JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap Latsarmil.

"Peristiwa ini tentu menjadi perhatian serius dan diharapkan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan, serta pendampingan peserta agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI-P DPR RI ini enggan berkomentar banyak ihwal peristiwa itu. "Kami juga menunggu hasil penelusuran dan penjelasan resmi dari pihak terkait," kata Hasanuddin.

Terlepas dari itu, ia menyampaikan dukacita atas dua calon manajer yang gugur. "Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dua calon pengelola Kopdes dan koperasi nelayan dalam kegiatan latihan tersebut," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun menyampaikan dukacita dan berjanji akan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ( Kemhan RI) menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang sedang mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di satuan pendidikan TNI," demikian keterangan resmi Setjen Kemhan dikutip, Rabu (24/6/2026).

Salah satu peserta meninggal bernama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Kemhan menyebut Anisa telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. "Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke," tulisnya.

Sementara itu, Yonanda mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. "Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung)," ungkapnya.

Dia menerangkan, kedua peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan militer. Hasil tes kesehatan itu menunjukkan kedua peserta memenuhi syarat untuk menjalani latsarmil.

"Kementerian Pertahanan bersama TNI telah memberikan pendampingan kepada keluarga kedua peserta serta memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan saat ini melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, integritas, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan semangat pengabdian untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Keikutsertaan peserta dalam program ini dilaksanakan secara sukarela sesuai mekanisme seleksi yang telah ditetapkan, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program ke depan agar berlangsung semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel," jelas dia.

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) siap mengoptimalkan konektivitas Satelit Satria-1 di lebih dari 31.000 titik layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tersebar di 31.000 titik, konektivitas Satria-1 disebut dapat melayani Sekolah Rakyat dan KDPM hingga di lokasi terpencil, termasuk di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum memiliki akses internet memadai.

Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhillah Mathar, menjelaskan beragam infrastruktur yang dikelola instansinya untuk daerah 3T kini dalam posisi siap menyokong agenda strategis nasional tersebut.

Kehadiran jaringan Satria-1 dinilai krusial untuk membangun fondasi konektivitas di sektor pendidikan dan ekonomi kawasan pelosok.

"Infrastruktur SATRIA 1 yang saat ini telah menjangkau lebih dari 31.000 titik layanan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, digitalisasi layanan pendidikan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa termasuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Fadhillah dilansir dari Antara, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data terkini 5 Juni 2026, Bakti mencatat akumulasi jangkauan Satria-1 telah menyentuh 31.803 lokasi. Sektor pendidikan mendominasi pemanfaatan dengan total 21.718 lokasi terhubung, disusul oleh kantor pemerintahan sebanyak 6.353 lokasi, layanan kesehatan 1.880 lokasi, serta fasilitas pertahanan dan keamanan mencapai 528 lokasi.

Infrastruktur satelit ini juga telah menjangkau 488 pusat kegiatan masyarakat dan 437 tempat ibadah. Sisa cakupan lainnya sebanyak 399 titik dialokasikan untuk memfasilitasi sektor pariwisata, pelayanan usaha, hingga penunjang transportasi publik di berbagai daerah operasional.

Adapun untuk wilayah di luar kategori 3T yang telah didukung oleh infrastruktur komersial dari penyelenggara telekomunikasi swasta, penyediaan konektivitas digital program prioritas akan ditangani khusus oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Langkah ini diambil untuk memastikan pembagian kerja yang efisien dalam pemerataan sinyal.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat langsung dari tingkat pedesaan. Melalui integrasi jaringan Satria-1, implementasi digitalisasi koperasi dan sekolah di garis depan tanah air diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menggerus pelaku usaha yang lebih dulu berkembang.

Gibran menekankan, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” ujar Gibran di Ende, NTT, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan penentuan lokasi KDPM pun perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat. Sebab, pembangunan KDMP jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.

Eks Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar penentuan lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuhnya.

Adapun, arahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.

Oleh karenanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program Presiden berjalan optimal.

“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, ENDE — Mahasiswa Unsoed, Rapid Bena Matin menyatakan untuk mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T.

