Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun 2026.

Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi buruh di Kompleks Parlemen dalam memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Sebab, perampungkan UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu tuntutan dari para buruh di Indonesia.

"Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," kata Dasco.

Dasco menjelaskan cepat atau lambatnya pembahasan UU Ketenagakerjaan bergantung kepada buruh untuk mengumpulkan berbagai permasalahan sehingga dapat segera dibahas DPR bersama pemerintah.

Dasco menjelaskan, DPR juga akan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) membahas UU Ketenagakerjaan dan organisasi buruh lainnya agar setiap persoalan dapat dibahas untuk nantinya diberikan solusi sehingga menghasilkan produk undang-undang.

"Nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR. Nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh, apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya. Kita bukan merevisi undang-undang yang lama. Karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru," jelas Dasco.

Menurutnya Dasco, 'belanja' masalah dari kaum buruh maupun APINDO sebagai langkah memaksimalkan perampungkan undang-undang agar setelah disahkan tidak mengalami masalah sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK, ya monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ," ucapnya.

Dasco melanjutkan pemerintah telah meluncurkan Satgas Mitigasi PHK sebagai upaya mensejahterakan kaum buruh.

Melalui Satgas PKH, katanya, buruh dapat mengadukan terkait masalah sistem outsourcing, upah, hingga PHK.

Terlebih, Dasco menyebut dalam dua atau tiga bulan ke depan dikabarkan akan ada sejumlah perusahaan yang bakal melakukan PHK. Alhasil, para pekerja dapat melaporkan ke satgas tersebut jika ditemukan permasalahan.

"Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian sudah masuk ke desk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 1 Mei 2026.

Dia menyebut bahwa aturan baru ini diterbitkan guna memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya alias outsourcingagar berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

Beleid ini juga disebut sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dalam aturan ini, dia menyebut, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu. Perinciannya yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya dinyatakan wajib memiliki perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, Yassierli menyebut, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permenaker ini juga disebutnya mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Yassierli lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

"Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya," pungkas dia.

peningkatan peran perempuan di sektor maritim bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga bagian dari upaya membangun talenta unggul

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmen untuk meningkatkan tenaga kerja perempuan di sektor maritim guna menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia (SDM) inklusif.

“Kami melihat bahwa peningkatan peran perempuan di sektor maritim bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga bagian dari upaya membangun talenta unggul yang adaptif dan berdaya saing global,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Roberth menyampaikan bahwa penguatan SDM maritim inklusif merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek sosial.

Ia menambahkan, perusahaan terus membuka ruang pengembangan kompetensi bagi seluruh awak kapal tanpa memandang gender, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

“Keberagaman justru menjadi kekuatan dalam membangun tim yang solid dan operasional yang lebih efektif serta berkelanjutan,” kata dia.

Saat ini, terdapat 41 perwira pelaut wanita dan 56 kadet perempuan yang bertugas di 78 kapal, atau sekitar 2 persen dari total crew pool. Angka ini mencerminkan peluang besar untuk memperluas partisipasi perempuan di sektor pelayaran, yang selama ini masih didominasi laki-laki.

Bekerja di laut bukan hanya soal kemampuan teknis, kata dia, tetapi juga ketangguhan mental, disiplin tinggi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis.

Kehadiran perwira perempuan di kapal membuktikan bahwa profesionalisme di dunia maritim dibangun atas dasar kompetensi dan integritas, tanpa dibatasi oleh gender.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus mendorong pengembangan talenta maritim melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan, peningkatan kompetensi, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Pertamina melihat hal ini sebagai bagian penting dalam penguatan SDM maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa implementasi program mandatori biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi dan fiskal, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan, bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap dari program biodiesel diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang pada 2026.

"Serapan tenaga kerja itu di 1,88 juta di tahun 2025 dan dengan dinamika yang ada sekarang, kita harapkan menjadi 1,9 juta tahun 2026," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat



Menurutnya, program B50 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel dinilai akan berdampak langsung terhadap aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan di dalam negeri.

Selain menciptakan lapangan kerja, implementasi B50 juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat adanya peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp20,29 triliun pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp21,29 triliun pada 2026.

Di sisi lain, program ini turut berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Pada 2025, penghematan devisa tercatat sebesar Rp133 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp139 triliun pada 2026. Program ini diperkirakan juga mampu menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau ABPN hingga Rp48 triliun pada tahun 2026.

