JAKARTA - Pemerintah kembali membuka peluang peningkatan keterampilan kerja bagi generasi muda melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2. Program ini menyediakan kuota hingga 30.000 peserta.

Pelatihan vokasi nasional ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin cepat masuk dunia kerja maupun memulai usaha mandiri.

Program yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui platform SIAPkerja dan laman resmi Skillhub Kemnaker.

Dikutip dari laman Kemenaker, program ini terbuka untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

Pelatihan dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Linimasa Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026

1. Pendaftaran melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja: 19 Mei–9 Juni 2026

2. Seleksi dan wawancara: 10–17 Juni 2026

3. Pengumuman hasil seleksi: 18 Juni 2026

4. Kick off dan orientasi program: 22 Juni 2026

Benefit Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 2026

Berbagai fasilitas yang diperoleh oleh peserta, antara lain:

1.Pelatihan dan makan siang gratis

2.Bantuan uang transportasi

3.Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan

4.Sertifikat pelatihan dari BPVP

5. Sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

6.Fasilitas asrama (sesuai kriteria dan ketersediaan).

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia membatasi jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya boleh bidang tertentu, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Permenaker itu diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (30/4) dan mulai diundangkan di hari yang sama.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian pasal 11 bagian penutup.

Dalam Permenaker pasal 3, pemerintah membatasi jenis pekerjaan alih daya sebagai berikut:

1. Layanan kebersihan2. Penyediaan makanan dan minuman3. Pengamanan4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh5. Layanan penunjang operasional6. Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan ke perusahaan alih daya wajib punya perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut paling sedikit memuat hal-hal berikut:

- Perjanjian yang dialihdayakan ke perusahaan alih daya- Jangka waktu perjanjian alih daya- Lokasi pelaksanaan pekerjaan- Jumlah pekerja/buruh alih daya- Pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya paling sedikit meliputi upah, upah kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja- Hak dan kewajiban Perusahaan Alih Daya dan Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja.

Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Perusahaan pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan secara bertahap.

Pembatasan kegiatan usaha bisa berupa pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu, serta penundaan pemberian perizinan berusaha di satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di lebih dari satu lokasi.

Penerapan sanksi dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan perizinan, berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Permenaker juga mengatur kewajiban perusahaan alih daya sebagai pemegang perizinan berusaha di bidang alih daya.

Kewajiban tersebut meliputi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, pencatatan perjanjian alih daya kepada dinas terkait, serta menjalankan kegiatan usaha paling lambat satu tahun sejak izin diterbitkan.

Apabila melanggar ketentuan tersebut, perusahaan alih daya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam keterangan resmi pada Kamis, Yassierli mengatakan Permaneker itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi NNomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli.

JAKARTA - Pemerintah meminta perusahaan untuk menanggung 20% hingga 30% uang saku peserta Program Magang Nasional tahap kedua, setelah pada tahap pertama pemerintah menanggung seluruh biaya. Rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan peningkatan kuota magang pada 2026 menjadi 150.000 peserta atau naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Masih dijajaki dulu. Ya, artinya kita lihat ini ya, lihat kemungkinannya seperti apa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Di sisi lain, Kemnaker mengusulkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut naik sekitar 50% dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Menurut Cris Kuntadi, usulan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan tahun 2025 yang dinilai mendapat respons positif, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kami mengusulkan untuk ada program pemagangan nasional di 2026 kembali. Dan yang kami usulkan itu 150.000, jadi naik 50%," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Cris, masih mengkaji berbagai kemungkinan terkait besaran kontribusi perusahaan maupun komposisi peserta, termasuk apakah program masih akan didominasi lulusan diploma dan sarjana atau akan diperluas hingga lulusan SMA.

Wacana burden sharing ini muncul seiring dengan semakin membesarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program magang nasional. Pada tahap pertama, pemerintah menanggung 100% uang saku peserta, sehingga untuk keberlanjutan program, partisipasi aktif korporasi dinilai penting guna meringankan beban APBN sekaligus menciptakan rasa memiliki dari dunia usaha.

