Ombudsman RI menerima 1.461 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, termasuk temuan praktik pembayaran THR secara dicicil.

Temuan tersebut merupakan hasil monitoring Ombudsman di 11 provinsi sepanjang Maret 2026, yang mengungkap berbagai persoalan mulai dari level kebijakan, implementasi di lapangan, pengelolaan pengaduan, hingga persoalan pada tataran makro.

Pada level kebijakan, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran, sehingga memiliki daya ikat terbatas.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan terkait penegakan aturan, dengan regulasi perizinan yang terkait dengan penegakan sanksi.

Ombudsman menilai kewenangan Pemda juga minim dalam implementasi perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut setidaknya ditemukan di sejumlah kabupaten dengan kawasan padat industri di Pulau Jawa.

Kemudian, pada level implementasi di lapangan, ada dua isu krusial. Pertama, absennya standar operasional prosedur (SOP) akibat belum adanya panduan teknis yang mengintegrasikan alur penanganan pelanggaran dari tahap pengawasan hingga eksekusi sanksi.

Kedua, terbatasnya kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya mampu menjalankan fungsi pembinaan tanpa daya paksa.

"Ketiadaan SOP mengakibatkan penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada diskresi dan inisiatif individu pejabat di daerah, tanpa standar layanan dan sistem kerja yang baku," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Dalam hal pengelolaan pengaduan, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, belum optimalnya pemutakhiran data pengaduan di tingkat kabupaten/kota seperti yang ditemukan di Provinsi Jambi serta ketiadaan standar waktu penyelesaian pengaduan seperti yang ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Ombudsman juga menemukan belum terintegrasinya posko pengaduan THR di daerah dengan sistem nasional poskothr.kemnaker.go.id.

Pada tataran makro, hasil temuan lapangan Ombudsman menunjukkan adanya praktik maladministrasi pelayanan publik.

Di antaranya, penundaan pembayaran THR, pengabaian terhadap larangan pembayaran THR secara dicicil, serta tidak diberikannya pelayanan penerbitan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar.

Robert bilang, bentuk maladministrasi tersebut terus terjadi sejak 2023 hingga 2025, yakni sebanyak 652 pengaduan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memastikan setiap pengaduan THR memperoleh penyelesaian.

"Pada tahun 2026, terdapat 1.461 pengaduan baru yang berpotensi menjadi 'hutang' pada tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan," ujar Robert.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah (Pemda), kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan kewajiban hukum dalam memastikan hak pekerja terpenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Ombudsman pun meminta Kemnaker dan pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pembenahan itu seperti perbaikan kebijakan dan penegakan aturan terkait larangan pembayaran THR secara dicicil serta penguatan pengawasan melalui harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian.

Sistem kerja posko THR juga diminta dioptimalisasi sehingga mampu lebih terintegrasi, yang mana dapat meliputi berbagi data dan proses bisnis.

Robert juga mengungkap perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin keadilan administratif dan substantif bagi pekerja atas hak normatifnya, sekaligus mendorong praktik bisnis yang adil dan menyejahterakan.

KOMPAS.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dipastikan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumunkan hal ini melalui dari Zoom pada Jumat (13/3/2026).

Pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK penuh maupun paruh waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

"Jadi, alhamdulillah hari ini kita berhitung betul karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu (THR) bahwa disesuaikan dengan kekuatan APBD kita. APBD kita dipotong ya, belanja kita berbeda dengan tahun kemarin terpotong sekitar Rp1 triliun. Tapi saya kemarin sampaikan ke Pak Sekda untuk melakukan perhitungan," jelas Eri dikutip dari surabaya.go.id.

Lalu berapa besaran THR yang akan diterima PPPK paruh waktu? Eri menjelaskan, setiap penghitungan THR beragam dengan wilayah lainnya karena target yang diberikan juga berbeda.

"Terkait dengan PPPK penuh waktu, tapi dia tidak bekerja dalam waktu satu tahun, aturannya itu masa kerjanya dia berapa bulan dibagi 12 bulan, dikalikan nilai yang dia dapatkan per bulannya (gaji) berapa, termasuk tunjangannya, maka dia tetap menerima angka itu. Sedangkan yang untuk PPPK paruh waktu itu tidak diatur, tapi kalau dihitung dengan model yang PPPK penuh waktu tadi dia (masa kerjanya) baru dua bulan Januari-Februari, dibagi 12 bulan, dikalikan per bulan, itu ketemunya sekitar Rp600 ribu - Rp700 ribu,” jelasnya.

