REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Generasi Z (Gen Z) menjadi motor utama lonjakan konsumsi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Di tengah tekanan global, belanja kelompok usia muda ini justru tumbuh paling tinggi dibanding generasi lainnya.

Data Mandiri Institute mencatat konsumsi Gen Z meningkat 4,4 persen. Angka ini melampaui milenial yang tumbuh 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Kenaikan tersebut ikut mendorong konsumsi secara keseluruhan. Mandiri Spending Index (MSI) tercatat naik 2,9 persen dibandingkan periode sebelum Ramadhan, sedikit lebih tinggi dari capaian tahun lalu.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, lonjakan belanja didorong momentum pencairan tunjangan hari raya (THR). “Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dari sisi kategori, belanja non-esensial mengalami kenaikan paling tinggi. Fesyen tumbuh 6,4 persen, perawatan diri 4,9 persen, serta elektronik 4,7 persen.

Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berbelanja di luar kebutuhan pokok. Pola konsumsi juga bergeser dibandingkan tahun lalu yang lebih fokus pada kebutuhan dasar.

Secara keseluruhan, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, peran Gen Z dan kelas menengah diperkirakan masih dominan dalam menjaga laju belanja masyarakat.

JAKARTA, iNews.id - Momentum setelah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli gadget baru terutama handphone, baik untuk kebutuhan kerja, komunikasi, maupun hiburan. Namun di balik itu, risiko kerusakan seperti layar pecah, terkena cairan, hingga mati total tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan berpotensi mengganggu aktivitas.

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan solusi perlindungan gadget melalui MotionSafe.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh dengan premi terjangkau, mulai dari Rp16 ribuan per tahun, dan dapat digunakan untuk gadget baru maupun second, tanpa perlu khawatir akan biaya perbaikan yang tinggi.

Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko, antara lain:
* Perlindungan layar pecah dan kerusakan fisik 
* Kerusakan akibat cairan dan terbakar 
* Perlindungan hingga kondisi mati total 
* Ganti rugi sesuai nilai klaim 
* Perlindungan aktif segera setelah pembelian

Tak hanya itu, kemudahan juga menjadi nilai tambah utama, di mana perlindungan langsung aktif setelah pembelian serta proses klaim yang memberikan ganti rugi sesuai nilai klaim. Dalam rangka memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, MNC Insurance menghadirkan promo spesial April berupa diskon 20% dengan kode APRIL20 yang berlaku hingga 30 April 2026. 

Meindy B Sihombing, selaku Direktur Marketing MNC Insurance, menyampaikan, gadget saat ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan.

"Melalui proteksi gadget di MotionSafe, kami ingin memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal dengan proses yang mudah dan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat tetap produktif tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Sebagai produk asuransi digital, proteksi gadget di MotionSafe dapat diperoleh dengan mudah melalui proses pembelian online yang cepat dan praktis. Dengan manfaat perlindungan yang komprehensif serta harga yang terjangkau, produk ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam melindungi perangkat digital dari berbagai risiko.

Jangan tunggu hingga risiko terjadi. Pastikan gadget Anda sudah terlindungi hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian, kunjungi: https://tinyurl.com/AmaninGadgetmu

Editor: Reza Fajri

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Jumat (4/4), masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini.

Mulai dari pemberlakuan contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada periode libur Jumat Agung hingga perdagangan berjangka komoditi naik 96 persen pada kuartal I 2026.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Petugas terapkan "contraflow" di Tol Japek di libur Jumat Agung

Petugas PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas "contraflow" di ruas Tol Jakarta-Cikampek untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa pada periode libur Jumat Agung.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo di Karawang, Jabar, Jumat, menyampaikan penerapan lawan arah merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurai kepadatan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju arah Cikampek

Baca selengkapnya.

Bapanas perkuat cadangan pangan produksi dalam negeri hadapi El Nino

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penguatan cadangan pangan dari produksi dalam negeri dilakukan dalam menghadapi ancaman potensi kemarau akibat fenomena El Nino.

