Bisnis.com, BANDUNG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung mencatat lonjakan okupansi signifikan pada KA Cikuray setelah resmi mengoperasikan rangkaian baru yang terdiri dari Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Khusus Petani Pedagang.

Dalam sepuluh hari pertama pengoperasiannya sejak 11 Juni 2026, tingkat keterisian penumpang relasi Garut-Pasar Senen tercatat melampaui kapasitas tempat duduk yang tersedia.

Berdasarkan data resmi KAI Daop 2 Bandung, KA Cikuray relasi Garut–Pasar Senen telah melayani sebanyak 8.756 pelanggan dengan tingkat okupansi mencapai 138,76%.

Sementara itu, untuk arah sebaliknya yakni relasi Pasar Senen–Garut, kereta ini telah mengangkut 7.110 pelanggan dengan persentase okupansi sebesar 112,68%.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan tingginya angka tersebut merupakan sinyal positif atas antusiasme masyarakat terhadap kehadiran sarana transportasi yang lebih nyaman namun tetap terjangkau.

“Antusiasme masyarakat terhadap KA Cikuray dengan rangkaian baru sangat tinggi. Dalam 10 hari pertama operasionalnya, tingkat okupansi bahkan mencapai lebih dari 138% untuk relasi Garut menuju Pasar Senen. Hal ini menunjukkan bahwa layanan KA Cikuray menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian dari wilayah Priangan Timur menuju Jakarta maupun sebaliknya,” ujar Kuswardojo dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan implementasi rangkaian Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Khusus Petani Pedagang merupakan langkah strategis perseroan untuk menghadirkan layanan transportasi yang inklusif. Fasilitas ini dirancang untuk menjangkau berbagai segmentasi pelanggan, mulai dari pelancong hingga pelaku usaha mikro.

“Melalui hadirnya rangkaian baru ini, KAI ingin memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pelanggan. Selain menyediakan sarana yang lebih nyaman, keberadaan Kereta Khusus Petani Pedagang juga menjadi bentuk dukungan KAI terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membawa hasil pertanian maupun barang dagangan dalam jumlah tertentu sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman,” tambah Kuswardojo.

Realisasi okupansi yang menembus angka di atas 100% ini mencerminkan tingginya kebutuhan mobilitas dari wilayah Priangan Timur ke ibu kota. Manajemen KAI menegaskan akan terus menjaga konsistensi layanan demi mendukung sektor pariwisata daerah serta konektivitas antarwilayah.

“KAI akan terus berupaya menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, tepat waktu dan berkesan. Kehadiran transportasi kereta diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata daerah, perekonomian, maupun konektivitas antar wilayah sehingga kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh,” tutup Kuswardojo.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia mengumumkan akan mulai mengimplementasikan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, GrabBike, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Perusahaan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus sejalan dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam keterangannya, Grab Indonesia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

"Kebijakan ini akan diimplementasikan dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem tetap terjaga, dan peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap dapat dipertahankan," tulis manajemen perusahaan dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Grab mengakui penerapan skema bagi hasil baru tersebut tidak akan berlangsung mudah.

Perusahaan menyebut diperlukan sejumlah penyesuaian operasional dan bisnis guna memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan berlaku mulai pertengahan tahun depan.

Grab menilai keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, konsumen, dan keberlanjutan usaha menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan industri transportasi online nasional.

Perusahaan juga menyoroti kontribusinya terhadap perekonomian digital Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir.

Grab menyebut telah menjadi bagian dari aktivitas harian jutaan masyarakat dan berkontribusi terhadap sekitar 50% industri ride-hailing serta layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah mendukung terciptanya sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Grab juga mencatat telah menyalurkan dukungan senilai lebih dari Rp100 miliar melalui program Grab untuk Indonesia yang ditujukan bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, bagi pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun merata pada seluruh penerima manfaat. Ia menjelaskan, berbagai studi mengenai UMKM menunjukkan persoalan utama usaha ultramikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha. Namun, tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM. Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10 juta hingga 15 juta nasabah PNM Mekaar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meluncurkan program transformasi kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pondok pesantren (ponpes), sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja. Ribuan UMKM dan pesantren di Indonesia akan semakin dibina oleh BI melalui program tersebut agar bisa naik kelas.

