tersebut mengalami pergeseran.

“Kalau di KUHP lama keadilannya retributif, fokus pada pemidanaan dan pemenjaraan. Sedangkan KUHP baru bersifat rehabilitatif dan restoratif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afdhal berharap forum tersebut menjadi titik awal bagi sosialisasi yang lebih luas sehingga dunia usaha dapat beradaptasi dengan baik terhadap regulasi baru.

“Kami berharap ini bukan akhir, tetapi awal untuk melakukan sosialisasi dan diskusi lanjutan agar perekonomian berjalan lancar dan korporasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026