JAKARTA, KOMPAS.com – Di saat banyak perusahaan di sektor manufaktur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan industri, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) justru mengambil langkah ekspansif.

Perseroan membangun pabrik popok baru di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan nilai investasi sebesar 4 juta dollar AS atau setara Rp 71,44 miliar (kurs Rp 17.922 per dollar AS). Fasilitas produksi ini ditargetkan bisa meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menyerap tenaga kerja baru.

CEO dan FounderMulti Medika Internasional, Mengky Mangarek, mengatakan pabrik baru yang berlokasi di Legok KM 5 itu merupakan fasilitas produksi modern yang mulai dibangun sejak 2025.

PEXELS/PIXABAY Ilustrasi pabrik

Pembangunan pabrik didanai melalui kas internal perusahaan atau laba ditahan, yakni Rp 28,8 miliar, dengan porsi kepemilikan MMIX 15 persen, sedangkan 85 persen sisanya berasal dari investor asing.

Perseroan juga berencana meningkatkan nilai investasinya di pabrik tersebut setelah memasuki semester II-2026.

“Jadi ini dari perusahaan sendiri dan MMI baru berkontribusi 15 persen, 85 persennya asing. Jadi apa yang akan kita capai? Nanti setelah semester II-2026, MMI berencana untuk menaikkan tingkat investasi di pabrik tersebut,” ujar Mengky saat Public Expose di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pabrik baru ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 900 popok per menit atau sekitar 1,8 miliar popok per tahun.

Kendati begitu, kapasitas tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi pasar popok di Indonesia.

“Lalu target produksi kita, seperti yang kita canangkan, kalau berdasarkan kapasitas 900 diapers per menit, kita akan memenuhi 1,8 miliar. Buat kami 1,8 miliar ini tidak banyak karena dibandingkan popok yang ada di luar sana, kapasitas bayi Indonesia 60 miliar popok setahun,” paparnya.

pexels.com Ilustrasi popok bayi.

Indonesia memiliki sekitar 5,5 juta kelahiran bayi setiap tahun.

Dengan asumsi setiap bayi menggunakan delapan popok per hari sejak lahir hingga usia lima tahun, kebutuhan popok nasional diperkirakan mencapai sekitar 36 miliar hingga 40 miliar popok per tahun.

Mengky menyebut prospek industri popok masih sangat besar.

Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 60 juta bayi baru.

Dengan tingkat konsumsi rata-rata delapan popok per hari, total kebutuhan popok dalam periode tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 miliar popok.

Oleh karena itu, kapasitas produksi pabrik baru MMIX yang sebesar 1,8 miliar popok per tahun baru mampu memenuhi sekitar 1 hingga 2 persen dari total kebutuhan pasar.

Atas dasar potensi tersebut, perseroan optimistis untuk terus melakukan ekspansi dengan menambah hingga 10 lini produksi.

Jika seluruh lini tersebut beroperasi, kapasitas produksi perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 18 miliar popok per tahun, yang menurut Mengky masih jauh di bawah estimasi kebutuhan pasar sehingga peluang pertumbuhan bisnis ini dinilai masih sangat besar.

“Karena kita akan memakai 18 miliar popok dari kebutuhan 300 miliar popok per tahun. Itu data kita yang kita dapat,” tukas dia.

Target tambahan pendapatan Rp 20 miliar per bulan

Pembangunan pabrik baru diupayakan menggunakan kas internal perusahaan yang berasal dari laba ditahan.

Hingga saat ini, laba ditahan perseroan tercatat Rp 28,8 miliar.

Adapun, total investasi untuk pembangunan pabrik mencapai 4 juta dollar AS.

Dari jumlah tersebut, kontribusi MMIX sebesar 15 persen atau sekitar 600.000 dollar AS, sedangkan 85 persen sisanya berasal dari penanaman modal asing (PMA).

Kehadiran pabrik baru diproyeksikan mampu memberikan tambahan kontribusi pendapatan bagi Multi Medika Holding sebesar Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan.

Seiring dengan tambahan kapasitas produksi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25 persen hingga 30 persen.

Target tersebut disusun secara konservatif sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan

Tambah pabrik dan serap tenaga kerja

Keputusan perseroan menambah investasi di sektor manufaktur diambil di tengah potensi efisiensi atau PHK di sektor manufaktur.

