Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan proses ratifikasi dan implementasi perjanjian tersebut berjalan tepat waktu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dalam pernyataan resmi yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyampaikan usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama Apindo Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11-19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris.

Apindo menilai fase pascanegosiasi IEU-CEPA menjadi tahap yang sangat penting untuk memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal oleh dunia usaha.

Setelah tercapainya kesepakatan substantif pada September 2025, fokus berikutnya adalah penyelesaian proses legal finalization, ratifikasi, hingga implementasi yang efektif.

"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.

Lebih lanjut, pihaknya menilai urgensi implementasi IEU-CEPA semakin tinggi mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa yang saat ini dinikmati Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Mulai 1 Januari 2027, Indonesia dijadwalkan keluar dari daftar penerima Standard GSP setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama beberapa tahun berturut-turut.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya cliff edge, yakni situasi ketika fasilitas GSP berakhir sementara IEU-CEPA belum berlaku efektif. Jika hal itu terjadi, sejumlah produk ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) Uni Eropa, sehingga meningkatkan biaya perdagangan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang IEU-CEPA sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menggantikan fasilitas GSP, tetapi juga menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang, memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bagi Apindo, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai nontariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi," kata Shinta.

Ia menambahkan bahwa momentum pasca negosiasi perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret di bidang manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, ekonomi digital, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain mendorong pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, misi tersebut juga menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut strategis, termasuk penguatan dukungan terhadap implementasi perjanjian, peningkatan pemanfaatan IEU-CEPA setelah ratifikasi, serta pendalaman dialog terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), standar keberlanjutan, dan kesiapan sektor-sektor prioritas Indonesia dalam memenuhi ketentuan akses pasar Uni Eropa.

Selama pelaksanaan Business Mission to Europe 2026, Apindo juga melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan utama di Eropa.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Target kita jelas, tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu Apindo siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak," kata Shinta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama industri strategis dengan Rusia dan negara-negara kawasan Eurasia melalui partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia di sektor industri telah memiliki fondasi yang kuat dan kini diarahkan menuju kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Pameran industri internasional terbesar di Eurasia yang akan berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia, itu didukung oleh 50 delegasi industri nasional.

Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam ajang tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemitraan industri dengan Rusia dan negara-negara Eurasia, sekaligus membuka peluang investasi, kerja sama manufaktur, dan perluasan pasar ekspor produk industri nasional.

“Hubungan Indonesia dan Rusia di bidang industri memiliki fondasi yang kuat. Yang kami lakukan sekarang adalah memastikan fondasi itu berkembang menjadi kemitraan yang konkret dan berkelanjutan. INNOPROM 2026 menjadi kesempatan penting untuk mempertemukan pelaku industri kedua negara secara langsung, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak,” ujar dia.

Sebagai Official Partner Country, Indonesia akan menghadirkan paviliun nasional seluas lebih dari 1.500 meter persegi, menjadikannya salah satu paviliun terbesar dalam penyelenggaraan INNOPROM 2026.

Dengan mengusung tema Navigating Industrial Futures, paviliun tersebut akan menampilkan lima sektor unggulan, yakni industri agro dan pengolahan pangan, industri kimia dan farmasi, manufaktur khusus dan barang konsumsi, manufaktur lanjutan dan rekayasa, serta kawasan industri dan investasi.

Paviliun Indonesia juga akan menjadi pusat berbagai kegiatan bisnis, mulai dari business matching, forum bisnis bilateral, hingga pertemuan tingkat tinggi antara delegasi setingkat menteri dari kedua negara.

Penguatan kerja sama industri ini didukung oleh tren positif hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 1,876 miliar dolar AS, sementara realisasi investasi Rusia di Indonesia tercatat sebesar 262,8 juta dolar AS, katanya menjelaskan.