"Dengan implementasi B50, pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran terutama dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) sebesar Rp48 triliun, yang berasal dari penghematan insentif biodiesel dari BPDP dan pengurangan kebutuhan impor BBM," tambahnya.

Siap-siap! B50 Mulai Diimplementasikan Juli 2026, Hasil Uji Coba Tembus 70%



Pemerintah juga menilai kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Penurunan emisi karbon dari implementasi biodiesel tercatat mencapai 39,6 juta ton CO2 pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 41,53 juta ton CO2 pada 2026.

"Program ini diharapkan tetap menjadi faktor penting dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ferry.

Dengan berbagai manfaat tersebut, implementasi B50 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

IDXChannel - Implementasi program mandatori biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi dan fiskal, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan jumlah tenaga kerja yang terserap dari program biodiesel diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang pada 2026.

"Serapan tenaga kerja, itu di 1,88 juta di tahun 2025 dan dengan dinamika yang ada sekarang, kita harapkan menjadi 1,9 juta tahun 2026," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, program B50 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel dinilai akan berdampak langsung terhadap aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan di dalam negeri.

Selain menciptakan lapangan kerja, implementasi B50 juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat adanya peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp20,29 triliun pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp21,29 triliun pada 2026.

Di sisi lain, program ini turut berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Pada 2025, penghematan devisa tercatat sebesar Rp133 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp139 triliun pada 2026. Program ini diperkirakan juga mampu menghemat pengeluaran ABPN hingga Rp48 triliun pada tahun 2026.

"Dengan implementasi B50, pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran terutama dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) sebesar Rp48 triliun, yang berasal dari penghematan insentif biodiesel dari BPDP dan pengurangan kebutuhan impor BBM," kata dia.

Pemerintah juga menilai kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Penurunan emisi karbon dari implementasi biodiesel tercatat mencapai 39,6 juta ton CO2 pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 41,53 juta ton CO2 pada 2026.

"Program ini diharapkan tetap menjadi faktor penting dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ferry.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — ‘Kado’ kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh alias May Day 2026 kembali dinanti di tengah tekanan terhadap kelangsungan dan tenaga kerja industri Tanah Air. Tuntutan buruh pun terbentang dari perlindungan tenaga kerja hingga penyelamatan industri yang beriringan dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ tersebut dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang. Menurutnya, kepala negara akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan kepada massa buruh yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh dari berbagai konfederasi akan berkumpul sejak pagi hari di kawasan Monas. Dia juga menyebut bahwa Prabowo akan berdiri bersama pimpinan konfederasi buruh sebagai cerminan keberpihakan terhadap tenaga kerja.

Andi Gani lantas mengeklaim bahwa secara garis besar, Kepala Negara juga akan segera mengumumkan kebijakan yang mengatur terkait praktik kerja alih daya alias outsourcing, hingga susunan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Namun, dia mengaku enggan mendahului pengumuman Presiden.

PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa di samping peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh, ketahanan industri dinilai juga menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK di tengah gejolak global. Dengan demikian, produktivitas industri dapat tetap terjaga.

“Sehingga apa pun situasi yang terkait gejolak, entah itu ekonomi, entah itu politik secara global, industri dalam negeri tidak akan terlalu banyak terpengaruh,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Dia lantas menyoroti praktik impor yang dinilai menekan produk domestik. Pembatasan impor barang sejenis dan pemberantasan impor ilegal menjadi tuntutan utama untuk menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, buruh juga meminta insentif modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta perlindungan pasar domestik. Hal ini dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan agar industri dalam negeri lebih resilien.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah isu dalam May Day tahun ini. Pertama, pihaknya menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran. Terdapat pula reformasi pajak perburuhan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dituntut naik menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta, hingga pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Selain itu, terdapat tuntutan agar potongan aplikator ojek daring diturunkan, revisi UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

STABILITAS KEBIJAKAN

Dari kalangan dunia usaha, peringatan Hari Buruh dinilai menjadi momentum untuk menciptakan stabilitas kebijakan bagi industri dan tenaga kerja. Dialog yang produktif juga dipandang dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghadapi sejumlah tantangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa terciptanya stabilitas kebijakan ketenagakerjaan dan kepastian hukum menjadi harapan dunia usaha terhadap pemerintah, seiring peringatan May Day setiap tahunnya.