Pemerintah berharap skema pembagian biaya ini tidak mengurangi minat perusahaan untuk menerima peserta magang, justru sebaliknya meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dengan adanya kontribusi perusahaan, peserta magang juga diharapkan mendapatkan pengalaman yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mendorong adanya burden sharing atau pembagian beban dengan perusahaan untuk magang tahap kedua.

"Kami minta mereka sharing. Ya, 20–30% ditanggung korporasi. Burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100% dibayar pemerintah," ujar Airlangga dalam acara Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa (28/4).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sebagai langkah pencegahan DBD yang banyak menyerang usia produktif karena berdampak pada kesehatan pekerja sekaligus produktivitas perusahaan.

Direktur Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, M. Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan peran K3 sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit di tempat kerja. Dia menyebut, ekosistem K3 di perusahaan sudah terbentuk melalui Panitia Pembina K3 (P2K3) yang memiliki tugas menjaga kesehatan pekerja dan memastikan sanitasi lingkungan tetap terjaga.

Menurut Yusuf, keberadaan P2K3 menjadi kunci dalam mengantisipasi penyebaran DBD di lingkungan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghilangkan potensi genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

“Kenaker sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja mendukung aksi melawan DBD, salah satunya melalui ekosistem K3 di perusahaan. P2K3 memiliki tugas untuk menjaga penyakit akibat kerja dan sanitasi lingkungan, ini yang terus kita dorong,” ujarnya saat ditemui di acara SIAP Lawan Dengue, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Dia menambahkan, tingginya angka kasus DBD menjadi perhatian serius karena sebagian besar menyerang kelompok usia produktif. Data menunjukkan beban pembiayaan untuk penanganan DBD mencapai sekitar Rp3 triliun pada 2024, dengan sekitar 44 persen kasus berasal dari kelompok usia kerja.

“Data menunjukkan biaya penanganan DBD cukup besar dan 44 persen kasusnya ada di usia produktif. Ini menjadi concern kita bersama, baik pemerintah, pengusaha, maupun komunitas, untuk mencapai target nol kematian akibat DBD pada 2030,” tambahnya.

Selain dari sisi kesehatan, dampak ekonomi akibat DBD juga dirasakan oleh perusahaan, meskipun belum dihitung secara pasti. Namun secara empiris, kerugian yang timbul akibat pekerja yang sakit dinilai lebih besar dibandingkan biaya pengobatan yang dikeluarkan.

“Memang belum ada hitungan pasti, tetapi secara empiris kerugian perusahaan akibat karyawan terkena DBD bisa lebih besar dari biaya pengobatan itu sendiri,” ujarnya.

Untuk memastikan pencegahan berjalan optimal, Kemenaker melakukan pengawasan rutin melalui inspeksi ke perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, aspek sanitasi lingkungan menjadi perhatian utama, termasuk potensi genangan air dan area lembap yang berisiko menjadi sarang nyamuk.

Yusuf menuturkan, pengujian lingkungan kerja juga dilakukan secara berkala, mencakup faktor fisika, kimia, dan biologi. Dalam konteks DBD, pengujian lebih difokuskan pada faktor biologis untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit.

“Pengawas ketenagakerjaan rutin melakukan inspeksi, termasuk memeriksa sanitasi lingkungan. Jika ditemukan potensi seperti genangan air atau area lembab, perusahaan akan diberikan catatan untuk segera diperbaiki,” tutupnya.

KOMPAS.com-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengkaji skema baru uang saku untuk peserta Magang Nasional. Skema ini mengatur pembagian kontribusi antara pemerintah dan perusahaan mitra.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Kajian ini muncul setelah melihat pola pembinaan dari sejumlah perusahaan. Beberapa perusahaan dinilai serius dalam membimbing peserta magang.