Hubungan bilateral kedua negara juga terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin pada Desember 2025 yang menghasilkan berbagai kesepahaman strategis di bidang ekonomi dan industri, keduanya kembali bertemu di Istana Kremlin, Moskow, pada April 2026 untuk memperkuat kerja sama di sektor energi, investasi, teknologi, hilirisasi, dan pengembangan industri.

Penguatan hubungan tersebut turut ditandai dengan penandatanganan Indonesia–Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA), yang membuka akses pasar lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Eurasia sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan, industri, dan investasi.

Sejumlah kerja sama konkret juga mulai diwujudkan, di antaranya melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara PT PAL Indonesia dan Rosato untuk kerja sama pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, serta penjajakan kerja sama antara Pupuk Indonesia dan Uralchem.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondy menegaskan bahwa Indonesia menargetkan ajang tersebut sebagai titik awal penguatan kemitraan jangka panjang dengan negara-negara Eurasia.

"Kami tidak datang ke Ekaterinburg hanya untuk memperkenalkan diri, dengan fondasi hubungan bilateral yang telah terjalin kuat, Indonesia menargetkan INNOPROM 2026 sebagai titik awal kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan mitra Eurasia," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mandiri di tengah ketidakpastian global yang masih menghantui. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi pilar utama agar perekonomian domestik dapat 'move on' dari tingginya ketidakpastian dunia saat ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa dunia terus dihadapkan pada gejolak yang terus berlanjut, mulai dari konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung, buka-tutup Selat Hormuz, hingga bayang-bayang perang dagang antarkekuatan ekonomi besar.

Rangkaian peristiwa tersebut memicu rambatan ketidakpastian yang tinggi pada lanskap keuangan dan ekonomi global dan domestik. Merespons tekanan eksternal tersebut, Perry menggarisbawahi urgensi kemandirian ekonomi nasional.

"Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on [kita harus jalan terus]," ujar Perry dalam agenda Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pemimpin otoritas moneter sejak 2018 itu meyakini bahwa UMKM merupakan sebagai fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus pilar krusial bagi pertumbuhan ekonomi makro.

Dia menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai setidaknya 65 juta pelaku, yang mana mayoritas di antaranya masih berada pada skala kecil. Oleh sebab itu, sambungnya, UMKM juga mempunyai peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

Apalagi, Perry juga menekankan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan agenda strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, BI akan melakukan pembinaan lewat 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia mulai dari membimbing wirausahawan lewat pendidikan, mentoring, hingga uji coba yang salah satunya santri-santri di pesantren.

"Kalau globalnya bergejolak, ya kita tidak bisa mengandalkan global. Yang bisa kita, diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita," tutup Perry.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong Jawa Tengah untuk berkembang menjadi hub investasi Asia sekaligus model percepatan investasi nasional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat mengatakan Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi wilayah paling kompetitif dalam menarik investasi baru.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan daya saing provinsi tersebut terus menguat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah kawasan industri serta tingkat efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi jajaran Apindo dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (18/6).

Lebih lanjut, Bob Azam menilai percepatan pembangunan infrastruktur logistik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Penguatan pelabuhan, pengembangan dry port di Batang dan Kendal, serta integrasi kawasan industri dengan rantai pasok nasional dan global dinilai menjadi faktor penting agar Jawa Tengah mampu menjadi pusat investasi dan logistik berkelas internasional.

Apindo juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat investasi, manufaktur, logistik, dan rantai pasok yang mampu bersaing dengan berbagai pusat investasi regional, termasuk Vietnam.

Dalam kesempatan itu, Apindo memaparkan hasil kajian yang menunjukkan Jawa Tengah memiliki sejumlah keunggulan strategis.

Keunggulan tersebut meliputi posisi geografis yang berada di tengah Pulau Jawa, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan melimpah, kawasan industri yang terus berkembang, iklim investasi yang kondusif, serta dukungan infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik.

Menurut Apindo, di tengah tren relokasi industri global akibat strategi China+1 dan meningkatnya biaya produksi di sejumlah negara tujuan investasi, Jawa Tengah berada pada posisi yang strategis untuk menangkap arus investasi baru dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan kekuatan industri Jawa Barat dan Jawa Timur.