Ketut memastikan pemerintah telah bersiap untuk menghadapi potensi El Nino di tahun ini, terutama pada stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya.

Wamenaker investigasi kasus gaji-THR pekerja PT Hilcon belum dibayar

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti yang beroperasi di wilayah Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

Industri hulu migas miliki peran strategis dukung perekonomian daerah

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.

"Bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga peningkatan pendapatan daerah hingga menciptakan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

ICDX catat perdagangan berjangka komoditi naik 96 persen di Q1 2026

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mengungkapkan total national value transaksi sepanjang kuartal I 2026 mencapai Rp12,48 kuadriliun, melonjak 96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur ICDX Nursalam menyatakan, volume transaksi sepanjang Januari-Maret 2026 juga meningkat 19 persen yoy menjadi 2,61 juta lot, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar volume transaksi 2,43 juta lot dengan national value Rp6,36 kuadriliun.

Baca selengkapnya

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan akan mengirim tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan itu merespons laporan ratusan pekerja di site PT Keinz Ventura Morowali Utara yang belum menerima gaji sejak Februari 2026, termasuk THR Lebaran.

Afriansyah menyebut informasi tersebut akan diverifikasi lebih dulu melalui tim internal Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," ujar Wamenaker.

Ia menegaskan kewajiban perusahaan harus dipenuhi. Gaji, THR, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam tanggung jawab tersebut.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menurunkan tim ke lokasi. Tujuannya memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai ketentuan serta hak pekerja terlindungi.

Kronologi masalah di lapangan

Salah satu pekerja, Hengki Arabiya, mengungkapkan persoalan bermula sejak akhir Desember 2025. Aktivitas operasional perusahaan mulai berhenti dan sebagian pekerja tidak lagi bekerja.

Memasuki Januari 2026, karyawan mulai dirumahkan. Posisi yang terdampak mulai dari operator hingga pengawas. Informasi dari pimpinan sebelumnya menyebut operasional akan kembali berjalan pada Maret atau April.

Kondisi pekerja memburuk selama masa tunggu. Layanan kantin di site berhenti beroperasi sejak akhir Januari 2026 karena tagihan perusahaan tidak dibayar. Kebutuhan dasar pekerja ikut terganggu.

Perusahaan kemudian memulangkan karyawan secara bertahap hingga pertengahan Februari 2026. Tersisa sekitar 30 hingga 32 orang yang bertahan untuk menjaga aset perusahaan.

Ketidakpastian berlanjut hingga 25 Maret 2026. Internal memo dari PT Keinz Ventura menyatakan kontrak dengan PT Hillcon tidak diperpanjang.

Hengki menjelaskan negosiasi ulang antara kontraktor dan pemilik proyek tidak mencapai kesepakatan. Sejumlah permintaan dari kontraktor dinilai memberatkan.

Permintaan tersebut mencakup pembebanan biaya gaji, suku cadang, hingga bahan bakar kepada pemilik proyek. Kondisi itu membuat kontrak tidak berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, pekerja mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gaji sejak Februari 2026 belum dibayarkan hingga kini.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR. Itu sudah kita laporkan melalui website-nya Kemenaker, sudah ada juga data teman-teman yang melaporkan," kata Hengki.

Masalah lain muncul dari internal memo yang baru diterbitkan pada 25 Maret 2026. Dokumen tersebut menyebut penutupan berlaku sejak 1 Maret 2026.

Rentang waktu 1 hingga 25 Maret 2026 menjadi tidak jelas bagi pekerja. Status kerja dan pembayaran pada periode tersebut belum memiliki kepastian.

Hengki menilai ada kejanggalan dalam penerbitan memo. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal putusan pengadilan belum final.

Jumlah pekerja terdampak di site Morowali Utara mencapai sekitar 300 orang. Angka ini berpotensi lebih besar jika menghitung site lain.