“Ini sedang kita kaji, sedang kita siapkan, karena beberapa perusahaan yang memang intens dalam membina adik-adik kita yang magang, serius beri proyek, ada progres harian, ada progres mingguan. Itu luar biasa,” kata Yassierli.

Pemerintah juga ingin mendorong komitmen perusahaan sejak awal program. Komitmen tersebut mencakup kontribusi pendanaan dan pemberian sertifikat kompetensi.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Anwar Sanusi menilai pelaksanaan tahap pertama berjalan positif. Keterlibatan peserta dan mitra industri menunjukkan tren peningkatan.

“Baik dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, maupun capaian pembelajaran yang diperoleh,” kata Anwar.

Kemnaker berencana memperkuat kualitas program pada tahap berikutnya. Perluasan kemitraan dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja menjadi fokus utama.

“Sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi lulusan perguruan tinggi ini,” ujar dia.

Sebanyak 14.952 peserta telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I pada 19 April 2026. Program berlangsung selama enam bulan.

Peserta yang menyelesaikan program penuh mendapat sertifikat magang. Peserta dengan durasi di atas tiga bulan, tetapi kurang dari enam bulan, menerima surat keterangan.

Dokumen ini menjadi bekal awal bagi peserta untuk menunjukkan pengalaman kerja dan kesiapan masuk dunia kerja.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja untuk memiliki kompetensi yang berkaitan langsung dengan bidang pekerjaannya.

Bahkan menurutnya, perkembangan industri saat ini tidak sekedar menuntut ijazah, namun kompetensi yang dimiliki oleh kandidat kerja. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

"Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri," ujar Afriansyah Noor dalam Rakernas Sucofindo, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.

Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

"Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik," ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia telah memiliki regulasi yang memastikan sistem ketenagakerjaan Indonesia tidak ada praktik kerja paksa.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas investigasi Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan perdagangan, khususnya isu larangan impor produk hasil kerja paksa (forced labor import prohibition).

“Dari sisi ketenagakerjaan jadi memang ada satu section terkait klausul force labor import prohibition. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terkait dengan larangan impor dari produk hasil dari forced labor. Tadi kita sudah konsolidasi,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta, Senin.

Pemerintah, lanjut dia, telah menyusun respons tertulis atas pertanyaan dalam investigasi tersebut, terutama terkait kebijakan Indonesia dalam menyikapi produk yang terindikasi menggunakan kerja paksa.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak mentoleransi praktik kerja paksa dalam sistem produksi dan telah memiliki kerangka regulasi yang kuat serta mekanisme pengawasan.

Dokumen respons tersebut saat ini berada pada tahap finalisasi sebelum disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Yassierli, fokus pertanyaan dari pihak AS berada pada sejauh mana kebijakan Indonesia mengatur pelarangan impor produk dari negara atau industri yang masih menggunakan praktik kerja paksa. Pemerintah juga disebut terus memantau perkembangan isu tersebut.

Selain isu tenaga kerja, dalam investigasinya, AS turut menyoroti persoalan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity).

Merespons hal ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan dokumen “submission comment” yang akan disampaikan paling lambat 15 April sebagai respons awal atas investigasi tersebut.

“Jadi tanggal 15 (April) kita harus menyampaikan berkaitan dengan inisiasi atau investigasi Section 301. Tadi sudah disiapkan semua, saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity,” ujar Budi.

Pemerintah bakal menyampaikan argumen bahwa surplus perdagangan Indonesia terhadap AS terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menciptakan kelebihan kapasitas.

Ia menambahkan, sebagian besar komoditas yang diinvestigasi merupakan produk yang memang mencatatkan surplus.

Produksi manufaktur Indonesia juga disebut berjalan mengikuti mekanisme pasar (market driven), sehingga tidak menimbulkan distorsi perdagangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan lanjutan setelah penyampaian dokumen, termasuk public hearing dan konsultasi dengan otoritas AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total pemutusan hubungan kerja (PHK) Maret 2026 secara kumulatif sejak Januari mencapai 8.389 orang.