Mengky mengakui tantangan terbesar industri di Indonesia bukan hanya perlambatan ekonomi, tetapi juga masih terbatasnya alih teknologi dan pemanfaatan teknologi manufaktur berkecepatan tinggi serta kecerdasan buatan (AI).

Ia menilai Indonesia harus mulai memperkuat kapasitas industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan negara lain.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik berteknologi modern yang didukung tingkat kandungan lokal yang tinggi.

Dalam industri popok, kata Mengky, sejumlah komponen utama seperti lem, spunbond, tali, hingga industri percetakan telah diproduksi di dalam negeri sehingga mendukung upaya lokalisasi manufaktur.

Apabila Indonesia tidak segera memperkuat industri manufaktur, daya saing nasional akan semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Karena itu, MMIX memilih memperluas investasi dan menegaskan tidak akan melakukan PHK.

Sebaliknya, perusahaan justru berencana menyerap lebih banyak tenaga kerja seiring beroperasinya pabrik baru.

Selain menciptakan lapangan kerja, pembangunan pabrik di dalam negeri juga menjadi strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga dapat menekan risiko fluktuasi nilai tukar.

Dengan meningkatkan penggunaan bahan baku dan komponen lokal, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran devisa sekaligus memperpendek rantai pasok (supply chain).

Ia menambahkan, apabila perusahaan tetap bergantung pada produk impor, pelemahan nilai tukar dollar AS dapat menggerus profitabilitas perusahaan secara signifikan.

Namun, melalui strategi lokalisasi, eksposur terhadap risiko nilai tukar diperkirakan dapat ditekan menjadi sekitar 5-8 persen.

Strategi tersebut telah disiapkan sejak dua tahun lalu, bersamaan dengan langkah diversifikasi bisnis MMIX ke sektor kesehatan yang beririsan dengan produk kebutuhan konsumen atau fast-moving consumer goods (FMCG), seperti tisu basah, popok bayi, dan tisu kering.

Langkah tersebut dinilai berhasil mengubah profil bisnis perusahaan sehingga MMI tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen masker, tetapi juga sebagai produsen berbagai produk FMCG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan sektor industri hasil tembakau (IHT) memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemenaker, Meynar Kusumo menjelaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan industri padat karya dengan total pekerja di ekosistem mencapai 6 juta orang.

“Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan struktur rantai pasok yang panjang dari hulu sampai hilir dengan data estimasi dari hulu sampai hilir itu bisa sampai 6 juta,” ujar Meynar dalam diskusi bertajuk IHT Dalam Tekanan, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meynar membeberkan bahwa angka akumulatif hingga 6 juta pekerja tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada petani tembakau di ladang. Melainkan, turut mencakup para pekerja pabrik, buruh linting sigaret kretek tangan (SKT), hingga ke sektor logistik, ritel, dan pedagang eceran.

Sementara itu, mengacu pada data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kemenaker hingga periode Mei 2026, jumlah pekerja formal pada sektor Industri Hasil Tembakau dan turunannya mencapai 284.601 pekerja.

Wilayah Jawa Barat tercatat menjadi area terbesar dengan pekerja formal IHT dan turunannya mencapai 65.727 pekerja. Diikuti wilayah Jawa Timur sebanyak 51.697, Jawa Tengah 37.592 pekerja, DKI Jakarta 26.725 pekerja, dan Banten sebanyak 24.690 pekerja.

Seiring hal itu, Kemenaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara komprehensif dari hulu ke hilir di tengah pelemahan iklim bisnis yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Terlebih, sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang besar. Di mana, berdasarkan data 2024 mencapai Rp216 triliun.

“Jadi [serapan tenaga kerja] 6 juta ini bukan angka yang kecil dan itu menjadi signifikan buat kami Kemenaker untuk taking care para tenaga kerja dari hulu sampai hilir ini untuk kita bisa lindungi bersama-sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, industri kretek saat ini tengah dihadapi dinamika pembatasan kandungan Tar maksimal 10 miligram (mg) dan Nikotin 1mg sebagaimana tertuang dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya.

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) membangun talenta-talenta muda yang unggul untuk Indonesia menjadi kelas duniadalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Wakil Rektor UI Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Ahmad Gamal di Depok, Jumat menegaskan bahwa posisi strategis UI ditentukan oleh kualitas talenta yang dihasilkan.