Menurut dia, Jawa Tengah memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kondisi sosial yang aman dan kondusif, biaya tenaga kerja yang kompetitif, dukungan pendidikan vokasi melalui SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta komitmen pemerintah daerah dalam mengawal regulasi, infrastruktur, dan kemudahan berusaha.

Terkait penguatan sektor logistik, Ahmad Luthfi mengatakan revitalisasi pelabuhan telah diajukan kepada pemerintah pusat. Selain itu, pengembangan Dry Port Batang juga telah memperoleh persetujuan sebagai bagian dari penguatan ekosistem investasi di Jawa Tengah.

Sementara itu, Dewan Pakar Apindo Anton J Supit menilai momentum percepatan investasi perlu diperkuat melalui perluasan akses pasar global.

Salah satunya melalui penyelesaian dan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus basis ekspor.

Anton juga mengusulkan pembentukan tim kecil yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bappenas, dan Apindo guna mengawal berbagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Agenda tersebut mencakup pengembangan pelabuhan, penguatan logistik, konektivitas kawasan industri, serta percepatan investasi prioritas.

Menurut dia dengan dukungan kebijakan yang konsisten, perbaikan sistem logistik yang terintegrasi, penguatan rantai pasok industri, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, Jawa Tengah berpeluang menjadi pusat investasi paling kompetitif di Indonesia.

Selain itu, provinsi tersebut juga bisa menjadi contoh transformasi ekonomi daerah yang mampu menarik investasi global, menciptakan lapangan kerja produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mengalami kenaikan meskipun Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya atau BI-Rate.

Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara di Jakarta, Jumat, menegaskan pemerintah tetap menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat MBR yang berhak menerima.

Menurut Ara, hingga saat ini Kementerian PKP tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan bunga KPR subsidi meskipun terdapat kenaikan BI-Rate.

"Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Sampai hari ini saya tahu bahwa itu naik BI rate," ujar dia.

Ia menegaskan keputusan tersebut diambil untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program rumah subsidi pemerintah.

"Sebagai Menteri Perumahan. Saya putuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan itu," ujar Ara.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

"Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps jadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil RDG BI Bulan Juni 2026 di Jakarta, Kamis (18/6).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengelola kawasan industri PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menargetkan penjualan lahan sebesar Rp600 miliar pada 2026 dengan menyasar sektor potensial seperti warehouse dan logistik, consumer goods, food and beverage (F&B), serta data center.

"Perseroan melanjutkan pengembangan kawasan BeFa MM2100, termasuk cluster data center guna memenuhi kebutuhan industri berteknologi tinggi,” ujar Media Relations PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Rika Mandasari dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Disampaikan dia, sepanjang tahun 2025 perusahaan berhasil mencatatkan penjualan lahan atau marketing sales seluas 15 hektare dengan nilai mencapai Rp422 miliar.

“Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp427 miliar yang utamanya ditopang dari penjualan lahan sebesar Rp220 miliar dan sisanya berasal dari recurring income seperti maintenance fee, service charges, air, dan sewa sebesar Rp207 miliar. Laba bersih perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp30 miliar,” kata Rika.

Langkah ini dilakukan seiring upaya perseroan memperkuat pengembangan kawasan industri MM2100 Bekasi di tengah meningkatnya kebutuhan industri modern dan berteknologi tinggi.

Target tersebut disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Salah satu keputusan penting dalam RUPST adalah tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2025. Kebijakan tersebut diambil guna memperkuat modal kerja perusahaan sekaligus mendukung rencana pengembangan usaha di masa mendatang.

Menurut dia, kinerja perseroan juga menunjukkan perbaikan pada kuartal pertama 2026. Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp90 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp45 miliar.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan berulang atau recurring income dari Rp45 miliar menjadi Rp54 miliar, serta mulai adanya kontribusi dari penjualan lahan," katanya.

