Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, Minyakita, seiring kajian keekonomian yang dilakukan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ditemui usai Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan pemerintah menilai perlunya evaluasi terhadap HET, yang dalam hal ini pihaknya melakukan kajian mendalam terkait aspek keekonomian harga.

“Jadi seharusnya akan ada penyesuaian gitu, target kita tuh dalam waktu dekat kita akan menyesuaikan HET,” katanya.

Menurut dia, penyesuaian ini mempertimbangkan tekanan pelaku usaha di tengah dinamika global saat ini.

“Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik. Kemudian banyak lagi harga-harga penunjang lainnya yang memang harus disesuaikan dengan harga saat ini,” katanya.

Dirinya menekankan Kemendag telah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan dan berencana menggelar rapat lanjutan bersama pihak terkait

Lebih lanjut, dalam konteks distribusi, ia mengungkapkan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari produsen ke BUMN pangan dan/atau Bulog telah mencapai 49 persen hingga 20 April 2026.

"Jadi di atas ketentuan minimum sebenarnya,” katanya.

Selain itu, distribusi melalui BUMN pangan dinilai mampu meningkatkan efisiensi yang tercermin dari penurunan harga rata-rata nasional Minyakita menjadi sekitar Rp15.800-an per liter, dibandingkan sebelum revisi aturan yang berada di kisaran hingga Rp17.000 per liter.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

capaian ini diraih di tengah tantangan global, termasuk fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) melanjutkan tren pertumbuhan kinerjanya pada kuartal pertama tahun 2026 dengan mencatat laba bersih sebesar Rp3,66 triliun.

Direktur Utama ANTAM Untung Budiharto dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan capaian ini diraih di tengah tantangan global, termasuk fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Menurutnya, kinerja keuangan ANTAM didorong oleh fundamental operasional yang semakin kuat, tercermin dari kinerja segmen nikel yang optimal, penguatan sourcing emas untuk menjaga kesinambungan pasokan, serta mulai beroperasinya pabrik smelter grade alumina (SGA) yang memperkuat pertumbuhan segmen bauksit dan alumina.

Pada 1Q26, persero mencatatkan pertumbuhan profitabilitas dengan laba periode berjalan sebesar Rp3,66 triliun, meningkat 58 persen dibandingkan 1Q25 sebesar Rp2,32 triliun.

Sejalan dengan peningkatan tersebut, ANTAM juga membukukan pertumbuhan EBITDA sebesar 55 persen, dengan capaian Rp5,05 triliun, dibandingkan Rp3,26 triliun pada 1Q25.

Menurut dia, capaian kinerja keuangan yang positif tersebut turut didukung oleh konsistensi perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran yang adaptif dan inovatif, serta pengendalian biaya yang efektif dan disiplin di seluruh lini operasional.

Pertumbuhan profitabilitas perusahaan pada 1Q26 tercermin dari laba kotor sebesar Rp5,62 triliun, meningkat 54 persen dibandingkan 1Q25 sebesar Rp3,64 triliun.

Laba usaha pada 1Q26 mencapai Rp4,50 triliun, tumbuh 67 persen dari Rp2,69 triliun pada 1Q25, sementara penghasilan lain-lain meningkat 15 persen menjadi Rp279,60 miliar.

Peningkatan ini mendorong kenaikan laba bersih per saham dasar menjadi Rp141,77, atau naik 60 persen dibanding Rp88,69 pada 1Q25.

Selain itu, total aset ANTAM tercatat sebesar Rp63,30 triliun pada 1Q26, meningkat 31 persen dari Rp48,30 triliun pada 1Q25. Nilai ekuitas meningkat 17 persen menjadi Rp40,41 triliun, sementara posisi kas dan setara kas naik 31 persen menjadi Rp9,04 triliun.

Lebih lanjut, pada 1Q26, penjualan bersih mencapai Rp29,32 triliun, tumbuh 12 persen dibanding Rp26,15 triliun pada 1Q25, dengan kontribusi domestik sebesar 97 persen.

“Implementasi strategi operasional yang tangguh serta manajemen keuangan yang disiplin dan prudent telah mendorong penguatan kinerja secara berkelanjutan, sehingga memberikan imbal hasil yang positif dan nilai tambah bagi para pemegang saham,” katanya.