Data Tracer Study menunjukkan lulusan UI cepat terserap pasar kerja, termasuk di perusahaan multinasional, namun masih ada ruang untuk terus memperkuat kompetensi nonteknis seperti adaptabilitas, integritas, dan kemampuan lintas budaya.

“Kualitas sebuah universitas ditentukan oleh apa yang dilakukan lulusannya di dunia. Posisistrategis UI bergantung pada bagaimana talenta yang kami hasilkan mampu beradaptasi, berintegritas, dan siap bersaing lintas budaya," ujarnya.

Untuk itu UI juga telah menggelar “The 4th UI Employer Forum”. Forum strategis yang mengambil tema “Beyond Borders: The Next-Gen Talent Ecosystem for a World-Class Indonesia” menghadirkan jajaran pimpinan, mitra industri, dan sivitas akademika untuk membahas kesiapan talenta UI dalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi insan pendidikan dan industri untuk merancangekosistem generasi unggul yang mendukung reputasi UI sebagai universitas kelas dunia.

Melalui UI Employer Forum 2026, Universitas Indonesia memperkuat posisinya sebagaiuniversitas kelas dunia yang tidak hanya menghasilkan lulusan berdaya saing global, tetapi juga merancang ekosistem talenta unggul yang mampu memberikan kontribusinya.

Employer reputation dan alumni outcomes kinimenjadi tolok ukur global, dan keduanya hanya bisa diraih melalui kiprah nyata para lulusan.

Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Wamendiktisaintek RI), Fauzan menyoroti talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor strategis di ranah internasional perlu dioptimalkan sebagai instrumen kekuatan geopolitik Indonesia.

“Gejolak politik internasional terkini kian mendorong kita untuk memperkuat lagi pengembangan sumber daya manusia demi kepentingan nasional kita," katanya.

Harapannya, lebih banyak lagi talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor-sektor strategis di bidang teknologi, kebijakan publik, ilmuwan, hingga tenaga kesehatan. Eksistensi talenta tanah air di kancah internasional ini akan menjadi aset strategis yang memperkuat nilai tawar geopolitik Indonesia.

"Semoga UI senantiasa memimpin dalam menjadi wadah lahirnya para talenta brilian bangsa,” tutur Fauzan.

Fauzan juga berpesan kepada sivitas akademika yang hadir agar UI terus melakukan lompatan inovasi yang signifikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa, sembari mempersiapkan lahirnya insan unggul, profesional, dan mampu bersaing di kancah global secara kontinu.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan transformasi menuju energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja.

Ini dilakukan, menurutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur.

Lebih lanjut, dirinya dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global karena merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurut dia, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang dimiliki Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, kebijakan transisi energi nasional dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek energi maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat.

"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.

Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mendorong percepatan transisi energi global secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat yang terdampak.

Dalam forum yang dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan energi dunia itu, Guterres menekankan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional yang transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Mei 2026.

Data tersebut menunjukkan kasus PHK masih terjadi di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat.

Berdasarkan data Kemenaker yang diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatik), jumlah pekerja yang terkena PHK mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada Januari 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat sebanyak 5.730 orang. Angka tersebut meningkat pada Februari menjadi 7.443 orang, sekaligus menjadi jumlah PHK bulanan tertinggi sepanjang lima bulan pertama tahun ini.

Memasuki Maret 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan menurun menjadi 5.729 orang. Tren penurunan berlanjut pada April 2026 dengan 3.739 pekerja terdampak PHK, kemudian kembali turun menjadi 829 orang pada Mei 2026.

Secara kumulatif, jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 23.470 orang.

Meski menunjukkan tren penurunan pada April dan Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sepanjang lima bulan pertama tahun ini masih menjadi perhatian karena tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Jawa Barat catat PHK terbanyak

Dilihat berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terkena PHK paling tinggi.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang mengalami PHK di provinsi tersebut mencapai 5.044 orang, atau sekitar seperlima dari total PHK nasional.

Setelah Jawa Barat, Banten menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar kedua, yakni 2.596 pekerja.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 2.332 pekerja yang mengalami PHK.

Di luar Pulau Jawa, jumlah PHK relatif tinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1.841 orang dan Kalimantan Timur sebanyak 1.831 orang.