“Program ini merupakan komitmen dari BI, pemerintah, dan mitra strategis BI untuk UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu, kemandirian UMKM, sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Tahun 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Perry menjelaskan, program tersebut dinilai penting karena beberapa alasan. Pertama, karena kondisi yang penuh ketidakpastian di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah, perang dagang AS, serta ketidakpastian geopolitik, keuangan, dan ekonomi.

“Dalam situasi ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apa yang terjadi di global, we have to move on,” tuturnya.

Kedua, karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar. UMKM merupakan pilar penting pembangunan dengan jumlah mencapai lebih dari 65 juta di Indonesia. Meskipun sebagian besar UMKM di Indonesia masih berskala kecil, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan keluarga, dan juga bisa meneruskan generasi kita,” ujarnya.

Ketiga, karena pengembangan UMKM merupakan program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga menjadi salah satu pilar penting program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni ekonomi kerakyatan.

“Jadi, kenapa program ini penting, satu, karena globalnya bergejolak, kita enggak bisa mengandalkan global, mari kita perkuat kekuatan kita. Dua, UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang. Tiga, mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” terangnya.

Menurut Perry, BI memiliki 46 kantor perwakilan dengan jumlah UMKM binaan mencapai lebih dari 3.000 UMKM. Pada sektor pesantren, lebih dari 1.500 pesantren di seluruh Indonesia menjadi binaan BI.

Lebih lanjut, Perry menerangkan program transformasi tersebut cukup berbeda dibandingkan program-program serupa yang pernah bergulir sebelumnya, baik di BI maupun pemangku kepentingan lainnya. Program ini meliputi tiga proses, yakni pendidikan kewirausahaan, sertifikasi, dan uji coba magang.

Ia menjelaskan, selama sekitar 2 hingga 2,5 bulan, para pelaku UMKM akan mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Pembinaan pada tahapan tersebut meliputi tidak hanya pengetahuan kewirausahaan secara teknis, tetapi juga kemampuan bisnis.

Setelah lulus tahapan itu, peserta akan mengikuti sertifikasi sebagai bukti kompetensi.

“Setelah sertifikasi, baru diceburkan (tahap selanjutnya) uji coba magang. Ini betul-betul praktik, istilah kerennya sandboxing,” tuturnya.

Ia menambahkan, pada akhirnya para UMKM akan diberi insentif berupa modal usaha untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mandiri di tengah ketidakpastian global yang masih menghantui. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi pilar utama agar perekonomian domestik dapat 'move on' dari tingginya ketidakpastian dunia saat ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa dunia terus dihadapkan pada gejolak yang terus berlanjut, mulai dari konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung, buka-tutup Selat Hormuz, hingga bayang-bayang perang dagang antarkekuatan ekonomi besar.

Rangkaian peristiwa tersebut memicu rambatan ketidakpastian yang tinggi pada lanskap keuangan dan ekonomi global dan domestik. Merespons tekanan eksternal tersebut, Perry menggarisbawahi urgensi kemandirian ekonomi nasional.

"Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on [kita harus jalan terus]," ujar Perry dalam agenda Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pemimpin otoritas moneter sejak 2018 itu meyakini bahwa UMKM merupakan sebagai fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus pilar krusial bagi pertumbuhan ekonomi makro.

Dia menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai setidaknya 65 juta pelaku, yang mana mayoritas di antaranya masih berada pada skala kecil. Oleh sebab itu, sambungnya, UMKM juga mempunyai peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

Apalagi, Perry juga menekankan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan agenda strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, BI akan melakukan pembinaan lewat 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia mulai dari membimbing wirausahawan lewat pendidikan, mentoring, hingga uji coba yang salah satunya santri-santri di pesantren.

"Kalau globalnya bergejolak, ya kita tidak bisa mengandalkan global. Yang bisa kita, diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita," tutup Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, mencatat omzet sekitar Rp60 juta per bulan meski baru beroperasi kurang dari satu bulan. Koperasi yang diresmikan pada 16 Mei 2026 itu juga telah menghimpun 250 anggota.