Dari sisi profitabilitas, pihaknya berhasil membalikkan kondisi keuangan dari rugi bersih Rp33 miliar pada kuartal pertama 2025 menjadi laba bersih Rp9 miliar pada kuartal pertama 2026. Margin laba bersih juga mengalami peningkatan signifikan dari minus 73 persen menjadi positif 10 persen.

Untuk mencapai target marketing sales Rp600 miliar pada tahun ini, perseroan tetap menjaga pertumbuhan pendapatan berulang secara stabil.

Selain memperkuat segmen kawasan industri, perusahaan juga mengembangkan sektor komersial melalui BeFa Industrial Hub. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare.

Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang.

Pertumbuhan kawasan industri yang mencapai 49,15 persen dalam lima tahun terakhir turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan air dan limbah yang andal serta berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat daya saing industri halal nasional lewat penguatan ekosistem halal dan perluasan akses pasar melalui pameran Halal Indo 2026 yang akan berlangsung pada 24-27 September 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam Kick Off Halal Indo 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan industri halal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

"Kami terus memacu penguatan rantai nilai halal nasional melalui pengembangan industri hulu hingga hilir, fasilitasi sertifikasi halal, penguatan infrastruktur industri halal, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global," ujarnya.

Menurut Faisol, penguatan ekosistem industri halal menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama menjelang implementasi Wajib Halal tahap II pada Oktober 2026.

Oleh karena itu, Kemenperin terus meningkatkan kesiapan sektor industri melalui program sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi halal.

Upaya tersebut ditujukan agar pelaku industri tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar dalam implementasi Wajib Halal tahap II terletak pada luasnya cakupan sektor industri yang harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta pentingnya memastikan kesiapan rantai pasok halal secara menyeluruh.

Selain memperkuat kepatuhan industri terhadap regulasi halal, Kemenperin juga memberikan perhatian khusus kepada Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat keterhubungan IKM dengan rantai pasok industri halal nasional.

Kemenperin juga terus mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal sebagai infrastruktur pendukung yang memudahkan pelaku usaha memenuhi standar halal secara lebih efisien sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor industri halal.

Selain itu, pihaknya mencatat, secara kumulatif hingga triwulan I tahun 2026, jumlah sertifikat halal pada subsektor industri halal telah mencapai 2.662.607 sertifikat.

Capaian tersebut didominasi oleh industri makanan halal sebanyak 2.314.614 sertifikat, industri minuman halal sebanyak 338.757 sertifikat, serta sektor industri kimia dan farmasi sebanyak 5.590 sertifikat. Selain itu, jumlah produk industri halal yang telah tersertifikasi mencapai 5.014.222 produk.

"Capaian ini mencerminkan meningkatnya komitmen pelaku industri dalam memenuhi standar halal, sekaligus memberikan jaminan halal dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk nasional," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meyakini Indonesia memiliki keunggulan yang sangat kuat untuk mendorong pertumbuhan dan mengambil peluang ekonomi dari industri halal global.

Wamenperin di Jakarta, Kamis menyampaikan kekuatan tersebut ditopang oleh fondasi industri nasional yang terus berkembang, besarnya jumlah penduduk Muslim, serta tingginya kebutuhan terhadap produk halal yang menjadi peluang strategis bagi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Faisol menyampaikan, secara global konsumsi umat Muslim pada enam sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai nilai halal dunia.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar dalam pengembangan industri halal. Pada 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 248,6 juta jiwa atau sekitar 87,13 persen dari total populasi.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga mencapai Rp12.834 triliun dengan potensi belanja penduduk Muslim yang diperkirakan mencapai Rp11.182 triliun.

"Besarnya kebutuhan produk halal menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat rantai pasok, meningkatkan penggunaan komponen lokal, serta mendorong inovasi produk halal yang berdaya saing," katanya.

Selain itu, menurut Wamenperin, pengembangan industri halal juga dinilai menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan substitusi impor sekaligus memperluas kontribusi Indonesia dalam rantai pasok halal global.

