Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini perusahaan-perusahaan Indonesia semakin kompetitif di tingkat global seiring menguatnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola bisnis.

Keyakinan tersebut mengemuka dalam ajang ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Kamdani dalam pernyataan terkonfirmasi menyampaikan, penghargaan yang diselenggarakan pihaknya bersama Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) dan Institute for Sustainability and Agility itu menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen dan praktik terbaik dalam penerapan ESG.

Selain sebagai ajang penghargaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran, benchmarking, serta penguatan tata kelola ESG di Indonesia.

"ESG adalah tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan, mengelola risiko dan peluang, menciptakan dampak bagi masyarakat, serta membangun nilai bersama yang berkelanjutan bagi bisnis," ujar Shinta.

Menurut dia, penghargaan tahun ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiatives.

Tata kelola ESG yang kuat dinilai penting untuk memastikan aspek keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan, kepemimpinan, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Di sisi lain, manajemen proyek yang baik diperlukan agar berbagai inisiatif ESG dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan dampak yang terukur.

Shinta menjelaskan penghargaan diberikan dalam tiga tingkat pencapaian, yaitu Best ESG Governance Excellence, Achievement, dan Commitment.

Struktur tersebut mencerminkan bahwa keberlanjutan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Semakin banyak perusahaan yang terlibat, semakin kuat pula ekosistem ESG Indonesia. Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global,” ujarnya pula.

Senada dengan itu, WKU Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba menegaskan bahwa penerapan ESG harus menjadi salah satu fondasi utama dunia usaha, khususnya bagi anggota Kadin.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia ESG Governance Kadin–GAPPS International Awards Maria R.Nindita mengungkapkan bahwa inovasi teknologi menjadi salah satu temuan menarik dalam kategori ESG Governance.

Menurut Maria, sejumlah perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara real time.

Di sisi lain, Finance Director of GAPPS Tony M Simmonds menilai perkembangan praktik ESG di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan proses penjurian, perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan.

“Apa yang kami temukan selama proses penjurian adalah perusahaan-perusahaan Indonesia sangat fokus pada ESG dan keberlanjutan. Saya bahkan berpikir Australia dapat belajar banyak dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan cara mereka menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” katanya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta.

Purbaya menegaskan inspeksi itu untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri,” kata Purbaya, di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan kunjungan lapangan dilakukan setelah adanya indikasi awal yang menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan.

Untuk itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menyatakan proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan, agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," kata dia lagi.

Pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang sedang berlangsung.

Pemerintah menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta jajaran otoritas perpajakan mempercepat proses pengumpulan serta analisis data, agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selain perusahaan yang disidak hari ini, pemerintah juga akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," katanya lagi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menabuh genderang perang terhadap perusahaan raksasa minyak dunia . Berang melihat harga bensin di SPBU yang tidak kunjung turun meskipun harga minyak mentah global sudah merosot tajam, Trump secara mendadak memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menggelar investigasi atas dugaan manipulasi harga (price-gouging) yang merugikan miliaran pengendara.

Dalam konferensi pers darurat di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu waktu setempat, Trump secara blak-blakan semprot empat korporasi energi terbesar di planet bumi yakni Chevron, ExxonMobil, Shell, dan BP.

Mengapa Harga BBM di AS Tetap Mahal hingga Tembus Rp100 Ribu meski Produksi Melimpah? Ini Sebabnya



"Harga minyak mentah sudah turun sangat jauh, tetapi kita sama sekali tidak melihat penurunan yang sebanding di pompa bensin (SPBU). Ini tidak benar!" kecam Trump dengan nada tinggi. Menurut hitungannya, harga bensin reguler di AS saat ini seharusnya sudah berada di level USD2,25 per galon, bukan tertahan mahal seperti sekarang.