Capaian tersebut mendapat perhatian Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat meninjau KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Krisdianto mengatakan, perkembangan KKMP Sampangan menunjukkan koperasi memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung kemitraan usaha yang kuat.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk memperkuat kegiatan usaha. KKMP Sampangan bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain itu, koperasi juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik anggota. Kemitraan tersebut dinilai memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungan yang sama, Krisdianto meninjau KUD Usaha Mina yang memiliki unit usaha produksi es balok untuk mendukung kegiatan perikanan. Es balok tersebut digunakan sebagai media pendingin hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Menurut Krisdianto, usaha produktif berbasis kebutuhan sektor riil seperti yang dijalankan KUD Usaha Mina memiliki prospek untuk terus berkembang karena mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota koperasi dan pelaku usaha perikanan.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

LPDB Koperasi, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

KOMPAS.com – KA Cikuray rute Garut-Pasar Senen kini dilengkapi layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang.

Dalam sepekan sejak diluncurkan pada 11 Juni 2026, layanan tersebut telah digunakan oleh 10.448 pelanggan.

Kehadiran gerbong khusus untuk petani dan pedagang ini menjadi bagian dari upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperluas akses transportasi murah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pekerja, pelajar, pelaku UMKM, hingga petani dan pedagang pasar.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, layanan tersebut dirancang agar kereta api semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Kereta api menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan, pendidikan, pasar, layanan publik, dan peluang ekonomi. Melalui layanan PSO, KAI bersama pemerintah ingin memastikan manfaat kereta api semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari pelanggan," ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Lebih dari 10.000 pelanggan dalam sepekan

Berdasarkan data KAI, selama periode 11-17 Juni 2026, layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang di KA Cikuray melayani total 10.448 pelanggan.

Sebanyak 10.426 pelanggan menggunakan Kereta Ekonomi Kerakyatan, sementara 22 pelanggan tercatat memanfaatkan layanan Kereta Petani-Pedagang.

Rinciannya, KA 299A relasi Garut-Pasar Senen melayani 5.700 pelanggan dan KA 300A relasi Pasar Senen-Garut melayani 4.726 pelanggan.

Adapun layanan Kereta Petani-Pedagang digunakan oleh 10 pelanggan pada perjalanan Garut-Pasar Senen dan 12 pelanggan pada perjalanan Pasar Senen-Garut.

Menurut Anne, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan layanan transportasi dengan kapasitas besar dan tarif yang tetap terjangkau, baik untuk perjalanan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Apa itu Kereta Ekonomi Kerakyatan?

Kereta Ekonomi Kerakyatan merupakan inovasi sarana yang dikembangkan KAI untuk meningkatkan kapasitas angkut penumpang pada layanan bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO).

Kereta ini merupakan hasil penataan ulang tempat duduk yang dilakukan Balai Yasa Manggarai. Dalam satu kereta tersedia 93 tempat duduk, sehingga total kapasitas enam kereta dalam satu rangkaian KA Cikuray mencapai 558 tempat duduk.

Dengan kapasitas yang lebih besar, KAI berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau.

Sebelum diterapkan di KA Cikuray, konsep Kereta Ekonomi Kerakyatan lebih dulu diperkenalkan melalui KA Tambahan Lempuyangan-Pasar Senen saat masa Angkutan Lebaran 2026.

Pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026, layanan tersebut melayani 24.398 pelanggan. Dengan tambahan pengguna di KA Cikuray, total pelanggan Kereta Ekonomi Kerakyatan kini mencapai 34.824 orang.

Gerbong khusus untuk petani dan pedagang

Selain menambah kapasitas penumpang, KAI juga menghadirkan Kereta Petani-Pedagang yang dirancang khusus untuk mendukung mobilitas pelaku usaha kecil.

Gerbong ini memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan dilengkapi ruang barang yang lebih tertata. Interior kereta juga disesuaikan agar penumpang dapat membawa hasil pertanian, produk olahan, kerajinan, maupun barang dagangan kecil dengan lebih aman dan nyaman.