Sementara itu, DKI Jakarta mencatat 1.746 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Tengah sebanyak 1.515 orang.

Provinsi lain yang juga mencatat jumlah PHK lebih dari seribu pekerja adalah Riau sebanyak 1.260 orang dan Kepulauan Riau sebanyak 1.030 orang.

Di bawahnya terdapat Sumatera Utara dengan 799 pekerja, Sulawesi Tengah sebanyak 582 orang, Bali sebanyak 562 orang, dan DI Yogyakarta sebanyak 518 orang.

Data tersebut merupakan akumulasi pekerja yang mengalami PHK berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan hingga 2 Juni 2026.

PHK terjadi di tengah tantangan pasar kerja

Data PHK tersebut muncul di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemenaker menyebut, meskipun kondisi pasar kerja Indonesia menunjukkan perbaikan secara kuantitatif, transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih menghadapi berbagai kendala.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Cikunir di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu (12/4/2020). Tol sepanjang 14,19 kilometer ini menelan biaya investasi sekitar Rp 3,5 triliun. Ruas tol ini akan menambah variasi rute yang dapat digunakan untuk menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tangerang. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan menjadi salah satu proyek yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Dokumen tersebut mencatat jumlah pengangguran pada 2025 turun menjadi sekitar 7,46 juta orang, seiring tren penurunan yang berlangsung sejak 2021.

Namun, perbaikan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan transformasi struktural pasar kerja karena masih tingginya proporsi pekerja informal dan meningkatnya jumlah pekerja tidak penuh.

Menurut Outlook Ketenagakerjaan 2026, sekitar 58 persen penduduk yang bekerja masih berada di sektor informal.

Komposisi tersebut menunjukkan penciptaan lapangan kerja masih banyak terjadi pada pekerjaan berupah rendah, rentan, dan memiliki perlindungan sosial yang terbatas.

Selain itu, jumlah pekerja tidak penuh juga mencapai hampir 48 juta orang, yang menggambarkan masih adanya tantangan terhadap produktivitas dan kualitas pekerjaan di Indonesia.

Kemenaker menilai perubahan lanskap ketenagakerjaan juga dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Revolusi industri berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai sektor sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan baru.

Menurut Kemenaker, perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan tantangan lain, seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga ketahanan pangan yang ikut memengaruhi arah kebutuhan tenaga kerja nasional.

Pasar kerja masih didominasi sektor informal

Kemenaker menilai pasar tenaga kerja Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar meski berbagai indikator menunjukkan perbaikan.

KOMPAS.com/Febryan Kevin Ilustrasi pekerja. Job Fair di Kota Bogor.

Lapangan kerja baru dalam beberapa tahun terakhir masih banyak tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah, seperti sektor informal, perdagangan skala kecil, pertanian, dan usaha mikro.

Di sisi lain, sektor manufaktur yang diharapkan menjadi motor penyerapan tenaga kerja belum mampu menyerap pekerja dalam jumlah optimal, terutama pada industri berteknologi menengah dan tinggi.

Kondisi tersebut membuat transformasi menuju ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi masih menghadapi tantangan.

Selain persoalan jumlah lapangan kerja, kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian.

Kemenaker, menyebut banyak pekerjaan baru bersifat paruh waktu, bergaji relatif rendah, atau belum disertai perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Akibatnya, meski tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, fenomena pekerja informal dan setengah menganggur masih mendominasi pasar kerja nasional.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya diikuti transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif.

Tingginya proporsi pekerja informal yang mencapai sekitar 58 persen dari total penduduk bekerja menunjukkan penciptaan lapangan kerja masih terkonsentrasi pada segmen pekerjaan yang rentan dan memiliki tingkat perlindungan sosial lebih rendah.

Sementara itu, jumlah pekerja tidak penuh yang mencapai hampir 48 juta orang menggambarkan masih adanya tantangan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional.

Kesenjangan kompetensi masih menjadi tantangan

Selain kualitas pekerjaan, Kemenaker juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan kompetensi atau skill gap antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 disebutkan hanya sekitar 50 persen tenaga kerja yang memiliki literasi digital dasar hingga menengah. Angka tersebut masih berada di bawah kebutuhan industri modern yang memerlukan lebih dari 80 persen tenaga kerja dengan kemampuan digital.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Ilustrasi tenaga kerja konstruksi

Keterampilan teknis pada bidang strategis seperti otomasi, metalurgi, instrumentasi, kimia industri, big data, hingga kecerdasan buatan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Di sisi lain, kualitas pelatihan vokasi dinilai belum merata, tingkat serapan lulusan sekolah menengah kejuruan masih rendah, serta kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pelatihan belum optimal.