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.

Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.

[Gambas:Youtube]

DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatera, Sumatera Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatera Utara 168 orang dan Riau 152 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.

Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.

Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan.

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan tidak boleh mengorbankan produktivitas tenaga kerja maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menginginkan kinerja industri dan pekerja berjalan optimal di tengah fleksibilitas pola kerja.

“Intinya, kita tidak ingin kebijakan ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mengatur penerapan WFH sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar.

Menurut Yassierli, edaran tersebut juga bertujuan membentuk pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Namun, ia mengakui bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga implementasi kebijakan tidak bisa diseragamkan.

Sejumlah sektor pun dikecualikan dari skema WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional vital. Sektor-sektor tersebut meliputi layanan kesehatan, energi, infrastruktur, ritel, industri manufaktur, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat imbauan, khususnya bagi sektor swasta. Pemerintah tidak menetapkan hari tertentu untuk WFH, melainkan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

“Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, atau menentukan harinya. Jadi sekali lagi, work from home tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX DPR Itu sifatnya imbauan,” ujar dia.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan bagi sektor swasta sebaiknya diterapkan pada hari Rabu.

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menjelaskan, pemilihan hari Rabu didasarkan pada pertimbangan pengendalian mobilitas.

Penempatan hari WFH di tengah pekan lebih efektif dibandingkan akhir pekan kerja seperti Jumat sebagaimana yang pemerintah terapkan untuk kebijakan WFH para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Rabu pertengahan minggu ketimbang Jumat khawatir malah memicu mobilitas," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, jika WFH diterapkan pada hari Jumat, potensi pergerakan masyarakat justru akan meningkat karena bergandengan dengan hari libur Sabtu dan Minggu.

Libur akhir pekan yang lebih panjang ini dikhawatirkan digunakan pekerja untuk kepentingan perjalanan akhir pekan yang bisa berdampak pada kepadatan lalu lintas maupun aktivitas di luar rumah.

Alhasil penerapan WFH berpotensi tidak tepat sasaran karena menimbulkan penggunaan energi tambahan, dari yang semula bertujuan mengurangi konsumsi energi.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan surat edaran untuk mengimbau para pelaku usaha di sektor swasta, BUMN, dan BUMD untuk turut menerapkan WFH sehari dalam sepekan seperti ASN.

Meski hanya bersifat imbauan, pemerintah berharap pelaku usaha mau menerapkan kebijakan ini demi menghemat konsumsi energi di tengah tingginya volatilitas harga minyak dunia.

"Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, diimbau untuk satu menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membacakan isi Surat Edaran Menaker Nomor M6 HK04/III 2026 dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.

Namun pemerintah membebaskan pelaku usaha menetapkan teknis pelaksanaan WFH sendiri sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan.

"Karena kebijakan WFH itu tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, jadi sifatnya adalah imbauan. Masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri sehingga teknis terkait dengan WFH itu kita serahkan kepada perusahaan," ucapnya.

Yang jelas, tambah Yassierli, penerapan WFH dilakukan tanpa mengurangi hak-hak pekerja.

Perusahaan dilarang memotong upah atau gaji maupun cuti tahunan pekerja dengan alasan WFH.

Di sisi lain, pekerja juga tetap harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya selama WFH.

"Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga," tambahnya.

Untuk memastikan larangan tersebut tidak dilanggar perusahaan, Kemenaker membuka kanal pengaduan pada layanan Lapor Menaker di laman www.lapormenaker.kemnaker.go.id

Pekerja yang mengalami pengurangan hak mereka selama pelaksanaan WFH dapat melaporkan ke kanal tersebut agar laporannya ditindaklanjuti oleh para pengawas.

"Kami sampaikan bahwa pengaturan WFA itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan begitu ya. Nanti kalau ada terjadi, silakan dilaporkan kepada kami. Kita punya kanal Lapor Menaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindaklanjuti," tuturnya.