Pengembangan sarana tersebut dilakukan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng dengan mempertimbangkan kebutuhan petani, pedagang pasar, dan pelaku UMKM yang kerap melakukan perjalanan menggunakan kereta api.

Untuk menggunakan layanan ini, petani atau pedagang perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di stasiun yang melayani pendaftaran. Setelah proses verifikasi selesai, pelanggan dapat membeli tiket sesuai ketentuan yang berlaku.

KA Cikuray hubungkan sentra pertanian hingga kawasan industri

KA Cikuray menjadi salah satu kereta yang memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai pusat aktivitas ekonomi di Pulau Jawa.

Kereta ini melayani 12 stasiun pemberhentian, yakni Garut, Cibatu, Leles, Kiaracondong, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan Pasar Senen.

Rute tersebut menghubungkan sentra pertanian dan hortikultura di Garut dengan kawasan pendidikan dan perdagangan di Bandung Raya, pusat industri di Purwakarta, Karawang, dan Cikarang, hingga pusat kegiatan ekonomi di Jakarta.

Sejak pertama kali beroperasi pada 25 Maret 2022, jumlah pengguna KA Cikuray terus meningkat. Pada 2022, kereta ini melayani 293.265 pelanggan. Angka tersebut naik menjadi 514.767 pelanggan pada 2023, kemudian 591.089 pelanggan pada 2024, dan mencapai 615.723 pelanggan sepanjang 2025.

Sementara itu, pada periode Januari-Mei 2026, jumlah pelanggan KA Cikuray telah mencapai 266.993 orang. Secara kumulatif, layanan ini telah digunakan oleh 2.281.837 pelanggan sejak pertama beroperasi.

Kereta Petani-Pedagang sudah digunakan puluhan ribu orang

Sebelum hadir di KA Cikuray, layanan Kereta Petani-Pedagang lebih dulu diterapkan pada lintas Rangkasbitung-Merak sejak 1 Desember 2025.

KAI mencatat, hingga 17 Juni 2026, layanan tersebut telah digunakan oleh 27.824 pelanggan.

Menurut Anne, kehadiran gerbong khusus tersebut membantu masyarakat membawa hasil tani, produk olahan makanan, kerajinan, hingga barang dagangan kecil secara lebih tertib tanpa mengganggu kenyamanan penumpang lain.

"Di lintas Rangkasbitung-Merak, Kereta Petani-Pedagang membantu masyarakat membawa hasil tani, olahan makanan, kerajinan, dan barang dagangan kecil dengan lebih tertib. Manfaatnya dirasakan oleh pelanggan yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada perjalanan harian berbasis rel," kata Anne.

Tarif tetap terjangkau

Layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang mendapat dukungan subsidi PSO dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Berkat dukungan tersebut, tarif perjalanan relasi terjauh Garut-Pasar Senen pada KA Cikuray tetap sebesar Rp 45.000.

Sementara itu, tarif Kereta Petani-Pedagang pada lintas Rangkasbitung-Merak dipatok Rp 3.000 per perjalanan.

"PSO memberi ruang bagi masyarakat untuk memiliki akses transportasi publik yang terjangkau. Ketika biaya perjalanan dapat ditekan, pelanggan memiliki ruang lebih besar untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya," ujar Anne.

Ke depan, KAI akan mengevaluasi kemungkinan pengembangan layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang ke lintas lain yang memiliki potensi mobilitas tinggi dari kalangan petani, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, maupun masyarakat yang membutuhkan transportasi terjangkau untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp84,36 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026. Realisasi tersebut setara dengan 46,87% dari total alokasi KUR BRI tahun ini yang mencapai Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan mayoritas penyaluran KUR tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif dengan porsi mencapai 67,18% dari total pembiayaan yang telah disalurkan.

"Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18% dari total KUR yang telah disalurkan," ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Dari berbagai sektor produktif tersebut, pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

BRI menilai pembiayaan ke sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas petani di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dia menambahkan KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

Penyaluran yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara kumulatif, sejak 2015 hingga Mei 2026 BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penguatan Ekonomi Pancasila kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelaksanaan nilai-nilai ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anggota DPR RI Nurdin Halid menilai penguatan tersebut perlu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Sistem Ekonomi NKRI sebagai landasan hukum yang lebih kuat.