Sebelumnya, Kemenperin terus mengupayakan kesiapan industri kecil dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober mendatang melalui pendampingan, fasilitasi, serta sosialisasi.

Wamenperin Faisol Riza mengatakan, secara umum industri besar dinilai tidak menghadapi kendala berarti dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Namun, tantangan masih dihadapi oleh sebagian industri kecil yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam proses sertifikasi.

"Industri kecil, kami sudah dorong, kami sudah bantu pendampingan, kami juga sudah fasilitasi, sosialisasi," kata Faisol.

Menurutnya, Kemenperin akan memastikan industri kecil yang telah siap dapat mengikuti tahapan sertifikasi halal. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang masih mengalami kendala, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih optimal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Industri kecil, kami sudah dorong, kami sudah bantu pendampingan, kami juga sudah fasilitasi, sosialisasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan kesiapan industri kecil dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan pada Oktober 2026 melalui pendampingan, fasilitasi serta sosialisasi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Jakarta, Kamis, mengatakan, secara umum industri besar dinilai tidak menghadapi kendala berarti dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Namun, tantangan masih dihadapi oleh sebagian industri kecil yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam proses sertifikasi.

"Industri kecil, kami sudah dorong, kami sudah bantu pendampingan, kami juga sudah fasilitasi, sosialisasi," kata Faisol.

Menurut dia, Kemenperin memastikan industri kecil yang telah siap dapat mengikuti tahapan sertifikasi halal. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang masih mengalami kendala, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih optimal.

Wamenperin Faisol menegaskan pula, pemerintah berkomitmen mencari solusi agar seluruh pelaku industri, khususnya usaha kecil, dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal tanpa menghambat aktivitas usahanya.

"Kami pasti mencarikan peluang dan jalan keluarnya seperti apa," tegasnya.

Lebih lanjut, Faisol mengusulkan adanya penguatan sinergi antara Kemenperin dan BPJPH untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi industri kecil.

Menurut dia, langkah tersebut dapat mempercepat proses layanan sertifikasi karena pelaku industri tidak perlu mengurus persyaratan ke berbagai instansi secara terpisah.

"Karena di sini ada perusahaan industri halal, bisa diafirmasi oleh BPJPH. Sehingga tidak bolak-balik, tidak perlu industri datang ke tempat kami dan datang ke BPJPH," ujarnya.

Dengan skema koordinasi yang lebih terintegrasi, Faisol berharap proses sertifikasi halal bagi industri kecil menjadi lebih sederhana dan efisien.

"Jadi dengan begitu mempermudah industri kecil," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6), menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian status kehalalan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha.

“Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability. Jadi harus dipahami bahwa halal adalah nilai tambah yang berkaitan dengan kualitas, kebersihan, kesehatan. Sebagai standar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar,” ujar Haikal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi kesiapan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam menyambut penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sektor tersebut yang akan berlaku efektif pada Oktober 2026.

Upaya itu dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pelaku industri, penguatan pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta peningkatan sinergi dengan asosiasi industri di daerah.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemberlakuan SNI wajib pada produk AMDK merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

“Industri AMDK memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 harus dipandang sebagai upaya memperkuat standardisasi, perlindungan konsumen, keamanan mutu produk, serta meningkatkan daya saing industri nasional,” katanya.

Menurut Menperin Agus, pemerintah mengajak seluruh pelaku industri AMDK untuk segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut mencakup peningkatan kesiapan teknologi produksi, sistem pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi standardisasi.

“Pemerintah mengajak seluruh pelaku industri untuk memperkuat investasi, meningkatkan kualitas produk, dan membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pemberlakuan SNI wajib AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 mencakup lima kategori produk, yakni Air Mineral (SNI 3553:2023), Air Demineral (SNI 6241:2023), Air Mineral Alami (SNI 6242:2023), Air Minum Embun (SNI 7812:2021), dan Air Minum pH Tinggi (SNI 8982:2021).