Kondisi tersebut diperparah oleh kesenjangan wilayah karena tenaga kerja terampil masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah pusat hilirisasi industri menghadapi keterbatasan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyoroti fenomena skill mismatch, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah perusahaan, terutama pada sektor digital dan teknologi, masih menghadapi kesulitan memperoleh tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, meski jumlah angkatan kerja terus meningkat.

Digitalisasi hingga hilirisasi ubah kebutuhan tenaga kerja

Perubahan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pasar kerja nasional.

Menurut Outlook Ketenagakerjaan 2026, revolusi industri berbasis otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai sektor sehingga mendorong kebutuhan terhadap jenis keterampilan baru.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga memicu pertumbuhan pekerjaan berbasis platform.

Kemenaker mencatat jumlah pekerja gig dan pekerja yang memanfaatkan internet meningkat menjadi lebih dari 2,15 juta orang pada 2024.

Kompas.com Ilustrasi pekerja di Jakarta. Bank Dunia soroti rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dan tantangan generasi muda Indonesia dalam memperoleh pekerjaan layak.

Meski membuka peluang kerja baru, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait status hubungan kerja dan perlindungan sosial karena Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pekerja platform digital.

Selain digitalisasi, kebijakan hilirisasi industri juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru.

Kemenaker memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dari program hilirisasi mencapai 2,76 juta orang di sektor mineral dan batu bara, 153.000 orang di sektor perkebunan dan kehutanan, 66.000 orang di sektor minyak dan gas, serta 121.000 orang di sektor perikanan.

Namun, kesiapan tenaga kerja nasional untuk mengisi kebutuhan tersebut dinilai masih menjadi tantangan karena keterbatasan kompetensi pada bidang-bidang teknis.

Green jobs diproyeksikan terus bertambah

Selain hilirisasi, Kemnaker juga memproyeksikan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada sektor ekonomi hijau (green jobs).

Transformasi menuju target Net Zero Emission 2060 membuka peluang penciptaan pekerjaan baru melalui pengembangan energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

Jumlah green jobs diproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026, sedangkan kategori potentially green jobs diperkirakan mendekati 53 juta orang.

Jenis pekerjaan yang diperkirakan tumbuh meliputi teknisi kendaraan listrik, mekanik baterai kendaraan listrik, pekerja pengelolaan sampah, operator industri daur ulang, hingga tenaga operasional pertanian modern.

Bisnis.com, Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan generatif (Generative Artificial Intelligence/GenAI) tidak hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga menggeser kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Dalam situasi tersebut, sertifikasi profesional atau mikro kredensial (micro-credential) semakin menjadi salah satu modal penting bagi pekerja maupun pencari kerja.

Berdasarkan laporan Micro-Credentials Impact Report 2026 dari Coursera, sebanyak 21,8% pekerjaan di Indonesia telah terdampak oleh GenAI. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,5% pekerjaan diperkirakan mengalami perubahan dan membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling), sementara 3,3% pekerjaan lainnya berisiko tinggi tergantikan oleh teknologi AI.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi tenaga kerja bukan sekadar risiko kehilangan pekerjaan, melainkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Mikro-kredensial merupakan sertifikasi yang membuktikan penguasaan seseorang atas keterampilan atau kompetensi tertentu melalui program pembelajaran yang relatif singkat dan terfokus.

Berbeda dengan pendidikan formal yang mencakup bidang ilmu secara luas, mikro-kredensial dirancang untuk memenuhi kebutuhan keterampilan spesifik yang relevan dengan dunia kerja, mulai dari analisis data, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga manajemen proyek.

Menurut UNESCO, mikro-kredensial adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dinilai berdasarkan standar tertentu sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Sertifikasi ini dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan menjadi kredensial yang lebih besar sebagai bagian dari proses pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Di tengah pesatnya perkembangan AI, sertifikasi semacam ini semakin mendapat perhatian perusahaan.