Nurdin mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menjadi momentum untuk mempertegas arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi.

"Bagi saya, pernyataan tegas Presiden tentang Ekonomi Pancasila di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 adalah deklarasi menegakkan ideologi Ekonomi NKRI. Adalah logis bahwa Pancasila sebagai ideologi negara diturunkan menjadi ideologi ekonomi negara. Jadi, ideologi Ekonomi Pancasila adalah anak kandung dari ideologi negara," kata Nurdin dalam keterangannya, Ahad (7/6/2026).

Menurut Nurdin, nilai-nilai dasar Ekonomi Pancasila telah termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem dan strategi pembangunan ekonomi nasional.

"Sangat setuju dengan statement Presiden bahwa Pancasila itu kesepakatan agung bangsa Indonesia. Nah, Ekonomi Pancasila itu adalah cita-cita yang menjadi jiwa atau roh yang sifatnya abstrak. Pasal 33 adalah sistem dasar dan strategi besar bagaimana yang abstrak itu diatur dan diwujudkan. Jadi, Pancasila dan UUD 1945 adalah mahakarya agung para pendiri bangsa ini," ujarnya.

Nurdin juga menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan upaya menerjemahkan amanat Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan konkret. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dirancang menjangkau sekitar 83 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Ini sesuai filosofi sapu lidi Bung Hatta bahwa sebatang lidi gampang dipatahkan, tetapi sekumpulan lidi berbentuk sapu lidi sulit dipatahkan. Jadi, ekonomi rakyat bawah yang jumlahnya sangat besar namun penuh keterbatasan, modal, SDM, teknologi, manajemen, jaringan dan akses pasar, perlu dihimpun dan digerakkan dalam wadah usaha bersama yakni koperasi,” kata Nurdin.

Meski demikian, Nurdin mengingatkan agar KDKMP tetap dijalankan sesuai prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, dimiliki anggota, serta dikendalikan melalui mekanisme demokratis.

“KDKMP itu otomatis milik seluruh warga desa dan kelurahan karena memakai Dana Desa dari APBN. Karena itu, KDKMP harus menjunjung tinggi prinsip dasar koperasi yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jika tidak, KDKMP berpotensi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa seperti yang dialami KUD di era Orde Baru,” ujarnya.

Selain koperasi, Nurdin juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pelaksanaan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, Danantara dapat menjadi mesin penggerak sektor-sektor strategis nasional melalui pengelolaan aset dan perusahaan negara.

Ia menambahkan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta program hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah dan fondasi perekonomian nasional telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari prinsip tersebut, pemerintah mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) di Gedung Pancasila, Jakarta, Prabowo menyinggung prinsip ekonomi yang dianut Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia mengacu pada rancang bangun atau cetak biru yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa.

"Tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945," katanya.

Menurutnya, sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, mengacu pada prinsip ekonomi tersebut, peran koperasi sangat penting.

"Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujar Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) sendiri berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) dalam pasal tersebut berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Lalu, pada ayat (3) dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara itu, ayat (4) berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam beberapa kesempatan pidato lainnya, Presiden Prabowo memang kerap menyinggung peran koperasi. Dalam agenda peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Prabowo menjelaskan bahwa koperasi mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Presiden ke-8 RI itu juga kembali mengkritik konsep ekonomi neoliberal yang menurutnya hanya menguntungkan pemilik modal besar dan menyebabkan aliran keuntungan keluar dari Indonesia.

"Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot, berangkat-berangkat-berangkat ujungnya ke luar negeri, uangnya kelebihannya tidak masuk ke kita," ujar Prabowo.

80.000 Kopdes untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Komitmen Prabowo terhadap pengembangan koperasi tercermin dari target pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih selama masa pemerintahannya. Kehadiran koperasi tersebut juga dirancang untuk menopang pengembangan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Tanah Air.

Dikutip dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi memiliki keterkaitan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Atas dasar itu, pemerintah menjadikan penguatan koperasi sebagai salah satu prioritas, termasuk melalui program Kopdes Merah Putih.

Ferry menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi.