Selain mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu, Kemenperin juga memacu industri AMDK untuk menerapkan prinsip industri hijau melalui efisiensi penggunaan sumber daya air, pengurangan limbah, serta penguatan penerapan ekonomi sirkular guna mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.

Menperin turut mengapresiasi peran Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sosialisasi dan pendampingan implementasi regulasi kepada pelaku industri di berbagai daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Sertifikat SNI dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia. (SPPT SNI) Produk AMDK melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku industri AMDK dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada pelaku industri selama masa transisi menuju pemberlakuan SNI wajib AMDK.

“BSKJI melalui unit pelaksana teknis di daerah berkomitmen memastikan pelaku industri memahami regulasi, proses sertifikasi, serta tata cara pelaporan melalui SIINas. Pendampingan ini penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif, meningkatkan kepatuhan industri, sekaligus memperkuat basis data industri nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Emmy.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara pendaftaran sertifikat SNI dan SPPT SNI melalui SIINas, mekanisme pelaporan data industri, serta berbagai aspek teknis yang perlu dipersiapkan sebelum pemberlakuan SNI wajib AMDK.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) pangan terhadap perekonomian nasional melalui penyelenggaraan program pembinaan tahunan Indonesia Food Innovation (IFI) 2026.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Rabu, menyampaikan program pembinaan tahunan itu difokuskan untuk memperkuat kemampuan IKM dalam mengembangkan produk antara (intermediate product).

Menurut dia, pengembangan produk antara menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing IKM pangan. Ia menyampaikan pula, terdapat empat alasan utama yang menjadikan produk antara layak menjadi fokus pengembangan.

Pertama, intermediate product mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Kedua, proses pengolahannya dapat memperpanjang masa simpan bahan pangan dan mengurangi tingkat foodwaste.

Ketiga, intermediate product memiliki akses ke pasar B2B yang lebih luas dan berkelanjutan, serta keempat, produk ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai inovasi produk hilir yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

"Oleh karena itu, penguatan kapasitas IKM dalam menghasilkan produk antara menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur industri pangan nasional," kata Reni.

Pengembangan produk antara berbasis sumber daya lokal sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, katanya menambahkan.

Sebagai dukungan terhadap kebijakan tersebut, ia mengatakan pihaknya bersama Badan Pangan Nasional saat ini tengah menyusun rancangan kebijakan insentif bagi pengembangan sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Insentif yang disiapkan mencakup kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, percepatan sertifikasi, fasilitasi akses pasar business to business, hingga dukungan standardisasi produk.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya mengatakan sektor industri pangan memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Oleh karena itu, pengembangan industri pangan perlu dilakukan tidak hanya pada produk konsumsi akhir, tetapi juga pada industri hulu dan produk antara yang menjadi fondasi rantai pasok industri pangan.

Menurut Menperin, industri pengolahan masih menjadi motor utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 19,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2026 dan mencatat pertumbuhan 5,04 persen.

Dari seluruh sektor manufaktur, industri makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar dengan porsi 36,6 persen serta membukukan nilai ekspor mencapai 3,16 miliar dolar AS pada Maret 2026.

Di sisi lain, IKM masih menjadi fondasi struktur industri nasional. Jumlah IKM mencapai 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia dan menyerap lebih dari 65 persen tenaga kerja sektor industri. Khusus IKM pangan, jumlahnya mencapai sekitar 2,07 juta unit usaha atau setara 46,63 persen dari total IKM nasional.

Meski memiliki jumlah yang besar, Kemenperin mengakui sebagian IKM pangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, belum terpenuhinya standardisasi dan legalitas usaha, keterbatasan inovasi produk, hingga fluktuasi pasokan bahan baku dan perubahan permintaan pasar.

Sementara itu, Direktur Industri Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kemenperin Afrizal Haris menyebut IFI yang telah diselenggarakan sejak 2020 menjadi salah satu program unggulan pembinaan IKM pangan.