Untuk segmen emas berkontribusi 81 persen terhadap total penjualan, dengan penjualan Rp23,89 triliun atau meningkat 11 persen dari Rp21,61 triliun pada 1Q25. Volume penjualan emas tercatat 8.464 kg.

Untuk menjamin keberlanjutan pasokan, ANTAM juga menandatangani Gold Sales & Purchase Agreement (GSPA) dengan Merdeka Grup pada 4 Maret 2026.

Segmen nikel berkontribusi 15 persen atau Rp4,47 triliun terhadap total penjualan, meningkat 19 persen dari Rp3,77 triliun pada 1Q25.

Produksi bijih nikel mencapai 3,88 juta wmt dengan penjualan 3,40 juta wmt, seluruhnya diserap domestik. Produksi feronikel tercatat 3.976 TNi, dengan volume penjualan 2.803 TNi, seluruhnya untuk ekspor.

Segmen bauksit dan alumina berkontribusi 3 persen terhadap total penjualan dengan nilai Rp879,14 miliar, meningkat 24 persen dari Rp708,75 miliar pada 1Q25. Produksi bauksit mencapai 628.785 wmt dan alumina 49.566 ton, dengan volume penjualan masing-masing 593.476 wmt dan 49.072 ton.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memetakan potensi ekspor komoditas utama dari setiap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pesisir.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Jakarta, Senin menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan analisis paralel di berbagai lokasi untuk menentukan komoditas unggulan di setiap kampung nelayan untuk diekspor.

“Kita masih analisis, karena kita paralel sedang memetakan di setiap lokasi itu nanti apa yang menjadi komoditas utama. Sehingga nanti kalau itu sudah kita petakan, nanti insya Allah kita bisa mengkaji berapa valuasinya yang bisa kita ekspor,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai potensi ekspor dari kampung nelayan sangat besar, karena setiap peningkatan produksi dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Ini luar biasa besar, karena dari sisi ekonomi, kalau setiap persen pertumbuhan atau peningkatan produksi, ini kurang lebih bisa menciptakan peningkatan produksi sampai 0,54 persen,” katanya.

Dari sisi progres program, KKP mencatat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berjalan, pada tahun ini, pihaknya ditargetkan menyelesaikan sekitar 1.369 kampung nelayan.

Saat ini, kata dia, sekitar 100 lokasi telah dikerjakan, dengan 65 di antaranya telah rampung pada tahap pertama, sementara sisanya ditargetkan selesai penuh pada akhir Mei atau awal Juni 2026.

Program ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru, khususnya bagi masyarakat pesisir yang selama ini identik dengan kantong kemiskinan.

"Dengan adanya kampung-kampung nelayan ini, sentra-sentra nelayan ini bisa menjadi kawasan yang produktif, yang mampu menghasilkan ikan yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Selain meningkatkan produksi, program ini juga berdampak pada kesejahteraan nelayan. KKP mencontohkan hasil pemodelan yang dilakukan di Biak, yang menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan hingga dua kali lipat, dari sekitar Rp3,5 juta menjadi Rp7 juta per bulan, dengan produktivitas melonjak lebih dari 100 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat sudah mencapai lebih dari Rp11 triliun, setelah sebelumnya sempat terdampak kasus kontaminasi cesium-137 (Cs-137).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa ekspor udang RI hingga 26 April 2026 mencapai sekitar 3.400 kontainer dengan nilai Rp11 triliun.

“Buktinya adalah saat ini ekspor udang kita yang tadinya akibat kasus cesium itu sempat bermasalah, tahun ini per 26 April kita sudah mampu mengekspor kembali kurang lebih 3.400 kontainer, yang tadi saya sampaikan kurang lebih nilainya lebih dari Rp11 triliun,” ujar Andy.

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari langkah KKP dalam memperkuat sistem jaminan mutu sektor perikanan secara menyeluruh. Sistem ini mencakup proses produksi, pengolahan, hingga distribusi agar memenuhi standar keamanan pangan baik di dalam negeri maupun pasar global.