Pertama, menjadi penyalur barang-barang yang diproduksi oleh BUMN maupun swasta. Dengan langkah ini, dia berharap masyarakat di desa dan kelurahan dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

Kedua, bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan.

“Contoh gabah kering panen, nanti yang beli koperasi desa kelurahan merah putih dan kemudian nanti berasnya itu akan butuh merek kolektif,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunannya.

“Kalau koperasi desanya adalah penghasil ikan dan lain sebagainya atau produk-produk turunan dari hasil ikan itu juga membutuhkan merek-merek kolektif ini,” imbuhnya.

Ketiga, menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, serta usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

Tantangan Mewujudkan Ekonomi Gotong Royong

Namun, di tengah ambisi memperkuat koperasi, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Dalam pernyataan yang dirilis Juli 2025, Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mengatakan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Said mengungkapkan kontribusi koperasi terhadap PDB masih kalah jauh dibandingkan negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari perekonomian Pancasila sebagaimana diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.

Sebagai perbandingan, kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.

"Di negara-negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%," ujar Said dalam keterangannya.

Sementara itu, pengamat koperasi Rully Indrawan mengatakan bahwa tantangan lain bagi pemerintah dalam menggenjot peran koperasi adalah implementasi di lapangan. Dia mencontohkan, dalam pembentukan ribuan Kopdes Merah Putih, semestinya terdapat desain dan sistem yang tersentralisasi.

"Sistem yang tersentralisasi ini butuh model bisnis yang jelas. Butuh juga sinergi dengan berbagai stakeholder baik pusat maupun daerah," katanya kepada Bisnis pada Selasa (2/6/2026).

Selain itu, menurutnya, pengembangan koperasi memang perlu didorong oleh keberpihakan kebijakan. Namun, kebijakan yang dijalankan juga harus konsisten.

"Jadi, kalau kebijakan Pak Prabowo betul-betul bisa dijalankan, termasuk sinergi antar-kementerian, saya pikir koperasi akan berjalan," katanya.

MAGETAN - Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam menutup atau men-suspent dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak membeli telur langsung ke peternak . Ancaman ini dilontarkanWakil Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang saat acara Sinergi Elonomi Kerakyatan Pemberdayaan Peternakan dan Usaha Mikro Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Magetan, Jawa Timur, Senin (1/6/2026).

Nanik berharap, dengan membeli langsung ke peternak bisa meningkatkan kesejahteraan peternak. Saat ini, harga telur cenderung turun di angka Rp 22.000 hingga Rp 23.000. Kalau bisa harganya bisa mencapai Rp 24.000 dari peternak. BGN Wajibkan Dapur MBG Prioritaskan Ibu Hamil dan Balita, Ahli Gizi: Fokus Tekan Stunting

Langkah ini sebagai bentuk intervensi BGN dalam meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi peternak. "Kita harapkan SPPG menggunakan telur selama tiga sampai empat kali (dalam seminggu). Langkah yang sama kami lakukan saat harga kentang di Brebes turun, waktu itu kita instruksikan kentang dijadikan sebagai pengganti karbohidrat," katanya.

Dorong Menu Lebih Adaptif pada Daerah

BGN mendorong kebijakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih adaftif terhadap kondisi pangan daerah. Caranya dengan mengatur menu dan belanja bahan sesuai dengan ketersediaan pangan dan kearifan lokal daerah.

Kebijakan ini untuk mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat dan menjaga kestabilan rantai pasok pangan di daerah tetap aman dan terkendali. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Daerah Magetan menggelar pertemuan dan turun ke pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memantau laju ekonomi lokal.

Nanik S Deyang dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti mengunjungi pasar dan bertemu muka dengan ratusan pelaku usaha di kawasan wisata refugia. Langkah ini merupakan respons lanjutan BGN dan Pemda Magetan atas terjadinya aksi demonstrasi bagi-bagi telur gratis oleh para peternak ayam petelur di kawasan simpang empat Alun-Alun Magetan pada awal Mei lalu.

Pemerintah tengah berupaya membangun kebijakan yang lebih kolaboratif antara SPPG dengan para pelaku ekonomi lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan rantai pasok bahan pangan MBG yang mendukung perekonomian warga setempat.

