Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima aduan terhadap 1.121 perusahaan terkait dugaan pelanggaran pemberian tunjangan hari raya (THR) 2026.

Data Posko Pengaduan THR Kemnaker 2026 per Selasa (17/3/2026) pukul 10.00 WIB mencatat bahwa dari jumlah tersebut, pengaduan terhadap THR yang tidak dibayar mencapai 975 perusahaan, THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 378 perusahaan diadukan, serta 302 lainnya karena THR terlambat diberikan.

Seluruh aduan tersebut sedang dalam tindak lanjut pengawas ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mempersilakan pekerja yang belum menerima haknya untuk mengadu ke posko THR ini.

“Jadi silakan sampaikan aduan kalau mereka seharusnya mendapatkan THR, tapi tidak. Posko ini juga ada di daerah. Ini terus kita monitor,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Dia menegaskan, batas waktu pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja adalah H-7 hari raya keagamaan. Dalam konteks hari raya Idulfitri 2026, batas waktu tersebut telah terlewati.

Yassierli menjamin bahwa setiap aduan yang disampaikan pekerja akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, mulai dari verifikasi hingga pemberian sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, dia menerangkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pemberian THR sesuai ketentuan akan menanggung tambahan denda 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

“Sesudah kita tindaklanjuti, mereka [perusahaan] harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar THR ditambah dendanya 5%,” tegas Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai Jumat (13/3/2026) untuk memastikan hak pekerja jelang Idulfitri 1447 Hijriah dipenuhi oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketujuh posko yang berlokasi di unit pelaksana teknis (UPT) di kabupaten/kota serta kantor Disnaker Sumut tersebut akan dibuka h-7 Idulfitri hingga setelah Lebaran.

"Posko nanti aktif mulai tanggal 13 Maret sampai dua minggu setelah lebaran. Lokasinya di 6 UPT kami dan kantor Disnaker Provinsi Sumut sendiri," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Dijelaskan Yuliani pembentukan posko pengaduan THR di daerah merupakan instruksi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

Posko-posko tersebut nantinya akan menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Jika nanti ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan," tegasnya.

Adapun perusahaan ditekankan untuk membayar THR kepada pekerja paling lama h-7 Idulfitri.

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Yuli mengatakan pengusaha bisa dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran jika terlambat membayar THR kepada para pekerja. Pengusaha juga bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaporan langsung ke posko, pengaduan persoalan THR juga dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan pembayaran THR yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 ini.

"Kami harap perusahaan-perusahaan patuh sehingga hubungan kerja yang harmonis di Sumut tetap terjaga dan hak pekerja menjelang hari raya keagamaan terpenuhi," ujarnya. (240)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 yang dipusatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Posko dibuka sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja/buruh dan Perusahaan di wilayah Provinsi Banten. Pembentukan posko berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR dan No M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga Banten untuk aduan THR yaitu:

• Rizal (085715357372)
• Rossi (087774642265)

Posko THR ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan aduan terkait kendala pembayaran THR oleh perusahaan. Posko dibuka untuk memastikan setiap hak pekerja/buruh terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri/Hari Raya Keagamaan.

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 sektor Swasta

• Wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil
• THR paling lambat dibayarkan H-7 Idul Fitri (Sebelum lebaran)
• THR dibayarkan dengan masa kerja minimal 1 tahun dan THR dibayar 1 bulan gaji
• Masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional sesuai ketentuan UU

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 untuk Pengemudi dan Kurir online

• Diberikan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi atas kesepakatan pemerintah dan Perusahaan aplikator transportasi online
• Penyaluran mulai H-14 dan paling lambat H-7 lebaran.
• Adanya posko THR diharapkan dapat menciptakan hubungan industri yang harmoni antara pekerja dan pengusaha di Provinsi Banten.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) membuka posko layanan konsultasi dan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sumsel Eki Zakiyah mengatakan posko mulai beroperasi sejak 2 Maret hingga 27 Maret 2026, untuk memberikan layanan konsultasi sekaligus menerima pengaduan terkait pembayaran THR.

“Melalui posko ini, pekerja yang memiliki kendala terkait pembayaran THR dapat menyampaikan pengaduan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Eki menerangkan layanan posko dapat diakses para pekerja melalui dua pilihan cara. Pertama, yaitu secara tatap muka di Kantor Disnakertrans Provinsi Sumsel pada hari Senin hingga Jumat selama jam kerja.

Selain itu, pengaduan dapat dilakukan online melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://poskothr.kemnaker.go.id yang dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB.

“Layanan juga tersedia di kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota yang ada di Sumsel,” imbuhnya.

Menurutnya, pekerja yang mengadukan masalah THR secara langsung harus mengisi formulir pengaduan. Selanjutnya, petugas akan melakukan konfirmasi sekitar tujuh hari sebelum hari raya untuk memastikan apakah perusahaan sudah membayarkan THR atau belum.

Jika hingga batas waktu tersebut THR belum dibayarkan, maka laporan akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas ketenagakerjaan.

“Pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari raya, namun kami mengimbau perusahaan untuk membayarkannya lebih awal,” tuturnya.

Pihaknya juga mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan.

Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. Sedangkan perusahaan yang tidak membayarkan THR dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Setiap pengaduan yang masuk akan kami klarifikasi terlebih dahulu. Jika terbukti, tim pengawas Disnakertrans Sumsel akan turun ke perusahaan sesuai wilayah tugasnya,” katanya.

Eki menambahkan, selain dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya, THR juga harus dibayarkan penuh dalam bentuk uang dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau resmi membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 H. Posko ini hadir untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya tepat waktu sesuai ketentuan.

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, mengatakan seluruh perusahaan di Riau wajib membayar THR paling lambat 13 Maret 2026, sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja.

"Kami sudah mulai membuka posko pengaduan THR. Sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR paling lambat tanggal 13 Maret," kata Roni, Selasa (3/3/2026).

Posko pengaduan dipusatkan di kantor Disnakertrans Riau, Jalan Sarwo Edhi, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Selain datang langsung, pekerja yang belum menerima THR juga dapat mengadu melalui link pengaduan di https://poskothr.kemenaker.go.id atau berkonsultasi melalui nomor telepon 081378888045 atas nama R Dedi Suganda.

Roni menegaskan posko ini tidak hanya menampung laporan pekerja yang belum menerima THR, tetapi juga menjadi sarana konsultasi seputar mekanisme pembayaran dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

"Posko ini berguna untuk menerima laporan pekerja yang belum menerima haknya menjelang Hari Raya Idulfitri," jelasnya.

Disnakertrans Riau juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.

"Semua perusahaan wajib membayar THR kepada karyawannya pada tanggal 13 Maret. Apabila tidak dilaksanakan, kami akan melakukan penegasan kepada perusahaan-perusahaan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Total sebanyak 54 titik posko disiapkan guna memastikan hak pekerja menerima THR dapat terpenuhi jelang Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto membeberka posko-posko tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sebanyak 54 Posko THR kita dirikan di 38 kabupaten/kota, dan di seluruh UPT yang kita miliki karena setiap Hari Raya Idulfitri, ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja, baik yang berstatus PKWTT maupun PKWT,” ujar Sigit pada pekan lalu.

Dia membeberkan sesuai ketentuan pemerintah pusat, masing-masing pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan diimbau untuk dapat mencairkan THR lebih awal, yakni dua pekan sebelum Lebaran.

“Karena ada kebijakan work from anywhere, maka diimbau agar H-14 Lebaran, THR sudah dicairkan oleh perusahaan kepada pekerja,” ucap Sigit.

Dirinya menegaskan THR bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan kewajiban para pemberi kerja yang melekat sebagai hak pekerja dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya, di mana biasanya terdapat peningkatan pengeluaran,” bebernya.

THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan tetap berhak memperoleh THR secara proporsional, dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran satu bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan diambil dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.

Adapun, bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sigit juga mengungkapkan capaian penanganan pengaduan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tercatat 236 laporan pengaduan THR yang masuk ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 231 pengaduan berhasil kami selesaikan, sementara lima lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena data pengadu maupun teradu tidak terverifikasi," jelasnya.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2026 mulai beroperasi pada 26 Februari hingga 17 Maret 2026, setiap hari kerja. Layanan dibuka pukul 08.00–15.00 pada Senin hingga Kamis, dan pada pukul 08.00–15.30 khusus hari Jumat.

Untuk tingkat provinsi, posko berada di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya. Selain itu, layanan serupa juga tersedia di 14 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim yang tersebar di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep, serta di seluruh kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota mendirikan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 yang mulai beroperasi pada Senin (2/3/2026). Fasilitas ini disiapkan sebagai langkah pengawasan agar perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja sesuai aturan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau Diky Wijaya mengatakan posko tersebut beroperasi di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di kawasan industri agar mudah dijangkau para pekerja.

“Hari ini posko pengaduan THR dibuka di kabupaten dan kota. Di kawasan perusahaan juga ada,” ujar Diky, Senin (2/3).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 10 posko pengaduan yang dibangun Pemprov Kepri dan tersebar di tiga daerah, yakni Batam, Karimun, dan Tanjungpinang. Sejumlah posko ditempatkan langsung di kawasan industri untuk mendekatkan layanan kepada pekerja.

“Posko tidak hanya berada di kantor Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga disiapkan di area perusahaan,” kata dia.

Pihaknya juga akan mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik petugas Disnaker agar karyawan lebih mudah menyampaikan laporan.

“Kita cantumkan nomor handphone dan email Disnaker atau petugas supaya karyawan lebih gampang melapor,” katanya.

Pihaknya pun mengatakan bahwa biasanya laporan terkait THR umumnya mulai masuk mendekati hari raya.

“Biasanya H-6 atau H-5 sebelum Lebaran sudah mulai ada laporan,” ujarnya.

Diky menegaskan, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya kewajiban membayar denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya diterima pekerja.

“THR tetap harus dibayar penuh, dan denda lima persen juga tetap dibayar. Itu di luar dari hak THR pekerja,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembukaan posko pengaduan ini dapat mendorong perusahaan lebih disiplin menjalankan kewajiban, sekaligus memberikan saluran resmi bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya menjelang hari raya.