Managing Director Asia Pacific Coursera Ashutosh Gupta mengatakan pekerja yang mampu memanfaatkan GenAI justru berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dalam karier mereka.

“Orang-orang yang menggunakan GenAI akan melihat keuntungan yang lebih besar. Jadi, 96% mendapatkan peningkatan produktivitas, 82% merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka karena mereka menggunakan teknologi yang diperlukan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Gupta, mikro-kredensial menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah akibat perkembangan AI.

Laporan Coursera menunjukkan bahwa 99% pemberi kerja merekrut setidaknya tiga kandidat yang memiliki mikro-kredensial dalam setahun terakhir. Selain itu, 96% perusahaan juga mengaku menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada kandidat yang memiliki sertifikasi keterampilan tersebut.

Temuan itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengutamakan bukti kompetensi yang terukur dibanding hanya mengandalkan latar belakang pendidikan formal. Di sejumlah sektor, sertifikasi keterampilan bahkan mulai menjadi pelengkap penting dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier.

Minat masyarakat Indonesia terhadap penguasaan keterampilan baru juga terus meningkat. Coursera mencatat terdapat sekitar 260.000 pendaftaran kursus GenAI dari Indonesia. Sepanjang tahun lalu saja, sebanyak 67.000 orang mendaftar untuk mempelajari teknologi tersebut.

Peningkatan minat tersebut mencerminkan kesadaran bahwa perubahan pasar kerja akibat AI tidak dapat dihindari. Dalam kondisi itu, mikro-kredensial menjadi salah satu instrumen yang membantu tenaga kerja memperbarui kompetensi, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan industri di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat perhatian dari kalangan pekerja industri hasil tembakau (IHT).

Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada jutaan tenaga kerja yang terlibat dalam rantai industri hasil tembakau, mulai dari sektor pertanian hingga distribusi.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan, salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam RPMK adalah rencana standardisasi kemasan atau plain packaging.

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Seorang pekerja sedang melakukan proses memproduksi rokok kretek Wismilak di Surabaya, Kamis (11/6/2026) siang.

Menurut dia, pemerintah memang beralasan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi daya tarik visual produk tembakau.

Namun, dampaknya dinilai perlu dilihat secara lebih luas karena industri hasil tembakau merupakan ekosistem yang melibatkan banyak sektor ekonomi.

"IHT bukan hanya perusahaan rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, pekerja pabrik, industri percetakan, distribusi, hingga pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari produk legal," ujar Waljid dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Industri serap sekitar 6 juta tenaga kerja

Mengacu pada data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri hasil tembakau menyerap sekitar enam juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari budidaya tembakau dan cengkeh, kegiatan manufaktur, hingga distribusi dan perdagangan.

Menurut Waljid, besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat menjadikan industri hasil tembakau sebagai salah satu sektor padat karya yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

KOMPAS.COM/Fathor Rahman Petani sedang mengecek kondisi tanaman tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Ia menilai setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri legal perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan lapangan kerja.

Kelompok yang dinilai paling rentan terdampak adalah pekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang masih mengandalkan keterampilan tenaga manusia dalam proses produksi.

Menurut Waljid, apabila tekanan terhadap industri legal meningkat dan berdampak pada penurunan produksi, kebutuhan tenaga kerja juga berpotensi ikut berkurang.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tegasnya.

Kekhawatiran terhadap rokok ilegal

Selain aspek ketenagakerjaan, serikat pekerja juga menyoroti potensi peningkatan peredaran rokok ilegal apabila kebijakan plain packaging diterapkan.

Waljid menilai kemasan selama ini menjadi salah satu identitas yang membedakan produk legal dengan produk ilegal maupun produk palsu.

Ketika kemasan dibuat seragam, konsumen dinilai akan semakin sulit membedakan produk resmi dan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Ia mengingatkan, hingga akhir September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dilaporkan telah menyita sekitar 8,16 juta batang rokok ilegal dalam berbagai operasi penindakan.

Menurut dia, apabila peredaran rokok ilegal meningkat, industri legal dapat menghadapi tekanan yang lebih besar karena produk ilegal tidak dikenakan beban cukai maupun kewajiban lain sebagaimana pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

Kontribusi terhadap penerimaan negara

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Pekerja membersihkan peralatan linting rokok setelah digunakan buruh linting di unit produksi sigaret keretek tangan di pabrik rokok di Surabaya tahun 2007.