Namun, Eri merasa tak puas PPPK paruh wkatu mendapat THR di angka demikian, ia meminta penghitungan ulang dan nominalnya bisa bertambah.

"Karena itu saya bilang yang untuk PNS, yang untuk PPPK penuh waktu, itu maka saya minta dicarikan sebanyak 100 persen. Terus yang kedua PPPK paruh waktu saya berikan nilai Rp2 juta, meskipun aturannya nggak ada dan ternyata hitungannya kecil, saya bismillah tetap (berikan) Rp2 juta," ungkapnya.

Pemprov Sulses beri THR bagi PPPK paruh waktu

Selain Pemkot Surabaya, Pemprov Sulsel juga memberikan THR tahun 2026 bagi PPPK paruh waktu.

"PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tetap mendapat THR. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman,dikutip dari sulselprov.go.id, Jumat (13/3/2026).

Meski jangka waktu pemberian THR dan gaji ke-13 ASN serta PPPK tak diatur khusus dalam PP No.6 Tahun 2026, Andi berkomitmen memberikannya tepat waktu menjelang Lebaran 2026.

Penghitungan besaran THR hampir sama dengan Pemkot Surabaya, namun tak ada penyesuaian tersendiri seperti yang dilakukan Wali Kota Eri dengan menaikkan angka THR.

"Perhitungannya berdasarkan masa kerja. Misalnya baru bekerja tiga bulan, maka dihitung tiga per dua belas dari gaji pokok. Jika enam bulan, berarti enam per dua belas dari gaji pokoknya," beber Andi.

Dengan skema tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk waktu paruh PPPK, tetap akan memperoleh THR meskipun nilainya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Tujuannya agar seluruh kewajiban tersebut dapat dipenuhi dan diterima tepat waktu oleh para penerima.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Presiden Prabowo.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7)

Selain THR untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden juga mengumumkan bahwa nominal bonus hari raya yang akan diterima para pengemudi transportasi daring pada Lebaran 2026 ditetapkan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang.

Presiden Prabowo juga mengucap syukur karena pada masa pemerintahannya para pengemudi transportasi daring untuk pertama kalinya mendapatkan bonus hari raya.

"Bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online, yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara Rp400 ribu sampai dengan Rp1,6 juta per orang," katanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para pekerja di sektor ekonomi digital yang selama ini turut mendukung mobilitas masyarakat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Momen Idulfitri bisa menjadi saat yang membahagiakan bagi para pekerja, termasuk dengan penerimaan tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2026. Banyak jenis pekerja yang bisa menerima THR pada tahun ini, termasuk mereka yang akan menerima THR proporsional.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa THR Keagamaan, atau THR yang diberikan sebelum hari besar keagamaan, harus dibayarkan penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum suatu hari besar/raya keagamaan.

Apabila 1 Syawal 1447 H atau lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, maka THR Lebaran 2026 harus dibayarkan paling lambat pada Sabtu, 14 Maret 2026.

“THR Keagamaan Tahun 2026 wajib dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Karena ini hak pekerja yang harus dipenuhi, bukan sekadar formalitas,” tulis Kemnaker di akun Instagram resminya, seperti dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Selain pekerja tetap, Kemnaker menyebut bahwa pekerja kontrak dengan masa kerja tertentu juga termasuk yang berhak THR.

Secara rinci, yang berhak mendapat THR adalah pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias kontrak atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) alias tetap yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha maksimal 30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak mendapat THR. Selanjutnya, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut juga berhak menerima THR, apabila dari perusahaan lama belum mendapat THR.

Aturan Penghitungan THR Proporsional

Peraturan mengenai penghitungan THR, termasuk aturan THR proporsional, diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berikut merupakan aturan penghitungan THR berdasarkan waktu seorang pekerja bekerja di suatu perusahaan, termasuk cara hitung THR proporsional:

1 Bulan Upah

Pekerja/buruh yang telah bekerja di perusahaan selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapat THR sebesar upah dalam 1 bulan.