Masalah tidak berhenti pada gaji dan THR. Iuran BPJS Ketenagakerjaan disebut tidak dibayar selama sekitar satu tahun dua bulan sejak November 2024.

Kondisi ini membuat pekerja tidak dapat mencairkan manfaat BPJS. Tunggakan belum diselesaikan dan belum ada kejelasan dari manajemen.

Pekerja juga menunggu kejelasan pesangon atau perjanjian bersama. Dokumen tersebut belum diterbitkan hingga kini.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan. Pekerja menempuh perundingan bipartit, tripartit, hingga rapat dengar pendapat dengan DPRD setempat. Hasilnya belum memberikan kepastian.

Konsultasi hukum juga dilakukan, termasuk ke Lembaga Bantuan Hukum dan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Pekerja berharap kasus ini dibawa ke tingkat pusat agar mendapat solusi.

"Kalau memang ada Kemenaker, misalnya Wamenaker itu mau dialog sama kami nanti kami siapkan data-datanya, kita bawa juga nanti data-datanya. Apabila mereka minta data-datanya kita lengkapi juga nanti," kata Hengki.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti yang beroperasi di wilayah Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan hal itu ketika ANTARA mengkonfirmasi mengenai adanya ratusan pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di site PT Keinz Ventura Morowali Utara yang tidak mendapatkan hak gaji sejak Februari termasuk THR Lebaran 2026.

Mengenai hal itu, Afriansyah mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mendalami informasi tersebut dengan melakukan verifikasi melalui tim internal Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia mengaku akan segera mengonfirmasi langsung kepada tim terkait serta perusahaan PT Hillcon Jaya Shakti guna memastikan kebenaran informasi itu.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," ujar Wamenaker.

Dia menegaskan pula bahwa kewajiban perusahaan terhadap pekerja, seperti pembayaran gaji, THR, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan, harus segera dipenuhi.

Pemerintah meminta perusahaan tersebut segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerja yang telah memberikan kontribusi selama ini.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menurunkan tim investigasi ke lapangan untuk memastikan penyelesaian kasus dan perlindungan hak pekerja berjalan sesuai ketentuan.

Terpisah, Hengki Arabiya, salah satu karyawan, PT Hillcon Jaya Shakti di site PT Keinz Ventura, Morowali Utara, mengungkapkan kronologi panjang persoalan ketenagakerjaan yang berujung pada tidak dibayarkannya hak-hak pekerja, termasuk gaji dan tunjangan hari raya (THR).

Dia menjelaskan permasalahan bermula sejak akhir Desember 2025 ketika aktivitas operasional perusahaan mulai berhenti dan sebagian pekerja tidak lagi bekerja.

Memasuki Januari 2026, sebagian karyawan mulai dirumahkan, mulai dari operator hingga pengawas, dengan harapan perusahaan akan kembali beroperasi pada Maret atau April berdasarkan informasi dari pimpinan sebelumnya yang telah mengundurkan diri.

Namun selama masa menunggu tersebut, kondisi pekerja semakin sulit karena kebutuhan dasar seperti makan mulai terganggu setelah pihak kantin di site tersebut menghentikan layanan akibat tagihan yang tidak dibayarkan perusahaan sejak akhir Januari 2026.

Menurutnya, perusahaan tempat ia bekerja itu memulangkan karyawan secara bertahap hingga pertengahan Februari 2026, menyisakan sekitar 30-32 orang yang tetap berada di lokasi site itu untuk menjaga aset perusahaan.

Para pekerja yang masih bertahan tersebut menunggu kepastian operasional. Namun pada 25 Maret 2026 muncul internal memo (IM) dari pihak PT Keinz Ventura yang menyatakan kontrak dengan mitra PT Hillcon tidak diperpanjang.