Menurut Andy, produksi perikanan Indonesia saat ini rata-rata mencapai hampir 24 juta ton per tahun, bahkan mendekati 26 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 juta ton berasal dari perikanan tangkap dan sekitar 5 juta ton dari perikanan budidaya, sementara sisanya didominasi oleh rumput laut.

KKP memastikan bahwa seluruh proses produksi, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya, telah memenuhi standar mutu yang ketat serta memiliki sistem ketelusuran (traceability) yang jelas.

Selain itu, aspek pengolahan dan pengemasan juga diperkuat melalui sertifikasi guna menjamin keamanan produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Andy menambahkan, sistem jaminan mutu pangan Indonesia telah diakui secara internasional karena telah diselaraskan dengan standar negara tujuan ekspor. Salah satunya adalah pengakuan dari otoritas Amerika Serikat terhadap standar mutu udang Indonesia.

“Standar mutu kita untuk udang itu sudah diakui oleh USFDA (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan AS)," katanya.

Sebelumnya, KKP sebagai satu-satunya lembaga penerbit sertifikasi bebas Cesium 137 (Cs-137) menyatakan komitmennya untuk membangun skema sertifikasi yang kuat dan konsisten.

Lembaga tersebut menekankan bahwa prinsip quality assurance atau penjaminan mutu perlu ditegakkan agar komoditas perikanan Indonesia dapat menjadi unggulan di pasar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk melakukan pembangunan budidaya ikan darat tematik di 40 ribu lokasi yang tersebar di 500 kabupaten/kota sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan, serta memacu ekonomi nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Jakarta, Senin menyampaikan, program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk sektor pakan dan pembenihan.

Menurut Andi, pendekatan tematik memungkinkan pengembangan kawasan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungan, sehingga lebih berkelanjutan.

“Dalam konsep pengembangan budidaya tematik ini, kita tidak hanya berbicara peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir,” jelasnya.

Program ini juga ditujukan untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), serta diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan pelibatan pelaku usaha, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru di sektor kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, KKP juga terus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Menurutnya, ini dilakukan melalui harmonisasi standar dengan ketentuan internasional serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.

Selain itu, ia menjelaskan, kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut transformasi kebijakan, termasuk optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam implementasinya, KKP mengusung roadmap ekonomi biru yang diterjemahkan ke dalam beberapa arah kebijakan utama. Salah satunya adalah pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan yang menjadi fokus dalam memperkuat produksi pangan nasional.

KKP mencatat, Indonesia memiliki potensi budi daya perikanan mencapai sekitar 17,9 juta hektare. Namun, tingkat pemanfaatannya masih di bawah 10 persen, sehingga kondisi ini dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan produksi melalui subsektor aquakultur.

"Ini menjadi tantangan kita ke depan untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya yang kita miliki," katanya.

Ia menyampaikan pula, kinerja ekspor perikanan Indonesia menunjukkan tren positif, dengan nilai ekspor mencapai 6,2 miliar dolar AS pada tahun lalu, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5,2 persen.

Untuk menjaga kualitas tersebut, KKP membangun sistem jaminan mutu terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk sertifikasi produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Selain itu, pengawasan wilayah laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk perikanan. KKP mendorong pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk penanganan sampah plastik yang dapat berdampak pada kualitas ikan dan keamanan pangan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menegaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti dalam acara Food Summit 2026 di Jakarta, Senin menyampaikan kebijakan ini diambil setelah meningkatnya kasus keracunan makanan pada periode Agustus hingga Oktober tahun lalu.

“Sehingga kita bisa kemudian mengambil kesepakatan bahwa SPPG atau dapur itu harus atau wajib memiliki SLHS, yang di mana sebelumnya tidak wajib,” katanya.

Penerapan kewajiban SLHS menurutnya efektif menekan potensi keracunan. Data menunjukkan bahwa jumlah SPPG yang memiliki sertifikat tersebut meningkat signifikan, dari sekitar 2 persen pada Oktober tahun lalu menjadi 41 persen pada April tahun ini.

Kemenko Pangan optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan pengetatan pengawasan, termasuk pemberhentian sementara bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan.