Hingga kini, program tersebut telah diikuti lebih dari 2.000 IKM pangan dari seluruh Indonesia melalui kategori pengembangan produk akhir (end product) dan produk antara (intermediate product).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan kerja sama industri perlu diarahkan pada kolaborasi yang konkret dan saling menguntungkan guna mendukung pengembangan sektor manufaktur kedua negara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama manufaktur domestik dengan Belarus guna meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta memperkuat rantai pasok industri kedua negara.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kemitraan industri strategis di kawasan Eurasia.

Belarus dinilai sebagai mitra potensial bagi Indonesia karena memiliki keunggulan pada industri alat berat, kendaraan tambang, kendaraan kargo, serta mesin pertanian. Kolaborasi dengan negara tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi industri nasional sekaligus membuka peluang investasi baru.

"Penguatan kerja sama industri perlu diarahkan pada kolaborasi yang konkret dan saling menguntungkan guna mendukung pengembangan sektor manufaktur kedua negara," ujar Menperin.

Penguatan kerja sama tersebut menjadi fokus dalam pertemuan bilateral antara Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dengan Menteri Perindustrian Republik Belarus Andrei Kuznetsov di sela agenda BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2026 di Xiamen, China, pada akhir Mei lalu.

Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menperin Agus Gumiwang dengan Wakil Perdana Menteri Belarus, H.E. Viktor Karankevich, di Jakarta pada Desember 2025. Sejak saat itu, kedua negara aktif membuka ruang dialog untuk menjajaki peluang kerja sama yang lebih implementatif di bidang manufaktur dan investasi.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan di Xiamen adalah peluang kerja sama pada industri kendaraan tambang dan kendaraan kargo. Belarus yang memiliki pengalaman dan kapasitas kuat di sektor tersebut dinilai dapat menjadi mitra strategis bagi pengembangan industri dalam negeri.

Kedua pihak juga membahas kemungkinan pengembangan fasilitas perakitan kendaraan Belarus di Indonesia melalui kemitraan dengan pelaku industri nasional.

"Kami melihat peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret melalui pengembangan investasi, kemitraan industri, transfer teknologi, hingga penguatan rantai pasok yang memberikan manfaat bagi kedua negara," kata Dirjen KPAII Kemenperin.

Menurutnya, Kemenperin terus membuka peluang kerja sama global untuk mendukung pertumbuhan industri nasional sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia dan Belarus yang telah terjalin sejak 1993 menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai perdagangan nonmigas kedua negara mencapai 221,3 juta dolar AS. Nilai ekspor Indonesia ke Belarus tercatat sebesar 79,6 juta dolar AS atau meningkat 82,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produk ekspor utama Indonesia ke Belarus meliputi komponen elektronik, produk sawit, hasil olahan perikanan, tekstil, serta komoditas kopi, kakao, dan teh. Sementara itu, Indonesia mengimpor pupuk, produk peternakan, bahan kimia, alat ukur, traktor, serta mesin pertanian dari Belarus.

Di bidang investasi, Belarus juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 15,6 persen pada periode 2023–2025 dengan rata-rata nilai investasi mencapai 5,3 juta dolar AS.

Untuk memperkuat payung hukum kerja sama, Indonesia dan Belarus tengah mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) on Industrial Cooperation.

Kesepakatan tersebut akan mencakup berbagai sektor prioritas, antara lain industri berbasis agro, kendaraan listrik dan otomotif, alat berat, kawasan industri, logam, alat kesehatan, kimia-petrokimia, farmasi, pengembangan sumber daya manusia, industri kreatif digital, Industri 4.0, industri hijau, hingga standardisasi.

Pemerintah menargetkan penandatanganan MoU tersebut dapat dilakukan pada momentum kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia mendatang.

Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang telah ditandatangani pada Desember 2025.

Perjanjian tersebut memberikan tarif preferensial bagi lebih dari 90 persen produk perdagangan antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), termasuk Belarus.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026