Paradoks Pasar: Harga Minyak Mentah Ambles, Harga Bensin Tetap Mahal

Kemarahan Trump dipicu oleh ketimpangan data pasar pasca-meredanya ketegangan geopolitik. Saat perang antara AS-Israel melawan Iran meletus pada 28 Februari 2026 lalu disertai blokade Selat Hormuz, harga minyak mentah dunia jenis Brent sempat meroket gila-gilaan hingga menyentuh USD120 per barel pada Mei 2026.

Namun, seiring progres positif perjanjian damai AS-Iran pekan ini, harga minyak dunia langsung terjun bebas. Minyak mentah Brent anjlok drastis hingga di bawah USD74 per barel, sedangkan minyak mentah WTI (AS) merosot ke level USD70 per barel.

Anehnya, harga rata-rata bensin eceran di AS justru masih bertengger di angka USD3,93 per galon-hanya turun tipis dari puncaknya sebesar USD4 per galon pada April lalu.

Harga Minyak Dunia Anjlok, Kapan Pertamax Ikut Turun?



Merespons tuduhan Trump, pihak industri minyak melalui American Petroleum Institute (API) langsung pasang badan. Juru bicara API, Bethany Williams, berargumen bahwa harga bensin di SPBU tidak bisa bergerak searah (lockstep) seketika dengan harga minyak mentah.

"Konflik kemarin masih berdampak parah pada rantai pasokan, proses penyulingan (refining), dan stok inventaris kami," kilah Williams.

Jeritan Konsumen vs Korporasi

Konflik antara Trump dan korporasi minyak ini sangat mewakili kejengkelan yang dirasakan oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia. Konsumen selalu merasa ada ketidakadilan sistemis ketika harga minyak dunia naik, harga BBM di SPBU langsung naik dalam hitungan jam.

Namun ketika harga minyak dunia rontok, penurunan harga di SPBU membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan seribu satu alasan. Sentimen psikologis inilah yang dimanfaatkan Trump untuk menekan para raksasa energi.

Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa urusan isi dompet rakyat dan keterjangkauan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah masalah ketahanan nasional yang tidak boleh dipermainkan demi meraup keuntungan sepihak.

Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pialang berjangka PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) mendapatkan peringkat A+++ untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode Januari-Maret 2026.

Penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Bappebti tersebut mencakup aspek kepatuhan, stabilitas perusahaan, pengawasan transaksi, proses internal, hingga perlindungan nasabah.

“Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan. Bagi kami, kepercayaan trader harus dibangun melalui proses yang transparan dan berkelanjutan,” ujar CEO Finex Agung Wisnuaji dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, isu perlindungan investor semakin menjadi perhatian publik seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai instrumen keuangan berbasis perdagangan berjangka.

Dia mengatakan, faktor kepatuhan, transparansi, dan perlindungan nasabah pun semakin menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih pialang.

Namun, Agung mengakui bahwa masih banyak investor ritel yang memasuki pasar perdagangan berjangka tanpa memahami risiko, mekanisme transaksi, maupun kredibilitas perusahaan yang mengelola dana mereka.

Pihaknya pun terus berupaya memperluas edukasi keuangan kepada nasabah serta memperkuat tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Ia menilai, perkembangan industri perdagangan berjangka yang sehat tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah pelaku pasar, tapi juga oleh meningkatnya kualitas pemahaman investor dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola aktivitas perdagangan tersebut.

“Fokus kami bukan hanya menyediakan akses trading, tetapi juga layanan, edukasi, dan transparansi yang membantu trader mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab, sejalan dengan misi regulator seperti Bappebti, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Bank Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Agung Wisnuaji.

Bappebti mencatat terdapat tujuh perusahaan pialang yang mendapatkan rating tertinggi berdasarkan penilaian periode Januari-Maret 2026, yakni Finex, PT Valbury Asia Futures, PT Argodana Futures, PT Dupoin Futures Indonesia, PT Century Investment Futures, PT CGS International Futures Indonesia D/H, PT CGS-CIMB Futures Indonesia, dan PT Gensesis Gemilang Futures.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ni Putu Wiwin Setyari mengusulkan penguatan tiga sektor yang menjadi pengungkit ekonomi Bali karena memiliki keterkaitan hulu hingga hilir yang sama-sama kuat.