Selain itu, katanya pemerintah juga telah menyiapkan delapan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur seluruh proses, mulai dari penyiapan bahan baku hingga prosedur penanganan jika terjadi kejadian luar biasa (KLB).

Lebih lanjut, ia menyampaikan keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko konsumsi pangan yang tidak aman.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam kebijakan keamanan pangan nasional. Pertama, mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan secara terpadu. Ketiga, melakukan mitigasi terhadap kejadian luar biasa, seperti kasus keracunan makanan.

Dijelaskan dia pula, secara global, kerugian akibat pangan tidak aman mencapai 110 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun, mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak pada negara berpendapatan menengah ke bawah.

Sementara di Indonesia, kerugian diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun per tahun, termasuk dampak terhadap UMKM, ekspor, pariwisata, dan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 1,6 juta kasus penyakit akibat pangan tidak aman. Bahkan, lebih dari 200 jenis penyakit dapat ditimbulkan, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita soal isu ekonomi yang tayang kemarin, menarik untuk dibaca hari ini, Sabtu.

Mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2026, bantahan isu kas negara yang tersisa Rp120 triliun, hingga soal pemerintah tengah mengkaji uang saku dalam program magang.

Berikut ikhtisar beritanya:

Purbaya proyeksikan ekonomi kuartal II-2026 tumbuh 5,7 persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026 mampu mencapai angka 5,7 persen.

Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal II, mengingat periode berjalan baru mencapai April 2026.

Baca selengkapnya

Purbaya bantah isu uang negara sisa Rp120 triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

Baca selengkapnya

RI peringkat dua negara tahan guncangan energi global versi JP Morgan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai laporan JP Morgan Asset Management yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tahan guncangan energi mencerminkan ketahanan energi nasional.

Sebagaimana diketahui, laporan terbaru Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Baca selengkapnya

ESDM tawarkan 116 blok migas baru untuk capai target produksi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka 116 blok minyak dan gas bumi (migas) baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja (WK) migas untuk mencapai target produksi.

“Pemerintah juga menempuh beberapa langkah strategis untuk mencapai target produksi tersebut antara lain seperti membuka 116 blok migas baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja migas serta membuka kolaborasi teknologi dan operasi pada wilayah kerja eksisting melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya

Menaker kaji pembagian kontribusi uang saku peserta Magang Nasional

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sektor yang paling optimis itu ada tiga, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan industri pengolahan, itu paling optimis daripada yang lain

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sejumlah sektor usaha seperti informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta industri pengolahan masih menunjukkan optimisme kuat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global pada awal 2026.

Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa hasil survei Business Pulse kuartal I 2026 menangkap dinamika sentimen pelaku usaha yang cenderung menurun, namun tetap menunjukkan keyakinan kuat di sektor-sektor tertentu.

"Sektor yang paling optimis itu ada tiga, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan industri pengolahan, itu paling optimis daripada yang lain," katanya.

Ia memaparkan tahun 2026 diawali dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, mulai dari gangguan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan nilai tukar. Kondisi ini turut memengaruhi persepsi dunia usaha terhadap kinerja bisnis.

Survei yang dilakukan pada pertengahan Maret hingga awal April 2026 terhadap 210 anggota Kadin di 27 provinsi menunjukkan adanya penurunan sentimen bisnis dibandingkan kuartal sebelumnya.

Proporsi pelaku usaha yang menilai kondisi bisnis membaik turun dari 39,3 persen menjadi 25,2 persen, sementara yang menilai kondisi memburuk meningkat menjadi 40,5 persen.

Fakhrul menjelaskan tekanan tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan, kenaikan biaya operasional, serta daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, disampaikan dia, sektor jasa pendidikan, akomodasi, serta industri pengolahan juga tercatat memiliki rencana investasi yang relatif lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Ketiga sektor tersebut dinilai lebih adaptif dan tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak geopolitik.

Sebaliknya, sektor seperti perdagangan besar, jasa perusahaan, serta pertambangan dan penggalian menunjukkan tingkat pesimisme yang lebih tinggi.

Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tekanan rantai pasok serta perubahan kebijakan pemerintah.