“Salah satunya terkait kepastian formula upah minimum dan aturan ketenagakerjaan, tentu merujuk pada kondisi terkini," kata Diana saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global, baik dari segi ekspor maupun impor. Harapannya, PHK massal dapat dicegah, sebagaimana pasar domestik dan daya beli masyarakat yang terjaga lantaran konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Diana juga menjelaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi yang dapat memudahkan aliran investasi masuk, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Teruntuk pekerja, dia berharap akan terciptanya dialog yang produktif guna mengatasi tantangan bisnis.

"Juga fleksibilitas kerja, di mana di tengah tekanan ekonomi, kami berharap para buruh dapat memahami perlunya efisiensi operasional perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan mengevaluasi dan berpotensi menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, seiring tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

Dilansir dari Antara, kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, sebagai upaya pemerintah menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan, termasuk mendorong pengembangan prodi berbasis delapan industri strategis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco.

Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kemdiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.

Di sisi lain, wacana penutupan prodi juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) Radius Setiyawan menilai penutupan program studi harus dikaji secara kritis agar tidak menggeser tujuan utama Kemdiktisaintek menata prodi berbasis kebutuhan industri.

“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius di Surabaya, Selasa.

Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.

Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola era Orde Baru, yang ditandai dengan narasi pembangunan, modernisasi pendidikan, serta dorongan mengejar ketertinggalan.

Ia menuturkan, narasi tersebut cenderung menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan industrialisasi, bukan semata sebagai ruang pengembangan nalar kritis.

“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai, jargon mengejar ketertinggalan kerap mengandaikan bahwa masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama menuju modernitas demi kemajuan ekonomi dan industri. Radius menambahkan penekanan pada konsep link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, seiring menguatnya logika pasar.

“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorientasi industri,” ujarnya.

Ia menilai, pendidikan saat ini berpotensi terdorong ke arah marketisasi dan komersialisasi yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa sebelumnya.

8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Indonesia

Sementara itu, di tengah wacana evaluasi dan potensi penutupan prodi, sejumlah jurusan justru masih memiliki daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut daftar prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa = 380 orang
2. Manajemen – UPN “Veteran” Yogyakarta = 354 orang
3. Ilmu Hukum – Universitas Sam Ratulangi = 350 orang
4. Ilmu Hukum – Universitas Udayana = 297 orang
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Negeri Medan = 288 orang
6. Ilmu Hukum – Universitas Tanjungpura = 284 orang
7. Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang = 283 orang
8. Hukum – Universitas Lampung = 280 orang

Kebijakan penataan hingga penutupan prodi tak relevan menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu menekan pengangguran terdidik dan meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, para akademisi mengingatkan agar pendidikan tidak semata diarahkan pada kepentingan pasar, melainkan tetap menjaga perannya sebagai ruang pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Bisnis.com, BANYUMAS — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkapkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait strategi penanganan sampah nasional menekankan pemanfaatan teknologi yang beragam, berbasis lokal, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Jumhur usai mendampingi Presiden meninjau TPST Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).

“Macem-macem dong, kan ada jenis sampah kan macem-macem gitu. Ya ada, pokoknya waste lah ya. Waste itu ada yang padat, ada yang cair, dan yang apa,” ujar Jumhur.

Menurutnya, Presiden mengarahkan agar penanganan sampah dilakukan secara fleksibel dengan memanfaatkan berbagai pendekatan teknologi sesuai karakteristik limbah.

“Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, lokal, produk yang lokal, dan bisa menyerap tenaga kerja,” katanya.

Dorong Solusi Berbasis Komunitas

Jumhur menambahkan, pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sampah yang efektif. Dia mencontohkan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam sistem pengelolaan sampah di daerah.

“Karena KSM-KSM itu mereka swadaya kan, dia dibayar oleh penduduk, kemudian dia ada tenaga kerja, sampai UMK upahnya,” ujarnya.

Model tersebut dinilai tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Pendekatan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai wilayah, khususnya di daerah perkotaan dengan volume limbah tinggi.

Dengan kombinasi teknologi yang tepat dan pelibatan masyarakat, pemerintah optimistis pengelolaan sampah dapat menjadi sektor yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga produktif secara ekonomi.

Pemerintah, lanjut Jumhur, mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas.