"Prioritas utama adalah penguatan sektor fondasi ekonomi," kata Wiwin di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut dia, prioritas utama itu yakni pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan.

Ia menilai selain memiliki keterkaitan hulu dan hilir, juga memiliki efek pengganda tertinggi, sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi secara luas dan menciptakan fondasi kuat untuk transformasi ekonomi.

Kemudian, prioritas kedua adalah penguatan sektor padat karya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa dan perdagangan besar-eceran.

"Sektor ini memiliki kemampuan tinggi dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga aktivitas ekonomi lokal dan mendukung sektor unggulan pariwisata," imbuhnya.

Meski begitu, sektor akomodasi, makan dan minum yang merupakan kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Bali tidak tergolong sektor kunci karena keterkaitan hulu hilirnya relatif lemah, yang mengindikasikan masih adanya kebocoran ekonomi dalam rantai pasok pariwisata.

Sektor ketiga yang menjadi pengungkit adalah hilirisasi sektor primer dan industri yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan.

Hilirisasi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah lokal, memperkuat rantai pasok domestik serta mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,58 persen atau lebih rendah sedikit dibandingkan periode yang sama 2025, yang mencapai 5,59 persen.

Tiga lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan impresif selama triwulan I 2026 adalah administrasi pemerintah sebesar 16,67 persen, industri pengolahan 8,93 persen dan jasa pendidikan 7,70 persen.

Sedangkan, belanja pemerintah masih memegang peranan besar dengan pertumbuhan signifikan menolong pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 20,28 persen serta impor 15,14 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatasi layanan paylater hanya diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan merupakan upaya memperkuat pelindungan konsumen.

“Dari sisi konsumen, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan karena proses penyaluran pembiayaan akan berada di bawah standard manajemen risiko, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat,” ucap M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selain itu, ia mengatakan pembatasan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko terkait layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan digital yang sangat pesat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, risiko overleverage (jumlah pinjaman melebihi kemampuan bayar peminjam) dapat ditekan, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan masih tumbuh di atas 30 persen secara tahunan, sehingga penguatan pengawasan menjadi penting agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan risiko sistemik di kemudian hari,” ujar Rizal.

Meskipun demikian, ia meminta para regulator untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat inovasi financial technology (fintech) dan perkembangan ekonomi digital, mengingat kebijakan itu akan berdampak pada penyesuaian model bisnis dan kemitraan bagi pengguna dan merchant.

Namun dalam jangka panjang, ia menuturkan bahwa kebijakan tersebut akan mendorong terbentuknya ekosistem paylater yang lebih sehat dan kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar.

“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan agar akses pembiayaan digital tetap luas tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan,” kata Rizal.

Dalam keterangan resmi Rabu (17/6) lalu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masa peralihan penyelenggaraan paylater bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Para pelaku jasa keuangan tersebut diminta untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan paylater.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Untuk Phapros, kami melihat dampaknya sudah ada dan memang terjadi, di mana sebagian bahan baku kami mayoritas masih impor

Semarang (ANTARA) - PT Phapros Tbk telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku obat seiring dengan situasi geopolitik dan penguatan nilai dolar AS terhadap Rupiah.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Ferdinand Troedu, di Semarang, Sabtu, mengakui bahwa secara umum tidak hanya industri farmasi yang terdampak, tetapi hampir semua industri.

"Untuk Phapros, kami melihat dampaknya sudah ada dan memang terjadi, di mana sebagian bahan baku kami mayoritas masih impor," katanya, saat media gathering Phapros bertema "Merajut Harmoni, Menguatkan Kolaborasi".

Ia menjelaskan bahan baku impor terbagi dua kategori, yakni langsung maupun tidak langsung, dan keduanya sama-sama mengalami kenaikan harga.

"Untuk mengatasi itu, kami menempuh berbagai cara, salah satunya yang langsung adalah renegosiasi atau reprofiling 'supplier' bahan baku," katanya.