Dari sisi tantangan, survei mencatat adanya peningkatan signifikan persepsi terhadap kebijakan pemerintah sebagai tantangan bisnis, dari hanya 0,3 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 16,7 persen.

Sejumlah isu yang disorot antara lain perubahan kebijakan lingkungan, subsidi energi, hingga regulasi sektoral.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha cenderung mengambil langkah hati-hati, termasuk menahan ekspansi dan lebih fokus menjaga likuiditas. Ini tercermin dari penurunan rencana investasi dari 47 persen menjadi 38,9 persen

Namun, tingkat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi risiko geopolitik tergolong cukup baik. Sebanyak 36 persen responden menyatakan siap menghadapi konflik global, sementara 32 persen menilai kondisi biasa saja.

Adapun kebutuhan utama dunia usaha saat ini adalah dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk subsidi dan insentif fiskal, serta kemudahan akses pembiayaan guna menjaga stabilitas bisnis.

Kadin menilai arah kebijakan pemerintah yang konsisten serta stabilitas harga energi akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan pelaku usaha ke depan.

Selain itu, keterbukaan pasar global dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan juga menjadi sumber optimisme baru.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi dinilai mulai menghadapi tantangan yang makin kompleks. Jika sebelumnya berfokus pada percepatan realisasi, kini tantangan bergeser pada kualitas dan keberlanjutan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai meskipun kontribusi investasi hilirisasi telah mendekati 30% dari total realisasi nasional, sejumlah persoalan struktural mulai mengemuka dan berisiko menahan laju ekspansi ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya konsentrasi investasi pada komoditas tertentu, khususnya nikel. “Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, struktur kepemilikan investasi asing masih mendominasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi nilai tambah dari proyek hilirisasi, terutama sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh industri domestik.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya keterkaitan (linkage) antara proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional. Yusuf berpandangan bahwa banyak proyek yang masih bersifat enclave, dengan dampak yang relatif kecil terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri maupun penciptaan lapangan kerja.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Di sisi lain, ruang ekspansi hilirisasi, khususnya pada smelter nikel, juga mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Kondisi ini menuntut diversifikasi investasi ke komoditas lain agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, terutama meningkatnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global. Investor kini makin selektif dalam menanamkan modal, sehingga proyek hilirisasi harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menurutnya menjadi krusial. Fokus tidak bisa lagi hanya pada besaran investasi, tetapi harus bergeser ke kualitasnya, berapa besar nilai tambah yang tercipta, seberapa dalam integrasi ke industri domestik, dan seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan insentif fiskal juga harus benar-benar kompetitif secara regional, terutama dalam konteks standar pajak global yang baru. Pada saat yang sama, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang tidak ringan, sehingga kesiapan implementasi menjadi kunci.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut menambah tekanan. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar dapat menunda realisasi investasi, terutama untuk proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis.

Kendati demikian, Yusuf melihat masih ada peluang di tengah ketidakpastian tersebut. Indonesia dapat menjadi alternatif tujuan investasi ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf berpendapat prospek investasi tahun ini secara umum sangat bergantung pada dua hal, yakni seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung dan seberapa cepat respons domestik dilakukan.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa berada di kisaran Rp1.950 triliun–Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.

juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai 'early adopter' bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran early adopter atau pengguna awal guna mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Strategi ini dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dari sisi hulu hingga hilir.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari battery electric vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen.

Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut menurutnya akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi completely built-up (CBU).

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia menurutnya, telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling).

“Pemerintah juga terus memperkuat regulasi guna memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat," katanya.

Menurut dia, Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini.

Sejumlah produsen global dan nasional telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, di antaranya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motors Indonesia, serta Industri Baterai Indonesia.

Kehadiran para pelaku industri ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil listrik nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar sekaligus mempercepat terwujudnya target produksi massal kendaraan listrik nasional yang ditargetkan hadir pada 2028.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap perubahan skema pajak untuk mobil listrik (Electric vehicle/EV) dalam regulasi terbaru tidak mengganggu penjualan yang berimbas pada produksi EV nasional.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

"Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya berujung pada produksi mobil listrik di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan dia, tren adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan mulai memasuki fase pertumbuhan dengan market share hingga 15 persen.