Industri hasil tembakau juga menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara melalui cukai.

Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat mencapai lebih dari Rp 230 triliun. Sementara pada 2024, kontribusinya berada di kisaran Rp 216 triliun.

"Industri tembakau adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai. Jika kebijakan ini diterapkan, potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun akibat maraknya rokok ilegal," kata Waljid.

Ia berpandangan, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, investasi, dan keberlangsungan lapangan kerja.

Minta pelibatan seluruh pemangku kepentingan

Waljid mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk menekan prevalensi perokok pemula dan memperkuat kampanye kesehatan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Namun, menurut dia, penyusunan kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan industri hasil tembakau, termasuk dampaknya terhadap pekerja dan pelaku usaha.

Ia menilai proses perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pekerja, petani, pelaku industri, akademisi, hingga pemerintah daerah.

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," katanya.

Menurut Waljid, pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui edukasi mengenai bahaya merokok, pengawasan penjualan kepada anak di bawah umur, serta pemberantasan rokok ilegal.

Polemik mengenai plain packaging pun tidak hanya menyangkut aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memunculkan pembahasan mengenai dampaknya terhadap tenaga kerja, investasi, industri legal, dan penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua

Nabire (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap sebanyak 658 tenaga kerja kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sehingga memberikan geliat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan ratusan tenaga kerja tersebut bekerja di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penerima manfaat program MBG di daerah itu.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," katanya.

Ia menjelaskan, para pekerja memperoleh penghasilan berkisar Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut, program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire antara Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar per bulan hanya dari pembayaran gaji pekerja SPPG.

Menurut Marsel, keberadaan program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Ia mencontohkan, salah satu SPPG di Wadio Gerbang Sadu yang melibatkan enam pemuda yang sebelumnya kerap melakukan pemalakan jalan dan meminta uang kepada pengguna jalan.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga telah terdaftar dan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani BGN Nabire mencapai 23.584 orang yang terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B.

Pemerintah pusat mengarahkan agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.

Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menyelenggarakan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair and PMI Expo 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk menyiapkan calon pekerja migran menuju pasar kerja global.

"Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 24 Juni hingga 26 Juni 2026 di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini akan menyiapkan talenta Indonesia, calon pekerja migran, siswa SMK, dan mahasiswa agar terampil, kompetitif, dan terlindungi saat memasuki pasar kerja global melalui jalur resmi.

PEXELS/FAUXELS Ilustrasi pekerja Gen Z, pekerja muda.

Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama atas kesempatan kerja global yang layak, berkualitas, dan aman.

Saat ini, permintaan tenaga kerja global terus meningkat, terutama di negara dengan fenomena penuaan populasi, seperti Jepang dan Jerman yang membuka peluang di sektor manufaktur, perawatan lansia, pariwisata, hingga pertanian.

"Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi," kata Leontinus Alpha Edison.

Pihaknya berharap kegiatan di Kebumen tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

Selama tiga hari, peserta dapat mengikuti workshop bersama narasumber dari KP2MI, kedutaan negara tujuan penempatan, IOM Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, open class trial bahasa Jepang, Korea, dan Jerman.

Juga akan ada kegiatan sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Kegiatan ini juga mendukung program SMK Go Global dalam menyiapkan lulusan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut kegiatan ini sebagai upaya mendekatkan peluang sekaligus pelindungan kepada warganya.

"Banyak warga Kebumen, khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi," ujar Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini merupakan investasi informasi yang membantu Indonesia memahami bagaimana perekonomian bergerak, sektor usaha apa yang berkembang, di mana peluang baru muncul, serta tantangan apa yang perlu diantisipasi pada masa depan.

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa cepatnya lanskap ekonomi berubah. Teknologi digital melahirkan jenis usaha yang sebelumnya tidak dikenal. Perdagangan elektronik berkembang pesat. Ekonomi kreatif tumbuh menjadi sumber nilai tambah baru. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti ini, asumsi tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta.

Melalui SE2026, Indonesia memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh wilayah, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami arah perubahan ekonomi dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat tersebut juga relevan bagi generasi muda.

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah. Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting.

Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data adalah cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Dari data yang baik, lahir perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.