Rapid merupakan salah satu mahasiswa yang diajak oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk NTT pada Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis selama kunjungan kerja di NTT, Gibran telah mengunjungi dua sekolah SMPN 1 Ndona dan sekolah yang viral terkait isu penggusuran oleh KDMP yakni SDN Wolomoni.

Dalam kunjungannya ke SDN Wolomoni, Gibran mengajak dialog masyarakat di salah satu ruangan kelas. Pada dialog itu, Rapid menyampaikan bahwa program MBG dan KDMP harus berlanjut untuk pemerataan pembangunan.

"Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3 T yang jauh. Ini kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini diberikan kesempatan yang berharga untuk bisa melihat secara langsung bagaimana sih kondisi masyarakat," ujar Rapid.

Rapid menyebutkan MBG merupakan program untuk mencegah stunting, sementara KDMP dilaksanakan untuk pemeretaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kedua program ini perlu hadir di wilayah 3T.

"Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan kota maupun kehidupan di daerah 3 T. Jadi semua wilayah, baik itu dari kota sampai desa, itu perlu diperhatikan, perlu dibangun sama-sama," tutur Rapid.

Sementara itu, Gibran menyoroti poin soal pemerataan pembangunan yang disinggung Rapid. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi istilah Jawa sentris melainkan harus Indonesia sentris.

"Nah itu Bapak-Ibu ya, tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya ya. Jadi sekarang yang namanya pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris ya," ujar Gibran.

Sekadar informasi, selain Rapid ada empat mahasiswa lain yang ikut melihat kunker Gibran yakni Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma.

Selanjutnya, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi SDN Wolomoni yang viral karena diduga tergusur pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peninjauan itu dilakukan dalam serangkaian kunjungan Gibran di NTT pada Kamis (18/6/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak eks Wali Kota Solo itu didampingi oleh Wakil Gubernur Johni Asadoma, Kepala Daerah Bupati Ende Yosef Badeoda hingga perangkat desa.

Setibanya di SDN Wolomoni sekitar 12.58 WITA. Pejabat desa kemudian meluruskan soal kejadian viral terkait penggusuran sekolah oleh pembangunan KDMP. Menurut pejabat desa itu, peristiwa penggusuran itu tidak benar.

Pasalnya, kerusakan teras sekolah terjadi akibat alat berat yang hendak masuk untuk pembangunan KDMP. Namun, karena jalan satu-satunya, terpaksa alat berat itu sempat merusak teras sekolah.

"Karena untuk melintas alat berat, Pak. Karena alternatif akses jalannya hanya satu ini," ujar pejabat desa menjelaskan kepada Gibran.

Setelah itu, Gibran pun menggelar dialog dengan sejumlah warga di lokasi. Dalam dialog itu, Gibran menyoroti agar pembangunan KDMP agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

"Apakah ada pihak yang dirugikan? Dampaknya seperti apa harus dikaji benar. Ini jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar mengajarnya, ya. Itu. Jadi segera ditentukan lokasi barunya," ujar Gibran.

Selain itu, Gibran juga menyinggung soal lokasi pembangunan KDMP yang lain seperti di pegunungan, di tengah hutan hingga berbagai tempat lainnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah maupun stakeholder terkait agar bisa mengkaji titik pembangunan KDMP ke depannya serta melibatkan warga untuk berdiskusi.

"Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji. Melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah," pungkasnya.

Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai pembatalan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengundurkan diri merupakan langkah tepat.

Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia mendengar aspirasi publik sekaligus mengevaluasi aturan yang dinilai memberatkan calon manajer koperasi.

“Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketentuan penalti tersebut berpotensi menghambat rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola KDMP.

Trubus menilai semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan, bukan memberikan beban berlebihan bagi calon pengelola.

“Semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat, bukan justru memberikan beban yang berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap manajer koperasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih proporsional.

Apabila manajer tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, lanjut dia, evaluasi dapat dilakukan melalui sanksi administratif atau penyesuaian insentif sesuai kinerja, bukan dengan mengenakan denda dalam jumlah besar.