Ia menjelaskan, adanya perubahan kebijakan terkait pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi menambah biaya operasional kendaraan listrik.

“Satu hal yang saya harus kami pastikan, ini dampaknya adalah total biaya kepemilikan itu pastinya akan naik. Total kepemilikan biaya ini akan naik, ya ini yang tadinya sudah tidak ada PKB atau BBNKB setiap tahun ini kan akan ada. Dan ini akan menambah operasional ke depannya," katanya.

Kemenperin berharap, penyesuaian kebijakan tersebut tidak mengganggu minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Stabilitas permintaan dinilai krusial agar tidak berdampak pada kinerja industri, termasuk produksi dalam negeri.

"Tapi yang ini kita harapkan tetap akan stabil karena memang fasilitas ini memang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik selama beberapa tahun," katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi faktor pendorong pergeseran preferensi konsumen ke kendaraan listrik, meski arah pasar tetap bergantung pada keputusan konsumen.

“Tentu saja adopsi dari transisi kendaraan dari ICE (Internal Combustion Engine) ke listrik ini masih tetap ke arah target kita," ucapnya.

Adapun langkah yang dilakukan ke depan, Kemenperin masih menunggu keputusan final pemerintah mengenai skema insentif pajak kendaraan listrik. Meski begitu, pihaknya berharap dukungan nonfiskal tetap diberikan guna menjaga keberlanjutan industri.

“Minimal fasilitas nonfiskal masih bisa dinikmati untuk kendaraan listrik," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menekankan pentingnya ketahanan pasokan bahan baku plastik untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tekanan global yang meningkat.

Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan tingginya ketergantungan industri petrokimia sebagai sektor hulu plastik terhadap impor bahan baku, khususnya dari kawasan Timur Tengah menjadi tantangan bagi pemerintah maupun industri untuk menjaga kelangsungan produksi.

Menurutnya, industri plastik Indonesia memang sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah yang mencapai sekitar 70 persen.

Di tengah tekanan tersebut, Nailul menekankan pentingnya menjaga pasokan dalam negeri untuk meredam dampak lanjutan terhadap sektor hilir dan masyarakat.

"Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun. Jika tidak, ada kenaikan harga layanan di dalam negeri mencapai 30 persen. Mulai dari industri laundry dan UMKM lainnya sangat rentan sekali terhadap kenaikan harga plastik. Di satu sisi, harus ada pengembangan plastik berbahan baku yang tersedia masal di dalam negeri dan harganya terjangkau," ujar Nailul.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, tekanan yang dihadapi oleh industri plastik global ini merupakan dampak dari gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang memperpanjang ketegangan geopolitik.

"Salah satu dampak dari gagalnya negosiasi antara Iran-US ini adalah ketidakpastian ekonomi global terutama terkait dengan perdagangan. Harga minyak dipastikan akan tetap tinggi, dan biaya perdagangan internasional akan meningkat juga,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono turut menekankan pentingnya ketahanan bahan baku, mengingat adanya lonjakan kebutuhan nafta akibat ekspansi kapasitas produksi.

“Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah, katanya pihaknya, mulai mencari sumber alternatif dari Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Namun, diversifikasi ini tidak tanpa konsekuensi, yaitu waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.

“Kalau kiriman nafta dari Middle East ke Indonesia itu kan hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ujar Fajar.

Kondisi tersebut memaksa industri beradaptasi cepat. Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri menurutnya, kini berada dalam fase bertahan.

Tak berhenti pada diversifikasi pasokan, industri juga kata Fajar mulai mengembangkan alternatif bahan baku sebagai langkah mitigasi jangka menengah.

Meski LPG dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, implementasinya masih terkendala, terutama terkait bea masuk.

“Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ujar Fajar.

Adapun sebelumnya, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan plastik agar tidak membebani industri kecil menengah (IKM) di tengah ancaman kelangkaan bahan baku global.

Menperin di Jakarta, Rabu (15/4) menyampaikan bahwa persoalan utama dalam ketersediaan bahan baku saat ini tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga harga (pricing). Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah untuk menekan beban biaya dari pelaku IKM.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026