Hengki menjelaskan pemutusan kontrak tersebut terjadi setelah negosiasi ulang antara kontraktor (PT Hilcon) dan pemilik proyek Keinz Ventura tidak mencapai kesepakatan, termasuk terkait sejumlah permintaan dari pihak kontraktor yang dinilai memberatkan pihak owner yakni PT Keinz Ventura.

Dia menyebutkan permintaan tersebut antara lain mencakup pembebanan biaya gaji, suku cadang, bahan bakar kepada pihak pemilik (owner), yang tidak dapat dipenuhi Hillcon sehingga kontrak tidak diperpanjang.

Di tengah kondisi tersebut, para pekerja mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa kejelasan, sementara gaji sejak Februari 2026 hingga kini belum dibayarkan oleh perusahaan.

Selain gaji, para pekerja juga belum menerima THR Lebaran 2026. Hal itu bahkan telah dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kanal pengaduan resmi.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR. Itu sudah kita laporkan melalui website-nya Kemenaker, sudah ada juga data teman-teman yang melaporkan," kata Hengki dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Masalah semakin kompleks karena internal memo terkait penutupan proyek baru diterbitkan pada 25 Maret 2026, meskipun dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa status penutupan berlaku sejak 1 Maret 2026.

Hal ini menyebabkan hak-hak pekerja dalam rentang waktu 1 hingga 25 Maret 2026 menjadi tidak jelas, karena mereka tidak mendapatkan kepastian status kerja maupun pembayaran selama periode tersebut.

Hengki menilai terdapat kejanggalan dalam penerbitan memo tersebut, termasuk penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan adanya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal putusan pengadilan belum final.

Ia menyebut kondisi itu membuat pekerja berada pada posisi sulit karena tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum.

Secara keseluruhan, kata dia, jumlah pekerja terdampak di site Morowali Utara mencapai sekitar 300 orang. Jumlah itu pun bisa lebih, bahkan mencapai ribuan orang jika digabungkan dengan site yang berada di daerah lainnya.

Selain gaji dan THR, pekerja juga menghadapi masalah serius terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan perusahaan selama sekitar satu tahun dua bulan sejak November 2024.

Akibatnya, pekerja tidak dapat mencairkan hak BPJS mereka karena adanya tunggakan yang belum diselesaikan oleh perusahaan, sementara tidak ada kejelasan dari manajemen terkait kewajiban tersebut.

Selain itu, pekerja juga menunggu kejelasan terkait perjanjian bersama atau pesangon, yang hingga kini belum diterbitkan sehingga semakin menambah ketidakpastian atas hak-hak mereka pasca pemutusan hubungan kerja.

Para pekerja berharap pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dapat turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi kasus ini dan memastikan hak-hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku

"Kalau memang ada Kemenaker, misalnya Wamenaker itu mau dialog sama kami nanti kami siapkan data-datanya, kita bawa juga nanti data-datanya. Apabila mereka minta data-datanya kita lengkapi juga nanti," kata Hengki.

Hengki juga mengaku pihaknya telah menempuh berbagai upaya, mulai dari perundingan bipartit, tripartit, hingga rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD setempat, namun hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah melakukan konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), termasuk mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

Ia berharap persoalan ini dapat dibawa ke tingkat pusat melalui rapat dengar pendapat dengan DPR RI agar seluruh permasalahan terbuka dan mendapatkan solusi yang adil bagi para pekerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

"Sebagai negara hukum, semua perusahaan wajib taat pada ketentuan yang berlaku dan memastikan hak pekerja dipenuhi dengan benar," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan THR merupakan hak normatif pekerja/buruh yang wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, termasuk karena absensi maupun kondisi ekonomi perusahaan.

"THR tidak boleh dipotong. Ada kesalahpahaman ketika THR dikaitkan dengan absensi dan itu tidak dibenarkan," kata Menaker.

Ia menambahkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengusaha dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar.

Denda tersebut tidak menghapus kewajiban membayar THR dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, setiap perusahaan wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan perlindungan hak pekerja sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pada pekan ini, Menaker Yassierli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang lalai, salah satunya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini menyusul laporan bahwa THR pekerja di perusahaan tersebut tidak dibayarkan penuh.