THR Proporsional

Pekerja/buruh yang telah bekerja di perusahaan selama 1 bulan secara terus menerus, tetapi belum mencapai 12 bulan berhak mendapatkan THR proporsional dengan rumus: (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah.

1 bulan upah yang dimaksud dalam aturan tersebut merupakan upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok yang termasuk dengan tunjangan tetap.

Jumlah THR pun dapat ditentukan sesuai penetapan setiap perusahaan, yaitu jika THR yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi jumlahnya dibanding dengan jumlah THR yang diatur oleh pemerintah.

THR Proporsional bagi Pekerja dalam Masa Percobaan dan Pekerja Lepas

Skema THR proporsional juga diberlakukan bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan atau probation, apabila masa percobaan tersebut telah dilakukan selama lebih dari 1 bulan. Kemudian, THR proporsional, dengan rumus yang berbeda, juga akan diterima oleh para pekerja dengan perjanjian harian kerja lepas.

Bagi pekerja lepas yang sudah mempunyai masa kerja selama 12 bulan atau lebih, jumlah THR yang diterima adalah upah 1 bulan, yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, bagi pekerja lepas yang belum bekerja selama 12 bulan, upah 1 bulan yang diterima adalah upah yang dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

THR bagi ASN dan Ketentuan-Ketentuan Khusus

Tidak ketinggalan, THR proporsional juga diterapkan bagi para aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Meski begitu, terdapat ketentuan khusus dalam pemberian THR bagi beberapa kelompok aparatur sipil negara (ASN).

Berikut merupakan beberapa aturan khusus THR tersebut:

• Guru ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
• Dosen ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.
• Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Menerima 80% gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja, jika tersedia.
• PPPK: Dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja.
• PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Melansir situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, pada masa Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara. Sementara itu, pemerintah memperkirakan bahwa jumlah THR yang dibayarkan untuk pekerja sektor swasta adalah senilai Rp124 triliun. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SEMARANG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 4 Kota Semarang telah melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk menghadirkan penukaran uang baru di area Stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol.

Layanan penukaran uang Rupiah baru di Stasiun ini dihadirkan untuk mempermudah pelanggan kereta api jarak jauh yang ingin menukarkan uang baru untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026.

Pada pelaksanaannya, layanan penukaran uang ini hanya bisa diikuti oleh pelanggan yang sudah memiliki dan membawa tiket perjalanan kereta api jarak jauh. Tak hanya tiket, pelanggan yang akan menukarkan uang juga diwajibkan untuk membawa bukti identitas diri berupa KTP.

Dilansir dari informasi unggahan di akun media sosial @infosepur4, Kamis (12/3/2026), layanan penukaran uang baru ini akan dilaksanakan pada 13 Maret 2026 mulai pukul 09:00-11:30 WIB. Jangan sampai ketinggalan, berikut ini lokasi, jadwal, syarat, hingga ketentuan paket penukaran uang yang wajib diperhatikan.

Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang di Stasiun Kereta

1. Stasiun Semarang Tawang

Tanggal: Jumat, 13 Maret 2026

Waktu: 09:00-11:30 WIB

Lokasi: Zona 2 Stasiun Semarang Tawang

2. Stasiun Semarang Poncol

Tanggal: Jumat, 13 Maret 2026

Waktu: 09:00-11:30 WIB

Lokasi: Zona 2 Stasiun Semarang Poncol

Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang

1. Wajib membawa tiket perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan identitas diri (KTP) dengan ketentuan 1 orang = 1 NIK 1x Pemesanan dan tidak boleh diwakilkan.

2. Penukar yang akan melakukan penukaran uang Rupiah harus membawa uang tunai dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang diinginkan

3. Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, serta staples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang

4. Batas maksimal penukaran adalah Rp5.300.000 per orang.

Ketentuan Paket dan Pecahan Nominal Penukaran Uang

- Pecahan Rp50 ribu, nominal Rp2,5 juta

- Pecahan Rp20 ribu, nominal Rp1 juta

- Pecahan Rp10 ribu, nominal Rp1 juta

- Pecahan Rp5 ribu, nominal Rp500 ribu

- Pecahan Rp2 ribu, nominal Rp200 ribu

- Pecahan Rp1 ribu, nominal Rp100 ribu

Jakarta: Menjelang perayaan Idulfitri, banyak karyawan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang sering kali datang berdekatan dengan bonus tahunan.