“Jadi kayak gini-ginian dari sisi sampahnya bagus, teknologinya mumpuni, dan menyerap tenaga kerja. Kira-kira arahnya ke sana,” tandas Jumhur.

Fokus Wilayah Padat Penduduk

Jumhur menegaskan bahwa implementasi awal akan difokuskan pada wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang selama ini paling terdampak persoalan sampah.

“Utamanya kan pasti yang padat-padat penduduk dulu, kota ya pasti kota dong,” katanya.

Menurutnya, kawasan perkotaan menjadi prioritas karena volume sampah yang tinggi serta dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.

Pemerintah juga tengah menyusun formula atau model kebijakan yang akan menjadi acuan penerapan di berbagai daerah. Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi standar nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi dan edukasi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat.

“Dari sini kita mau memastikan nanti ada semacam rumusan, kemudian itu yang kita pakai ke beberapa tempat nanti,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan bahwa realisasi investasi kumulatif dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga kuartal I/2026 mencapai angka Rp353 triliun. Kawasan ini juga dikatakan berhasil menyerap hingga lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

Angka realisasi investasi kumulatif tersebut didapat dari 365 Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) yang berada di kawasan-kawasan ekonomi yang mempunyai fungsi khusus itu. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kek pun menyebut bahwa angka Rp353 triliun itu merupakan sebuah tren yang positif.

Laporan itu, seperti dikutip pada Selasa (28/4/2026), juga mencatat bahwa terdapat tambahan investasi sebesar Rp17,5 triliun pada kuartal I/2026, yang merupakan sekitar 25% dari target 2026. Hingga saat ini, KEK telah menyerap 273.301 tenaga kerja, dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 24.229 orang pada kuartal I/2026, yaitu 47% dari target tahun 2026.

Dari 25 KEK yang ada hingga saat ini, sebanyak 10 KEK telah mencapai lebih dari 25% target investasi. Sementara itu, 11 KEK telah menuntaskan 25% target penyerapan tenaga kerja yang ada.

Kemudian, berdasarkan kajian Prospera, yaitu Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi, tercatat bahwa wilayah dengan KEK mampu menarik Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 173% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tanpa KEK. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di wilayah dengan KEK, yatiu sekitar 4% lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, pun mengatakan bahwa selain berfokus pada pada peningkatan investasi, pengembangan KEK juga didorong untuk memperkuat kualitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan sekaligus akselerator dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” ujar Airlangga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Agar dampak tersebut dapat direalisasikan, Airlangga menegaskan pentingnya dukungan dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga negara dalam percepatan pengembangan KEK. Selain itu, dia menyebut bahwa KEK juga membutuhkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha.

Tidak ketinggalan, dia pun menyampaikan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk menjawab kebutuhan pembangunan pusat dara. Hal itu, katanya, diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi kuantum.

Dia dan pihaknya menyebutkan bahwa terdapat dua kawasan strategis yang berpotensi untuk menjadi titik sentral dari pengembangan pusat data di Indonesia, yaitu KEK yang berada di Batam dan KEK Bitung.

Airlangga berharap bahwa hasil rapat kerja tersebut dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi KEK Indonesia.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional KEK yang akan berlangsung dalam dua hari kedepan ini dapat menuntaskan upayadebottlenecking[penghilangan kemacetan proses] berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyatakan bahwa pengembangan KEK pun perlu didukung oleh kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, diperlukan upaya penguatan taut-suai (link and match) antara kebutuhan KEK dengan kurikulum dan kapasitas pelatihan.

“Juga [diperlukan] langkah proaktif dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK dan para PU dalam bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja secara cepat dan tepat,” tutur Edwin.

Rakernas KEK diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan pengembangan KEK, termasuk aspek perizinan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nagari membukukan laba bersih senilai Rp110,61 miliar pada kuartal I/2026. Raihan laba pada periode ini turun 5,96% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp117,62 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, perolehan laba bersih pada periode ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp486,41 miliar, naik 6,44% YoY dibanding raihan kuartal I/2025 yang sebesar Rp456,98 miliar.

Hingga Maret 2026, beban operasional lainnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bank Nagari mencatat, beban operasional lainnya menanjak 17,67% YoY dari Rp321,66 miliar menjadi Rp378,48 miliar.

Meningkatnya beban operasional lainnya didorong oleh membengkaknya sejumlah komponen nonbunga. Di antaranya, impairment yang naik 36,82% YoY menjadi Rp71,15 miliar dan beban tenaga kerja yang meningkat 20,06% YoY menjadi sebesar Rp241,97 miliar.