“Dengan begitu ada mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang adil, tanpa harus membebani calon manajer dengan penalti yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut dia, kepastian regulasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan KDKMP berjalan lebih baik.

Ia juga menilai keputusan pemerintah penting untuk menjaga kepastian bagi peserta seleksi sekaligus mencegah kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta dalam seleksi sumber daya manusia KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 yang mengatur konsekuensi finansial bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti tersebut tidak lagi berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan itu untuk melanjutkan proses seleksi hingga 23 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende hari ini, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak Gibran tiba sekitar 11.22 WIB. Usai keluar dari pesawat CN-295, Gibran disambut oleh tarian tradisional Wanda Pere Ende.

Selain itu, dia disambut juga oleh tokoh adat, dan pejabat setempat baik itu kepolisian hingga Bupati Yosef Benediktus Badeoda.

Kemudian, setelah disambut secara adat Gibran bakal melanjutkan perjalanan ke SMPN 1 Ndona NTT untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di NTT eks Wali Kota Solo ini akan melihat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, Gibran mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," ujar Wapres ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/06/2026).

Gibran menekankan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Sekadar informasi, lima mahasiswa yang mendampingi Wapres yaitu Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bakal melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah pada hari ini 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setwapres) setidaknya Gibran bakal bertandang ke lima provinsi ke arah timur Indonesia.

Perinciannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan. Sementara itu, keberangkatan orang nomor dua RI itu mengenakan pesawat yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Gibran tiba di Lanud Halim pada 06.00 WIB. Terlihat, Gibran mengenakan kemeja putih. Dalam kunker ini, Wapres bakal perdana mendarat di Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang, NTT.

Di samping itu, nampak lima mahasiswa yang ikut dalam kunjungan kerja ini. Lima mahasiswa ini berasal dari ISBI, UI, Sanata Dharma, Unsoed dan UPH.

"Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," ujar Gibran di Halim Perdanakusuma, Kamis (18/6/2026).

Selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende, NTT, serta meninjau rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat.

"Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Di Provinsi Gorontalo, Wapres dijadwalkan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

"Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto," tulis Setwapres dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Gibran mengemukakan perbaikan ini dilakukan agar dua program Presiden Prabowo Subianto ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Orang nomor dua di RI ini menjelaskan, perbaikan juga bakal dilakukan agar program MBG dan KDMP ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Adapun, kata Gibran, perbaikan tata kelola MBG dan KDMP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik hingga memperkuat perekonomian nasional.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming sempat menerima audiensi dari 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

JAKARTA - Pemerintah berencana melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dalam pengumpulan minyak jelantah dan pengelolaan sampah guna mendukung pengembangan ekonomi hijau serta energi terbarukan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Salah satu contohnya adalah bagaimana nanti minyak jelantah itu bisa dikumpulkan melalui koperasi, bisa melalui koperasi-koperasi desa kelurahan," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Forum Ekonomi Hijau di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ferry mengatakan minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat melalui koperasi nantinya akan diproses dan dibeli oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Menurut dia, keterlibatan koperasi dalam rantai pengumpulan minyak jelantah diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan energi bersih nasional.

Selain minyak jelantah, Kementerian Koperasi juga mendorong peran koperasi sebagai pengelola sampah berbasis komunitas. Koperasi dinilai dapat menjadi sarana untuk mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat di desa maupun kelurahan secara lebih terorganisasi.

"Sampah, ini juga koperasi-koperasi bukan hanya koperasi desa kelurahan bisa menjadi alat untuk mengelola sampah dari unit komunitas dan masyarakat di desa-desa itu," ujar Ferry.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan PT PLN dan PT Pertamina New & Renewable Energy untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ferry mengungkapkan saat ini tengah dibangun proyek PLTS berkapasitas 0,5 megawatt di Batam yang diharapkan menjadi proyek percontohan pengembangan energi bersih dan dapat direplikasi di berbagai daerah. Menurut dia, program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian dan BUMN dalam memperkuat ekonomi hijau berbasis koperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.