Tambahan pemasukan ini bisa menjadi momentum penting untuk menata kembali kondisi keuangan keluarga.

Selain digunakan untuk kebutuhan Lebaran, sebagian THR juga dapat dimanfaatkan untuk rencana keuangan jangka panjang, termasuk menyiapkan dana pendidikan anak yang biayanya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam Ruang Diskusi NgobrAZ (Ngobrol Bareng Allianz) yang bertajuk “Gaji Gak Kabur, Pendidikan Anak Jalan Teratur”, Certified Financial Planner Annisa Steviani membagikan panduan praktis bagi orang tua dalam merencanakan biaya pendidikan anak.

Menurut Annisa, banyak orang tua baru mulai memikirkan dana pendidikan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Padahal, perencanaan idealnya dilakukan jauh lebih awal.

“Banyak orang tua baru mulai memikirkan dana pendidikan ketika anak sudah masuk usia sekolah. Padahal, perencanaan idealnya dimulai sejak anak masih dalam kandungan atau sejak lahir. Semakin cepat dimulai, semakin ringan langkahnya,” ujar Annisa dikutip pada Selasa, 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa biaya pendidikan terus mengalami kenaikan setiap tahun. Rata-rata biaya kuliah meningkat sekitar 6,03 persen per tahun, sementara kenaikan gaji tahunan rata-rata hanya sekitar 3 persen.

Tanpa perencanaan yang matang, kondisi ini berpotensi membuat orang tua harus mengorbankan kebutuhan lain atau bahkan berutang saat anak memasuki jenjang pendidikan tinggi.

Karena itu, momentum THR dan bonus tahunan dapat dimanfaatkan untuk memulai atau menambah alokasi dana pendidikan anak.

Langkah praktis menyiapkan dana pendidikan anak

Dalam diskusi tersebut, Annisa juga membagikan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk menyiapkan dana pendidikan secara lebih terstruktur.

1. Survei biaya sekolah sejak awal

Orang tua disarankan melakukan survei sekolah yang diinginkan, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, untuk mengetahui kisaran biaya masuk dan biaya pendidikan.

Dengan mengetahui estimasi biaya sejak awal, orang tua dapat membuat perencanaan yang lebih realistis.

2. Siapkan rencana alternatif

Selain sekolah utama yang menjadi pilihan, penting juga menyiapkan plan B dan plan C dengan simulasi biaya yang berbeda.

Hal ini membantu orang tua tetap siap jika anak tidak diterima di sekolah pilihan pertama.

3. Buat perencanaan biaya yang terstruktur

Perencanaan pendidikan juga perlu dilengkapi dengan catatan estimasi biaya setiap jenjang pendidikan beserta proyeksi kenaikannya.

Dengan cara ini, keluarga memiliki gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan dana pendidikan di masa depan.

4. Perhatikan jarak kelahiran anak

Menurut Annisa, orang tua juga perlu mempertimbangkan jarak kelahiran anak agar kebutuhan dana pendidikan tidak bertumpuk dalam periode waktu yang sama.

Pentingnya Perlindungan Finansial dalam Perencanaan Pendidikan

Selain menabung atau berinvestasi, orang tua juga perlu memperhatikan aspek perlindungan finansial.

“Perencanaan pendidikan bukan hanya soal menabung. Orang tua juga perlu memikirkan risiko yang bisa mengganggu rencana, seperti sakit atau risiko meninggal dunia. Jika pencari nafkah utama mengalami risiko, maka dana pendidikan anak bisa ikut terdampak,” jelasnya.

Head of Corporate Communications Allianz Indonesia, Wahyuni Murtiani, menambahkan bahwa perencanaan pendidikan anak sebaiknya dilihat secara menyeluruh.

“Momentum menjelang Idulfitri sering kali menjadi waktu refleksi dan penataan ulang keuangan keluarga. THR dan bonus tahunan dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat dana pendidikan anak, sekaligus melengkapinya dengan perlindungan asuransi agar rencana jangka panjang tetap terjaga,” ujar Wahyuni.