Adapun, Bank Nagari mencatatkan laba operasional sebesar Rp107,92 miliar hingga Maret 2026. Realisasi itu menyusut 20,25% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp135,32 miliar.

Pada saat yang sama, perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba nonoperasional sebesar 118,99% YoY dari Rp15,47 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp33,88 miliar pada kuartal I/2026.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyaluran kredit Bank Nagari mencapai Rp20,41 triliun. Dibandingkan dengan realisasi kuartal I/2025 yang sebesar Rp21,24 triliun, realisasi pada periode ini mengalami koreksi 3,89% YoY.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, Bank Nagari mencatatkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp27,18 triliun, tumbuh tipis 1,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,86 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro sebesar 61,37% YoY menjadi Rp5,04 triliun. Pada kuartal I/2025, simpanan giro Bank Nagari mencapai Rp3,12 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) perusahaan meningkat dari 21,13% menjadi 21,99%. Untuk kualitas kredit, Bank Nagari mencatat NPL gross sebesar 2,65% meningkat dari kuartal I/2025 sebesar 2,07% dan NPL net 0,85% dari sebelumnya 0,50%.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Nagari meningkat dari 5,86% menjadi 6,20%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) naik dari 83,10% menjadi 86,02% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan strategi percepatan perlindungan tenaga kerja di lingkungan BUMN yang selaras dengan Asta Cita pemerintah. Setiap langkah memastikan perlindungan pekerja diposisikan sebagai kontribusi langsung terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, dalam forum D’Connection HC BUMN bertema “Transformasi untuk Negeri” di Wisma Danantara Indonesia. Forum ini menjadi panggung konsolidasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN dalam memperkuat perlindungan sosial sebagai fondasi transformasi korporasi, Senin (27/4/2026).

Dalam forum ini, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan strategic call to action bagi seluruh Direktur Human Capital BUMN yang hadir. Empat langkah kunci ditekankan adalah memastikan kepesertaan 100 persen tenaga kerja, melakukan validasi menyeluruh data pekerja dan upah, mengintegrasikan sistem HR perusahaan dengan platform digital BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong kepatuhan menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI).

“Setiap langkah perlindungan pekerja yang dilakukan BUMN adalah kontribusi nyata terhadap pembangunan SDM Indonesia,” ujar Agung.

Integrasi sistem dan akurasi data menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan yang berkelanjutan, tegas Agung.

Secara substantif, transformasi ini menuntut pembenahan tata kelola berbasis data yang presisi. Kepesertaan tidak hanya harus luas, tetapi juga valid dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan perlindungan tenaga kerja secara sistemik.

Sebagai wujud kehadiran negara, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan tiga dampak fundamental yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja, menekan kemunculan kemiskinan baru, serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak pekerja. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan ditegaskan sebagai strategic imperative, bukan sekadar kewajiban administratif.

Agung juga menegaskan prinsip kemitraan sebagai fondasi utama. “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kuat dibangun dari partisipasi aktif perusahaan serta produktivitas tenaga kerja. Ini bukan sekadar tagline, ini adalah prinsip kemitraan yang kami pegang teguh,” ujarnya.

Hingga saat ini, masih terdapat 24,40% tenaga kerja yang berada di dalam ekosistem BUMN yang belum terjangkau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menjadi fokus percepatan yang harus segera dituntaskan.

Lebih jauh, konsep sustainable workforce ditegaskan tidak berhenti pada produktivitas saat ini, tetapi untuk memastikan bahwa keluarga pekerja tetap berdiri tegak ketika risiko terjadi. Hal ini mensyaratkan kepesertaan yang menyeluruh, data yang akurat, serta kepatuhan iuran yang konsisten.

“Ketika kepatuhan menjadi bagian dari sistem dan diukur sebagai kinerja, maka ia akan berkembang menjadi budaya organisasi yang kuat,” kata Agung.

Bersama Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk mendorong transformasi perlindungan tenaga kerja berbasis sistem, budaya, dan kolaborasi lintas entitas BUMN.

Menutup keterangannya, Agung menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan penanda arah baru atau sebagai simbol.

“Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian integral dari transformasi BUMN sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan tenaga kerja mengalami lonjakan pertumbuhan pada kuartal I/2026. Kendati demikian, para ekonom meragukan kualitas dari penyerapan tenaga kerja tersebut.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang pada kuartal I/2026. Angka itu naik 18,9% dibandingkan penyerapan tenaga kerja sebesar 594.104 orang pada kuartal I/2025.

Tak sampai situ, rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi juga menunjukkan perbaikan. Pada kuartal I/2025, realisasi investasi Rp1.905,6 triliun. Artinya, dibutuhkan sekitar Rp3,21 miliar investasi untuk menyerap 1 tenaga kerja.

Kini pada kuartal I/2026, realisasi investasi sebesar Rp2.041,3 triliun. Artinya, dibutuhkan investasi sekitar Rp2,89 miliar untuk menyerap 1 tenaga kerja—biaya penciptaan lapangan kerja lebih murah sekitar Rp320 juta dibandingkan tahun lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah menarik investasi memang untuk menciptakan lapangan kerja.

Oleh sebab itu, sambungnya, BKPM siap menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Rosan mengakui bahwa selama ini fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha difokuskan pada sektor padat modal alias sektor yang butuhkan nilai investasi yang besar. Ke depan, sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia mencontohkan proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali, Sulawesi Tengah yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa yaitu sekitar 10.000 tenaga kerja.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta, akhirnya kita bisa memiliki potensi untuk memberikan insentif juga," tambah CEO Danantara itu.

Pekerjaan Kualitas Rendah

Meski di permukaan angka penyerapan tenaga kerja mengalami lonjakan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti agar data tersebut dilihat secara hati-hati.

“Ini belum tentu kabar baik,” ujar Yusuf kepadaBisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dia mengakui lonjakan angka dan perbaikan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi memang bisa saja menunjukkan pergeseran fokus penanaman modal ke sektor yang lebih padat karya seperti konstruksi, jasa, atau industri lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa banyak proyek yang sedang masuk fase konstruksi sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Masalahnya, proyek tersebut sifatnya sementara: begitu proyek selesai, tenaga kerjanya ikut turun.

“Jadi lonjakan ini bisa jadi hanya efek jangka pendek, bukan perubahan struktural yang positif,” jelasnya.

Apalagi, sambungnya, tidak jelas kualitas pekerja yang tercipta. Jika banyak penciptaan lapangan kerja lebih masif tapi mayoritasnya merupakan pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah maka dampak perekonomiannya sangat terbatas.

Memang, data BKPM tidak menunjukkan secara langsung kualitas pekerjaan yang tercipta dari investasi yang masuk. BKPM hanya menunjukkan subsektor dengan realisasi investasi terbesar pada kuartal I/2026.

Jika disandingkan dengan data upah buruh berdasarkan lapangan usaha dari Badan Pusat Statistik (BPS) maka terlihat bahwa realisasi investasi yang masuk banyak ke subsektor dengan gaji rendah.

Data BKPM menunjukkan bahwa dua subsektor dengan realisasi investasi terbesar pada kuartal I/2026 adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan (termasuk dalam Industri Pengolahan) serta Jasa Lainnya. Penanaman modal di kedua subsektor itu mencapai Rp133,6 triliun atau setara 26,8% dari total realisasi investasi yang masuk.

Sayangnya, rata-rata upah buruh di Industri Pengolahan (Rp3,31 juta per bulan) dan Aktivitas Jasa Lainnya (Rp1,96 juta per bulan) ada di bawah rata-rata upah buruh nasional (Rp3,33 juta per bulan) berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS November 2025.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman pun juga meyakini lonjakan penyerapan tenaga kerja tiga bulan pertama tahun ini tidak mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.

“Kenaikan [penyerapan tenaga kerja] ini kemungkinan dipengaruhi oleh efek basis rendah, ekspansi sektor jasa dan konstruksi yang padat tenaga kerja namun berproduktivitas relatif rendah, dan proyek investasi skala menengah yang bersifat padat karya tetapi belum tentu berkelanjutan,” ungkap Rizal kepadaBisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini pun mendorong agar pemerintah fokus mengundang calon investor masuk ke sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor penciptaan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas.

Oleh sebab itu, Rizal menekankan pentingnya mengarahkan investasi yang meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas, dan upah riil agar dampaknya lebih dalam terhadap struktur ekonomi—tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti yang ingin difokuskan pemerintah.