Ia meminta perusahaan segera melunasi sisa THR yang belum dibayarkan.

Dari hasil pertemuan dengan manajemen, perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja itu menyatakan komitmen untuk menuntaskan pembayaran paling lambat 2 April 2026.

Kasus ini bermula dari aduan yang masuk ke Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 16 Maret 2026. Dalam laporan itu, perusahaan diadukan belum membayar THR meski telah melewati batas waktu pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Setelah ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan, perusahaan sempat melakukan pembayaran pada 18 Maret 2026. Namun, muncul laporan susulan bahwa pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh.

Dalam sidak tersebut, Menaker mendapatkan informasi bahwa pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan didasari kondisi ekonomi perusahaan yang sedang tidak baik, serta adanya kesalahpahaman yang mengaitkan THR dengan tingkat kehadiran pekerja.

Yassierli menegaskan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan kasus seperti ini tidak boleh terulang, baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lain.

"Hal seperti ini tidak boleh terulang. Saya ingatkan agar praktik serupa tidak terjadi di perusahaan mana pun," kata Menaker.

"Tahun ini pun terus kita monitor secara ketat agar seluruh hak pekerja terbayarkan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ombudsman RI menerima 1.461 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, termasuk temuan praktik pembayaran THR secara dicicil.

Temuan tersebut merupakan hasil monitoring Ombudsman di 11 provinsi sepanjang Maret 2026, yang mengungkap berbagai persoalan mulai dari level kebijakan, implementasi di lapangan, pengelolaan pengaduan, hingga persoalan pada tataran makro.

Pada level kebijakan, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran, sehingga memiliki daya ikat terbatas.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan terkait penegakan aturan, dengan regulasi perizinan yang terkait dengan penegakan sanksi.

Ombudsman menilai kewenangan Pemda juga minim dalam implementasi perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut setidaknya ditemukan di sejumlah kabupaten dengan kawasan padat industri di Pulau Jawa.

Kemudian, pada level implementasi di lapangan, ada dua isu krusial. Pertama, absennya standar operasional prosedur (SOP) akibat belum adanya panduan teknis yang mengintegrasikan alur penanganan pelanggaran dari tahap pengawasan hingga eksekusi sanksi.

Kedua, terbatasnya kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya mampu menjalankan fungsi pembinaan tanpa daya paksa.

"Ketiadaan SOP mengakibatkan penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada diskresi dan inisiatif individu pejabat di daerah, tanpa standar layanan dan sistem kerja yang baku," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Dalam hal pengelolaan pengaduan, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, belum optimalnya pemutakhiran data pengaduan di tingkat kabupaten/kota seperti yang ditemukan di Provinsi Jambi serta ketiadaan standar waktu penyelesaian pengaduan seperti yang ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Ombudsman juga menemukan belum terintegrasinya posko pengaduan THR di daerah dengan sistem nasional poskothr.kemnaker.go.id.

Pada tataran makro, hasil temuan lapangan Ombudsman menunjukkan adanya praktik maladministrasi pelayanan publik.

Di antaranya, penundaan pembayaran THR, pengabaian terhadap larangan pembayaran THR secara dicicil, serta tidak diberikannya pelayanan penerbitan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar.

Robert bilang, bentuk maladministrasi tersebut terus terjadi sejak 2023 hingga 2025, yakni sebanyak 652 pengaduan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memastikan setiap pengaduan THR memperoleh penyelesaian.

"Pada tahun 2026, terdapat 1.461 pengaduan baru yang berpotensi menjadi 'hutang' pada tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan," ujar Robert.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah (Pemda), kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan kewajiban hukum dalam memastikan hak pekerja terpenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Ombudsman pun meminta Kemnaker dan pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pembenahan itu seperti perbaikan kebijakan dan penegakan aturan terkait larangan pembayaran THR secara dicicil serta penguatan pengawasan melalui harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian.