Menurutnya, risiko kesehatan maupun kehilangan pencari nafkah utama dapat memengaruhi kesinambungan pendidikan anak, sehingga perlindungan finansial menjadi bagian penting dalam perencanaan keluarga.

Manfaatkan THR untuk dana pendidikan anak

Alih-alih menghabiskan THR untuk kebutuhan konsumtif, sebagian dana tersebut dapat dialokasikan untuk dana pendidikan anak, dana darurat keluarga, perlindungan terhadap risiko tak terduga, hingga investasi jangka panjang sesuai profil risiko.

Momentum THR dan bonus tahunan bisa menjadi langkah awal bagi orang tua untuk mulai menyiapkan dana pendidikan anak secara lebih terencana.

Dengan perencanaan yang matang dan disiplin, keluarga dapat memastikan pendidikan anak tetap berjalan lancar tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan di masa depan.

(ANN)

KOMPAS.com – Menjelang Idul Fitri, info THR pensiunan 2026 menjadi salah satu yang paling banyak dicari. Pemerintah telah memulai proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para purnabakti aparatur negara secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Kabar ini tentu membawa kelegaan bagi para pensiunan PNS yang menunggu tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan hingga Lebaran.

Lalu, kapan tepatnya THR pensiunan PNS 2026 masuk rekening dan berapa nominal yang diterima? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

THR Pensiunan PNS 2026 cair mulai 26 Februari

Pemerintah memastikan proses pembayaran THR 2026 dimulai pada 26 Februari 2026 dan dilakukan secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penyaluran sudah berjalan sejak pekan pertama dan mencakup seluruh aparatur negara, termasuk para pensiunan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran telah disiapkan dan ditargetkan cair pada awal Ramadhan.

Artinya, bila dana belum masuk ke rekening, kemungkinan masih ada proses administratif di instansi atau lembaga penyalur pensiun. Para penerima disarankan mengecek rekening secara berkala melalui bank atau kanal resmi masing-masing.

Anggaran THR 2026 tembus Rp 55 triliun

Untuk pembayaran THR tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 55 triliun. Nilai tersebut naik sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 49 triliun.

Adapun rincian anggarannya meliputi:

• Rp 22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri
• Rp 20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah
• Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan

Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat menjaga daya beli aparatur negara dan pensiunan, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026.

Besaran THR pensiunan PNS 2026

Salah satu pertanyaan yang paling banyak dicari adalah soal nominal THR pensiunan 2026.

Untuk pensiunan PNS, besaran THR Lebaran 2026 diberikan setara dengan uang pensiun bulanan yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, nominalnya mengikuti golongan dan jabatan terakhir sebelum pensiun.

Berdasarkan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (3/3/2026), besaran THR tahun ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

Berikut kisaran nominal THR pensiunan PNS 2026 berdasarkan golongan:

1. Pensiunan PNS Golongan I

• IA: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

2. Pensiunan PNS Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

3. Pensiunan PNS Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600

4. Pensiunan PNS Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.100

Karena dibayarkan setara uang pensiun bulanan, maka nominal yang diterima masing-masing pensiunan akan berada dalam rentang tersebut sesuai golongan terakhirnya.

Dengan dimulainya pencairan THR pensiunan 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri.

Bagi pensiunan yang belum menerima dana, disarankan untuk rutin memeriksa rekening atau menghubungi lembaga penyalur pensiun masing-masing. Dengan begitu, persiapan kebutuhan Lebaran bisa dilakukan lebih tenang tanpa menunggu dalam ketidakpastian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa pemerintah resmi menetapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus/Bantuan Hari Raya (BHR) tahun 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, hingga pengemudi dan kurir online. Penyaluran ditegaskan wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) periode 2026,” ujar Teddy.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri, pimpinan perusahaan, serta para pengemudi online yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

THR ASN 2026 Capai Rp55 Triliun, Naik 10%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total anggaran THR 2026 untuk ASN pusat dan daerah, PPPK, TNI-Polri, serta pensiunan mencapai Rp55 triliun, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp49 triliun.

“Ini meningkat 10% dari tahun lalu, sesuai arahan Presiden,” kata Airlangga.