Menurut dia, renegosiasi harga bisa ditempuh dengan skema kontrak "long term" atau jangka panjang maupun dengan meningkatkan volume kontrak.

"Yang kedua adalah kami juga mencari alternatif sumber pemasok yang lain. Jadi, jangan kami mencari pilihan alternatif supaya ada tawar menawar. Ketiga, kami melakukan efisiensi dalam hal produksi," katanya.

Namun, kata dia, efisiensi bukan berarti pengurangan produksi, tapi lebih kepada bagaimana bisa menekan biaya-biaya dengan proses produksi yang lebih efisien.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Phapros Ida Rahmi Kurniasih menambahkan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan juga turut memberi ruang bagi industri farmasi menghadapi dampak situasi global belakangan ini.

"Kementerian Kesehatan menyampaikan kenaikan harga obat 10-20 persen masih di bisa diterima. Artinya, itu level 'acceptance' pemerintah menyikapi situasi konflik geopolitik maupun kenaikan dolar. Jadi, kami sangat mendukung itu," katanya.

Kemudian, kata dia, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga dimaksimalkan agar mengurangi ketergantungan bahan baku impor, misalnya garam atau NaCl.

"Kalau mau bikin Oralit, garam NaCl-nya dulu impor. Sekarang pemerintah menguatkan TKDN dan mendukung produsen bahan baku dalam negeri. Untuk Phapros, semua produk yang menggunakan NaCl sudah ganti ke lokal," katanya.

Saat ini, posisi Phapros merupakan bagian dari ekosistem industri farmasi nasional dengan sebanyak 56,7 persen saham Phapros dimiliki secara langsung oleh Kimia Farma.

Dengan demikian, perusahaan pelat merah tersebut sebagai pemegang saham mayoritas.

Sebagai anggota Kimia Farma Group, Phapros juga menjadi bagian dari holding BUMN farmasi yang dipimpin oleh Bio Farma.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harga TBS kelapa sawit sudah naik, 80-85 persen, mungkin saat ini 90 persen sudah naik. Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sekitar 90 persen perusahaan kelapa sawit telah menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani setelah pemerintah memperkuat pengawasan tata niaga.

“Harga TBS kelapa sawit sudah naik, 80-85 persen, mungkin saat ini 90 persen sudah naik. Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas,” kata Amran dalam keterangan dikonfirmasi di Padang, Sumbar, Kamis.

Menurut dia, upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah serangkaian intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian didukung Satgas Pangan Polri, harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah kini berangsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Intervensi itu dilakukan melalui rapat koordinasi dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.

Perbaikan harga tersebut terjadi setelah Kementerian Pertanian melakukan sedikitnya tiga kali pertemuan intensif dengan pelaku usaha, asosiasi dan perwakilan petani sawit guna memastikan harga TBS di tingkat petani kembali mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

Langkah tersebut ditempuh menyusul anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu yang dinilai tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Amran mengatakan mayoritas perusahaan sawit kini telah melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani. Berdasarkan laporan harian Kementerian Pertanian, jumlah perusahaan yang belum menaikkan harga terus menurun signifikan.

Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan langkah cepat pemerintah dalam mengawal harga sawit mulai membuahkan hasil. Sebelumnya, terdapat sekitar 270 perusahaan yang teridentifikasi belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Kini jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 130 perusahaan.

“Kemarin kan 270, sekarang ini tinggal 100 lebih ya, 130-an perusahaan. Jadi tinggal sedikit. Yang belum menaikkan tetap diperiksa. Nah, sinyalnya sudah naik, tapi kita monitor. Bukan saja naik lalu turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia,” ujarnya.

Mentan menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pemulihan harga. Pengawasan terus dilakukan agar kenaikan yang sudah dirasakan petani dapat berlangsung berkelanjutan dan tidak kembali mengalami penurunan yang tidak wajar.

Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap petani merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawalan terhadap tata niaga sawit agar berlangsung lebih sehat, transparan dan berkeadilan.

Langkah pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada komoditas strategis tersebut. Pemerintah menilai petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat ketika harga CPO dunia meningkat dan pasar menunjukkan tren positif.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan ultimatum kepada ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bahkan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga masih membeli TBS di bawah harga yang semestinya.

Hasilnya, pemulihan harga kini mulai dirasakan di berbagai sentra sawit nasional. Sejumlah daerah melaporkan harga TBS bergerak naik mendekati bahkan sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan angin segar bagi petani setelah sempat menghadapi tekanan harga yang cukup tajam.

Amran menegaskan pemerintah akan terus hadir sebagai wasit untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha.

“Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan. Karena itu pengawasan akan terus dilakukan sampai harga benar-benar stabil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani sawit Indonesia,” tegas Amran.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyesuaikan harga dan pengawasan yang terus diperketat, pemerintah optimistis pemulihan harga TBS akan semakin merata di seluruh wilayah sentra sawit nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani sebagai dasar kekuatan utama industri sawit Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap dua kasino atau arena perjudian berkedok arena bermain anak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Polisi menyebut bisnis haram itu meraup omzet fantastis hingga Rp2,1 miliar per bulan.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan Dissney Timezone yang berlokasi di Jalan Jembatan 3 Raya, Penjaringan, Jakarta Utara memperoleh omzet Rp1,2 miliar per bulan dan Sky Timezone yang berlokasi di Jalan Taman Surya Boulevard, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat memperoleh omzet Rp900 juta per bulan.

"Jika ditotal, sindikat ini mengantongi omzet mencapai Rp2,1 miliar setiap bulannya," ujar Abdul Rahim, Minggu (14/6/2026).

Abdul Rahim menjelaskan kasino itu menyamarkan operasinya dengan sistem voucher dan poin. Alih-alih menukar keduanya dengan boneka atau alat tulis namun menggunakan uang tunai atau kepingan emas murni (logam mulia).

"Para pemain membeli saldo, bermain, dan jika menang, point tersebut tidak ditukar dengan boneka atau alat tulis seperti arena bermain pada umumnya, melainkan ditukar dengan uang tunai atau kepingan emas murni (Logam Mulia)," lanjut Rahim.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



Total ada 67 orang yang ditangkap dari dua lokasi kasino itu. Polisi kemudian mengembangkan kembali hingga menangkap tiga orang lainnya yakni perempuan berinisial V (38) yang berperan sebagai perekrut karyawan serta TH (55) dan AL (60) yang merupakan pemiliki sekaligus rekan kongsi usaha haram tersebut.

"Saat ini, puluhan tersangka telah ditahan di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif," tandas dia.

JAKARTA - PT Pertamina EP Cepu (PEPC) membukukan kinerja operasional dan keuangan yang positif sepanjang 2025 dengan capaian produksi migas dan pengurangan emisi yang melampaui target perusahaan. Hasil tersebut menjadi modal bagi PEPC untuk mempercepat pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat komitmen transisi energi dan keberlanjutan pada 2026.

"Pencapaian tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh pekerja PEPC yang mampu beradaptasi dalam setiap perubahan dinamika yang terjadi. Ini adalah bukti bahwa ketangguhan organisasi kita bukan hanya diukur dari angka produksi, tetapi dari kemampuan kita untuk terus bergerak maju di tengah tantangan," ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Ruby Mulyawan dalam keterangan pers, Sabtu (13/6/2026).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2025, PEPC melaporkan realisasi produksi minyak mencapai 70,035 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 299,5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Total lifting migas tercatat sebesar 94,349 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), sekaligus mempertegas peran perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Di bidang lingkungan, perusahaan berhasil menurunkan emisi sebesar 13,19 kiloton CO2 ekuivalen, melampaui target yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, PEPC juga membukukan laba positif yang mencerminkan solidnya fundamental bisnis dan efektivitas strategi operasional yang dijalankan sepanjang tahun.