Fasilitasi sinergi ekonomi kerakyatan serupa telah dilaksanakan BGN di berbagai tempat. Sebelumnya di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Upaya sinergi pusat dan daerah tersebut mendapat dukungan positif, termasuk di Magetan yang disambut positif pemerintah daerah setempat.

Relawan SPPG Capai 1,3 Juta Orang

BGN pada 30 Mei 2026 mencatat jumlah relawan yang bertugas di SPPG telah mencapai 1,3 juta. Penerima manfaat berjumlah 62,78 juta dan total supplier berjumlah 146.817, di antaranya supplier dari UMKM berjumlah 61.834 dan koperasi berjumlah 13.514.

Jumlah tersebut akan terus meningkat secara cepat. Program MBG selain difokuskan pada pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mempercepat daya saing dalam bidang pendidikan juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Anggaran BGN yang selama ini dinilai signifikan langsung masuk ke dapur produksi MBG dan diserap oleh usaha-usaha warga dan diolah untuk kesehatan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita (3B) serta anak-anak didik dibangku sekolah tingakat pendidikan usia dini hingga tingkat sekolah menegah atas.

Hal ini senada dengan pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana yang beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa program MBG memberikan dampak ekonomi ganda (multiplier effect) yang sangat luar biasa. Menggerakkan ekonomi akar rumput serta menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, BGN Tengku Syahdana mengatakan, SPPG harus mampu memberdayakan warga masyarakat sekitar SPPG dengan minimal harus memiliki daftar belanja kepada 15 supplier lokal. Dengan demikian MBG benar-benar menjadi bagian dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. ”Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton namun harus menjadi bagian ekosistem program MBG,” tuturnya.

SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menginisiasi Program Strategis "Waras Ekonomi", sebuah langkah terpadu untuk membantu pelaku UMKM naik kelas secara lebih terarah, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.

Melalui program ini, seluruh proses pendampingan UMKM dilakukan dalam satu ekosistem digital yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari pendataan, kurasi produk, pelatihan, hingga pembukaan akses pasar dan peluang usaha melalui business matching dengan pelaku usaha skala besar.

Program Waras Ekonomi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini sering kesulitan mendapatkan akses pembinaan maupun pemasaran secara berkelanjutan. Pihaknya ingin memastikan setiap UMKM mendapat perhatian sesuai kebutuhan dan potensi usahanya.

“Program ini bukan sekadar pendataan UMKM, tetapi bagaimana pemerintah hadir mendampingi pelaku usaha agar benar-benar berkembang dan memiliki akses pasar yang lebih luas,” ujar Agustina di Balaikota Semarang, Senin (1/6).

Dalam skema tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan sensus dan pendaftaran UMKM, DEKRANASDA bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kurasi dan klasifikasi, sementara Dinas Perdagangan menyediakan _showcase_ produk untuk membantu promosi pelaku usaha. Seluruh katalog produk juga akan terintegrasi secara online sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengenal dan membeli produk UMKM lokal.

Program Waras Ekonomi juga menerapkan alur pembinaan yang sistematis. UMKM akan melalui tahapan sensus, klasifikasi, kurasi, hingga pencocokan program dan peluang usaha dengan OPD maupun mitra yang relevan. Dengan pola ini, bantuan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Sebagai pusat layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan platform digital Waras Ekonomi yang dapat diakses masyarakat melalui alamat warasekonomi.semarangkota.go.id

Platform tersebut nantinya memuat akun khusus bagi UMKM, OPD, maupun mitra sehingga proses pendampingan, promosi, hingga kolaborasi usaha dapat berjalan lebih cepat dan transparan.

Agustina menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemkot Semarang karena sektor tersebut terbukti menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dengan integrasi lintas OPD melalui Program Waras Ekonomi, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tidak berjalan sendiri.

“Pemkot Semarang ingin UMKM tumbuh bersama. Pemerintah hadir bukan hanya memberi program, tetapi juga membuka jalan agar usaha warga semakin maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Semarang berharap ekosistem ekonomi lokal semakin kuat, peluang usaha semakin terbuka, dan produk UMKM Kota Semarang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.