Rinciannya Rp22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri. Kemudian, Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah dan Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Berbeda dengan masa pandemi, tahun ini THR dipastikan dibayarkan 100%.

THR itu mencakup gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang nantinya penyalurannya telah mulai dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni.

BHR Ojol Total Rp220 Miliar, Grab-Gojek Rata-rata Rp250.000-Rp275.000

Selain THR bagi ASN dan pegawai formal, pemerintah juga mendorong pemberian BHR bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. Total nilai BHR tahun ini mencapai Rp220 miliar, dengan estimasi penerima sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Mitra pengemudi Gojek dan Grab rata-rata menerima Rp250.000-Rp275.000 per orang. Pengemudi aktif roda dua di aplikasi lain seperti Maxim dan inDrive rata-rata menerima Rp150.000. Untuk roda empat bisa mencapai Rp200.000.

Gojek dan Grab masing-masing diperkirakan mengalokasikan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk sekitar 400.000 mitra. Sementara Maxim menargetkan sekitar 51.000 mitra penerima dan InDrive sekitar 500 mitra.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” tegas Airlangga.

Aturan BHR Diatur Lewat SE Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan BHR ojol dan kurir online diatur dalam Surat Edaran (SE) terbaru Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam SE tersebut disebutkan BHR diberikan kepada pengemudi/kurir yang terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir dan besaran BHR paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Adapun, BHR dibayarkan dalam bentuk uang tunai serta perusahaan wajib transparan dalam perhitungan. Kemudian, pembayaran paling lambat H-7 Lebaran.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja formal maupun mitra ekonomi digital, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi jelang Idulfitri 2026.

Dengan total alokasi THR dan BHR yang signifikan tahun ini, pemerintah berharap momentum Lebaran dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Teddy menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha yang diharapkan mematuhi ketentuan pembayaran tepat waktu.

“Kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, terima kasih, Bapak/Ibu. Dan juga, rekan-rekan pengemudi online, terima kasih. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jelang hari raya lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun.

Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun.

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir saat pandemi, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh.

Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda.

"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Total sebanyak 54 titik posko disiapkan guna memastikan hak pekerja menerima THR dapat terpenuhi jelang Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto membeberka posko-posko tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sebanyak 54 Posko THR kita dirikan di 38 kabupaten/kota, dan di seluruh UPT yang kita miliki karena setiap Hari Raya Idulfitri, ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja, baik yang berstatus PKWTT maupun PKWT,” ujar Sigit pada pekan lalu.

Dia membeberkan sesuai ketentuan pemerintah pusat, masing-masing pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan diimbau untuk dapat mencairkan THR lebih awal, yakni dua pekan sebelum Lebaran.

“Karena ada kebijakan work from anywhere, maka diimbau agar H-14 Lebaran, THR sudah dicairkan oleh perusahaan kepada pekerja,” ucap Sigit.

Dirinya menegaskan THR bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan kewajiban para pemberi kerja yang melekat sebagai hak pekerja dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya, di mana biasanya terdapat peningkatan pengeluaran,” bebernya.

THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan tetap berhak memperoleh THR secara proporsional, dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran satu bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan diambil dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.

Adapun, bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sigit juga mengungkapkan capaian penanganan pengaduan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tercatat 236 laporan pengaduan THR yang masuk ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 231 pengaduan berhasil kami selesaikan, sementara lima lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena data pengadu maupun teradu tidak terverifikasi," jelasnya.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2026 mulai beroperasi pada 26 Februari hingga 17 Maret 2026, setiap hari kerja. Layanan dibuka pukul 08.00–15.00 pada Senin hingga Kamis, dan pada pukul 08.00–15.30 khusus hari Jumat.

Untuk tingkat provinsi, posko berada di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya. Selain itu, layanan serupa juga tersedia di 14 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim yang tersebar di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep, serta di seluruh kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta diprediksi akan diberikan serentak mulai H-2 minggu hingga H-1 minggu Lebaran Idulfitri 2026.

Namun anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran THR bagi pekerja dibayarkan pada H-14 atau dua pekan sebelum Hari Raya berlangsung.

Menurut Edy di Jakarta, Selasa, pembayaran THR pada H-14 Lebaran berguna mendukung kelancaran arus mudik sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan memberikan ruang waktu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar dia.