Sistem kerja posko THR juga diminta dioptimalisasi sehingga mampu lebih terintegrasi, yang mana dapat meliputi berbagi data dan proses bisnis.

Robert juga mengungkap perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin keadilan administratif dan substantif bagi pekerja atas hak normatifnya, sekaligus mendorong praktik bisnis yang adil dan menyejahterakan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan libur Lebaran, tren pencarian kerja baru kembali meningkat. Namun, fenomena ini tidak sepenuhnya dipicu oleh keinginan mengejar gaji lebih tinggi, melainkan faktor yang lebih kompleks dalam dunia kerja.

Kondisi tersebut kerap dimaknai sebagai gelombang “kutu loncat” oleh perusahaan. Padahal, data terbaru menunjukkan keputusan karyawan untuk berpindah kerja tidak semata-mata didorong oleh kompensasi finansial.

"Fenomena resign sesudah Lebaran ini memang terjadi, akan tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan dibanding periode lainnya seperti akhir tahun atau setelah performance review yang biasanya berkaitan dengan promosi dan kenaikan gaji," jelas Ria Novita, Talent Acquisition Manager Jobstreet by SEEK, melalui keterangannya, Minggu (29/3/2026).

"Bagi yang resign setelah Lebaran, biasanya dikarenakan mereka memang sudah berniat sejak jauh hari, namun masih menunggu pembayaran THR agar mendapatkan haknya secara penuh. Jadi, pengunduran dirinya baru dilakukan sesudah THR diterima."

Mitos Lonjakan Resign Pasca-Lebaran

Ria menegaskan, lonjakan pengunduran diri setelah Lebaran kerap dibesar-besarkan. Secara praktik, keputusan resign sudah direncanakan sebelumnya, bukan reaksi spontan setelah menerima THR.

Ia juga menyoroti aspek etika dalam pengunduran diri tersebut.

"Selama karyawan memenuhi ketentuan masa kerja dan mengikuti prosedur pengunduran diri yang berlaku di perusahaan—misalnya memberikan pemberitahuan sesuai notice period, menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, dan mendukung proses serah-terima—resign setelah menerima THR pada dasarnya tetap dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah dan etis," tambahnya.

Dengan demikian, momentum pasca-Lebaran lebih tepat dipahami sebagai fase realisasi keputusan, bukan pemicu utama resign.

Lebih dari Gaji, Ini yang Dicari Karyawan

Laporan Workplace Happiness Index dari Jobstreet by SEEK menunjukkan, meskipun 54 persen pekerja di Indonesia mengakui gaji lebih tinggi dapat meningkatkan kebahagiaan, faktor tersebut bukan satu-satunya penentu loyalitas.

Dua faktor utama yang justru lebih menentukan adalah keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) dan tujuan kerja yang bermakna (purpose at work).

Karyawan yang merasa pekerjaannya memiliki makna terbukti lebih bahagia sekaligus lebih kecil kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan. Bahkan, pekerja yang bahagia memiliki peluang 24 persen lebih besar untuk termotivasi memberikan kinerja ekstra.

Temuan ini menegaskan bahwa strategi mempertahankan talenta tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan gaji, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan kerja.

Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi momen evaluasi bagi perusahaan.

"Dari kacamata perusahaan, setiap keputusan resign pasti membawa konsekuensi, baik berupa waktu maupun biaya untuk rekrutmen dan pelatihan," ujar Ria.

"Namun, karena fenomena ini biasanya sudah diawali niat sejak jauh hari, hal ini tidak seharusnya menjadi 'kejutan besar' jika komunikasi antara karyawan dan atasan berjalan baik selama ini."

Ia menekankan pentingnya perusahaan memahami alasan di balik pengunduran diri dan memperbaiki aspek krusial.