Pencapaian lain yang menjadi sorotan adalah aspek keselamatan kerja. Sejak 2017 hingga 2025, PEPC berhasil mencatatkan 70.111.623 jam kerja selamat, menunjukkan kuatnya penerapan budaya Health, Safety, Security and Environment (HSSE) di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Komisaris Utama PEPC Taufan Hunneman mengapresiasi capaian tersebut di tengah tantangan geopolitik global yang masih berlangsung. Menurutnya, kinerja positif perusahaan mencerminkan sinergi yang kuat antara pekerja, manajemen, dan pemegang saham dalam mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional.

Selain fokus pada operasi hulu migas, PEPC juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada sektor ekonomi, program Wirausaha Muda Mandiri Berdikari dan UMKM Naik Kelas telah melibatkan 15 kelompok mitra binaan dengan total penerima manfaat mencapai 3.636 orang. Sementara pada bidang lingkungan, perusahaan menjalankan program Biru Langit JTB yang mencakup pengurangan emisi, pengelolaan limbah, konservasi hutan, serta pemberdayaan petani hutan dan tanaman atsiri.

Di bidang sosial, PEPC menjalankan program pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas, pelestarian budaya lokal, hingga penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Desa Siaga Bencana. Berbagai program tersebut menegaskan peran perusahaan sebagai mitra pembangunan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Memasuki 2026, PEPC menetapkan tiga fokus strategis utama, yakni optimalisasi produksi dan cadangan migas melalui percepatan pengembangan lapangan dan Enhanced Oil Recovery (EOR), percepatan transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan flaring reduction, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kinerja positif tersebut turut diperkuat oleh tata kelola perusahaan yang baik. Laporan keuangan PEPC kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen dan perusahaan meraih predikat tingkat kesehatan "sangat sehat" (AAA). Dalam RUPS, pemegang saham menyetujui seluruh agenda dan memberikan mandat kepada direksi untuk menjalankan rencana kerja 2026 yang berorientasi pada pertumbuhan, keberlanjutan, dan peningkatan kontribusi bagi sektor energi nasional.

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar bursa kerja "Blora Job Fair 2026" yang berlangsung 10-11 Juni 2026 di GOR Mustika Blora, dengan menggandeng 34 perusahaan dari berbagai daerah dan menawarkan 7.439 lowongan pekerjaan.

"Bursa kerja tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan kesempatan kerja secara langsung dari perusahaan. Ribuan lowongan pekerjaan yang ditawarkan untuk berbagai kriteria atau jenis pekerjaan. Silakan masyarakat Blora memanfaatkan kesempatan ini," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora Endro Budi Darmawan di Blora, Kamis.

Ia mengungkapkan bursa kerja tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Blora bertajuk "golek gawean gampang" (cari kerjaan gampang), sehingga masyarakat bisa mudah mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya.

Hal itu, kata dia, sekaligus membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan, serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blora.

Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pembukaan dan penerimaan pendaftaran pencari kerja. Sementara pada hari kedua akan digelar talkshow dan lanjutan bursa kerja.

"Dari jumlah lowongan sebanyak 7.439 ini, pada hari pertama sudah ada 1.004 pencari kerja yang mendaftar. Rata-rata lulusan SMA/SMK sederajat dan fresh graduate. Jumlahnya akan terus bertambah hingga bursa kerja ini berakhir," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara lebih efektif sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blora.

Beberapa perusahaan yang ikut berpartisipasi di antaranya, ada PT Anak Baik Sejahtera, PT Pungkook Indonesia, PT Parkland World Indonesia, PT Cakra Naga Furniture, PT Indomarco Prismatama, PT Pentawira Agraha Sakti, serta sejumlah perusahaan perbankan.

Misal, PT Anak Baik Sejahtera membuka lowongan kerja untuk bidang administrasi keuangan, administrasi HRD, outlet, public relation, desainer grafis, kru gudang, kru distribusi, auditor, sales, kasir, customer service, hingga pengemudi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026