Usulan tersebut disampaikan Edy merespons imbauan pemerintah kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026.

Menurut dia, skema pembayaran THR yang masih mengacu pada H-7 berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu.

Akibatnya, penyelesaian sengketa kerap berlangsung setelah Idul Fitri. Ia menyampaikan pula bahwa kondisi libur bersama yang cukup panjang saat Lebaran juga berpotensi menyulitkan proses pengawasan.

“Bapak dan ibu Pengawas Ketenagakerjaan di daerah sudah libur dan ini tidak punya waktu kalau ada laporan,” ujarnya.

Selain aspek pengawasan, Edy menilai pembayaran THR pada H-14 akan memberi ruang bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih baik.

Dengan kecenderungan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran, pekerja dapat berbelanja lebih awal untuk menghindari lonjakan harga.

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan H-7 atau satu minggu sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri 2026 jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Namun apabila merujuk pada pernyataan anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, maka THR karyawan swasta diberikan h-2 minggu yang berpotensi menerima THR pada 6 Maret 2026 atau 7 Maret 2026.

Perhitungan THR Karyawan Swasta 2026

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perhitungan THR didasarkan pada masa kerja dan komponen upah pekerja.

Komponen Upah yang Menjadi Dasar Perhitungan:

• Upah tanpa tunjangan (jika menggunakan sistem pengupahan tunggal)
• Upah pokok ditambah tunjangan tetap

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar:

• 1 bulan upah penuh (upah pokok + tunjangan tetap atau upah bersih dalam sistem upah tunggal).

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

THR diberikan secara proporsional dengan rumus:

• (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah

3. Pekerja Harian Lepas

• Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir.
• Masa kerja < 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Jakarta: Memasuki Ramadan hingga puncak Idul Fitri 1447 Hijriah, kebutuhan transaksi masyarakat diproyeksikan meningkat signifikan. Bank Mandiri menyiapkan uang tunai sebesar Rp44 triliun untuk pengisian ATM dan CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Alokasi tunai naik 5 persen secara tahunan

Jumlah Rp44 triliun tersebut meningkat 5 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp41,9 triliun.

Kenaikan ini sejalan dengan proyeksi meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan hingga arus mudik dan Idul Fitri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, langkah tersebut disiapkan melalui perencanaan likuiditas yang prudent dan berbasis proyeksi transaksi nasional.

“Penyediaan uang tunai ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan sinergi yang terintegrasi di seluruh jaringan layanan kami, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Kamis, 26 Februari 2026.

Rata-rata kebutuhan pengisian uang tunai diperkirakan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,4 triliun per hari.

Lonjakan ini dipicu oleh peningkatan konsumsi, pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), serta mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

Dukung Program SERAMBI 2026

Dalam mendukung kelancaran distribusi uang layak edar, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Program ini menghadirkan layanan penukaran uang Rupiah baru dan layak edar melalui mekanisme pemesanan digital di aplikasi PINTAR BI, kas keliling, serta titik penukaran bersama perbankan di berbagai wilayah.

Sinergi antara perbankan dan otoritas moneter tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem pembayaran di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat.

Siapkan Rp18 triliun untuk BI-Fast

Tak hanya uang tunai, Bank Mandiri juga memperkuat kesiapan transaksi non-tunai dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp18 triliun pada Rekening Settlement Dana (RSD) BI-Fast.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi antarbank pada periode 18 hingga 25 Maret 2026, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp2,5 triliun per hari.

Strategi tersebut menjadi bagian dari optimalisasi manajemen likuiditas dan infrastruktur digital guna menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.

Optimalkan layanan digital dan jaringan ATM

Untuk memastikan layanan tetap optimal selama libur Lebaran, emiten berkode BMRI ini mengoperasikan 12.900 unit ATM/CRM dan 322.000 mesin EDC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Nasabah juga dapat memanfaatkan super app Livin’ by Mandiri yang telah digunakan oleh 37,9 juta pengguna terdaftar. Melalui aplikasi ini, berbagai kebutuhan transaksi dapat dilakukan mulai dari cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, top up e-money dan e-wallet, hingga pembayaran QRIS.

(ANN)