"Yang lebih penting bagi perusahaan adalah bagaimana memanfaatkan momen ini sebagai bahan evaluasi. Pahami alasan di balik keputusan resign, dan perbaiki aspek-aspek krusial seperti jenjang karier, kompensasi, hingga budaya kerja."

"Dengan menyeimbangkan gaji yang kompetitif serta membangun lingkungan kerja yang memiliki tujuan (purpose) dan work-life balance yang sehat, tingkat turnover ke depannya bisa menjadi lebih sehat dan tidak hanya terkonsentrasi di satu periode saja," tutup Ria.

Bisnis.com, JAKARTA — Momentum akselerasi belanja masyarakat selama Ramadan 2026 diiringi oleh tren dissaving alias fenomena 'makan tabungan'. Pertumbuhan tabungan masyarakat justru melambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Economic Update: Akselerasi Belanja Pasca Pencairan THR dari Office of Chief Economist Bank Mandiri, aktivitas belanja masyarakat terakselerasi berkat momentum pencairan THR.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tingkat belanja meningkat 0,9% secara mingguan (week on week/WoW) ke level 123,5 selama minggu ketiga Ramadan 2026 atau sepekan sebelum Lebaran.

Kenaikan ini melampaui dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,6% WoW. Sementara secara tahunan, belanja pada periode yang bertepatan dengan pencairan THR ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dari laju pertumbuhan pada 2025 yang berada di level 7,2% YoY.

Di sisi lain, pencairan THR memang terbukti menjaga penyangga keuangan bagi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Data Mandiri Saving Index per minggu ketiga Ramadan 2026 menunjukkan bahwa tingkat tabungan kelompok bawah meningkat ke level 73,6 dibandingkan dengan 72,8 pada Februari.

Pola serupa terjadi pada kelompok menengah yang tabungannya naik ke level 102,1 dari 100,4 pada bulan sebelumnya. Disebutkan, pergerakan ini mengindikasikan adanya tambahan pendapatan yang diinjeksi ke kantong masyarakat pascapencairan THR.

Berbanding terbalik dengan dua kelompok tersebut, tingkat tabungan kelompok masyarakat atas justru terkontraksi ke level 89,7 dari posisi 94,3 pada bulan Februari.

Kendati tabungan kelompok bawah dan menengah secara bulanan merangkak naik, tim ekonom Bank Mandiri memberikan catatan: laju pertumbuhan tahunan tabungan di seluruh kelompok pada Ramadan 2026 ini tercatat lebih rendah apabila disandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

Jakarta (ANTARA) -

Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (27/3/2026), mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu resmi menghapus sanksi administratif pelaporan SPT, hingga dana tambahan SAL Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan perbankan lebih fleksibel.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Sabtu ini.

Ditjen Pajak hapus sanksi administrasi lapor SPT hingga 30 April 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-28/PJ.09/2026.

“Jadi keputusan Pak Menteri setelah kami konsultasi dengan evidence data kinerja penerimaan SPT yang ada, diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya: THR belum cair 100 persen karena proses pengajuan oleh K/L

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh disebabkan oleh proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

AFPI siap ajukan banding atas putusan KPPU soal dugaan kartel bunga

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan siap mengajukan banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis (26/3/2026) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pinjaman daring (pindar).

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya kecewa terhadap putusan KPPU.

Baca selengkapnya di sini.

RI intensif komunikasi dengan Iran agar tanker Pertamina keluar Hormuz

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah Iran untuk mengupayakan dua kapal tanker Pertamina keluar dari Selat Hormuz.

“Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz. Tapi komunikasi terus kita bangun,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya sebut dana SAL tambahan Rp100 T bisa digunakan lebih fleksibel

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

“Kita kasih mereka saja. Yang ini (Rp100 triliun) fleksibel. Kita taruh di situ Rp100 triliun, dia (perbankan) mikir nanti,” ujar dia di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) belum mencapai 100%. Hal ini lantaran masih terdapat kementerian/lembaga yang belum memunuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

“Kalau dari kita, begitu masuk (pengajuan) langsung bayar. Berarti di kementerian/lembaga pengajuannya belum clear persyaratannya,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Purbaya menegaskan, anggaran THR ASN sudah tersedia di kas negara. Dengan demikian, pihaknya hanya menunggu pengajuan dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pemerintah telah mengalokasikan angaran mencapai Rp 55 triliun untuk membayarkan THR ASN, TNI, dan Polri. Nominal ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yang mana berjumlah Rp 49 triliun.

Adapun, rincian perkembangan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, yakni sebagai berikut:

I. Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat

Jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 10 Maret 2026 (SP2d per tanggal 10 Maret 2026) adalah sebesar Rp 11.160,57 m untuk 2.076.377 pegawai/personi l, dengan rincian:

1) Pembayaran THR PNS sebesar Rp 6.116,07 miliar untuk 825.928 pegawai.

2) Pembayaran THR PPPK sebesar Rp 752,82 M untuk 295.054 pegawai.

3) Pembayaran THR Anggota POLRI sebesar Rp 1.837,52 miliar untuk 461.119 personil/pegawai.

4) Pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp 2.233,49 miliar untuk 452.874 personil/pegawai.

5) Pembayaran THR PPNPN sebesar Rp 153,42 miliar untuk 39.486 pegawai.

6) Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.279 satker K/L

II. Pembayaran THR Pensiunan

Per 9 Maret 2026 Gaji Ketigabelas ?Pensiunan telah disalurkan sejumlah Rp 11.541,4 miliar untuk 3.618.884 pensiunan (94,63%).

- PT Taspen sebesar Rp Rp 10.099,6 miliar untuk 3.115.324 pensiunan (94,02%).

- PT Asabri sebesar Rp Rp 1.441,8 miliar untuk 503.560 pensiunan (99,13%).

III. ASN Daerah

Per 9 Maret 2026, THR bagi ASN Daerah terealisasi sebesar Rp 127,6 miliar untuk 16.848 Pegawai yang telah dilakukan oleh 3 Pemda dari 546 Pemda (0,54%).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh disebabkan oleh proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan seluruh anggaran THR dari APBN. Namun, pencairan baru dapat dilakukan setelah K/L menyampaikan pengajuan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.

Purbaya menambahkan, kelengkapan persyaratan menjadi faktor penentu dalam percepatan pencairan. Apabila dokumen belum lengkap, proses pembayaran tidak dapat segera diproses.

“Belum clear kali persyaratannya apa. Saya enggak tahu ininya. Pasti kan case by case, tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan,” ujar Purbaya.

Ia juga memastikan dana THR telah tersedia dan siap disalurkan, dengan proses yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar sesuai ketentuan.

Adapun hingga 25 Maret 2026, pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR bagi ASN di pemerintah pusat tercatat mencapai Rp18,5 triliun untuk 2.500.524 pegawai.

Rinciannya meliputi pembayaran THR bagi PNS sebesar Rp10,33 triliun untuk 926.072 pegawai, PPPK Rp1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 489.654 personel, prajurit TNI Rp3,37 triliun untuk 581.434 personel, serta pegawai non-PNS (PPNPN) sebesar Rp344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.

Secara kelembagaan, sebanyak 8.891 satuan kerja (satker) telah merealisasikan pembayaran THR, sementara seluruh K/L atau sebanyak 98 instansi telah mengajukan pencairan.

Untuk pensiunan, penyaluran THR telah mencapai Rp12,15 triliun kepada 3.728.195 penerima atau sekitar 99,67 persen dari total target.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,70 triliun untuk 3.221.955 pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp1,44 triliun untuk 506.240 pensiunan.

Adapun untuk aparatur negara di pemerintah daerah, realisasi pembayaran THR telah mencapai Rp20,54 triliun bagi 4.333.310 pegawai. Pembayaran tersebut telah dilakukan oleh 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026