Adapun imbauan WFH sehari dalam sepekan bagi sektor swasta, BUMN, dan BUMD ini juga akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan seperti kebijakan WFH bagi ASN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 tetap beroperasi selama periode libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pekerja tetap dapat mengakses layanan konsultasi maupun menyampaikan aduan terkait pembayaran THR dan BHR.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, keberadaan Posko THR dan BHR selama masa libur penting untuk memastikan persoalan pembayaran hak keagamaan pekerja tidak berlarut-larut, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat menjelang dan sesudah Lebaran.

“Meski dalam masa libur nasional dan cuti bersama, pemerintah tetap hadir untuk memastikan layanan Posko THR dan BHR dapat diakses masyarakat. Pekerja yang ingin mengadukan THR maupun pengemudi dan kurir online yang ingin berkonsultasi terkait BHR tetap bisa menggunakan layanan yang kami sediakan, baik secara tatap muka maupun daring,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, Kemnaker juga menyiagakan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan sesuai ketentuan.

“Khusus untuk aduan THR, kami juga menyiagakan Pengawas Ketenagakerjaan agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi agar penanganannya lebih cepat,” katanya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa selama periode 4–17 Maret 2026, Posko THR dan BHR telah menerima 2.488 layanan konsultasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.993 konsultasi berkaitan dengan THR dan 495 konsultasi terkait BHR. Menurut Indah, kanal live chat pada situs poskothr.kemnaker.go.id menjadi layanan yang paling banyak digunakan masyarakat dengan total 2.246 konsultasi, terdiri dari 1.752 konsultasi THR dan 494 konsultasi BHR.

Selain itu, Pusat Bantuan Kemnaker melalui situs bantuan.kemnaker.go.id menerima 222 konsultasi yang seluruhnya terkait THR, sedangkan layanan tatap muka mencatat 20 konsultasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya, menyebutkan bahwa hingga 18 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, Posko THR dan BHR telah menerima 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Mayoritas aduan terkait THR yang tidak dibayarkan sebanyak 1.273 laporan, disusul THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 474 laporan, serta THR terlambat dibayarkan sebanyak 366 laporan.

Secara wilayah, tiga provinsi dengan jumlah aduan tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 573 aduan dari 461 perusahaan, Jawa Barat dengan 461 aduan dari 173 perusahaan, serta Banten dengan 173 aduan.

Ismail mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menunda hingga batas akhir pembayaran.

“Kami tegaskan, setiap aduan yang masuk, terutama terkait THR yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami. Kami meminta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat diterima tepat waktu,” ujarnya.

Sekadar informasi , layanan tatap muka Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker. Sementara layanan daring dapat diakses melalui situs poskothr.kemnaker.go.id serta WhatsApp di nomor 081280001112. Posko tersebut dijadwalkan tetap beroperasi hingga H+7 Idulfitri.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (aplikator) untuk mengedepankan transparansi dalam mekanisme pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 bagi pengemudi dan kurir online. Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026), menilai transparansi penting agar mereka memahami dasar perhitungan BHR yang diterima, sekaligus mencegah potensi selisih dan sengketa sejak awal.

“Dengan transparansi, para pengemudi ojek dan kurir online diharapkan dapat memahami dasar perhitungan BHR yang diterimanya dan potensi selisih dapat dicegah sejak awal,” kata Yassierli.

Adapun imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, yang ditetapkan pada 2 Maret 2026.

“Kebijakan BHR ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pengemudi dan kurir online dalam menyambut hari raya keagamaan sehingga mereka bisa mendapatkan apresiasi yang berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas,” ujar Menaker.

Terkait penerima, Yassierli menegaskan BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Dengan demikian, status keterdaftaran dan riwayat kemitraan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan BHR Keagamaan 2026.

Dari sisi besaran, surat edaran tersebut mengatur bahwa BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nilai paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.